{"id":9787,"date":"2026-07-30T01:21:02","date_gmt":"2026-07-30T01:21:02","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=9787"},"modified":"2026-07-30T01:21:02","modified_gmt":"2026-07-30T01:21:02","slug":"komunikasi-tone-deaf-pemerintah-ketika-kritik-publik-dianggap-sebagai-ancaman","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=9787","title":{"rendered":"Komunikasi \u2018Tone Deaf\u2019 Pemerintah: Ketika Kritik Publik Dianggap sebagai Ancaman"},"content":{"rendered":"

<\/p>\n

7cloud.asia<\/strong> – Istilah tone deaf makin sering disebut publik beberapa hari ini menyoroti respon pemerintah terhadap kritikan publik.<\/p>\n

Jika merujuk pada kamus Merriam-Webster, istilah tone deaf dapat didefinisikan sebagai sikap yang menunjukkan ketidakpekaan atau ketidakpedulian terhadap perasaan individu\/pihak lain, situasi emosional, atau norma sosial yang berlaku.<\/p>\n

Dalam konteks bernegara, pemerintah yang tone deaf seolah-olah menganggap aspirasi publik penting untuk didengar, namun tidak mempedulikannya.<\/p>\n

Inilah situasi yang tengah terjadi di Indonesia. Di tengah kecemasan publik, yang terdengar bukan empati, melainkan candaan tak pada tempatnya.<\/p>\n

Salah satu contoh nyata tone deaf pejabat pemerintah adalah pernyataan Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, terkait teror pengiriman kepala babi ke kantor media Tempo.<\/p>\n

Alih-alih menunjukkan empati dan mengecam tindakan intimidatif tersebut, Hasan justru menanggapi dengan candaan, mengatakan, “Dimasak saja lah,” untuk kepala babi tersebut.<\/p>\n

Tentu saja, pernyataan ini menuai kritik tajam dari begitu banyak kalangan. Ada banyak pernyataan lainnya dari petinggi negara yang berbau tone deaf.<\/p>\n

Mulai dari istilah “ndasmu” yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto, “kampungan” oleh KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak.<\/p>\n

Baca: Asal muasal istilah ‘Raja Jawa’ dan mengapa menuai kritik<\/a><\/p>\n

Atau perumpamaan “anjing menggonggong” oleh Prabowo yang merujuk pada pengkritiknya, hingga kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengomentari gizi pemain tim nasional (timnas) tidak bagus sehingga sulit menang.<\/p>\n

Ketika suara rakyat menuntut kejelasan, yang muncul justru sikap meremehkan.vPemerintah harus belajar bagaimana merespons publik dengan lebih baik dan empatik, terutama di saat krisis.<\/p>\n

Selayaknya konseling, langkah pertama bukan dengan membantah apa yang dirasakan masyarakat, tetapi mendengarkan, lalu hadir dan mengakui.<\/p>\n

‘Tone-deafness’ bukan sekedar miskomunikasi<\/strong>
Jika dibiarkan, tone-deafness bisa menjadi indikator keretakan hubungan emosional dan psikologis antara negara dan warganya.<\/p>\n

Sebab, salah satu aspek penting dalam komunikasi pemerintahan yang efektif, khususnya di tengah krisis, adalah kemampuan untuk memahami konteks sosial, budaya, dan kebutuhan spesifik dari audiens.<\/p>\n

Meskipun miskomunikasi adalah bagian dari masalah, tone deafness lebih dari sekadar kesalahan dalam penyampaian informasi.<\/p>\n

Pemerintah yang tone deaf artinya telah gagal secara sistematis untuk mendengarkan suara masyarakat dan merespons dengan cara yang sesuai. Masalah ini juga mencerminkan ketidaktahuan atau bahkan ketidakpedulian terhadap emosi masyarakat.<\/p>\n

Tone deaf tidak hanya terjadi ketika pemerintah melakukan respons langsung pada kritik. Sebagai contoh, di tengah polemik revisi UU TNI, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunggah konten AI yang tidak relevan dengan keresahan publik. Netizen segera bereaksi, menyebutnya sebagai “Wapres tone deaf”.<\/p>\n

Baca: Krisis kepercayaan pasar pada pemerintah<\/a><\/p>\n

Dalam konteks ini, Gibran menunjukkan sikap tone deaf, bukan karena ia merespons kritik dengan candaan maupun karena salah bicara, tetapi karena ia gagal membaca situasi publik yang sedang genting. Sikapnya seolah negara ini baik-baik saja.<\/p>\n

Respons semacam ini memperlihatkan ketimpangan empati antara penguasa dan rakyat. Padahal, komunikasi publik tidak hanya dituntut informatif, tetapi juga harus mampu menangkap dan merespons realitas psikologis masyarakat. Empati menjadi salah satu nilai fundamental dalam komunikasi publik, khususnya bagi pelayan publik.<\/p>\n

Apatisme dan kecenderungan represif<\/strong>
Sikap tone deaf sering datang bersama dua hal: apatisme dan kecenderungan represif. Apatisme ini erat dengan sikap represif.<\/p>\n

Sementara represi terhadap kritikan merupakan salah satu dari pilar-pilar utama yang digunakan rezim otoriter untuk mempertahankan stabilitas dan kekuasaan.<\/p>\n

Pernyataan yang bersifat tone deaf seakan menunjukkan bahwa suatu kejadian bukanlah hal penting. Celetukan Hasan soal teror kepala babi, contohnya, seakan ingin menegaskan bahwa ada rasa aman yang dipaksakan.<\/p>\n

Padahal, ucapannya tersebut justru menyakitkan bagi publik, bukan karena bahasanya, tetapi karena publik merasa tidak aman.<\/p>\n

Tone deaf juga dapat membuka pintu terjadinya represi terhadap rakyat oleh negara. Represi tidak selalu bersifat brutal, tetapi juga dapat berbentuk soft-repression, yaitu pembatasan ruang kritik secara simbolik dan kultural.<\/p>\n

Dalam konteks ini, komunikasi tone-deaf menjadi strategi tidak langsung untuk mengontrol narasi, menghindari konfrontasi langsung, dan menstabilkan kekuasaan dengan cara melemahkan legitimasi kritik.<\/p>\n

Alih-alih membuka ruang diskusi, nada bicara yang sumbang justru menyingkirkan suara rakyat secara perlahan. Dalam jangka panjang, ini bisa sama merusaknya dengan represi formal, karena masyarakat merasa tak punya tempat untuk menyuarakan kekecewaan mereka secara sehat dan terbuka.<\/p>\n

Akibatnya, rakyat merasa diabaikan, bahkan dianggap tidak layak didengar. Bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi kondisi ini akan diulas dalam tulisan selanjutnya.<\/p>\n

Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Benyamin Imanuel Silalahi (Peneliti dari Universitas Gadjah Mada)<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

7cloud.asia – Istilah tone deaf makin sering disebut publik beberapa hari ini menyoroti respon pemerintah terhadap kritikan publik. Jika merujuk pada kamus Merriam-Webster, istilah tone deaf dapat didefinisikan sebagai sikap yang menunjukkan ketidakpekaan atau ketidakpedulian terhadap perasaan individu\/pihak lain, situasi emosional, atau norma sosial yang berlaku. Dalam konteks bernegara, pemerintah yang tone deaf seolah-olah menganggap aspirasi publik penting untuk didengar, namun […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":9788,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[293,62,2570],"class_list":["post-9787","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-kritik","tag-pemerintah","tag-tone-deaf"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/9787","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=9787"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/9787\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/9788"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=9787"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=9787"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=9787"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}