{"id":879,"date":"2026-07-30T00:24:19","date_gmt":"2026-07-30T00:24:19","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=879"},"modified":"2026-07-30T00:24:19","modified_gmt":"2026-07-30T00:24:19","slug":"pimpinan-komisi-x-mendesak-negara-lebih-serius-perhatikan-pts-dan-dosen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=879","title":{"rendered":"Pimpinan Komisi X Mendesak Negara Lebih Serius Perhatikan PTS dan Dosen"},"content":{"rendered":"<p><strong> <!--img1--> <\/strong><\/p>\n<p><strong>7cloud.asia<\/strong> &#8211; Besarnya kontribusi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terhadap pendidikan tinggi nasional dinilai belum sepenuhnya diimbangi dengan dukungan negara yang memadai.<\/p>\n<p>Wakil ketua Komisi X DPR, MY Esti Wijayati menilai pemerintah perlu memberi perhatian lebih serius terhadap PTS termasuk kesejahteraan dosen, tenaga kependidikan, hingga penguatan sarana dan prasarana kampus.<\/p>\n<p>Menurut data Kemdiktisaintek, pada tahun 2025, jumlah perguruan tinggi negeri tercatat sebanyak 127 kampus, sementara perguruan tinggi swasta mencapai 2.713 kampus..<\/p>\n<p>Dari sisi tenaga pengajar, jumlah dosen di PTS mencapai 169.638 orang, lebih tinggi dibanding perguruan tinggi negeri yang berjumlah 98.137 dosen.<\/p>\n<p>Adapun jumlah mahasiswa di PTS mencapai 4,83 juta orang, sedikit lebih tinggi dibanding perguruan tinggi negeri yang tercatat sekitar 4,4 juta mahasiswa.<\/p>\n<p>&ldquo;Dari data ini kita bisa melihat bahwa peran swasta itu sangat signifikan,&rdquo; ujar Esti saat memimpin agenda Rapat Kerja Komisi X DPR bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2\/6\/2026).<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.7cloud.asia\/pendidikan\/246492065\/kebijakan-ptn-bh-memicu-penurunan-jumlah-calon-mahasiswa-yang-mendaftar-di-pts\">Baca: Kebijakan PTN-BH Picu Penurunan Jumlah Calon Mahasiswa yang Mendaftar di PTS<\/a><\/p>\n<p>Menurut Politisi PDI Perjuangan itu, keberadaan PTS bahkan menjadi tulang punggung akses pendidikan tinggi di sejumlah wilayah.<\/p>\n<p>Ia mencontohkan di Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan yang belum memiliki perguruan tinggi negeri, sehingga layanan pendidikan tinggi ditopang oleh kampus swasta.<\/p>\n<p>&ldquo;Kalau saya bicara Papua tadi, kita belum hadir, Pak. Yang hadir swasta, tapi swasta pun tak dibantu oleh pemerintah pusat, terengah-engah,&rdquo; ujarnya.<\/p>\n<p>Oleh karena itu, Esti mempertanyakan sejauh mana perhatian pemerintah terhadap kampus-kampus swasta yang dikelola masyarakat.<\/p>\n<p>Menurutnya, perhatian negara tidak cukup hanya pada aspek akreditasi, tetapi juga perlu menyentuh kebutuhan operasional perguruan tinggi, kesejahteraan dosen, serta dukungan infrastruktur pendidikan.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.7cloud.asia\/pendidikan\/247371084\/komisi-x-dpr-transformasi-prodi-lebih-tepat-daripada-penutupan-massal\">Baca: Transformasi Prodi di Perguruan Tinggi Lebih Tepat daripada Penutupan Massal<\/a><\/p>\n<p class=\"class-paragraph\">Esti juga menyoroti beban yang harus ditanggung dosen dalam memenuhi syarat Sertifikasi Dosen (Serdos).<\/p>\n<p>Ia mengungkap adanya informasi bahwa sebagian dosen, terutama di PTS, harus mengeluarkan biaya pribadi hingga sekitar Rp2 juta untuk mengikuti pelatihan pengembangan diri sebagai syarat keberlanjutan tunjangan sertifikasi.<\/p>\n<p>&ldquo;Dinyatakan bahwa dosen yang telah mempunyai sertifikasi pendidik harus selalu melakukan pengembangan diri. Minimum 20 jam pelatihan dalam satu tahun. Pertanyaannya, yang membiayai siapa?&rdquo; tegasnya.<\/p>\n<p>Terakhir, dia menyoroti peningkatan kualitas sumber daya manusia dosen memang penting dilakukan, namun pembiayaannya tidak seharusnya sepenuhnya dibebankan kepada individu dosen.<\/p>\n<p>Esty menilai pemerintah perlu mengambil peran lebih besar melalui dukungan anggaran pendidikan, khususnya bagi dosen yang penghasilannya masih terbatas.<\/p>\n<p>&ldquo;Ya pemerintah yang menganggarkan! Dari mana? Dari 20 persen anggaran pendidikan yang seharusnya ada di Diktisaintek sebagian anggarannya,&rdquo; tandasnya.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.7cloud.asia\/pendidikan\/247179980\/didik-j-rachbini-kebijakan-ptn-bh-membuat-ptn-jadi-industri-kursus-massal\">Baca: Kebijakan PTN-BH Membuat PTN Jadi Industri Kursus Massal<\/a><\/p>\n<p>Di tengah besarnya kontribusi perguruan tinggi swasta terhadap akses pendidikan tinggi nasional, Esti menilai dukungan anggaran bagi sektor pendidikan tinggi masih perlu diperkuat.<\/p>\n<p>Ia mengingatkan, amanat konstitusi mengenai alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan seharusnya dapat dimanfaatkan lebih optimal untuk memperbaiki ekosistem pendidikan tinggi, termasuk penguatan PTS dan kesejahteraan dosen.<\/p>\n<p>Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan dalam APBN 2026 sebesar Rp769,09 triliun sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2026.<\/p>\n<p>Alokasi tersebut mencakup belanja kementerian\/lembaga, transfer ke daerah, program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pembiayaan lain seperti dana abadi pendidikan, penelitian, pesantren, perguruan tinggi, kebudayaan, hingga revitalisasi sekolah.<\/p>\n<p>Namun, dari keseluruhan anggaran pendidikan tersebut, porsi yang dikelola langsung oleh Kemdiktisaintek tercatat sekitar Rp61,87 triliun, sementara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sekitar Rp56,68 triliun.<\/p>\n<p>Kondisi itu dinilai menjadi tantangan tersendiri bagi upaya penguatan pendidikan tinggi, terutama dalam meningkatkan kualitas perguruan tinggi swasta, dosen, serta pemerataan layanan pendidikan tinggi di berbagai wilayah Indonesia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>7cloud.asia &#8211; Besarnya kontribusi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terhadap pendidikan tinggi nasional dinilai belum sepenuhnya diimbangi dengan dukungan negara yang memadai. Wakil ketua Komisi X DPR, MY Esti Wijayati menilai pemerintah perlu memberi perhatian lebih serius terhadap PTS termasuk kesejahteraan dosen, tenaga kependidikan, hingga penguatan sarana dan prasarana kampus. Menurut data Kemdiktisaintek, pada tahun 2025, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":880,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[237,46],"class_list":["post-879","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-pendidikan","tag-perguruan-tinggi"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/879","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=879"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/879\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/880"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=879"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=879"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=879"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}