{"id":8917,"date":"2026-07-30T01:16:44","date_gmt":"2026-07-30T01:16:44","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=8917"},"modified":"2026-07-30T01:16:44","modified_gmt":"2026-07-30T01:16:44","slug":"revisi-uu-pangan-kebijakan-kedaulatan-pangan-tak-bisa-ikuti-siklus-lima-tahunan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=8917","title":{"rendered":"Revisi UU Pangan: Kebijakan Kedaulatan Pangan Tak Bisa Ikuti Siklus Lima Tahunan"},"content":{"rendered":"

<\/strong><\/p>\n

7cloud.asia<\/strong> – Upaya untuk mendorong ketahanan dan kedaulatan pangan nasional harus dilakukan dengan mengandalkan produk dalam negeri, bukan produk impor.<\/p>\n

Demikian terungkap dalam Focus Group Discussion<\/em> (FGD) Komisi IV DPR membahas revisi UU Pangan yang menghadirkan ahli dari berbagai disiplin ilmu yang berkaitan erat dengan ketahanan dan kedaulatan pangan dari IPB University, Kamis (8\/5\/2025).<\/p>\n

Dalam diskusi bersama tujuh profesor IPB yang menjadi narasumber utama tersebut juga disorot isu penting mengenai diversifikasi dan substitusi pangan.<\/p>\n

Ketua Panja Revisi UU Pangan, Siti Hediati berharap revisi UU Pangan ini menjadi momentum meningkatkan kesejahteraan petani dan semua pelaku sektor pangan<\/p>\n

FGD ini menjadi langkah awal strategis untuk menyerap masukan ilmiah dalam menyempurnakan regulasi pangan yang relevan hingga tahun 2045, dalam menyongsong Indonesia Emas.<\/p>\n

Anggota Komisi IV DPR, Rokhmin Dahuri mengatakan, keterlibatan para profesor dari IPB University sangat penting agar revisi UU Pangan dapat menjawab tantangan zaman serta menjamin ketersediaan dan keberlanjutan pangan nasional.<\/p>\n

Baca: DPR usulkan insentif khusus untuk daerah lumbung pangan<\/a><\/p>\n

“No farmers, no food and no futures<\/em>. Pangan adalah kebutuhan dasar manusia, bahkan Bung Karno pernah menyatakan bahwa pangan adalah hidup matinya suatu bangsa. Maka dari itu, revisi UU Pangan menjadi sangat krusial untuk disempurnakan sesuai perkembangan zaman menuju Indonesia 2045,” ujar Rokhmin.<\/p>\n

Lebih lanjut, Rokhmin menegaskan bahwa program kedaulatan pangan dan pemenuhan gizi tidak boleh mengikuti siklus politik lima tahunan, melainkan harus menjadi kebijakan jangka panjang hingga 2045.<\/p>\n

“Penelitian WHO juga membuktikan bahwa negara dengan penduduk lebih dari 100 juta jiwa yang bergantung pada impor pangan, tidak akan mampu menjadi negara maju dan makmur,” tambah Politisi PDI-Perjuangan ini.<\/p>\n

Dalam kesempatan itu, anggota Panja UU Pangan, Firman Soebagyo menekankan bahwa pangan bukan hanya beras atau nasi, melainkan terdiri dari berbagai sumber yang layak dikembangkan dan dikonsumsi masyarakat.<\/p>\n

Mengutip pernyataan pakar yang hadir di FGD, Firman menekankan beras tidak harus berasal dari padi. Ini membuka peluang besar untuk mengembangkan alternatif sumber pangan lokal yang lebih beragam dan berkelanjutan.<\/p>\n

Baca: Ada kebijakan yang tak adil untuk petani<\/a><\/p>\n

“UU Pangan harus seperti makan bergizi—tidak hanya berisi nasi, tetapi juga lauk pauk. Artinya, tidak hanya petani yang diperhatikan, tetapi juga nelayan dan peternak harus mendapatkan manfaat langsung dari penerapan UU ini,” tegas Politisi Partai Golkar ini.<\/p>\n

Firman juga menyoroti menurunnya perhatian pemerintah terhadap infrastruktur pendukung pertanian di Indonesia.<\/p>\n

Dia mengingatkan bahwa swasembada pangan tidak akan tercapai tanpa penghentian alih fungsi lahan pertanian yang terus terjadi secara masif setiap tahunnya.<\/p>\n

Firman menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam menyusun revisi UU Pangan ini. Dia menekankan bahwa penyusunan revisi UU Pangan tidak bisa dilakukan secara serampangan.<\/p>\n

“Kata ‘pangan’ memiliki cakupan luas yang erat kaitannya dengan sumber daya alam. Jangan sampai satu sektor mendapatkan keuntungan, sementara sektor lain justru mengalami kerugian,” ujarnya.<\/p>\n

Baca: Nilai tukar petani terus menurun<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

7cloud.asia – Upaya untuk mendorong ketahanan dan kedaulatan pangan nasional harus dilakukan dengan mengandalkan produk dalam negeri, bukan produk impor. Demikian terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) Komisi IV DPR membahas revisi UU Pangan yang menghadirkan ahli dari berbagai disiplin ilmu yang berkaitan erat dengan ketahanan dan kedaulatan pangan dari IPB University, Kamis (8\/5\/2025). Dalam […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":8918,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[2772,25,2773],"class_list":["post-8917","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-kedaulatan-pangan","tag-petani","tag-uu-pangan"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8917","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=8917"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8917\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/8918"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=8917"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=8917"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=8917"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}