ruangkota

Tag: lingkungan

  • Berita Terpopuler Pekan Ini: Fenomena Godzilla El Nino hingga Keracunan MBG Memakan Korban Jiwa

    Berita Terpopuler Pekan Ini: Fenomena Godzilla El Nino hingga Keracunan MBG Memakan Korban Jiwa

    7cloud.asia – Artikel mengenai para fenomena Godzilla El Nino yang melanda sejumlah negara di dunia menjadi berita yang paling banyak dibaca atau berita terpopuler pekan ini di 7cloud.asia.

    Artikel ini menjadi berita terpopuler bersama sejumlah artikel mengenai lingkungan seperti dampak pembangunan Surabaya Waterfront Land dan ketimpangan gender yang memicu krisis iklim

    Artikel terkait jatuhnya korban jiwa akibat keracunan program MBG juga masuk dalam daftar berita terpopuler pekan ini di 7cloud.asia

    Berikut lima berita terpopuler pekan ini di 7cloud.asia:

    1. Fenomena Godzilla El Nino
    Fenomena Godzilla El Nino akan melanda Indonesia pada tahun 2026 ini. Masyarakat diimbau mewaspadai fenomena ini, mengingat kekeringannya jauh lebih besar dari El Nino biasa.

    Dalam kondisi normal, El Nino merupakan fenomena pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur. Saat fenomena El Nino menguat, pola pembentukan awan dan hujan ikut berubah. Awan cenderung terkonsentrasi di wilayah Samudra Pasifik.

    Hal ini mengakibatkan sejumlah wilayah seperti Indonesia justru mengalami pengurangan awan dan curah hujan.

    Baca berita selengkapnya di sini

    2. Dampak lingkungan pembangunan Surabaya Waterfront Land
    Surabaya Waterfront Land dirancang menjadi kawasan terpadu berbasis laut—meliputi pelabuhan, kawasan bisnis, pariwisata, hingga hunian. Proyek ini bukan sekadar reklamasi, tapi pengembangan ekonomi berbasis pesisir.

    Proyek ini bertujuan merevitalisasi alur pelayaran sejauh 20 mil, menciptakan pusat maritim modern, pariwisata, dan perikanan terpadu.

    PT Granting Jaya ditunjuk sebagai operator, namun proyek ini sedang dalam tahap studi AMDAL dan menghadapi penolakan terkait dampak lingkungan dan sosial nelayan

    Dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia, disebutkan proyek Surabaya Waterfront Land ini berdampak pada 5 wilayah Kecamatan di Surabaya, diantaranya Kecamatan Bulak, Mulyorejo, Sukolilo, Kenjeran, dan Rungkut.

    Baca berita selengkapnya di sini

    3. Film Pesta Babi memotret penggusuran warga Papua
    Film Pesta Babi berdurasi 90 menit ini membongkar bagaimana Proyek Strategis Nasional (PSN) atas nama ketahanan pangan dan energi justru berubah menjadi mesin perampasan ruang hidup.

    Dengan dalih “kepentingan nasional”, negara membuka hutan seluas 2,5 juta hektare membentang di Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, hingga Kabupaten Mappi—wilayah hidup masyarakat adat yang kini berada di bawah bayang-bayang alat berat dan izin konsesi.

    Film ini hasil kolaborasi lintas organisasi, dengan gamblang memperlihatkan bagaimana kebijakan dari Jakarta menjelma menjadi ancaman nyata di tanah Papua.

    Baca berita selengkapnya di sini

    4. Ketimpangan jadi akar krisis iklim
    Kesetaraan gender dan kepemimpinan perempuan dinilai bukan sekadar pelengkap, melainkan kunci utama dalam mendorong aksi iklim yang berkeadilan di Indonesia.

    Hal ini terungkap dalam Seminar Hari Kartini bertajuk “Dari Emansipasi ke Aksi Iklim: Memperkuat Kesetaraan Gender, Partisipasi, dan Kepemimpinan Perempuan dalam Aksi Iklim di Indonesia” di kampus Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta pada Senin (27/04/2026).

    Para pembicara menegaskan bahwa krisis iklim tak bisa diselesaikan tanpa membongkar ketimpangan gender yang mengakar.

    Baca berita selengkapnya di sini

    5. Keracunan MBG memakan korban jiwa
    Balita MAB dilaporkan meninggal dunia pada Kamis (23/4/2026) sore diduga akibat keracunan makanan setelah mengonsumsi menu dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Selasa (21/4/2026).

    Sebelum meninggal dunia di RSUD Pagelaran, korban sempat menjalani perawatan di Puskesmas Leles. Namun, akibat kondisi kesehatan yang terus menurun, pihak puskesmas merujuk balita tersebut ke RSUD Pagelaran pada Rabu (22/4/2026) sekitar pukul 16.30 WIB.

    Balita MAB menghembuskan nafas terakhir dengan diagnosa karena syok septik, di mana sejak awal penanganan terdapat riwayat diare.

    Syok septik adalah kondisi gawat darurat medis yang mengancam jiwa akibat infeksi parah (sepsis), yang menyebabkan tekanan darah turun drastis (hipotensi persisten) dan gangguan metabolisme sekuler.

    Baca berita selengkapnya di sini

     

  • Gumuk Pasir di Kebumen yang Langka Terancam Lenyap oleh Proyek Tambak Udang

    Gumuk Pasir di Kebumen yang Langka Terancam Lenyap oleh Proyek Tambak Udang

     

    7cloud.asia – Di pesisir selatan Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, ada bentang alam menarik dan juga langka di dunia, yakni gumuk pasir. Gumuk adalah gundukan pasir seperti bukit yang terbentuk oleh angin.

    Gumuk pasir yang terbentuk di Kebumen bahkan lebih langka lagi. Gumuk berjenis barchan ini berbentuk sabit, yang hanya ada dua di dunia: Indonesia dan Meksiko.

