{"id":8984,"date":"2026-07-30T01:17:04","date_gmt":"2026-07-30T01:17:04","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=8984"},"modified":"2026-07-30T01:17:04","modified_gmt":"2026-07-30T01:17:04","slug":"gelombang-phk-menempatkan-pekerja-perempuan-sebagai-kelompok-yang-paling-terdampak","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=8984","title":{"rendered":"Gelombang PHK Menempatkan Pekerja Perempuan sebagai Kelompok yang Paling Terdampak"},"content":{"rendered":"

<\/strong><\/p>\n

7cloud.asia<\/strong> – Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 77.965 kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada tahun 2024, meningkat lebih dari 20 persen dibanding tahun 2023.<\/p>\n

Sektor yang paling terdampak dalam gelombang PHK ini adalah industri pengolahan (termasuk tekstil dan garmen), jasa, dan perdagangan yang selama ini didominasi oleh tenaga kerja perempuan.<\/p>\n

Meskipun belum tersedia data terpilah secara lengkap, tren ini menegaskan bahwa perempuan kembali menjadi kelompok paling terdampak akibat gelombang PHK yang terjadi dalam dua tahun terakhir.<\/p>\n

Pekerja perempuan menghadapi ketidakpastian ekonomi, kekerasan di tempat kerja, dan beban ganda dalam kehidupan sehari-hari.<\/p>\n

Komnas Perempuan mencatat, pada 2025 menerima pengaduan dari serikat buruh mengenai gelombang PHK, diskriminasi upah, dan dampaknya terhadap krisis rumah tangga.<\/p>\n

“Perempuan pekerja terpaksa memangkas kebutuhan pokok, kehilangan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta menghadapi penurunan kualitas hidup keluarga,” jelas Komisioner Irwan Setiawan, dalam keterangan tertulis menyambut Hari Buruh 2025.<\/p>\n

Baca: Gelombang PHK meningkat pada empat bulan pertama 2025<\/a><\/p>\n

Dalam pernyataannya, Komnas Perempuan juga menekankan pentingnya perlindungan hukum dan jaminan sosial yang adil bagi perempuan pekerja di sektor informal, termasuk Pekerja Rumah Tangga (PRT).<\/p>\n

Pekerja rumah tangga disebut sangat rentan mengalami kekerasan bahkan berujung pada kematian saat bekerja.<\/p>\n

Ketiadaan regulasi yang melindungi, akibat belum disahkannya RUU PPRT, memperburuk situasi mereka terhadap eksploitasi dan praktik perbudakan modern.<\/p>\n

Pemerintah dan DPR harus segera mengambil langkah-langkah yang terukur untuk mempercepat pengesahan RUU PPRT dan memastikan seluruh pekerja, tanpa diskriminasi, mendapatkan perlindungan yang setara.<\/p>\n

Irwan menegaskan, tidak ada keadilan kerja tanpa perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga. Negara wajib hadir menjamin hak-hak mereka melalui pengesahan RUU Perlindungan PRT.<\/p>\n

“Kami menyerukan kepada DPR dan pemerintah untuk segera membahas dan mengesahkan RUU Perlindungan PRT sebagai bentuk nyata perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan yang terus berlangsung,” pungkas Komisioner Irwan.<\/p>\n

Baca: Badai PHK di Indonesia dipengaruhi kondisi global<\/a><\/p>\n

Komnas Perempuan juga mencatat bahwa sepanjang tahun 2024, terdapat 2.702 kasus kekerasan terhadap perempuan pekerja.<\/p>\n

Data ini menunjukkan bahwa tempat kerja masih jauh dari aman bagi perempuan, dan bahwa kekerasan berbasis gender tetap menjadi persoalan serius yang belum ditangani secara sistemik.<\/p>\n

Kerentanan ini semakin diperparah oleh krisis ekonomi yang tidak hanya mengancam keberlangsungan kerja, tetapi juga menambah beban psikososial dan ekonomi perempuan pekerja.<\/p>\n

Catatan lainnya adalah implementasi Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) di tempat kerja sangat mendesak.<\/p>\n

Kajian 21 tahun CATAHU Komnas Perempuan mencatat berbagai kekerasan seksual yang terjadi di perusahaan swasta, lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan di dunia hiburan.<\/p>\n

”Sebanyak 20 perusahaan dilaporkan karena tidak responsif, bahkan menolak memproses laporan kekerasan seksual oleh perempuan pekerja. Ini menunjukkan urgensi mekanisme pengaduan yang aman, responsif, dan melindungi perempuan pekerja dari kekerasan seksual,” sambung Komisioner Devi Rahayu.<\/p>\n

Baca: Banjir produk China hantam industri dalam negeri<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

7cloud.asia – Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 77.965 kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada tahun 2024, meningkat lebih dari 20 persen dibanding tahun 2023. Sektor yang paling terdampak dalam gelombang PHK ini adalah industri pengolahan (termasuk tekstil dan garmen), jasa, dan perdagangan yang selama ini didominasi oleh tenaga kerja perempuan. Meskipun belum tersedia data terpilah secara […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":8985,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[54,38,1740],"class_list":["post-8984","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-pekerja","tag-perempuan","tag-phk"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8984","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=8984"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8984\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/8985"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=8984"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=8984"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=8984"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}