ruangkota

Tag: Israel

  • Irlandia, Norwegia dan Spanyol Resmi Mengakui Negara Palestina, Israel Bereaksi Keras

    Irlandia, Norwegia dan Spanyol Resmi Mengakui Negara Palestina, Israel Bereaksi Keras

    7cloud.asia – Irlandia, Norwegia dan Spanyol, Rabu (22/5/2024), resmi mengumumkan pengakuan mereka terhadap negara Palestina.

    Perang Israel-Hamas di Gaza dan kebutuhan untuk mencapai solusi dua negara demi perdamaian abadi di Palestina menjadi alasan ketiga negara Eropa tersebut.

    “Perang yang sedang berlangsung di Gaza telah memperjelas bahwa pencapaian perdamaian dan stabilitas harus didasarkan pada penyelesaian masalah Palestina,” kata Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Store.

    Ia menambahkan, “Perang tersebut merupakan titik terendah dalam konflik berkepanjangan Israel-Palestina. Situasi di Timur Tengah belum pernah seburuk ini selama bertahun-tahun.”

    Norwegia mengatakan ada konsensus internasional yang luas mengenai perlunya solusi dua negara, termasuk pemungutan suara di Majelis Umum PBB bulan ini untuk mengakui Palestina sebagai negara yang memenuhi syarat untuk bergabung dengan badan dunia tersebut.

    Baca: 142 negara dukung Palestina menjadi anggota PBB

    Sementara itu, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengatakan keputusan negaranya didasarkan pada “perdamaian, keadilan dan koherensi.”

    “Waktunya telah tiba untuk beralih dari kata-kata menjadi tindakan,” kata Sanchez.

    Ketiga negara tersebut mengatakan pengakuan mereka terhadap negara Palestina akan berlaku pada 28 Mei ini.

    Menteri luar negeri Israel, Israel Katz segera mengumumkan penarikan duta besar Israel dari Irlandia dan Norwegia sebagai tanggapan atas pengumuman pada hari Rabu itu.

    Katz mengatakan pengakuan negara Palestina adalah sebuah hadiah bagi Hamas dan Iran, dan sebuah “ketidakadilan dalam ingatan” mereka yang tewas dalam serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober.

    “Israel tidak akan tinggal diam menghadapi pihak-pihak yang merusak kedaulatannya dan membahayakan keamanannya,” kata Katz.

    Baca: Mungkinkah mewujudkan Palestina yang merdeka?

    Perdana Menteri Irlandia, Simon Harris, mengatakan Irlandia dengan tegas mengakui Israel dan haknya untuk hidup “aman dan damai dengan tetangga-tetangganya.”

    Harris menyerukan agar semua sandera yang saat ini ditahan oleh Hamas di Gaza dibebaskan.

    Harris menunjuk pada sejarah Irlandia sendiri dan pentingnya mendapatkan pengakuan dari negara lain.

    Visi negara Palestina yang diusung Norwegia bukanlah visi yang dipimpin oleh militan Hamas yang menguasai Jalur Gaza sejak 2007, melainkan visi yang berasal dari Otoritas Palestina yang menguasai sebagian Tepi Barat.

    Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Store mengatakan bahwa situasi di Timur Tengah “belum pernah separah ini selama bertahun-tahun,”.

    Baca: UE sebut pengakuan dua negara Israel dan Palestina sebagai kunci

    Ia menambahkan, mengakui negara Palestina adalah sebuah cara untuk “mendukung kekuatan moderat yang telah kehilangan kekuatan dalam konflik yang berkepanjangan dan brutal ini.”

    “Di tengah perang, dengan puluhan ribu orang terbunuh dan terluka, kita harus tetap menghidupkan satu-satunya alternatif yang menawarkan solusi politik bagi Israel dan Palestina: Dua negara, hidup berdampingan, dalam perdamaian dan keamanan,” kata Store.

    Sumber: VOA Indonesia

  • Pemimpin Oposisi Israel Desak Netanyahu Akui Palestina dengan Kondisi Tertentu

    Pemimpin Oposisi Israel Desak Netanyahu Akui Palestina dengan Kondisi Tertentu

    7cloud.asia – Pemimpin oposisi Israel Yair Lapid pada Rabu (22/5) mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mengakui Palestina sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat.