    Fenomena gumuk pasir biasanya hanya ditemukan di wilayah gurun kering. Namun, di Indonesia yang beriklim tropis, gumuk pasir bisa terbentuk di beberapa wilayah karena angin musiman kuat. Kawasan ini diakui secara internasional sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark.

    Sayangnya bukan dijaga kelestariannya, situs berharga ini kini justru tengah menghadapi ancaman besar. Salah satu tekanan terbesar datang dari ekspansi tambak udang yang semakin meluas.

    Riset tahun 2023 menunjukkan bahwa gumuk pasir di Kecamatan Petanahan, Kebumen, misalnya, mengalami penurunan luas signifikan. Penurunan gumuk pasir berkisar 43,81% dalam rentang waktu enam tahun (2015 – 2021) seiring pesatnya peningkatan ekspansi tambak udang hingga 84,22% dalam periode yang sama.

    Kehadiran Proyek Strategis Nasional (PSN) shrimp estate sejak 2021, di lahan seluas 100 hektare semakin mempercepat degradasi ekosistem gumuk pasir.

    Nilai ekonomi gumuk pasir vs tambak udang

    Jika memakai kacamata ekonomi, nilai ekonomi gumuk pasir lebih tinggi dan berkelanjutan ketimbang dengan tambak udang.

    Sebuah studi (2017) di Parangtritis, Yogyakarta, menghitung bahwa gumuk pasir sebagai destinasi wisata memiliki nilai manfaat ekonomi yang sangat besar, mencapai kurang lebih Rp3,82 miliar per tahun.

    Nilai ini terdiri dari manfaat gumuk pasir sebagai tempat wisata, tempat penghasil kayu bakar, hingga tempat penghasil pakan ternak. 

    Di sisi lain, tambak udang di Parangtritis tercatat menghasilkan sekitar Rp99 juta per hektare per tahun. Ini jauh lebih rendah dibandingkan nilai ekonomi gumuk pasir yang mencapai Rp124 juta per hektare per tahun.

    Artinya, dalam hal nilai ekonomi, gumuk pasir bisa lebih menguntungkan daripada tambak udang jika potensinya dioptimalkan. Di samping itu, gumuk pasir juga memiliki jasa lingkungan yang sangat besar. 

    Biaya lingkungan akibat hilangnya gumuk pasir

    Gumuk pasir di Kebumen memiliki nilai ekologis yang sangat penting. Ia merupakan habitat bagi berbagai spesies seperti Penyu Lekang atau Lepidochelys olivacea.

    Gumuk juga berfungsi sebagai penahan angin dan pelindung ekosistem pesisir dari abrasi pantai.

    Perubahan morfologi (bentuk bentang alam) yang terjadi akibat perluasan tambak udang tidak hanya mengurangi luas gumuk pasir, tetapi juga merusak karakteristik alami gumuk pasir. Misalnya, perataan bukit pasir menghilangkan fungsinya sebagai pelindung alami pesisir.

    Kondisi ini bakal memperburuk dampak erosi dan abrasi yang mungkin terjadi dalam jangka panjang, mengancam keberlanjutan ekosistem pesisir Kebumen.

    Ketika gumuk pasir hilang, biaya untuk mengganti atau merestorasi fungsinya akan sangat besar.

    Penelitian (2012) yang dilakukan di Galveston, Texas, menunjukkan bahwa biaya restorasi gumuk pasir bisa mencapai US$77,393 atau sekitar Rp1,24 miliar per hektare untuk penanaman vegetasi asli, pengendalian erosi, hingga pemeliharaan lanskap.

    Meninjau ulang arah pembangunan pesisir kita 

    Keberadaan gumuk pasir di Kebumen menjadi contoh nyata dari pilihan pembangunan yang harus dihadapi.

    Di satu sisi, industri tambak udang mungkin tampak menawarkan keuntungan cepat.

    Namun, di sisi lain, gumuk pasir yang telah terbentuk selama berabad-abad menyimpan potensi ekonomi yang lebih besar dan lebih berkelanjutan, terutama dalam sektor pariwisata dan konservasi.

    Jika gumuk pasir terus menghilang tanpa adanya kebijakan yang lebih berimbang dan tegas, kita akan kehilangan lebih dari sekadar pemandangan alam—jasa lingkungan yang luar biasa pentingnya, potensi ekonomi jangka panjang, serta keanekaragaman hayati yang tak ternilai harganya.

    Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah meninjau kembali arah pembangunan pesisir. Pertimbangkan keberlanjutan dan nilai jangka panjang atas keberadaan gumuk pasir, daripada hanya mengejar keuntungan ekonomi sesaat yang dapat merusak warisan alam ini selamanya.

    Nurul Aldha Mauliddina Siregar, Peneliti Ahli Muda, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

    Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

  • Terbatasnya Anggaran Membuat Banyak Daerah Terapkan Pengelolaan Sampah dengan Sistem Open Dumping

    Terbatasnya Anggaran Membuat Banyak Daerah Terapkan Pengelolaan Sampah dengan Sistem Open Dumping

    7cloud.asia – Pembuangan sampah secara terbuka atau open dumping masih marak dilakukan, meski praktik pengelolaan sampah secara konvensional dengan cara menumpuk sampah tanpa pengolahan lebih lanjut sebenarnya sudah dilarang.

    Bahkan, pemerintah daerah yang masih melakukan praktik tersebut berpotensi dikenai sanksi pidana.

    Berdasarkan laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mencatat akhir 2025, baru sekitar 30 persen dari total 485 TPA di seluruh Indonesia telah menghentikan praktik open dumping.

    Guru Besar Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik UGM, Prof. Chandra Wahyu Purnomo mengungkapkan, kendala yang dihadapi daerah sehingga tetap menerapkan sistem open dumping disebabkan minimnya alokasi anggaran pengelolaan sampah.

