7cloud.asia – Korban banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melayangkan gugatan terhadap pemerintah pusat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Kamis, 7 Mei 2026.
Para penggugat didampingi Tim Advokasi Keadilan untuk Sumatera — koalisi yang terdiri dari YLBHI, LBH Banda Aceh, LBH Medan, LBH Padang, Greenpeace Indonesia, Auriga Nusantara, Trend Asia, KontraS Aceh, Masyarakat Transparansi Aceh, dan Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia.
Gugatan yang terdaftar dengan nomor perkara 167/G/LH/2026/PTUN.JKT ini diajukan berdasarkan perluasan objek sengketa administrasi negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Aturan itu mencakup tindakan maupun kelalaian pejabat negara dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Alfi Syukri, dari LBH Padang selaku kuasa hukum para penggugat, menyatakan gugatan ini menuntut negara bertanggung jawab dari hulu ke hilir, mulai dari evaluasi perizinan, pemulihan hutan dan DAS, hingga perlindungan menyeluruh bagi masyarakat terdampak.
“Negara tidak boleh terus hadir hanya setelah rakyat menjadi korban. Keselamatan warga harus jadi prioritas utama,” ujarnya.
Baca: Negara Hanya Mau Mengatur, Tapi Enggan Menafkahi dan Melindungi Korban Banjir Sumatera
Kristina Viri, dari Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia (YKPI), menyoroti kelompok paling rentan — anak-anak, perempuan, dan penyandang disabilitas — yang menurutnya sama sekali tidak mendapat pendekatan khusus dalam penanganan bencana oleh negara.
Muhammad Qodrat, dari LBH Banda Aceh, menutup dengan nada tegas. “Yang terjadi hari ini adalah akumulasi dari kebijakan yang mengabaikan keselamatan warga dan keberlanjutan lingkungan. Mekanisme gugatan warga negara harus menjadi ruang bagi pengadilan untuk menegakkan hukum atas pembiaran pemerintah.”
Dalam petitumnya, para penggugat meminta majelis hakim PTUN memerintahkan pemerintah segera menetapkan status bencana nasional atas bencana ekologis Sumatera 2025, lengkap dengan implikasi pembiayaan dan mekanisme pemulihan yang dipimpin langsung oleh pemerintah pusat.
Hal ini termasuk audit perizinan, pemulihan lingkungan, penataan ruang berbasis bencana, dan penguatan kapasitas mitigasi.
Pemerintah dinilai abai
Bencana ekologis yang melanda Sumatera pada akhir 2025 mencatatkan kerusakan masif. Lebih dari 600 ribu bangunan — termasuk rumah tinggal, sekolah, fasilitas kesehatan, jembatan, dan rumah ibadah — rusak dan perlu dibangun kembali.
Kerusakan ekologis yang menyertainya, menurut para penggugat, memerlukan pemulihan hingga puluhan tahun.
Baca: Aceh Butuh Dukungan Pemerintah Pusat untuk Pemulihan Dampak Banjir Sumatera
Namun, alih-alih mengerahkan seluruh sumber daya negara, pemerintah pusat justru menuai kritik sejak awal. Kepala BNPB disebut meremehkan situasi bencana hanya lewat pernyataan di media sosial.
Bantuan asing ditolak. Dan yang paling dipermasalahkan, pemerintah tidak menetapkan status bencana nasional.
“Presiden cenderung lambat dan tidak responsif dalam menanggapi desakan penetapan status darurat bencana nasional,” kata Edy Kurniawan dari YLBHI.
Ia menambahkan, padamnya jaringan komunikasi dan listrik serta putusnya akses jalan menyebabkan sejumlah daerah terisolir, distribusi bantuan terhambat, dan informasi kondisi lapangan menjadi simpang siur.
Padahal, menurut Edy, mandat untuk menetapkan status darurat bencana sudah diatur tegas dalam UU Nomor 24 Tahun 2007, PP Nomor 21 Tahun 2008, dan Perpres Nomor 17 Tahun 2018.
“Tidak ada alasan bagi pemerintah pusat untuk mengelak dengan dalih gangguan postur anggaran, birokrasi, maupun pertimbangan politik,” tegasnya.
Baca: DPR Temukan Ketidaksinkronan Data Milik BPS dan Pemda Terkait Pemulihan Banjir Sumatera
Ironi dipertajam oleh fakta bahwa pada tahun anggaran 2026 pemerintah mengalokasikan Rp 3,2 triliun untuk pengadaan 65.067 unit motor listrik, Rp 622,3 miliar untuk pengadaan pakaian program Makan Bergizi Gratis.
Serta triliunan rupiah lainnya untuk proyek Koperasi Merah Putih dan Sekolah Rakyat, sementara nasib korban bencana Sumatera nyaris tidak terdengar dalam rapat kabinet.
Deforestasi sebagai Akar Masalah
Sekar Banjaran Aji, dari Greenpeace Indonesia, menegaskan bahwa bencana ini bukan semata anomali cuaca.
“Ini adalah konsekuensi dari pola pembangunan ekstraktif di sektor kehutanan dan perkebunan yang tidak terkendali selama dua dekade,” katanya.
Data yang ia paparkan cukup mengkhawatirkan. Tutupan hutan alam di hampir seluruh Daerah Aliran Sungai (DAS) di Pulau Sumatera kini di bawah 25 persen.
Luas hutan alam Sumatera secara keseluruhan hanya tersisa 10-14 juta hektare, atau kurang dari 30 persen. Di Aceh Tamiang, lokasi terdampak terparah, deforestasi sepanjang 1990 hingga 2022 tercatat mencapai 114 ribu hektare, atau 23 persen dari total luas DAS.
Baca: Tata Kelola Lingkungan Harus Dibenahi Pasca Banjir Sumatera
Data Auriga Nusantara memperkeruh gambaran ini. Sebelum bencana terjadi, ketiga provinsi tersebut telah masuk dalam 10 besar daerah dengan deforestasi tertinggi dua tahun berturut-turut.
Menurut Status Deforestasi 2025 yang dirilis Auriga Nusantara pada April 2026, pada 2025, lonjakan deforestasi di tiga provinsi itu tercatat ekstrem,
Aceh melonjak 426 persen, Sumatera Utara 281 persen, dan Sumatera Barat bahkan mencapai 1.034 persen dibanding tahun sebelumnya,
Ahmad Ashov Birry, dari Trend Asia, menambahkan dimensi krisis iklim. Siklon Senyar, yang memicu malapetaka ini, disebutnya sebagai bukti nyata dampak aktivitas industri terhadap perubahan iklim.
“Tanpa intervensi serius dari pemerintah pusat, kerusakan di sektor pertanian dan infrastruktur akan memperlebar ketimpangan regional dan menjebak masyarakat pedesaan dalam kemiskinan kronis,” ujarnya.
Sumber: Tempo.co
