{"id":7676,"date":"2026-07-30T01:11:07","date_gmt":"2026-07-30T01:11:07","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=7676"},"modified":"2026-07-30T01:11:07","modified_gmt":"2026-07-30T01:11:07","slug":"solusi-untuk-mengurangi-tingginya-beban-pengeluaran-pendidikan-rumah-tangga","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=7676","title":{"rendered":"Solusi untuk Mengurangi Tingginya Beban Pengeluaran Pendidikan Rumah Tangga"},"content":{"rendered":"

<\/strong><\/p>\n

7cloud.asia<\/strong> – Peneliti Article 33 menganalisa pengeluaran pendidikan rumah tangga skala nasional dengan menggunakan data sekunder bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).<\/p>\n

Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa:
(1) Rumah tangga di Indonesia masih berkontribusi besar secara finansial untuk memperoleh pendidikan meskipun pemerintah sudah memiliki beberapa kebijakan pembiayaan pendidikan;<\/p>\n

(2) Semakin miskin rumah tangga maka semakin besar porsi pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan;<\/p>\n

(3) Pengeluaran pendidikan rumah tangga terbesar adalah untuk uang saku yang digunakan untuk makan dan minum ketika bersekolah.<\/p>\n

Realita pengeluaran pendidikan rumah tangga
Hasil analisis kami menggunakan data Susenas 2021 menunjukkan 33.1 persen anak usia 5-24 tahun tidak sekolah karena bekerja, 22 persen karena tidak punya biaya, 19.36 persen merasa pendidikannya cukup, dan sisanya memilih menikah dan mengurus rumah tangga<\/p>\n

Artinya, aspek finansial menjadi mayoritas alasan anak tidak sekolah karena tidak memiliki biaya dan lebih memilih untuk bekerja.<\/p>\n

Baca: Subsidi belum efektif kurangi beban pengeluaran pendidikan di Indonesia<\/a><\/p>\n

Dari kondisi ini, solusi yang ditawarkan adalah sebagai berikut:<\/p>\n

1. Penyesuaian besaran satuan biaya secara rutin<\/strong>
Karena biaya SPP dan uang pangkal sekolah negeri masih tinggi, keberadaan program BOS sangat penting.<\/p>\n

Penyesuaian satuan biaya dana BOS per siswa diperlukan agar relevan dengan kenaikan biaya pendidikan, inflasi, dan kebutuhan tiap wilayah.<\/p>\n

BOS majemuk harus dilanjutkan untuk alokasi dana yang adil berdasarkan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi tiap daerah.<\/p>\n

2. Perbaikan tata kelola PIP<\/strong>
Biaya personal siswa seperti alat pembelajaran, seragam, dan uang transportasi masih menjadi beban rumah tangga khususnya yang berpenghasilan rendah.<\/p>\n

Bahkan hingga saat ini, siswa yang seharusnya mendapatkan haknya malah tidak menerima dan sebaliknya yang tidak layak menerima justru menjadi penerima dalam PIP.<\/p>\n

Untuk meningkatkan akurasi target program, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) perlu diperbarui secara berkala.<\/p>\n

Integrasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan EMIS perlu disempurnakan, dan basis data siswa miskin serta anak tidak sekolah (ATS) yang kuat perlu dibangun di tiap daerah.<\/p>\n

Implementasi PIP juga perlu perbaikan. Hal tersebut mencakup pengusulan penerima yang lebih terstruktur, penyaluran dana yang tepat waktu, mekanisme pencairan yang mudah dipahami, pemanfaatan dana yang diaudit secara rutin, serta monitoring dan evaluasi yang melibatkan perangkat daerah terkait.<\/p>\n

3. Optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG)<\/strong>
Analisis kami juga menemukan bahwa uang saku, yang diasumsikan untuk konsumsi makanan (karena transportasi sudah terpisah dalam komponen tersendiri) adalah komponen biaya out-of-pocket (pengeluaran langsung) terbesar untuk pendidikan.<\/p>\n

Program MBG dapat mengurangi pengeluaran ini. Sehingga, program ini sebaiknya bersifat intervensi terarah (targeted) ke sekolah dan daerah miskin dengan ATS tinggi, bukan universal.<\/p>\n

Selain itu, program ini juga memerlukan tata kelola dan implementasi yang transparan dan berkualitas dengan pelibatan warga sekolah dan masyarakat.<\/p>\n

Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation, Penulis: Muhammad Ciro Danuza (Peneliti dari Article 33, Lembaga peneliti kebijakan berbasis bukti, fokus: Pendidikan, Perubahan iklim & lingkungan, Pembangunan inklusif, GEDSI)<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

7cloud.asia – Peneliti Article 33 menganalisa pengeluaran pendidikan rumah tangga skala nasional dengan menggunakan data sekunder bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa: (1) Rumah tangga di Indonesia masih berkontribusi besar secara finansial untuk memperoleh pendidikan meskipun pemerintah sudah memiliki beberapa kebijakan pembiayaan […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":7677,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-7676","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7676","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=7676"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7676\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/7677"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=7676"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=7676"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=7676"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}