{"id":8583,"date":"2026-07-30T01:15:17","date_gmt":"2026-07-30T01:15:17","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=8583"},"modified":"2026-07-30T01:15:17","modified_gmt":"2026-07-30T01:15:17","slug":"food-estate-merauke-psn-untuk-mencapai-swasembada-pangan-tapi-mengancam-lingkungan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=8583","title":{"rendered":"Food Estate Merauke: PSN untuk Mencapai Swasembada Pangan Tapi Mengancam Lingkungan"},"content":{"rendered":"

<\/strong><\/p>\n

7cloud.asia<\/strong> – Salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang krusial sepanjang 2024 adalah food estate Merauke, Papua Selatan yang dimaksudkan untuk kebijakan swasembada energi dan pangan.<\/p>\n

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023, PSN tersebut menargetkan pembukaan lahan hingga 700 ribu hektare di Merauke.<\/p>\n

Catatan Madani Berkelanjutan menunjukkan bahwa terdapat setidaknya 475 ribu hektare hutan alam di dalam area proyek food estate Merauke (MIFEE). Proyek ini menimbulkan tiga permasalahan.<\/p>\n

Pertama, pembukaan lahan hutan untuk pangan dan energi berpotensi melemahkan upaya Indonesia dalam menanggulangi perubahan iklim.<\/p>\n

Sebagaimana telah disebutkan dalam dokumen komitmen FOLU Net Sink 2030, sektor hutan dan lahan harus mencapai situasi net sink pada tahun 2030 dan hal tersebut dapat tercapai ketika Indonesia dapat menekan laju kehilangan hutan alamnya.<\/p>\n

Namun, deforestasi Indonesia hingga 2019 sudah mencapai 4,8 juta hektare. Artinya, kuota deforestasi Indonesia sudah terlampaui atau bahkan sudah minus 577 ribu hektare (Indonesia’s FOLU Net Sink, 2022).<\/p>\n

Baca: PSN menjadi strategi mengeksploitasi lingkungan<\/a><\/p>\n

Dengan membuka lahan untuk food estate, maka akan menjauhkan Indonesia dari pencapaian komitmen iklim lewat FOLU Net Sink 2030.<\/p>\n

Kedua, penciptaan lahan untuk swasembada pangan dan energi berpotensi memperparah praktik land grabbing dari negara kepada masyarakat adat dan komunitas lokal.<\/p>\n

Analisis tumpang susun yang dilakukan oleh Yayasan Pusaka pada peta perusahaan yang memperoleh izin proyek tebu dan peta wilayah adat Yei mendapati sebagian besar pengerjaan food estate berada di wilayah adat Suku Yei, yakni seluas lebih dari 300 ribu hektar.<\/p>\n

Sisanya berada di wilayah adat Marind. Sementara lokasi proyek cetak sawah ada pada wilayah adat masyarakat adat Marind, Maklew, Khimaima dan Yei.<\/p>\n

Pusaka memperkirakan lebih dari 50.000 penduduk tinggal di kawasan ini. Hutan dan masyarakat adat dan lokal telah menjalin hubungan bertahun-tahun yang menempatkan hutan sebagai sumber kehidupan, membentuk adat dan kebudayaan.<\/p>\n

Hutan dan masyarakat adat juga telah membentuk fungsi ekologis yang lebih besar lainnya, daripada hanya sekedar penyumbang perekonomian dari kayunya.<\/p>\n

Baca: Masyarakat terdampak PSN tolak perampasan tanah dan ruang hidup<\/a><\/p>\n

Namun, di usia Indonesia yang sudah 80 tahun, Madani Berkelanjutan memlihat pemerintah masih berpandangan bahwa hutan dan sumber daya alam merupakan komoditas yang bisa dieksploitasi dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat.<\/p>\n

Padahal, hutan bukan hanya sebatas jajaran pohon-pohon yang kayunya sewaktu-waktu dapat ditebang.<\/p>\n