    “Walaupun memang permasalahannya di pendanaan. Kondisinya alokasi dana APBD untuk pengelolaan sampah itu sekitar 1 persen bahkan ada yang di bawah itu,” ungkapnya dikutip ugm.ac.id, Jumat (7/5/2026).

    Baca: Penutupan TPA Open Dumping Bakal Mendorong Ekonomi Sirkular

    Dia menambahkan, terbatasnya anggaran mengakibatkan pemerintah daerah hanya bisa memakainya untuk mengumpulkan dan menumpuk sampah yang dihasilkan

    Selain itu, kesadaran masyarakat nilainya juga minim untuk memilah sampah sejak awal karena ketidakjelasan aturan yang diterapkan.

    Oleh karena itu, Chandra mengingatkan agar pemerintah perlu lebih menegaskan sistem pemilahan, baik jenisnya, waktu, dan pihak pengangkutnya.

    “Walaupun sudah banyak beredar surat pemerintah daerah terkait dengan darurat sampah, masyarakat masih tidak berdaya karena nihilnya fasilitas yang memadai,” ungkapnya.

    Menurutnya, praktik pengelolaan sampah di masyarakat masih menggunakan metode langganan truk dari Pengelola Sampah Mandiri (PSM). Celah bisa muncul ketika sampah yang dikumpulkan tidak dipilah sejak dini.

    Baca: Pembuangan Sampah dengan Sistem Open Dumping Berkurang Siginifikan

    Sistem PSM berjalan secara mandiri ditransfer ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) kemudian armada Pemda mengangkutnya ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

    “Bisa dibayangkan kalau dari ujungnya pemilihannya tidak jelas, nanti di hilirnya juga jadi masalah. Pokok poinnya perlu dibenarkan walaupun informal bisa dijadikan semi formal untuk dibina dan alatnya distandardisasi,” jelasnya.

    Chandra menyinggung maraknya pusat pembakaran sampah ilegal karena adanya fenomena penutupan TPA. Alat yang digunakan bisa semacam insinerator sederhana, dimana tungku bakar yang kontrol emisi masih kurang.

    Padahal sampah yang memiliki kandungan klorin jika dibakar bisa menghasilkan dioksin dan furan.

    Kedua zat tersebut bisa menyebabkan kanker dan autoimun yang sulit disembuhkan. Berbeda dengan insinerator resmi yang metodenya bisa membersihkan sehingga asap keluar sudah bersih.

    Baca: Semua TPA dengan Sistem Open Dumping Akan Ditutup pada 2028

    “Dari sisi sampahnya hilang karena sudah dibakar, tetapi asapnya itu yang beracun. Kasihan penduduk di sekitar bisa setiap hari menghirup,” sebutnya.

    Program pemerintah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) menjadi solusi untuk mengganti praktik open dumping. Pasalnya PSEL dibangun di kawasan yang per harinya mengumpulkan kisaran seribu ton sampah di 30 daerah.

    Selain itu, sisi akademisi dapat mengembangkan alat skala kecil seperti pengolahan menggunakan teknologi pirolisis. Metode tersebut memungkinkan jenis sampah plastik tertentu diubah menjadi bahan bakar minyak.

    “Supaya BBM bagus, plastiknya perlu bersih dan kalau tercampur PVC itu tetap jadi masalah juga,” jelasnya.

    Menurutnya, pemerintah bisa menggandeng akademisi untuk mengatasi permasalahan di tingkat hulu dan hilir. Melalui teknologi sederhana, sampah bisa dikembangkan menjadi paving block, biogas, pupuk, atau bahkan bahan bakar gas.

    Namun semua itu perlu didukung pola kebiasaan masyarakat dalam memilah serta pembinaan untuk pihak pengangkut sampah mandiri.

  • Greenpeace Desak Pemimpin Negara ASEAN Akhiri Krisis Plastik dan Ketergantungan pada Bahan Bakar Fosil Sekarang Juga!

    Greenpeace Desak Pemimpin Negara ASEAN Akhiri Krisis Plastik dan Ketergantungan pada Bahan Bakar Fosil Sekarang Juga!

     

    7cloud.asia – Aktivis Greenpeace Filipina menggelar protes damai pada hari pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Cebu, Filipina.

    Para aktivis menyapa delegasi dari seluruh kawasan Asia Tenggara dengan banner bertuliskan “END the Plastic Crisis: STOP Fossil Fuel Dependence” di sekitar lokasi rapat tahunan terpenting di kawasan Asia Tenggara.

    Di sisi lain Kota Cebu, aktivis Greenpeace Asia Tenggara (GPSEA) dari berbagai negara di kawasan ini juga turut menyuarakan tuntutan mereka bagi para pemimpin ASEAN.

    Dalam pernyataannya, GPSEA menyebut, sebagai ajang pertemuan badan pembuat kebijakan tertinggi di kawasan, KTT ASEAN ke-48 merupakan kesempatan emas bagi para pemimpin untuk mengatasi krisis ganda polusi plastik dan perubahan iklim di kawasan ini.

    Para aktivis menyerukan kepada keketuaan ASEAN untuk mengakhiri krisis sampah dan beralih dari ketergantungan pada bahan bakar fosil yang telah memperparah dampak krisis iklim bagi komunitas se-Asia Tenggara.

    Seruan ini sangat mendesak, terutama mengingat maraknya bencana sampah yang terjadi di kawasan Asia Tenggara.

    Baca: Greenpeace Dorong Industri FMCG Serius Kurangi Sampah Plastik dan Tak Hanya Fokus pada Daur Ulang

    Masyarakat Filipina mengawali tahun 2026 dengan bencana longsor sampah di Kota Cebu dan Rizal. Tak lama berselang, longsor sampah juga terjadi di tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) Bantar Gebang di Jakarta, Indonesia

    Kejadian ini merenggut nyawa 7 pekerja dan masyarakat setempat. Sementara itu, berbagai tempat pembuangan sampah di Thailand dan Malaysia juga mengalami kebakaran yang menyelimuti wilayah di sekitarnya dengan asap beracun.