    Namun, Lapid mengusulkan adanya kondisi dan jaminan tertentu untuk pengakuan terhadap Palestina ini.

    Lapid, ketua partai Yesh Atid yang berhaluan tengah, membuat pernyataan tersebut setelah Norwegia, Irlandia, dan Spanyol pada Rabu mengumumkan bahwa mereka mengakui Palestina sebagai negara mulai 28 Mei 2024.

    Baca Juga: Irlandia, Norwegia dan Spanyol Resmi Mengakui Negara Palestina, Israel Bereaksi Keras

    Namun, Lapid menyalahkan Menteri Keamanan Nasional Ben-Gvir yang mencegah Netanyahu untuk mengadopsi langkah tersebut, menurut laporan harian lokal Yedioth Ahronoth.

    Dia mengkritik ekstremis Ben-Gvir, yang “tidak mengizinkan” Netanyahu mengumumkan kesiapannya untuk mengakui Palestina sebagai sebuah negara, dan menggambarkan situasi saat ini sebagai “kegilaan yang kami alami.”

    “Netanyahu harus menyatakan bahwa dalam kondisi tertentu dan jaminan khusus, dia bersedia menerima negara Palestina di masa depan yang ikut memerangi terorisme,” ujarnya.

    Baca Juga: 142 Negara Mendukung Palestina Menjadi Anggota Penuh PBB, 9 Negara Menolak

    Namun, Lapid tidak menjelaskan secara rinci dalam konferensi pers mengenai kondisi dan jaminan tersebut, atau sifat kerja sama dari negara Palestina yang diusulkan.

    “Ini tidak akan terjadi dengan pemerintahan ini. Kita perlu menggantikan (pemerintahan Netanyahu) dan membentuk pemerintahan yang efektif,” tegas Lapid.

    Sejak 2022, Israel telah diatur oleh koalisi sayap kanan pimpinan Netanyahu, yang menolak keras ide pembentukan negara Palestina.

    Baca Juga: Inggris: Saat Ini Bukan Saat yang Tepat untuk Mengakui Palestina

    Namun, pengumuman dari tiga negara Eropa tersebut ternyata selaras dengan pernyataan kepala kebijakan luar negeri UE Josep Borrell pada X.

    Borrell bersumpah akan “bekerja tanpa henti” untuk mempromosikan posisi bersama Uni Eropa mengenai solusi dua negara.

    Borrelli juga menyinggung adanya peningkatan tekanan terhadap Israel untuk menerima hak-hak Palestina dan mengakhiri serangan yang sedang berlangsung di Jalur Gaza.

    Baca Juga: Maju Mundur Pendudukan Israel di Gaza, Palestina

    Pengumuman oleh tiga negara Eropa muncul ketika Israel terus melanjutkan serangan brutalnya di Jalur Gaza sejak 7 Oktober, meskipun resolusi Dewan Keamanan PBB menyerukan gencatan senjata segera.

    Palestina sudah diakui oleh delapan negara Eropa yaitu Bulgaria, Polandia, Republik Ceko, Rumania, Slovakia, Hongaria, Swedia, dan pemerintahan Siprus Yunani.

    Sebelumnya, sebanyak 142 negara juga mendukung Palestina menjadi negara anggota penuh PBB.

    Sumber: Anadolu

  • ICJ Perintahkan Hentikan Operasi Militer di Rafah, Israel Makin Terisolasi

    ICJ Perintahkan Hentikan Operasi Militer di Rafah, Israel Makin Terisolasi

    7cloud.asia – Pengadilan tinggi PBB, ICJ Jumat (24/5/2024) memerintahkan Israel, untuk segera menghentikan operasi militernya di kota Rafah di Gaza selatan.

    Namun demikian dalam putusannya, ICJ tidak memerintahkan gencatan senjata penuh di Gaza.

    Meskipun kemungkinan besar Israel tidak akan mematuhi perintah tersebut, perintah ini akan meningkatkan tekanan terhadap negara yang semakin terisolasi tersebut.

