{"id":7842,"date":"2026-07-30T01:11:49","date_gmt":"2026-07-30T01:11:49","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=7842"},"modified":"2026-07-30T01:11:49","modified_gmt":"2026-07-30T01:11:49","slug":"komisi-v-dpr-desak-pemerintah-ambil-langkah-cepat-atasi-polemik-tarif-angkutan-online","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=7842","title":{"rendered":"Komisi V DPR Desak Pemerintah Ambil Langkah Cepat Atasi Polemik Tarif Angkutan Online"},"content":{"rendered":"<p> <!--img1--> <\/p>\n<p><strong>7cloud.asia<\/strong> &#8211; Ketua Komisi V DPR Lasarus mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan polemik angkutan online yang telah bergulir lama.<\/p>\n<p>Ia menekankan pentingnya mencari win-win solution yang menguntungkan kedua belah pihak agar sektor angkutan&nbsp;online&nbsp;ini dapat berjalan dengan baik tanpa timpang sebelah.<\/p>\n<p>Politisi PDI Perjuangan ini mengakui ketiadaan undang-undang khusus yang mengatur angkutan online menjadi kendala pemerintah dalam menyelesaikan masalah yang ada.<\/p>\n<p>Saat ini angkutan online diatur Peraturan Menteri (Permen) dan Keputusan Menteri (Kepmen) yang sepenuhnya merupakan domain pemerintah.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.7cloud.asia\/ekbis\/246211580\/adian-napitupulu-pertanyakan-aturan-soal-potongan-tarif-ojek-online-yang-berubah-ubah\">Baca: DPR pertanyakan aturan potongan tarif ojek online yang berubah-ubah<\/a><\/p>\n<p>Untuk menyelesaikan masalah angkutan online, pemerintah diminta belajar dari pengalaman negara-negara lain.<\/p>\n<p>&#8220;Kami sebagai wakil rakyat, Pak, memohon dan meminta ya berdasarkan masukan apa yang dialami oleh masyarakat dan seterusnya haruslah rasa keadilan itu tergambar, negara harus hadir di saat-saat memang rakyat membutuhkan,&#8221; ujar Lasarus dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR dengan Kementerian Perhubungan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (30\/6\/2025).<\/p>\n<p>Dia menegaskan negara harus hadir saat rakyat membutuhkan solusi konkret, mengingat jutaan mitra angkutan online dan jutaan UMKM yang terlibat merupakan roda ekonomi penting yang sedang berputar.<\/p>\n<p>&#8220;Ini kita minta pemerintahan mengkaji ini secara cermat, secara arif dan bijaksana dengan dalil-dalil data yang betul-betul valid, Pak, supaya keputusannya diambil nanti adalah betul-betul keputusan yang memenangkan semua pihak,&#8221; harapnya.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.7cloud.asia\/ekbis\/246039063\/dpr-demonstrasi-pengemudi-ojek-online-sebagai-perlawanan-terhadap-sistem-kemitraan-yang-menindas\">Baca: Perlawanan pengemudi ojek online terhadap sistem kemitraan yang menindas<\/a><\/p>\n<p>Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi V DPR Hamka Baco Kady menekankan pentingnya transparansi dari pihak aplikator transportasi online.<\/p>\n<p>&#8220;Tolong juga aplikasi-aplikator itu terbuka, jangan ada yang disembunyikan. Contoh, misalnya jasa aplikasi itu berapa sih sebenarnya yang dipungut, karena yang tahu pemungutan itu hanya aplikator itu,&#8221; kata Hamka.<\/p>\n<p class=\"class-paragraph\">Politisi Partai Golkar ini berharap Kemenhub dapat melakukan audit terhadap struktur biaya ini agar semua pihak, baik pengemudi maupun aplikator, dapat memahami komponen pembiayaan secara transparan.<\/p>\n<p>Baginya, hal ini penting mengingat pengemudi juga mengeluarkan modal berupa kendaraan dan tenaga, yang perlu diakomodasi dalam pembagian pendapatan.<\/p>\n<p>&#8220;Mudah-mudahan ada jalan keluar dengan baik dan kita ya selanjutnya apa yang terjadi kedepan kita akan pantau dan kita akan dorong semaksimal mungkin agar ada pengertian sama-sama,&#8221; pungkasnya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>7cloud.asia &#8211; Ketua Komisi V DPR Lasarus mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan polemik angkutan online yang telah bergulir lama. Ia menekankan pentingnya mencari win-win solution yang menguntungkan kedua belah pihak agar sektor angkutan&nbsp;online&nbsp;ini dapat berjalan dengan baik tanpa timpang sebelah. Politisi PDI Perjuangan ini mengakui ketiadaan undang-undang khusus yang mengatur angkutan [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":7843,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[2488],"class_list":["post-7842","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-angkutan-online"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7842","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=7842"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7842\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/7843"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=7842"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=7842"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=7842"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}