    Juru Kampanye Zero Waste, Greenpeace Malaysia, Dunxin Wen menegaskan, rentetan bencana di kawasan Asia Tenggara membuktikan bahwa ini adalah bentuk kegagalan sistemik dan bukanlah insiden yang terpisah.

    Krisis sampah ini, menurut Dunxin, membutuhkan respon kolektif yang berakar pada keadilan, kesetaraan, dan solidaritas. Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa komunitas yang paling sedikit berkontribusi terhadap krisis ini.

    “Para pemimpin ASEAN tidak bisa hanya datang ke KTT, menandatangani deklarasi, dan menyebutnya sebagai terobosan. Kita juga berhak atas lingkungan yang aman, bersih, sehat, dan berkelanjutan,” katanya.

    Krisis plastik merupakan ancaman regional yang mengerikan. Enam negara ASEAN saja dapat menghasilkan 31 juta ton sampah plastik setiap tahunnya.

    Baca: Greenpeace Desak Unilever Segera Kurangi Sampah Plastik

    Di luar risiko kesehatan mengerikan yang ditimbulkan oleh bahan kimia dalam plastik, produksi plastik, mikroplastik, tempat pembuangan sampah, dan polusi beracun, krisis ini juga membawa dampak ekonomi yang luar biasa.

    Mikroplastik mengancam hingga 14 persen tanaman pangan pokok global dan polusi laut menyebabkan kerugian jasa ekosistem senilai triliunan dolar.

    Semua beban ini ditanggung secara tidak proporsional oleh kelompok yang paling rentan dan terpinggirkan di kawasan ini

    Kondisi ini menjerumuskan mereka dalam kekang ketidakadilan lingkungan dan sosial yang mendalam bagi masyarakat berpenghasilan rendah, perempuan, dan Masyarakat Adat.

    Dampak buruk dari ketergantungan plastik dapat kita lihat dengan mata telanjang. Plastik berbahaya bagi kesehatan, mencemari ekosistem, mengkontaminasi makanan dan air, serta mengganggu perekonomian kawasan.

    “Terlepas dari bahayanya bagi manusia dan iklim, para pemimpin di kawasan ini gagal meminta pertanggungjawaban perusahaan atas polusi dan dampak yang mereka timbulkan. ASEAN tidak bisa terus mengabaikan krisis ini,” tegas Marian Ledesma, Juru Kampanye Zero Waste, Greenpeace Filipina.

  • Dunia Berpacu dengan Waktu, Greenpeace Desak Pemimpin ASEAN Lepaskan Ketergantungan pada Plastik

    Dunia Berpacu dengan Waktu, Greenpeace Desak Pemimpin ASEAN Lepaskan Ketergantungan pada Plastik

    7cloud.asia – Aktivis Greenpeace Asia Tenggara (GPSEA) menyerukan kepada keketuaan ASEAN untuk mengakhiri krisis sampah dan beralih dari ketergantungan pada bahan bakar fosil yang telah memperparah dampak krisis iklim bagi komunitas se-Asia Tenggara.

    Dilansir di laman resmi Greenpeace, seruan ini sangat mendesak, terutama mengingat maraknya bencana sampah yang diakibatkan sampah plastik yang terjadi di kawasan ini.

    Juru Kampanye Zero Waste Greenpeace Filipina, Marian Ledesma mengatakan, dampak buruk dari ketergantungan plastik dapat dilihat dengan mata telanjang.

    Dia memaparkan polusi plastik berbahaya bagi kesehatan, mencemari ekosistem, mengkontaminasi makanan dan air, serta mengganggu perekonomian kawasan.

    ”Terlepas dari bahayanya bagi manusia dan iklim, para pemimpin di kawasan ini gagal meminta pertanggungjawaban perusahaan atas polusi dan dampak yang mereka timbulkan. ASEAN tidak bisa terus mengabaikan krisis ini,” tegasnya

    Menurut Pichmol Rugrod, Plastic-Free Future Project Lead, Greenpeace Thailand, pemimpin ASEAN harus menyadari bahwa krisis ini merupakan produk sampingan dari model linier ekstrak-produksi-buang.

    Baca: Kemasan Plastik Unilever Paling Banyak Ditemukan

    Faktanya, 99 persen plastik berasal dari kompleks industri petrokimia–menandai betapa eratnya kelindan krisis ini dengan industri fosil.

    “Alih-alih memperdalam ketergantungan pada plastik berbasis fosil, ASEAN dapat memimpin jalur yang lebih tangguh dan siap menghadapi masa depan yang lebih sedikit terpapar volatilitas harga bahan bakar fosil, risiko rantai pasokan, polusi plastik, dampak kesehatan, dan dampak iklim,” ujarnya.

    Dalam makalah posisi yang dirilis pada awal KTT, Greenpeace Asia Tenggara (GPSEA) merekomendasikan agar ASEAN mengintegrasikan intervensi “hulu” yang agresif ke dalam Rencana Aksi Regional (RPA).

    Contohnya melalui pengurangan produksi plastik sebesar 75 persen pada tahun 2040 dan penghapusan total plastik sekali pakai yang bermasalah seperti kemasan saset.

    Transisi semacam ini membutuhkan kerangka kerja regional yang mewajibkan pergeseran ke arah model penggunaan kembali dan pengisian ulang,

    Semua ini, menurut Greenpeace, harus didukung oleh infrastruktur bersama dan insentif fiskal untuk memastikan sistem guna ulang yang berkelanjutan.

    Baca: Urgensi Tinggalkan Plastik Sekali Pakai dan Beralih ke Sistem Guna Ulang

    Dengan memprioritaskan pengelolaan sumber daya daripada pembuangan dan pengelolaan limbah, ASEAN dapat melepaskan ekonominya dari bahan bakar fosil yang rentan terhadap gejolak dan mengurangi emisi karbon yang menentukan 90 persen siklus hidup plastik.