    Kritik terhadap tindakan Israel dalam perang di Gaza semakin meningkat, terutama terhadap operasi di Rafah dan bahkan dari sekutu terdekatnya, Amerika Serikat.

    Minggu ini saja, tiga negara Eropa mengumumkan akan mengakui negara Palestina, dan kepala jaksa penuntut di pengadilan PBB lainnya, Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Couet/ICC), meminta surat perintah penangkapan bagi para pemimpin Israel, serta para pejabat Hamas.

    Baca Juga: Irlandia, Norwegia dan Spanyol Resmi Mengakui Negara Palestina, Israel Bereaksi Keras

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga berada di bawah tekanan besar di dalam negerinya untuk mengakhiri perang, yang dipicu setelah kelompok militan pimpinan Hamas menyerbu ke Israel pada awal Oktober 2023 lalu.

    Ribuan warga Israel telah bergabung dalam demonstrasi mingguan yang menyerukan pemerintah agar mencapai kesepakatan untuk memulangkan para sandera, karena khawatir waktu hampir habis.

    Pada hari yang sama, militer Israel mengatakan telah menemukanjenazah tiga sandera lainnya yang terbunuh.

    Tiga jenazah itu diidentifikasi sebagai Hanan Yablonka, Michel Nisenbaum, dan Orion Hernandez ditemukan dan keluarga mereka telah diberitahu.

    Tentara mengatakan mereka dibunuh pada hari serangan di persimpangan Mefalsim dan jenazah mereka dibawa ke Gaza.

    Baca Juga: Kritik terhadap Benjamin Netanyahu Makin Keras, Desakan Agar Mundur Makin Kuat

    Pengumuman ini muncul kurang dari seminggu setelah militer mengatakan mereka menemukan mayat tiga sandera Israel lainnya yang tewas pada 7 Oktober.

    Kelompok Militan pimpinan Hamas menewaskan sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, dan menculik sekitar 250 lainnya dalam serangan 7 Oktober.

    Sekitar setengah dari sandera tersebut telah dibebaskan, sebagian besar merupakan pertukaran dengan tahanan Palestina yang ditahan oleh Israel selama gencatan senjata selama seminggu pada November.

    Israel mengatakan sekitar 100 sandera masih disandera di Gaza, bersama dengan sekitar 30 jenazah lainnya.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah berjanji untuk melenyapkan Hamas dan memulangkan semua sandera, tetapi kemajuan yang dicapainya hanya sedikit.

    Baca Juga: Tak Hanya Tekanan dari Luar, PM Israel Juga Hadapi Ancaman Perpecahan Dalam Kabinetnya

    Dia menghadapi tekanan untuk mengundurkan diri, dan AS mengancam akan mengurangi dukungannya karena situasi kemanusiaan di Gaza.

    Mengenai sandera, masyarakat Israel terbagi menjadi dua kubu utama: kubu yang menginginkan pemerintah menunda perang dan membebaskan para sandera.

    Di sisi lain, ada kubu yang menganggap para sandera adalah harga yang harus dibayar untuk memberantas Hamas.

    Perundingan yang dimediasi oleh Qatar, Amerika Serikat, dan Mesir hanya membuahkan sedikit hasil.

    Kemarahan semakin meningkat di dalam negeri atas cara pemerintah menangani krisis penyanderaan.

    Awal pekan ini sebuah kelompok yang mewakili keluarga sandera merilis rekaman video baru yang menunjukkan penangkapan lima tentara perempuan Israel oleh Hamas di dekat perbatasan Gaza pada 7 Oktober.

    Sumber:VOAIndonesia

  • Uni Eropa Desak Israel Hentikan Serangan di Rafah

    Uni Eropa Desak Israel Hentikan Serangan di Rafah

    7cloud.asia – Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell mendesak rezim Israel agar menjalankan perintah pengadilan dunia sehubungan situasi di Gaza.

    Termasuk perintah untuk segera menghentikan serangan militer di Kota Rafah, Gaza selatan.

    “Putusan ICJ (Mahkamah Internasional) mengikat para pihak dan harus dilaksanakan secara komprehensif dan efektif,” kata Borrell di platform media sosial X pada Sabtu sehari pasca putusan ICJ atas kasus yang diajukan Afrika Selatan terhadap Israel.

