<\/p>\n
7cloud.asia<\/strong> – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan beraudiensi dengan pimpinan dan anggota Komisi I DPR untuk menyampaikan penolakan revisi Undang-Undang atau UU TNI.<\/p>\n Audiensi revisi UU TNI yang digelar di Ruang Badan Anggaran DPR, Selasa (18\/3\/2025) berlangsung tertutup. Meski rapat dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10.30 WIB, audiensi baru dimulai pukul 12;00<\/p>\n Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan antara lain diwakili Maria Catarina Sumarsih; anak Wakil Presiden Muhammad Hatta, Halida Hatta; Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid; dan beberapa tokoh aktivis dan akademisi lainnya.<\/p>\n Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, Usman Hamid, mengatakan bahwa pertemuan ini merupakan momen penting bagi masyarakat sipil yang menginginkan partisipasi publik yang lebih luas dalam pembahasan RUU TNI.<\/p>\n Menurutnya, beberapa catatan utama yang disampaikan dalam pertemuan tersebut adalah pentingnya menjaga fungsi TNI dalam jalur pertahanan, memastikan profesionalisme TNI sebagai tentara modern, dan menegakkan supremasi sipil dalam seluruh aspek pengelolaan TNI.<\/p>\n “RUU ini perlu memastikan bahwa TNI tetap berada di bawah kendali supremasi sipil dan berfungsi sesuai dengan peran pertahanan yang diamanatkan. Kami ingin memastikan TNI tetap modern, profesional, dan tidak terlibat dalam urusan yang bukan menjadi wewenangnya,” tegas Usman Hamid.<\/p>\n Baca: IHSG anjlok di tengah penolakan revisi UU TNI<\/a><\/p>\n Lebih lanjut, ia menyoroti masalah jabatan-jabatan sipil yang dapat diisi oleh perwira TNI aktif.<\/p>\n Pihaknya mempersoalkan keterlibatan TNI dalam urusan yang tidak berkaitan dengan pertahanan, seperti penanganan narkotika atau keamanan siber yang tidak berkaitan dengan pertahanan siber.<\/p>\n “Penempatan TNI aktif dalam kementerian seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, atau urusan non-pertahanan lainnya perlu dikaji lebih lanjut. Hal ini bertentangan dengan prinsip supremasi sipil dan profesionalisme militer,” katanya.<\/p>\n Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menolak pembahasan revisi UU TNI yang digulirkan DPR dan pemerintah.<\/p>\n Mereka mendesak agar pembahasan rancangan undang-undang itu dihentikan karena ada potensi pengembalian dwifungsi TNI akibat perluasan tentara aktif menjabat di jabatan sipil.<\/p>\n Koalisi Masyarakat Sipil juga mengkhawatirkan revisi UU TNI ini justru melemahkan profesionalisme militer.<\/p>\n Baca: Imparsial sudah sampaikan usulan terkait revisi UU TNI ke Komisi I DPR<\/a><\/p>\n Terpisah, anggota Panja RUU TNI, TB Hasanuddin dalam keterangan resmi kepada Parlementaria, Selasa (18\/3\/2025) mengatakan, Panja telah menghapus usulan Pemerintah soal TNI yang memiliki wewenang untuk membantu menangani masalah penyalahgunaan narkotika.<\/p>\n Awalnya, dalam RUU terbaru, Pemerintah mengusulkan tiga tugas baru. Namun, saat ini hanya ada dua usulan.<\/p>\n “Untuk (penugasan tambahan) TNI (yang) memiliki wewenang membantu menangani masalah penyalahgunaan narkotika, itu sudah dihilangkan,” ungkap politisi PDI Perjuangan ini.<\/p>\n Panja, ujarnya, hanya menyetujui 2 usulan tambahan peran TNI dari Pemerintah yakni TNI dapat membantu dan menanggulangi ancaman siber, serta TNI bisa membantu dan menyelamatkan WNI dan kepentingan nasional di luar negeri.<\/p>\n Usulan tersebut terkait tugas TNI dalam operasi non-militer yang ada di Pasal 7 ayat 2. Pasal tersebut kini telah dihapuskan.<\/p>\n Keputusan penghapusan klausul soal tugas TNI untuk membantu menangani masalah penyalahgunaan narkotika diambil dalam rapat lanjutan Panja RUU TNI antara DPR dengan Pemerintah pada Senin (17\/3\/2025) malam.<\/p>\n