    Greenpeace mendesak pemimpin negara-negara ASEAN untuk mengadopsi pendekatan berbasis hak yang memandang polusi plastik sebagai isu hak asasi manusia.

    Transisi berkeadilan yang melibatkan kaum muda, perempuan, dan pekerja pengumpul sampah informal, dengan menjunjung tinggi prinsip Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa) adalah solusinya.

    Dengan menanamkan keadilan lingkungan ke dalam rencana strategisnya, ASEAN dapat memastikan masa depan kawasan yang tangguh, di mana kesehatan manusia dan kesetaraan sosial dijunjung lebih tinggi dari kepentingan korporasi.

    Juru Kampanye Zero Waste, Greenpeace Indonesia Ibar Akbar mengingatkan bahwa tidak punya banyak waktu untuk berubah.

    Momentum ini, ujarnya, harus menjadi titik balik untuk mengurangi plastik sekali pakai, mendorong sistem guna ulang, dan mempercepat transisi untuk keluar dari ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

    ”Jika perubahan tidak segera dilakukan, kita akan terus terkunci pada jebakan bahan bakar fosil, serta sulit bertransisi ke pilihan alternatif dan terbarukan,” tandas Ibar.

  • Ketahanan Ekologis Dimulai dari Rumah, Peran Perempuan Disorot

    Ketahanan Ekologis Dimulai dari Rumah, Peran Perempuan Disorot

    7cloud.asia – Perempuan memegang peranan penting dalam menjaga lingkungan. Salah satu contohnya adalah seorang ibu mendidik anaknya bagaimana menjaga lingkungan agar tetap lestari.

    Hal ini diungkapkan oleh Direktur Teknik Konservasi Tanah dan Reklamasi Hutan Kementerian Kehutanan RI, Sri Handayaningsih dalam Forum Nasional Perempuan Indonesia beberapa hari yang lalu.

    Dia menjelaskan peran ibu sebagai ‘madrasah’ pertama bagi anak-anaknya sebelum si anak duduk di bangku sekolah.

    Baca: Ketimpangan Geder Disebut Akar Krisis Iklim

    “Ketahanan ekologis menjadi fondasi penting masa depan bangsa. Perempuan memiliki posisi strategis karena terlibat langsung dalam pengelolaan pangan keluarga, air, energi rumah tangga, hingga ekonomi berbasis masyarakat,” jelas Sri dalam forum yang digelar di kantornya tersebut.

    Perempuan, lanjut Sri,  memiliki kontribusi nyata dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), rehabilitasi hutan dan lahan.

    Perempuan juga berperan dalam pengembangan hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti kopi, madu, minyak atsiri, rotan, dan serat alam yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat tanpa merusak kelestarian hutan.

    Baca: Koalisi Perempuan Indonesia Sebut Perempuan Masih Tersisih

    Sri juga mengajak masyarakat menjaga DAS sebagai penopang utama kehidupan dan keberlanjutan lingkungan.

    “Semua daratan terbagi dalam DAS. Karena itu menjaga DAS berarti menjaga keberlangsungan seluruh sektor kehidupan,” tegasnya.

    Pada kesempatan itu, Sri menjelaskan isu kehutanan dan lingkungan hidup memiliki hubungan erat dengan agenda pembangunan nasional dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    Khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

     

  • Fenomena Godzilla El Nino Perburuk Krisis Air dan Pengelolaan Sampah, WALHI Desak Pemerintah Selesaikan Akar Masalah

    Fenomena Godzilla El Nino Perburuk Krisis Air dan Pengelolaan Sampah, WALHI Desak Pemerintah Selesaikan Akar Masalah

    7cloud.asia – Di tengah krisis ekologis perkotaan yang semakin nyata, serta potensi dampak serius dari fenomena Godzilla El Nino, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mendesak pemerintah untuk segera menjalankan mandat Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya kewajiban pengurangan sampah dari sumber.

    Dalam pernyataannya, WALHI menegaskan, tanpa langkah serius dari hulu, Indonesia akan terus terjebak dalam lingkaran krisis sampah, pencemaran, dan bencana yang berulang.

    Fenomena kemarau panjang yang disebabkan krisis iklim dan sebagai dampak dari El Niño, termasuk potensi El Niño “Godzilla” sepanjang tahun 2026 ini, akan sangat berdampak pada kawasan perkotaan.

    Sebab rata-rata kota di Indonesia kini menghadapi krisis ganda, yakni memburuknya kondisi tempat pemrosesan akhir (TPA) dan menurunnya ketersediaan air bersih bagi masyarakat.

    Pengkampanye Urban Berkeadilan WALHI, Wahyu Eka Styawan mengungkapkan, jika merujuk pada data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tercatat sedikitnya 35 TPA terbakar sepanjang tahun 2023.

    Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa 14 TPA mengalami kebakaran hanya dalam kurun waktu tiga bulan, antara Agustus hingga Oktober 2023.

    Baca: Fenomena Godzilla El Nino jadi alarm darurat kebakaran hutan dan lahan

    Salah satu faktor dari kebakaran juga akibat dari konsentrasi methana yang cukup besar di TPA. Wahyu mencontohkan hasil kajian dari UCLA shool of law, yang mengungkap TPST Bantargebang sebagai salah satu penyumbang metana terbesar.

    TPST Bantargebang menghasilkan 6,3 metrik ton metana per jamnya atau 105.120 metrik ton per tahun.

    “Kebakaran ini bukan peristiwa alamiah, melainkan konsekuensi dari praktik open dumping yang masih dominan, di mana akumulasi gas metana dari timbunan sampah memicu letupan api yang sulit dipadamkan,” jelas Wahyu.

    Wahyu menambahkan jika berbagai kejadian kebakaran TPA di kota besar menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah saat ini tidak hanya gagal, tetapi juga membahayakan keselamatan warga.

    TPA telah berubah menjadi sumber krisis baru, baik dari sisi kesehatan, kualitas udara, maupun risiko bencana yang terus meningkat.

