{"id":7771,"date":"2026-07-30T01:11:29","date_gmt":"2026-07-30T01:11:29","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=7771"},"modified":"2026-07-30T01:11:29","modified_gmt":"2026-07-30T01:11:29","slug":"anggota-komisi-vii-dpr-ramai-ramai-menolak-pajak-umkm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=7771","title":{"rendered":"Anggota Komisi VII DPR Ramai-ramai Menolak Pajak UMKM"},"content":{"rendered":"

<\/p>\n

7cloud.asia<\/strong> – Sejumlah anggota Komisi VII DPR meminta pemerintah untuk mengkaji ulang penerapan pajak bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).<\/p>\n

Wakil Ketua Komisi VII DPR Chusnunia Chalim misalnya, mengingatkan saat ini UMKM masih berjuang untuk bangkit dari keterpurukan akibat pandemi Covid 19.<\/p>\n

UMKM dapat bertahan, ujarnya, adalah hal yang patut disyukuri. Sehingga, tegasnya, jangan menambah beban masyarakat dengan pemberlakuan pajak lagi.<\/p>\n

“Kita masih perlu kaji ulang ya apalagi di situasi ekonomi yang masih berat. Jadi saya kira semua pihak mesti tahan-tahan diri untuk jangan langsung tambah-tambah (pajak) itu kan,” ungkapnya kepada Parlementaria, di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat, (04\/07\/2025).<\/p>\n

Hal senada diungkapkapkan Anggota Komisi VII DPR lainnya, Eva Monalisa yang menilai, pemberlakuan pajak UMKM ini, sama saja dengan pemberlakukan pajak bagi pelaku usaha Warung Tegal (Warteg).<\/p>\n

Baca: Pemerintah akan hapus utang 1 juta UMKM<\/a><\/p>\n

Hal itu mengingat pelaku UMKM ini rata-rata penjual yang menjual makanan matang siap saji, atau makanan basah, sehingga hal ini perlu dikaji lebih dalam lagi.<\/p>\n

“Jadi untuk pajak UMKM kalau kita melihat dari penjual-penjual yang ada di masyarakat menengah ke bawah penjualan yang dijualnya juga kan masih terkait dengan boleh dibilang makanan basah yang tidak memerlukan adanya unsur SNI atau BPOM,” tuturnya.<\/p>\n

Anggota Komisi VII DPR Novita Hardini juga menyatakan ketidaksetujuannya terhadap wacana pemberlakuan pajak UMKM. Menurutnya, Usaha Mikro itu penghasilannya belum tentu memiliki profit.<\/p>\n

Sebab, para pelaku UMKM ini sebagian besar dari berjualan hanya untuk makan sehari-hari yang atau mungkin saja minus profit. Sehingga, dia meminta pemerintah jangan menambah beban pelaku UMKM.<\/p>\n

“Jadi tolong pemerintah mengkaji ulang pajak yang dibebankan kepada UMKM, kalau kita ingin pertumbuhan ekonomi kita itu melesat di tahun 2026,” tandasnya.<\/p>\n

Baca: UMKM bisa dilibatkan dalam aksi iklim<\/a><\/p>\n

Novita menegaskan, UMKM adalah tulang punggung ekonomi bangsa. Sehingga, tegasnya, kalau tulang punggung ekonomi bangsa dibebani dengan pemberlakuan pajak bagaimana mereka bisa bertumbuh dan memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi makro bangsa.<\/p>\n

“Jadi saya minta tolong khususnya Menteri Keuangan untuk mengkaji ulang pajak yang dibebankan kepada UMKM. UMKM masih struggle dengan hidupnya jadi tolong jangan dibebankan dengan pajak yang berlebihan,” tutupnya.<\/p>\n

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 23\/2018 yang diperbarui dengan PP No. 55 Tahun 2022, UMKM dengan omzet bruto di bawah Rp4,8 miliar setahun dapat menggunakan tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5 persen dari penghasilan bruto.<\/p>\n

Penggunaan tarif ini hanya berlaku dalam jangka waktu tertentu saja sesuai masing-masing bentuk usahanya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

7cloud.asia – Sejumlah anggota Komisi VII DPR meminta pemerintah untuk mengkaji ulang penerapan pajak bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Wakil Ketua Komisi VII DPR Chusnunia Chalim misalnya, mengingatkan saat ini UMKM masih berjuang untuk bangkit dari keterpurukan akibat pandemi Covid 19. UMKM dapat bertahan, ujarnya, adalah hal yang patut disyukuri. Sehingga, tegasnya, jangan […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":7772,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[2474],"class_list":["post-7771","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-pajak-umkm"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7771","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=7771"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7771\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/7772"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=7771"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=7771"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=7771"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}