{"id":8780,"date":"2026-07-30T01:16:10","date_gmt":"2026-07-30T01:16:10","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=8780"},"modified":"2026-07-30T01:16:10","modified_gmt":"2026-07-30T01:16:10","slug":"dianggap-mirip-yang-dilakukan-nazi-aksi-tolak-penulisan-ulang-sejarah-resmi-indonesia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=8780","title":{"rendered":"Dianggap Mirip yang Dilakukan Nazi, AKSI Tolak Penulisan Ulang Sejarah Resmi Indonesia"},"content":{"rendered":"

<\/strong><\/p>\n

7cloud.asia – <\/strong>Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) menolak penulisan ulang sejarah resmi Indonesia yang kini tengah dikerjakan oleh Kementerian Kebudayaan.<\/p>\n

Penulisan ulang sejarah ini dianggap mirip dengan langkah yang dilakukan Nazi di bawah kepemimpinan Adolf Hitler.<\/p>\n

Penolakan ini disampaikan oleh AKSI yang terdiri dari para sejarawan, aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), akademisi dan tokoh masyarakat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi X DPR pada Senin (19\/05\/2025).<\/p>\n

Dalam paparannya, AKSI menilai program yang digagas oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon tersebut berpotensi menjadi instrumen legitimasi kekuasaan dan menutup peluang diskusi tentang masa lalu bangsa secara demokratis.<\/p>\n

Baca: Situasi HAM di Indonesia memburuk, ini indikatornya<\/a><\/p>\n

Ketua AKSI, Marzuki Darusman mengatakan penulisan sejarah resmi negara oleh pemerintah bukan hanya tidak lazim dalam sistem demokrasi.<\/p>\n

Menurutnya, kebijakan tersebut juga berpotensi menghilangkan fakta-fakta sejarah masa lalu khususnya pelanggaran HAM yang pernah terjadi di masa lalu.<\/p>\n

“Yang paling berbahaya adalah proyek ini bisa digunakan untuk mencuci dosa rezim baik yang berjalan saat ini maupun yang terjadi selama masa Orba dimana pelanggaran HAM berat masif terjadi,” jelas Marzuki.<\/p>\n

Selanjutnya mantan jaksa agung tersebut menegaskan bahwa penulisan ‘sejarah resmi’ oleh negara seperti ini hanya lazim terjadi di negara otoriter.<\/p>\n

“Proyek politik pemerintah Indonesia ini mirip dengan langkah Adolf Hitler yang saat itu berupaya menuliskan kembali sejarah Perang Dunia I,” katanya.<\/p>\n

“Ini yang sedang kami lakukan di Indonesia, menolak erosi demokrasi lewat penggelapan sejarah yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Hanya rezim berkarakter otoriter yang mencoba menuliskan ulang sejarah dengan label ‘sejarah resmi,’” tambah Marzuki.<\/p>\n

Baca: Amnesti international kecam pelanggaran HAM dalam aksi damai hari buruh<\/a><\/p>\n

Sementara itu, sejarawan Universitas Indonesia (UI) Asvi Warman Adam mengatakan proyek ambisius penulisan ‘sejarah resmi’ Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan ini juga tidak memenuhi kaidah sebagai suatu produksi ilmu pengetahuan sejarah.<\/p>\n

Proyek ini hanya menghasilkan penggelapan sejarah bangsa. “Penyebarluasannya akan berdampak luas bagi kesalahan berpikir generasi muda dan akan merugikan kelanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara  ke depan,” jelas Asvi.<\/p>\n

Menurutnya pemerintah saat ini lebih baik menuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Hal ini perlu dilakukan agar tercipta sejarah baru yang akan menjadi rujukan publik.<\/p>\n

Kementerian Kebudayaan saat ini tengah melakukan penulisan ulang sejarah Indonesia. Rencananya penulisan ulang sejarah Indonesia ini akan menghasilkan narasi versi terbaru yang bakal dirilis 17 Agustus 2025 nanti.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

7cloud.asia – Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) menolak penulisan ulang sejarah resmi Indonesia yang kini tengah dikerjakan oleh Kementerian Kebudayaan. Penulisan ulang sejarah ini dianggap mirip dengan langkah yang dilakukan Nazi di bawah kepemimpinan Adolf Hitler. Penolakan ini disampaikan oleh AKSI yang terdiri dari para sejarawan, aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":8781,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[2253,506,404,2719],"class_list":["post-8780","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-aksi","tag-ham","tag-indonesia","tag-sejarah"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8780","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=8780"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8780\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/8781"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=8780"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=8780"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=8780"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}