    Krisis ini berakar dari kegagalan pemerintah dalam menjalankan amanat pengurangan sampah dari sumber dan mendorong tanggung jawab produsen.

    Baca: Fenomena godzilla el nino mengancam produksi pangan

    Alih-alih membatasi produksi sampah, terutama plastik sekali pakai, pemerintah justru terus mempromosikan pendekatan hilir yang tidak menyelesaikan persoalan.

    Berbagai teknologi seperti Waste to Energy (WtE), Refuse Derived Fuel (RDF), hingga pirolisis dipromosikan sebagai solusi cepat.

    Di sisi lain, krisis air bersih juga semakin meluas. BNPB mencatat lebih dari 4,87 juta jiwa terdampak kekeringan di berbagai wilayah.

    Penurunan debit air baku di sejumlah daerah telah mengganggu layanan air minum, dan berpotensi memburuk seiring prediksi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terkait El Niño 2026 yang dapat memperparah kekeringan urban serta meningkatkan konsentrasi pencemaran di sumber-sumber air.

    Pada konteks ini pemerintah sering membiarkan alih fungsi lahan, ekstraksi air tanah berlebihan dan pencemaran sungai tanpa langkah penegakkan hukum dan pemulihan.

    Wahyu menegaskan, pendekatan ini tidak mengurangi timbulan sampah, melainkan justru mempertahankan bahkan meningkatkan produksi sampah sebagai bahan bakar.

    Baca: Waspadai dampak fenomena Godzilla El Nino pada kesehatan

    ”Selain itu, bencana yang semakin masif di kawasan urban seperti Jakarta, Semarang, Surabaya hingga Palembang, merupakan bukti krisis, apalagi ekstraksi air tanah semakin masif, pencemaran semakin tak terbendung dan krisis ke depan adalah kita akan tertumpuk sampah dan kekurangan air bersih,” tegas Wahyu.

    WALHI menekankan bahwa solusi sejati harus dimulai dari perubahan sistemik di hulu, dengan menghentikan alih fungsi lahan, membatasi ekstraksi air tanah berlebihan, mengurangi produksi sampah sejak awal.

    Pemerintah juga didesak untuk memastikan tanggung jawab produsen atas seluruh siklus hidup produknya.

    Tanpa langkah ini, proyek pengolahan sampah dan penyediaan air hanya akan menjadi solusi tambal sulam yang mahal dan berisiko.

    Pencemaran sungai yang dibiarkan tanpa penegakan hukum dan pemulihan ekosistem telah merusak sumber air, melanggar hak masyarakat atas lingkungan sehat, dan memperparah krisis air bersih.

    Di tengah ancaman krisis iklim dan kekeringan, pemerintah didesak untuk memprioritaskan pengurangan sampah dari sumber, mewajibkan tanggung jawab produsen, penghentian open dumping, perlindungan wilayah resapan, pembatasan pengambilan air tanah, serta penegakan hukum lingkungan yang tegas untuk mencegah pencemaran dan bencana berulang.

  • Perhutanan Sosial: Kelestarian Hutan Harus Sejalan dengan Kesejahteraan Warga

    Perhutanan Sosial: Kelestarian Hutan Harus Sejalan dengan Kesejahteraan Warga

    7cloud.asia – Pengelolaan kawasan hutan dinilai tidak hanya harus berorientasi pada kelestarian lingkungan, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

    Karena itu, skema Kemitraan Kehutanan Perhutani (KKP) dan Kemitraan Kehutanan Perhutani Produktif (KKPP) didorong menjadi bagian dari penguatan tata kelola kehutanan berkelanjutan di daerah.

    Hal tersebut terungkap dalam kegiatan reses pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 di Aula Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, Senin (4/5/2026) lalu.

    Membuka agenda, Anggota Komisi XII DPR, Ateng Sutisna menyoroti perubahan paradigma tata kelola kehutanan nasional pasca transformasi kebijakan perhutanan sosial di lingkungan Perum Perhutani.

    Menurutnya, masyarakat desa hutan kini tidak lagi diposisikan hanya sebagai penggarap, melainkan mitra dalam pengelolaan ekonomi kehutanan.

    “Kita menyaksikan perubahan besar dalam tata kelola kehutanan. Masyarakat sekitar hutan tidak lagi ditempatkan sebagai penggarap, tetapi menjadi mitra usaha yang memiliki posisi ekonomi yang lebih kuat,” ujar Ateng melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria di Jakarta, Sabtu (9/5/2026).

    Baca: Korban Banjir Sumatera Resmi Gugat Negara di PTUN

    Ia pun menjelaskan, perubahan tersebut merupakan implikasi dari kebijakan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) yang ditetapkan melalui SK Menteri LHK Nomor 287 Tahun 2022.

    Sebab itu, ujarnya, kebijakan ini menjadi bagian penting dalam mendorong pengelolaan hutan yang lebih produktif dan berkelanjutan.

    Lebih lanjut, menurut Ateng, kawasan hutan di wilayah KPH Sumedang memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui sektor agroforestri bernilai ekonomi tinggi, rehabilitasi kawasan hutan berbasis padat karya, hingga pengembangan jasa lingkungan dan ekowisata.

    Apalagi, ungkapnya, penguatan perhutanan sosial tidak hanya penting untuk menjaga kelestarian kawasan hutan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat desa hutan agar lebih mandiri dan sejahtera.

    Namun demikian, ia mengingatkan implementasi program perhutanan sosial masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek pendampingan kelembagaan dan penguatan kapasitas masyarakat.

    “Banyak program perhutanan sosial memiliki tujuan yang baik, tetapi gagal karena masyarakat tidak didampingi sampai mampu mandiri secara kelembagaan maupun bisnis,” jelas politisi PKS tersebut.