    Baca: ICJ perintahkan Israel hentikan operasi militer di Rafah

    Lewat unggahan sebelumnya, diplomat top Uni Eropa itu menyebutkan putusan ICJ meliputi perintah untuk segera menghentikan serangan militer di Kota Rafah.

    Selain itu, mendesak Israel agar tetap membuka jalur penyeberangan untuk bantuan kemanusiaan di kota tersebut.

    Israel melancarkan serangan militer di Kota Rafah pada 7 Mei yang bertentangan dengan seruan internasional untuk tidak melanjutkan serangan.

    Baca: Irlandia, Norwegia dan Spanyol akui negara Palestina

    Kota Rafah menampung sekitar 1,4 juta warga Palestina sebelum rezim menggempur kota tersebut, dengan hampir 800.000 di antaranya kini telah menjadi pengungsi, menurut ICJ.

    Gugatan kasus oleh Afrika Selatan yang menyerukan penghentian serangan di Kota Rafah merupakan bagian dari tuntutan hukum mereka di pengadilan tinggi PBB pada akhir Desember atas genosida yang dilakukan rezim Israel di Gaza.

    Mahkamah yang berbasis di Den Haag itu pada Januari memerintahkan rezim Israel untuk mengakhiri genosida di wilayah Palestina.

    Sumber: IRNA

  • Perwakilan 38 Negara Serukan Pengakuan Dua Negara untuk Akhiri Konfik di Palestina

    Perwakilan 38 Negara Serukan Pengakuan Dua Negara untuk Akhiri Konfik di Palestina


    7cloud.asia – Perwakilan dari 38 negara pada hari Minggu (26/5/2024), bertemu di Brussels, Belgia.

    Mereka menyerukan gencatan senjata di Jalur Gaza dan solusi dua negara untuk mengakhiri konflik di Palestina.

    Berbicara setelah pertemuan yang diketuai bersama oleh Arab Saudi dan Norwegia, Menteri Luar Negeri Norwegia, Espen Barth Eide, mengatakan bahwa situasi di Gaza “sangat buruk” dan bisa lebih buruk lagi.

    Baca Juga: UE: Pengakuan terhadap Negara Palestina Kunci Keamanan Israel

    “Situasinya berbahaya… Jika kita tidak bergerak maju, kita akan terjerumus lebih dalam lagi ke dalam jurang kekerasan yang mengilhami lebih banyak kekerasan, sebuah lingkaran kekerasan,” demikian ujar Barth Eide memperingatkan.

    Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan Al Saud mendorong tercapainya gencatan senjata segera dalam perang yang tengah berlangsung.

    Faisal menggambarkan situasi di Palestina sebagai kondisi kemanusiaan yang “sama sekali tidak dapat diterima.”

    Baca Juga: Pemimpin Oposisi Israel Desak Netanyahu Akui Palestina dengan Kondisi Tertentu

    “Kita melihat langkah-langkah tambahan yang diambil oleh Israel yang tidak hanya berdampak pada warga sipil di Gaza, tetapi juga menempatkan penduduk sipil di Tepi Barat dalam situasi yang sangat, sangat sulit,” tambah Faisal.

    Perwakilan Tinggi Uni Eropa Josep Borrell, yang mewakili Uni Eropa dalam pertemuan tersebut, mendesak terciptanya solusi dua negara.

    Dia mengatakan, bahwa pengakuan dua negara adalah “satu-satunya jaminan jangka panjang untuk keamanan dan kemakmuran Israel.”

    Sumber: VOA Indonesia

  • Sejumlah Negara Kecam Israel Pasca Serangan ke Kamp Pengungsi Palestina

    Sejumlah Negara Kecam Israel Pasca Serangan ke Kamp Pengungsi Palestina

    7cloud.asia – Sejumlah negara seperti Australia, Selandia Baru, Brasil, Meksiko, dan Venezuela ikut mengecam serangan angkatan bersenjata Israel (IDF) terhadap sebuah kamp pengungsi Palestina di Kota Rafah.

