{"id":9785,"date":"2026-07-30T01:21:01","date_gmt":"2026-07-30T01:21:01","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=9785"},"modified":"2026-07-30T01:21:01","modified_gmt":"2026-07-30T01:21:01","slug":"ketimbang-bersikap-tone-deaf-pemerintah-diminta-lebih-berempati-pada-suara-rakyat","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=9785","title":{"rendered":"Ketimbang Bersikap Tone Deaf, Pemerintah Diminta Lebih Berempati pada Suara Rakyat"},"content":{"rendered":"

<\/p>\n

7cloud.asia<\/strong> – Situasi tone deaf tengah terjadi di Indonesia saat ini. Di tengah kecemasan publik, yang terdengar bukan empati, melainkan candaan yang bukan pada tempatnya.<\/p>\n

Salah satu contoh nyata tone deaf pejabat pemerintah adalah pernyataan Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, terkait teror pengiriman kepala babi ke kantor media Tempo.<\/p>\n

Alih-alih menunjukkan empati dan mengecam tindakan intimidatif tersebut, Hasan justru menanggapi dengan candaan, mengatakan, “Dimasak saja lah,” untuk kepala babi tersebut.<\/p>\n

Ada banyak pernyataan lainnya dari petinggi negara yang berbau tone deaf. Mulai dari istilah “ndasmu” yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto, “kampungan” oleh KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak.<\/p>\n

Atau perumpamaan “anjing menggonggong” oleh Prabowo yg merujuk pada pengkritiknya, hingga kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengomentari gizi pemain tim nasional (timnas) tidak bagus sehingga sulit menang.<\/p>\n

Ketika suara rakyat menuntut kejelasan, yang muncul justru sikap meremehkan. Pemerintah harus belajar bagaimana merespons publik dengan lebih baik dan empatik, terutama di saat krisis.<\/p>\n

Selayaknya konseling, langkah pertama bukan dengan membantah apa yang dirasakan masyarakat, tetapi mendengarkan, lalu hadir dan mengakui.<\/p>\n

Baca: Komunikasi ‘Tone Deaf’ pemerintahan Prabowo-Gibran<\/a><\/p>\n

Cara menangani rakyat yang terluka akibat perilaku tone deaf<\/strong>
Untuk merespons publik yang kecewa akibat sikap tone deaf, pemerintah harus belajar satu hal penting: bersikap seperti seseorang yang tahu bagaimana menghadapi orang yang sedang terluka.<\/p>\n

Hal pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah tidak membantah perasaan rakyat. Kemudian, pemerintah bisa mendengarkan, sehingga rakyat dapat merasakan kehadirannya.<\/p>\n

Salah satu pendekatan yang relevan yang bisa menjadi panduan bagi pemerintah dalam memperbaiki komunikasi dengan publik adalah psychological first aid<\/em>. Pertolongan pertama ini terdiri dari tiga prinsip utama.<\/p>\n

Pertama adalah mengamati (look<\/em>).
Amati lingkungan serta kondisi masyarakat yang sedang mengalami krisis. Kalau perlu, pahami luka dalam bahasa generasi saat ini yang menyuarakannya. Harus muncul pemahaman yang jelas terhadap situasi yang sedang dihadapi.<\/p>\n

Contohnya, saat publik menunjukkan keresahan terhadap revisi UU TNI, pemerintah bisa mengamati tagar-tagar yang muncul dari warganet di dunia maya, lalu menyelenggarakan diskusi publik di ruang-ruang daring. Ini bisa menjadi dasar penyusunan respons yang peka.<\/p>\n

Kedua, pemerintah perlu mendengar (listen<\/em>).
Mendekati masyarakat dengan membangun hubungan dan mendengarkan secara aktif untuk memahami perasaan serta kebutuhan mereka.<\/p>\n

Pemerintah bisa mengadakan forum dialog terbuka atau konsultasi publik daring, sehingga masyarakat bisa menyampaikan kritik terhadap kebijakan.<\/p>\n

Seperti saat menyusun Undang-undang baru, pemerintah bisa mengadakan live discussion<\/em> yang benar-benar ditanggapi, bukan sekadar formalitas.<\/p>\n

Atau, pemerintah bisa mengundang perwakilan-perwakilan dari kelompok masyarakat yang menyuarakan keresahan untuk berdialog.<\/p>\n

Baca: Pasar alami krisis kepercayaan pada pemerintahan Prabowo-Gibran<\/a><\/p>\n

Ketiga, penting untuk bisa menghubungkan (link<\/em>).
Membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengatasi permasalahan dengan menghubungkan mereka kepada sumber daya atau dukungan yang diperlukan.<\/p>\n

Dalam kasus pengiriman kepala babi kepada kantor Tempo, pemerintah bisa menghubungkan Tempo dengan proteksi dan penegakan hukum pemerintah secara langsung.<\/p>\n

Selain itu, pemerintah juga bisa mengedukasi publik tentang kebebasan pers dan bagaimana hak tersebut dijamin oleh negara.<\/p>\n

Penerapan prinsip-prinsip ini dalam komunikasi publik dapat meningkatkan efektivitas pemerintah dalam merespons kebutuhan dan kekhawatiran masyarakat.<\/p>\n

Dengan mengamati situasi secara cermat, mendengarkan aspirasi publik secara aktif, dan menghubungkan mereka dengan solusi yang tepat, pemerintah dapat membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan dengan warga negara.<\/p>\n

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip konseling ini ke dalam strategi komunikasi, pemerintah dapat menunjukkan empati yang tulus dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga memperkuat legitimasi dan efektivitas kebijakan publik.<\/p>\n

Pemerintah harus sadar, komunikasi bukan alat untuk mengendalikan narasi, tetapi jembatan membangun relasi.<\/p>\n

Relasi bisa rusak bukan karena kebijakan yang salah, melainkan karena cara bicara yang tak lagi menyentuh rasa. Kalau negara ingin didengar, ia harus terlebih dulu belajar mendengar.<\/p>\n

Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Benyamin Imanuel Silalahi (Peneliti dari Universitas Gadjah Mada)<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

7cloud.asia – Situasi tone deaf tengah terjadi di Indonesia saat ini. Di tengah kecemasan publik, yang terdengar bukan empati, melainkan candaan yang bukan pada tempatnya. Salah satu contoh nyata tone deaf pejabat pemerintah adalah pernyataan Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, terkait teror pengiriman kepala babi ke kantor media Tempo. Alih-alih menunjukkan empati dan mengecam […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":9786,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[62,2570],"class_list":["post-9785","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-pemerintah","tag-tone-deaf"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/9785","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=9785"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/9785\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/9786"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=9785"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=9785"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=9785"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}