    Baca: Perhutanan Sosial yang Diinisiasi Masyarakat Efektif Atasi Krisis Ekologi di Jambi

    Ateng juga menyoroti perubahan pola kemitraan kehutanan berbasis kerja sama Business to Business (B2B) melalui Peraturan Direksi Perum Perhutani Nomor 13 Tahun 2023.

    Menurutnya, perubahan tersebut mendorong Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) menjadi lebih profesional dalam pengelolaan usaha kehutanan.

    “LMDH sekarang didorong naik kelas. Mereka bukan lagi sekadar kelompok penggarap, tetapi harus mampu menjadi entitas ekonomi yang profesional, akuntabel, dan memiliki visi usaha yang jelas,” tegasnya.

    Ia juga menambahkan, keberhasilan program kehutanan sosial tidak cukup hanya mengandalkan regulasi, tetapi juga membutuhkan penguatan pendampingan, akses pembiayaan, serta sinergi lintas sektor agar masyarakat mampu menjadi pelaku utama ekonomi kehutanan yang mandiri.

    “Negara harus memastikan masyarakat sekitar hutan benar-benar naik kelas secara ekonomi, kelembagaan, dan kesejahteraan,” pungkas legislator dapil Jawa Barat IX itu.

  • Pemprov DKI Jakarta Manfaatkan Teknologi Hidrotermal untuk Mengolah Sampah Organik yang Dihasilkan Pasar Tradisional

    Pemprov DKI Jakarta Manfaatkan Teknologi Hidrotermal untuk Mengolah Sampah Organik yang Dihasilkan Pasar Tradisional


    7cloud.asia – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memanfaatkan teknologi hidrotermal untuk mengolah sampah organik, terutama yang dihasilkan dari pasar tradisional di Jakarta.

    Teknologi hidrotermal adalah metode pengolahan material atau limbah menggunakan air, panas, dan tekanan tinggi, sering disebut sebagai “perebusan canggih” untuk mengurai sampah organik menjadi bahan berguna (seperti kompos/bahan bakar) atau mensintesis kristal.

    Berbeda dengan metode konvensional yang mengandalkan pembusukan alami, teknologi hidrotermal menggunakan uap panas bertekanan tinggi. Hasilnya, sampah organik hancur tanpa perlu dibakar, sehingga jauh lebih ramah lingkungan.

    Dengan pemanfaatan teknologi hidrotermal ini, durasi pengolahan sampah organik yang biasanya memakan waktu hingga 10 hari kini bisa tuntas hanya dalam dua jam.

    Inovasi ini digadang-gadang menjadi solusi untuk mengurangi beban Tempat Pembuangan Sampah Terpadu atau TPST Bantargebang yang telah kelebihan kapasitas. Teknologi ini telah diujicobakan di Area 7 Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur.

    Baca: Pengelolaan Sampah di Pasar-pasar di Jakarta Perlu Dimodernisasi

    Saat meninjau efektivitas alat ini di Pasar Area 7 Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (11/5/2026), Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengapresiasi kecepatan proses ini yang dinilai sangat efisien untuk skala pasar besar.

    “Dengan teknologi hidrotermal, waktu pengolahan sampah dapat dipangkas menjadi sekitar dua jam untuk setiap batch. Ini merupakan inovasi yang sangat baik karena mampu mempercepat proses pengolahan sekaligus menghasilkan produk yang bernilai ekonomis,” ujarnya dikutip beritajakarta.id

    Data hasil uji coba pada April 2026 menunjukkan angka yang impresif. Dari sekitar 1,7 ton sampah organik yang diolah, sistem ini berhasil memproduksi 936 liter pupuk cair.

    Efisiensi waktunya pun mencapai 80 kali lebih cepat. Selain pupuk cair, proses ini menghasilkan residu padat yang sangat berguna untuk media tanam.

    Mengubah Limbah Menjadi Cuan
    Pengelolaan sampah di Pasar Kramat Jati hingga kini masih menyisakan masalah besar.Pasar terbesar di Jakarta memproduksi sekitar enam ton sampah setiap hari, di mana 80 persennya adalah sampah organik seperti sisa sayur dan buah.

    Baca: Gunungan Sampah di Pasar Induk Kramat Jati 

    Tanpa pengelolaan cepat, tumpukan sampah organik yang dihasilkannya akan menimbulkan bau menyengat dan polusi.

    Gubernur Pramono menegaskan, pasar harus mulai mandiri dalam mengelola sampahnya sendiri dan tidak lagi sekadar mengirim limbah ke TPA.

    Pramono berharap, teknologi ini dapat diterapkan di ratusan pasar tradisional di Jakarta.

    “Capaian ini menunjukkan bahwa inovasi pengelolaan sampah dapat memberikan hasil nyata dan terukur. Ke depan, kami ingin implementasi di Pasar Kramat Jati menjadi percontohan bagi pasar-pasar lain di bawah naungan Perumda Pasar Jaya,” tuturnya.

  • PSN Tambak Udang di Kebumen, Jawa Tengah Merusak Ekosistem Pesisir

    PSN Tambak Udang di Kebumen, Jawa Tengah Merusak Ekosistem Pesisir

     

    Foto: mapid.maps

    7cloud.asia – Beberapa tahun lalu, penulis sempat mampir ke sebuah lokasi konservasi penyu di pesisir selatan Pulau Jawa. Kebetulan, di pantai tersebut ada 4 jenis penyu yang biasa bertelur, yakni penyu belimbing, penyu sisik, penyu lekang, dan penyu hijau.

    Di sana, penulis bertemu seorang warga lokal yang bercerita panjang tentang keunikan perilaku penyu yang pada umumnya hanya bertelur setahun sekali

    Penyu-penyu itu selalu kembali ke pantai asal tempat mereka menetas untuk bertelur setelah dewasa (usia 15 tahun). Mereka memiliki naluri alamiah untuk menyembunyikan telur-telurnya di balik pasir sampai waktu menetas tiba.

    Fakta-fakta itu membuat penulis terkagum-kagum pada spesies ini. Mereka tidak pernah lupa jalan pulang meski sudah berkelana jauh ke samudra luas.