Hutan dan masyarakat adat dan lokal telah menjalin hubungan bertahun-tahun yang menempatkan hutan sebagai sumber kehidupan, membentuk adat dan kebudayaan, dan fungsi ekologis yang lebih besar lainnya, daripada hanya sekedar penyumbang perekonomian dari kayunya.<\/p>\n

Penentuan lokasi untuk pembukaan lahan baru dan pemaksaan penanaman jenis tanaman tertentu untuk mencapai swasembada pangan dan energi, tidak hanya akan
menyingkirkan masyarakat adat dan komunitas lokal yang telah tinggal terlebih dahulu di wilayah tersebut.<\/p>\n

Cara-cara ini juga akan menghilangkan kemampuan mereka dalam memenuhi ketersediaan pangan dari hutan.<\/p>\n

Ketiga, rencana swasembada energi dengan pengembangan bioenergi belum memiliki perencanaan yang kuat sehingga pembukaan lahan baru justru akan memperparah permasalahan yang meliputinya.<\/p>\n

Baca: Aktivis desak proyek cetak sejuta hektare sawah di Merauke dihentikan<\/a><\/p>\n

Madani Berkelanjutan melihat, ambisi program B50 yaitu penggunaan campuran biodiesel sebesar 50 persen dengan bahan bakar fosil harus dievaluasi.<\/p>\n

Hal ini mengingat ketergantungan bahan bakar biodiesel yang masih berfokus pada penggunaan crude palm oil<\/em> (CPO) berpotensi meningkatkan penggunaan lahan untuk perluasan industri sawit.<\/p>\n

Tanpa terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan ekonomi, sosial, dan ekologi yang menghantui, program pengembangan BBN di era Pemerintahan Jokowi yang juga akan dikembangkan seperti bioetanol dan bioavtur justru menimbulkan masalah baru.<\/p>\n

Hal ini khususnya pada potensi meningkatnya angka deforestasi karena bahan bakunya masih bertumpu pada komoditas berbasis lahan seperti sawit.<\/p>\n

Apabila hendak belajar dari keberhasilan Brasil dalam mengembangkan BBN,penyusunan sistem dan kelembagaannya telah dilakukan sejak 1931 (IEA, 2023).<\/p>\n

Sedangkan Indonesia, hingga hari ini penerapan BBN masih menekankan pada aspek ekonomi ketimbang menyusun sistem dan tata kelola.<\/p>\n

Baca: Meski disorot food estate tetap dilanjutkan<\/a><\/p>\n

Melihat pola PSN di era Jokowi yang banyak dikritik, muncul pertanyaan tentang
bagaimana pemerintah baru akan mengakselerasi PSN, utamanya transisi energi.<\/p>\n

Kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transisi Energi Berkeadilan telah memberikan rekomendasi quick wins<\/em> – sebagai langkah cepat untuk mencapai misi di bidang transisi energi kepada Tim Pertumbuhan Ekonomi Pemerintahan Prabowo pada September 2024.<\/p>\n

Langkah ini penting agar transisi energi tidak hanya sekedar memenuhi target
pertumbuhan ekonomi 8 persen, tapi juga adil secara sosial dan ekologis. <\/p>\n

Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan bioenergi harus selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan tidak menjadi sumber krisis baru.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

7cloud.asia – Salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang krusial sepanjang 2024 adalah food estate Merauke, Papua Selatan yang dimaksudkan untuk kebijakan swasembada energi dan pangan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023, PSN tersebut menargetkan pembukaan lahan hingga 700 ribu hektare di Merauke. Catatan Madani Berkelanjutan menunjukkan bahwa terdapat setidaknya 475 ribu hektare hutan alam di dalam […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":8584,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[1016,348],"class_list":["post-8583","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-food-estate","tag-psn"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8583","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=8583"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8583\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/8584"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=8583"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=8583"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=8583"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}