    Serangan di selatan Jalur Gaza tersebut telah menewaskan sedikitnya 40 orang.

    Kementerian Luar Negeri Brasil dalam pernyataannya, Senin (27/5) mengemukakan bahwa Pemerintah Brazil mengutuk tindakan lanjutan IDF terhadap wilayah di mana penduduk sipil Gaza terkonsentrasi.

    “Sebab tindakan tersebut merupakan pelanggaran sistematis terhadap penduduk sipil, hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional, serta pengabaian yang mencolok terhadap tindakan sementara yang disetujui beberapa hari lalu oleh Mahkamah Internasional,” demikian dalam pernyataan tersebut.

    Baca: Perwakilan 38 negara serukan pengakuan dua negara guna akhiri konflik

    Sementara, Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters, mengutarakan pesan yang sama dalam pernyataannya di media sosial X.

    Wong mengatakan serangan Israel mempunyai konsekuensi yang mengerikan dan tidak dapat diterima.

    Di sisi lain, Peters menulis Israel harus mendengarkan permohonan dari komunitas internasional dan Mahkamah Internasional.

    Kementerian Luar Negeri Meksiko juga menyerukan gencatan senjata seperti yang diperintahkan oleh Mahkamah Internasional, serta penyelesaian politik dan bantuan kemanusiaan.

    Sementara itu, Presiden Venezuela Nicolas Maduro, dalam siaran “Con Maduro +” menyebut Netanyahu sebagai “Herodes zaman modern”, yang mengebom anak-anak Muslim, anak-anak Kristen, bertindak tanpa mempedulikan Mahkamah Internasional.

    Baca: Uni Eropa desak Israel hentikan serangan ke Rafah

    Hal tersebut dilatarbelakangi tindakan Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional, Karim Khan yang mengajukan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant.

    Serta para pemimpin gerakan Palestina Hamas atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

    Pada Jumat (24/5) Mahkamah Internasional memerintahkan Israel untuk menghentikan operasi militernya di Rafah.

    Kemudian pada Minggu (26/5), Israel menyerang sebuah kamp di timur laut Rafah. Dinas pertahanan sipil Palestina mengatakan sedikitnya 40 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka.

    Selanjutnya pada Senin (27/5), Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan itu sebagai insiden tragis, dan mengatakan penyelidikan sedang dilakukan.

    Sumber: Sputnik-OANA

  • Israel Perkirakan Perang dengan Hamas Akan Berlangsung hingga Akhir Tahun

    Israel Perkirakan Perang dengan Hamas Akan Berlangsung hingga Akhir Tahun

    7cloud.asia – Di tengah tekanan dan seruan gencatan senjata yang terus berlanjut, Israel bersikeras melanjutkan serangannya ke Hamas.

    Seorang pejabat tinggi Israel memperkirakan, perang Israel melawan Hamas akan berlangsung hingga akhir tahun ini,

    “Mungkin kami bertempur tujuh bulan lagi untuk mengokohkan keberhasilan kami dan mencapai apa yang kami definisikan sebagai penghancuran kekuatan dan kemampuan militer Hamas,” kata Penasihat Keamanan Nasional, Tzachi Hanegbi kepada radio pemerintah Israel.

    Pada Rabu (29/5/2024) militer Israel mengatakan, tiga lagi tentaranya tewas dalam pertempuran dengan Hamas di kota Rafah di Gaza selatan.

    Baca Juga: ICJ Perintahkan Hentikan Operasi Militer di Rafah, Israel Makin Terisolasi

    Pada saat penduduk melaporkan serangan baru Israel, sementara Hamas mengatakan bahwa mereka menembakkan roket ke pasukan Israel.

    Serangan-serangan terbaru itu terjadi sementara Federasi Palang Merah Internasional (IFRC) dan Masyarakat Bulan Sabit Merah mengatakan perlunya gencatan senjata di Gaza.

    IFRC juga mendesak dibukanya akses bagi kelompok kemanusiaan untuk membagikan bantuan kepada warga Palestina yang sangat memerlukan bantuan setelah hampir delapan bulan perang.