    Namun kini, cerita mulai berubah. Penyu-penyu kehilangan jalan pulang karena “rumah” yang mereka kenal dahulu telah berubah. Pantai dikaveling-kaveling menjadi tembok-tembok tambak udang, seperti yang terjadi di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

    Proyek Strategis Nasional (PSN) budi daya udang yang disebut shrimp estate itu telah merusak habitat penyu.

    Sebelum Tambak Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) ini hadir pada 2021, para pegiat pelestarian satwa masih bisa menyaksikan puluhan penyu mendarat setiap malam untuk bertelur di Pantai Petanahan, Kebumen. Kini semuanya lenyap.

    Pun berdasarkan pantauan citra satelit Copernicus, sedikitnya empat gundukan pasir setinggi 2 – 10 meter di Pantai Petanahan sudah rata sejak 2020. Padahal tempat tersebut selama ini menjadi lokasi penyu bertelur. 

    Peluang hidup penyu itu tipis sekali. Dari seratus tukik yang berenang ke laut, kalau ada lima saja yang berhasil tumbuh dan kembali bertelur, itu sudah dianggap ‘bejo’ alias untung.

    Menurut International Union for Conservation of Nature (IUCN), sebagian besar spesies penyu laut saat ini sudah masuk dalam kategori terancam punah.

    Selain perburuan, ancaman nyata pada mereka datang dari degradasi habitat pesisir akibat aktivitas manusia seperti tambak udang ini.

    Turut mengancam mata pencaharian masyarakat lokal

    Tak hanya berhenti pada aspek ekologis saja, PSN tambak udang ini juga berdampak pada aspek kehidupan masyarakat setempat. Ketika ekosistem pesisir rusak, sumber penghidupan masyarakat otomatis ikut terancam.

    Masyarakat setempat amat bergantung pada sumber daya laut, baik untuk konsumsi maupun niaga. Alhasil, nelayan kini juga harus melaut lebih jauh karena mendapati tangkapan ikan menyusut akibat limbah yang mencemari air.

    Ekosistem yang rusak perlahan juga mulai mengancam daya tarik wisata laut yang selama ini jadi primadona.

    Parahnya lagi, setelah merusak ekosistem pesisir dan pendapatan warga, proyek yang menelan anggaran senilai Rp175 miliar itu pun sempat berhenti beroperasi berbulan-bulan sejak Agustus 2025 hingga Februari 2026.

    Dan seperti yang sudah-sudah, pada Mei lalu pemerintah mengklaim fasilitas tambak sudah kembali panen usai ramai pemberitaan mangkraknya proyek tersebut. 

    Pelajaran dari Kebumen untuk Sumba Timur

    Kritik terhadap PSN tambak udang di Kebumen tak membuat pemerintah surut. Kini pemerintah menyiapkan rencana ekspansi PSN tambak udang di wilayah Indonesia Timur, termasuk Sumba Timur.

    Di atas kertas, proyek ini memang ‘wangi’ dengan potensi peningkatan ekonomi, lapangan kerja, dan kontribusi terhadap ekspor.

    Namun, kasus di Kebumen menjadi contoh nyata bagaimana tambak skala besar dan masif dengan teknologi intensif sulit bertahan dalam jangka panjang akibat beban lingkungan yang ditimbulkan.

    Pendekatan budi daya intensif seringkali menghasilkan limbah dalam jumlah besar. Tanpa sistem pengelolaan limbah yang memadai, akumulasi bahan organik bisa memicu terjadinya eutrofikasi atau kondisi air yang “terlalu subur” akibat limbah organik.

    Hal ini bisa menyebabkan ledakan pertumbuhan alga dan membunuh biota laut di sekitarnya. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa mendegradasi habitat ekosistem lain seperti karang dan mangrove. 

    Bahkan, risiko proyek tambak udang terintegrasi di Sumba Timur bisa jauh lebih besar karena luasnya mencapai 20 kali lipat dari proyek Kebumen. Anggarannya pun jauh lebih besar, yakni sekitar Rp7,2 triliun.

    Jika berbasis produksi semata tanpa memperhatikan kelangsungan ekosistem pesisir, proyek ini hanya akan mengulang masalah yang sama seperti yang terjadi di Kebumen. Seberapa banyak hasil panennya kelak takkan sebanding dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. 

    Agar tidak jatuh di lubang yang sama, pembangunan proyek tambak udang di Sumba Timur bisa mengadopsi pendekatan budi daya berbasis ekosistem atau ecosystem-based aquaculture. Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara produksi, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan sosial ekonomi.

    Beberapa langkah penting yang dapat dilakukan seperti melakukan analisis daya dukung lingkungan sebelum pembangunan dimulai dengan menerapkan pengelolaan limbah yang ketat, termasuk sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

    Pemerintah juga perlu memastikan adanya analisis sosial ekonomi yang komprehensif. Harapannya, manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat lokal. Proses perencanaan dan pengelolaannya pun perlu melibatkan masyarakat pesisir.

    Pada akhirnya, keberhasilan shrimp estate tidak bisa hanya diukur dari jumlah produksi udang, tetapi dari kemampuannya menjaga keseimbangan ekosistem pesisir.

    Pemerintah mestinya melakukan audit komprehensif proyek Kebumen sebelum melanjutkan ekspansi ke wilayah lain. Dengan begitu, Sumba Timur bisa belajar untuk tidak mengulang kesalahan di Kebumen dan membangun model akuakultur yang lebih berkelanjutan.

    Artikel ini merupakan hasil kolaborasi dari ‘Workshop SEA Journalist-Academia Dialogue yang bekerja sama dengan Pulitzer Center.

    M. Afiqul Adib, Dosen Universitas Islam Lamongan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan Muh Farhan, Dosen Program Studi Budidaya Perairan, Universitas Nusa Cendana, Universitas Nusa Cendana

    Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.