<\/p>\n
7cloud.asia<\/strong> – Hingga hari ini, Senin (14\/7\/2025) DPR belum juga mengambil sikap terkait surat usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari posisinya sebagai wakil presiden.<\/p>\n Padahal, sudah lebih satu bulan surat usulan pemakzulan Gibran ini dilayangkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI ke pimpinan DPR\/MPR.<\/p>\n Muncul pertanyaan, apa alasan DPR yang terkesan sengaja menunda dan enggan menanggapi usulan pemakzulan Gibran ini?<\/p>\n Hal ini diulas dalam dialog Kompas Petang pada Minggu (13\/7\/2025) dengan menghadirkan Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Damanik, dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti.<\/p>\n Dipantau dari akun YouTube Kompas TV, Ray Rangkuti mengungkapkan keyakinannya bahwa bagaimanapun surat usulan pemakzulan Gibran akan tetap dibacakan di DPR.<\/p>\n Baca: Upaya ekstra konstitusional untuk memakzulkan Gibran<\/a><\/p>\n Mantan aktivis 98 ini melihat ada dua pendekatan berbeda dari partai-partai yang ada di DPR, yakni segera dibacakan dan pihak lainnya merespon surat itu dengan tidak membacakan segera mungkin.<\/p>\n Ray Rangkuti melihat, Partai Golkar yang mendukung Gibran menginginkan agar surat itu dibacakan segera, tapi dengan tujuan DPR tidak menyetujui usulan tersebut sehingga wacana pemakzulan Gibran tutup buku.<\/p>\n “Ada permainan politik, agar surat itu segera dibacakan agar tidak menjadi bola liar yang terus diwacanakan sehingga Gibran tidak terus tersandera hingga Pilpres 2029,” ujar Ray<\/p>\n Ditambahkan, Golkar sepertinya membaca, semakin cepat usulan pemakzulan Gibran dibacakan maka semakin kuat penolakan itu. Jika dibacakan dua hingga tiga tahun akan akan berubah.<\/p>\n Terpisah, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu menengarai, ademnya wacana pemakzulan Gibran tidak lepas dari masih kuatnya pengaruh Jokowi di Pemerintahan Prabowo Subianto.<\/p>\n