{"id":8529,"date":"2026-07-30T01:15:05","date_gmt":"2026-07-30T01:15:05","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=8529"},"modified":"2026-07-30T01:15:05","modified_gmt":"2026-07-30T01:15:05","slug":"perubahan-iklim-membuat-masyarakat-rentan-jatuh-ke-jurang-kemiskinan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=8529","title":{"rendered":"Perubahan Iklim Membuat Masyarakat Rentan Jatuh ke Jurang Kemiskinan"},"content":{"rendered":"

<\/strong><\/p>\n

7cloud.asia<\/strong> – Perubahan iklim dan krisis iklim menambah daftar risiko yang dihadapi kelompok rentan. Krisis iklim dapat mengakibatkan kelompok rentan jatuh ke dalam jurang kemiskinan.<\/p>\n

Sayangnya, Indonesia belum memiliki sistem perlindungan sosial yang antisipatif dan responsif terhadap bencana dan perubahan cuaca ekstrem.<\/p>\n

Padahal, banjir dan kekeringan kini makin sering terjadi dan berdampak langsung pada kelangsungan hidup kelompok miskin yang bisa memantik kerugian hingga Rp22,8 triliun per tahun.<\/p>\n

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific<\/em> (UN ESCAP) melansir hanya 36 persen kelompok rentan di Asia Pasifik yang memiliki perlindungan penghasilan dasar.<\/p>\n

Di Indonesia, sebagian besar pekerja informal belum tersentuh oleh jaminan sosial atau asuransi kesehatan yang layak.<\/p>\n

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Indonesia adalah ketersediaan data. Banyak daerah ditemukan tidak memiliki data kemiskinan real-time, korban bencana, atau informasi tentang siapa saja yang belum terkoneksi digital.<\/p>\n

Padahal data seperti ini sangat penting untuk dijadikan basis kebijakan untuk menghadapi krisis iklim dan mengentaskan kemiskinan.<\/p>\n

Oleh karenanya, kampanye mengenai perubahan iklim mungkin terasa agak hambar. Sebab, kampanye ini tak bisa menyerukan keadilan iklim dengan lantang jika rumah tangga miskin tetap menjadi yang paling terdampak tanpa perlindungan.<\/p>\n

Baca: Akses digital tidak merata dapat melanggengkan kemiskinan<\/a><\/p>\n

Studi terbaru dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menunjukkan bahwa sebagian besar bantuan sosial masih belum adaptif terhadap dinamika kebutuhan lokal.<\/p>\n

Misalnya, indeks kemiskinan di wilayah pesisir sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca dan musim panen ikan, namun skema bantuan nasional yang ada saat ini tidak memperhitungkan fluktuasi musiman ini.<\/p>\n

Kebutuhan mendesak pemutakhirkan data<\/strong>
Sejak 2019, pemerintah Indonesia telah meluncurkan inisiatif “Satu Data Indonesia” (One Data Policy).<\/p>\n

Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan data yang standar, interoperabel, mudah diakses, dan digunakan lintas kementerian dan lembaga, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi pembangunan.<\/p>\n

Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan—terutama dalam integrasi data sosial dengan data iklim, gender, disabilitas, dan literasi digital di tingkat daerah.<\/p>\n

Misalnya, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan dashboard SDGs belum sepenuhnya terhubung dengan data kebencanaan.<\/p>\n

Tanpa integrasi dan verifikasi yang baik, data berisiko menjadi justifikasi statistik semata—bukan alat untuk keadilan sosial.<\/p>\n

Platform data bukan hanya alat teknis, tetapi bagian dari kontrak sosial. Di tengah tantangan perubahan iklim dan digitalisasi, data seharusnya menjadi instrumen demokratisasi: memperlihatkan siapa yang belum terlihat, dan menggerakkan sumber daya ke arah yang paling membutuhkan.<\/p>\n

Baca: Angka statistik dengan realita kemiskinan di Indonesia<\/a><\/p>\n

Kondisi ini diperparah dengan kurangnya pelibatan komunitas dalam perencanaan dan evaluasi program pembangunan.<\/p>\n

Banyak masyarakat adat atau kelompok marjinal tidak memiliki akses ke forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrembang) atau konsultasi publik yang sesungguhnya inklusif. Hal ini menjadikan mereka tidak hanya tertinggal secara ekonomi, tetapi juga secara politik dan sosial.<\/p>\n

Lebih jauh, kita juga harus mempertanyakan cara pengukuran keberhasilan pembangunan.<\/p>\n

Indikator makroekonomi seperti pertumbuhan PDB atau indeks kemiskinan seringkali tidak mampu menangkap dimensi kesejahteraan yang lebih luas seperti keadilan sosial, kualitas hidup, atau rasa aman warga.<\/p>\n

Di sisi lain, tunas inisiatif daerah telah memulai inovasi lokal yang layak di apreasiasi dan di contoh.<\/p>\n

Kabupaten Gunungkidul, misalnya, mulai mengembangkan sistem pemetaan digital partisipatif untuk mengidentifikasi rumah tangga rentan dan menetapkan prioritas intervensi.<\/p>\n

Inisiatif seperti ini perlu diperluas dan didukung oleh pemerintah pusat, baik melalui pendanaan maupun pengakuan dalam sistem perencanaan nasional.<\/p>\n

Akhirnya, penting untuk menekankan bahwa kemiskinan di abad ke-21 adalah persoalan sistemik, bukan individual. Ini menyangkut desain institusi, alokasi anggaran, tata kelola data, dan cara negara mendefinisikan siapa warganya yang dianggap berhak mendapat bantuan.<\/p>\n

Kredibilitas Indonesia di panggung dunia hanya akan kuat jika kita bisa konsisten membereskan masalah di dalam negeri terlebih dahulu.<\/p>\n

Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation, Penulis: Dr. Sanjoyo, M.Ec (Dosen Ilmu Ekonomi, BAPPENAS)<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

7cloud.asia – Perubahan iklim dan krisis iklim menambah daftar risiko yang dihadapi kelompok rentan. Krisis iklim dapat mengakibatkan kelompok rentan jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Sayangnya, Indonesia belum memiliki sistem perlindungan sosial yang antisipatif dan responsif terhadap bencana dan perubahan cuaca ekstrem. Padahal, banjir dan kekeringan kini makin sering terjadi dan berdampak langsung pada kelangsungan […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":8530,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[391,167,173],"class_list":["post-8529","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-kemiskinan","tag-krisis-iklim","tag-perubahan-iklim"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8529","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=8529"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8529\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/8530"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=8529"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=8529"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=8529"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}