<\/p>\n
7cloud.asia<\/strong> – Kantor Jaksa Penuntut di Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court\/ICC) menentang permintaan Israel untuk menarik surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dan mantan menteri pertahanan Israel Yoav Gallant.<\/p>\n Jaksa penuntut Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court\/ICC) menekankan bahwa “tidak ada dasar hukum” untuk menarik atau membatalkan surat perintah penangkapan tersebut.<\/p>\n Israel telah meminta pengadilan, atau Kamar Pra-Persidangan I, untuk menarik surat perintah dan menangguhkan penyelidikan ICC hingga ada keputusan atas tantangan Israel terhadap yurisdiksi pengadilan.<\/p>\n Jaksa ICC tersebut juga mendesak para hakim untuk melanjutkan investigasi atas dugaan kejahatan yang dilakukan di Gaza.<\/p>\n Dalam sebuah pengajuan gugatan hukum setebal 10 halaman yang diunggah di situs resminya pada Rabu (21\/5\/2025), jaksa penuntut Karim Khan menanggapi pengajuan Israel pada awal bulan ini.<\/p>\n Baca: Uni Eropa minta dunia hormati Surat Perintah Penangkapan Netanyahu dari ICC<\/a><\/p>\n Jaksa penuntut menekankan bahwa “tidak ada dasar untuk menarik atau membatalkan surat perintah tersebut,” seraya menegaskan bahwa ICC telah menetapkan tindakan yang dituduhkan kepada Netanyahu dan Gallant termasuk dalam yurisdiksi pengadilan.<\/p>\n ICC sebelumnya menemukan “alasan yang masuk akal untuk meyakini” bahwa kedua pejabat tersebut bertanggung jawab atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza antara 8 Oktober 2023 dan 20 Mei 2024.<\/p>\n Gugatan yurisdiksi Israel telah ditolak pada November 2024, tetapi Majelis Banding membatalkan keputusan itu pada April 2025, dengan alasan-alasan yang tidak memadai.<\/p>\n Namun, jaksa penuntut mengklarifikasi bahwa pembatalan ini “tidak berpengaruh pada surat perintah.”<\/p>\n Dalam kesimpulannya, jaksa penuntut ICC meminta para hakim menolak permintaan Israel untuk menarik atau membatalkan surat perintah penangkapan, dan “menolak permintaan Israel untuk penangguhan investigasi atas situasi di Palestina.”<\/p>\n