{"id":8990,"date":"2026-07-30T01:17:13","date_gmt":"2026-07-30T01:17:13","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=8990"},"modified":"2026-07-30T01:17:13","modified_gmt":"2026-07-30T01:17:13","slug":"banyak-ditemukan-masalah-hak-atas-tanah-dan-status-hgu-di-kalimantan-barat","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=8990","title":{"rendered":"Banyak Ditemukan Masalah Hak Atas Tanah dan Status HGU di Kalimantan Barat"},"content":{"rendered":"

<\/strong><\/p>\n

7cloud.asia<\/strong> – Sejumlah persoalan terkait pertanahan dan konflik agraria terungkap dalam kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR ke Pontianak, Kalimantan Barat beberapa waktu lalu.<\/p>\n

Masalah pertanahan di Kalimantan Barat, khususnya terkait dengan hak masyarakat atas tanah, status kawasan adat, dan kawasan hutan yang semakin tergerus dibahas dalam pertemuan anggota Komisi II dengan pemerintah daerah dan warga setempat.<\/p>\n

Wahyudin Noor Aly menyampaikan bahwa Komisi II menerima banyak keluhan dari masyarakat Kalimantan Barat terkait kepemilikan tanah dan Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak dimanfaatkan secara optimal oleh perusahaan.<\/p>\n

“Di Kalimantan Barat ini ada beberapa surat masuk ke Komisi II, keluhan masyarakat terkait HGU. Tadi sudah dipaparkan oleh Kantor Pertanahan bahwa ada HGU yang masih aktif, namun juga banyak yang sudah tidak diurus dan tidak operasional,” ujar Noor Aly di Pontianak, Kalimantan Barat sepertidi dilansir Parlementaria  Rabu (7\/5\/2025).<\/p>\n

Lebih lanjut, politisi PAN tersebut mengapresiasi langkah Pemerintah, khususnya Kementerian ATR\/BPN, yang telah menetapkan HGU tidak operasional sebagai tanah terlantar.<\/p>\n

Baca: Komisi II DPR sebut mafia tanah sebagai kejahatan luar biasa<\/a><\/p>\n

Status ini memungkinkan tanah tersebut dialihkan menjadi tanah cadangan nasional yang kelak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.<\/p>\n

Salah satu kasus yang mencuat berasal dari Kabupaten Landak, perusahaan yang tidak mengelola tanahnya, bahkan menelantarkan karyawan.<\/p>\n

”Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga hak masyarakat. Ternyata tanah itu sudah ditetapkan sebagai tanah terlantar. Ketika ingin diaktifkan kembali, itu sudah menjadi milik negara,” ungkapnya.<\/p>\n

Menurut Noor Aly, peran Pemerintah Daerah menjadi sangat penting dalam distribusi ulang tanah negara kepada masyarakat.<\/p>\n

“Kepala daerah yang paling tahu siapa yang layak menerima tanah itu. Jangan sampai salah sasaran, seperti dulu, HGU diberikan ke perusahaan dari luar yang akhirnya tidak bertanggung jawab,” tegasnya.<\/p>\n

Baca: Puluhan orang meninggal akibat konflik agraria dalam lima tahun terakhir<\/a><\/p>\n

Ia juga menyoroti ketimpangan penguasaan lahan antara korporasi dan BUMD yang hanya menguasai sedikit bidang tanah, sementara korporasi bisa sampai 4.000 bidang.<\/p>\n

”Ini harus ditata ulang. Negara harus memprioritaskan BUMD karena ada feedback langsung ke negara, bukan hanya pajak, tapi juga keuntungan,” ujarnya.<\/p>\n

Noor Aly menekankan bahwa perusahaan yang telah diberi kesempatan namun menelantarkan tanah sebaiknya tidak diberi hak lagi.<\/p>\n

“Kalau mereka ingin kembali menggarap, ya mulai dari nol. Tapi menurut saya, sebaiknya tidak usah diberi lagi. Kita harus berpihak kepada rakyat dan negara,” tutupnya.<\/p>\n

Baca: Kasus pagar laut dan pengkavlingan laut di Tangerang<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

7cloud.asia – Sejumlah persoalan terkait pertanahan dan konflik agraria terungkap dalam kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR ke Pontianak, Kalimantan Barat beberapa waktu lalu. Masalah pertanahan di Kalimantan Barat, khususnya terkait dengan hak masyarakat atas tanah, status kawasan adat, dan kawasan hutan yang semakin tergerus dibahas dalam pertemuan anggota Komisi II dengan pemerintah daerah dan […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[1659,1538],"class_list":["post-8990","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized","tag-hgu","tag-pertanahan"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8990","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=8990"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8990\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=8990"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=8990"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=8990"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}