    “Kami siap untuk mendistribusikan bantuan. Kami harus memiliki akses, dan untuk mendapatkan akses, harus ada gencatan senjata,” kata Presiden IFRC Kate Forbes dikutip Reuters.

    Baca Juga: Pemimpin Oposisi Israel Desak Netanyahu Akui Palestina dengan Kondisi Tertentu

    Forbes mengatakan ada kebutuhan jangka pendek yang harus segera diatasi, seperti kekurangan gizi dan kurangnya sanitasi yang memadai.”

    AS menyatakan “keprihatinan yang mendalam” pada hari Selasa atas serangan udara Israel hari Minggu, yang menewaskan sedikitnya 45 orang dan melukai 200 warga Palestina yang berlindung di kamp pengungsi di Rafah.

    AS mengatakan pihaknya mendesak Israel untuk melakukan penyelidikan penuh atas kejadian tersebut.

    Sumber:VOAIndonesia

  • Biden Dorong Gencatan Senjata Israel-Hamas, Saat Israel Makin Dalam Kuasai Rafah

    Biden Dorong Gencatan Senjata Israel-Hamas, Saat Israel Makin Dalam Kuasai Rafah

    7cloud.asia – Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendorong kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas yang terdiri dari tiga fase yang disetujui oleh Israel.

    Pada saat yang sama pasukan Israel semakin masuk ke wilayah Palestina di kota Rafah di Gaza selatan.

    Kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas itu dimulai dengan jeda pertempuran selama enam minggu dan mengarah pada penghentian permusuhan yang lebih permanen dengan kelompok militan Hamas.

    Fase pertama akan mencakup “gencatan senjata penuh dan menyeluruh,” kata Biden dalam sambutannya di Gedung Putih, Washington DC, Jumat (31/5/2024).

    Ini berarti penarikan pasukan Israel dari semua wilayah berpenduduk di Gaza dan pembebasan beberapa sandera, termasuk perempuan, orang tua, yang terluka dan warga negara Amerika, sebagai imbalan atas pembebasan ratusan tahanan Palestina dari penjara Israel.

    Baca Juga: Bella dan Gigi Hadid Donasikan 1 Juta Dolar AS untuk Rakyat Palestina

    Selain itu, Israel akan mengizinkan lebih banyak bantuan kemanusiaan ke Gaza dan kembalinya warga Palestina ke rumah dan lingkungan mereka di semua wilayah Gaza, termasuk di Gaza utara.

    Setelah jeda awal selama enam minggu, jalan ke depan akan lebih rumit, Biden memperingatkan.

    “Saya akan jujur dengan Anda, ada sejumlah hal yang (masih) harus dinegosiasikan untuk beralih dari fase satu ke fase dua,” katanya.

    Biden melanjutkan bahwa selama negosiasi (perdamaian) terus berlanjut dan gencatan senjata akan tetap berlaku bahkan jika pembicaraan berlarut-larut hingga melewati masa enam minggu awal. Dia berjanji bahwa mediator dari Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar akan terus bekerja sampai semua kesepakatan tercapai.

    Tahap kedua akan melihat pembebasan semua sandera yang masih ditahan oleh Hamas, termasuk tentara pria Israel.

    Baca Juga: Solidaritas untuk Rakyat Palestina di Festival Film Cannes ke-77

    Pasukan Israel akan mundur dari Gaza, dan selama Hamas menepati komitmennya, kata Biden, Israel telah setuju untuk menghentikan permusuhan “secara permanen.”

    Pada tahap ketiga dan terakhir, “rencana rekonstruksi besar untuk Gaza akan dimulai, dan jenazah para sandera yang terbunuh akan dikembalikan ke keluarga mereka,” katanya.

    Presiden Biden juga menuliskan tiga fase rencana perdamaian di Gaza itu dalam kiriman di akun X Gedung Putih.

    “Rakyat Israel harus tahu bahwa mereka dapat mengajukan tawaran ini tanpa ada risiko lebih lanjut terhadap keamanan mereka, karena mereka (pasukan Israel) telah menghancurkan pasukan Hamas selama delapan bulan terakhir,” kata presiden.

    Negosiasi untuk menghentikan pertempuran telah menemui jalan buntu selama berminggu-minggu, dengan masing-masing pihak saling menyalahkan.

    Baca Juga: Pemimpin Oposisi Israel Desak Netanyahu Akui Palestina dengan Kondisi Tertentu

    Pada Kamis (30/5/2024), perwakilan Hamas mengatakan telah memberi tahu para mediator bahwa mereka “siap untuk mencapai kesepakatan komprehensif” yang mencakup kesepakatan pertukaran sandera dan tahanan penuh jika Israel menghentikan perangnya di Gaza.

    “Hamas dan faksi-faksi Palestina tidak akan menerima untuk menjadi bagian dari kebijakan ini dengan melanjutkan negosiasi [gencatan senjata] mengingat agresi, pengepungan, kelaparan, dan genosida terhadap rakyat kami,” bunyi pernyataan Hamas.

    “Hari ini, kami memberi tahu para mediator tentang posisi kami yang jelas bahwa jika pendudukan menghentikan perang dan agresinya terhadap rakyat kami di Gaza, kesiapan kami [adalah] untuk mencapai kesepakatan lengkap yang mencakup kesepakatan pertukaran yang komprehensif,” tambah pernyataan itu.

    Biden pada Jumat mendesak Hamas agar menerima kesepakatan tersebut. “Kita tidak boleh kehilangan momen (untuk mencapai kesepakatan) ini,” tandasnya.

    Sumber:VOAIndonesia

  • PM Israel, Benjamin Nentayahu Kecilkan Prospek Gencatan Senjata

    PM Israel, Benjamin Nentayahu Kecilkan Prospek Gencatan Senjata

    7cloud.asia – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meremehkan prospek gencatan senjata dalam perang dengan Hamas di Gaza.

    Pada hari Senin (3/6/2024) Netanyahu mengatakan bahwa kesepakatan untuk menghentikan pertempuran (gencatan senjata, red) dan pembebasan para sandera yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden hanya bersifat parsial.

    Netanyahu sendiri telah lama mendorong upaya untuk menumpas habis Hamas di Gaza. Dalam sebuah pernyataan dia mengatakan bahwa Israel mengajukan syarat untuk menyetujui gencatan senjata.

    “Klaim bahwa kami telah menyetujui gencatan senjata, tanpa dipenuhinya syarat yang kami ajukan, itu tidak benar.” ujarnya dikutip VOA Indonesia.

    Biden menguraikan kesepakatan gencatan senjata baru di Gaza pekan lalu yang mencakup penghentian awal pertempuran dan pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas.

    Baca Juga: Biden Dorong Gencatan Senjata Israel-Hamas, Saat Israel Makin Dalam Kuasai Rafah

    Bahkan ketika para pejabat Israel mempertanyakan rincian proposal gencatan senjata tersebut, militer Israel mengumumkan bahwa empat sandera yang ditangkap Hamas kini telah dikonfirmasi tewas.

    Sandera yang tewas ini, menurut Israel, termasuk tiga orang tua yang memohon untuk dibebaskan.

    Pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka percaya jika Hamas setuju dengan proposal gencatan tersebut, yang belum dilakukannya saat ini, maka Israel pun akan melakukannya.

    Seorang juru bicara pemerintah Israel mengatakan bahwa “perang akan dihentikan untuk tujuan pengembalian sandera”.

    Baca Juga: Kontroversi Surat Perintah Penangkapan Pemimpin Israel dan Hamas, PBB Sebut Semua Negara Wajib Hormati Keputusan ICC

    Setelah itu, perang akan dilanjutkan dengan diskusi tentang bagaimana mencapai tujuan perang untuk melenyapkan Hamas.

    Menurut Departemen Luar Negeri AS, Menteri Luar Negeri Antony Blinken membahas proposal tersebut dengan para pejabat Israel pada Minggu malam (2/6/2024).

    Blinken mengatakan bahwa rencana tersebut akan “memajukan kepentingan keamanan jangka panjang Israel.”

    Blinken juga disebut melakukan pembicaraan terpisah dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant dan Menteri Kabinet Benny Gantz.

    Ia mengatakan kepada mereka bahwa proposal gencatan senjata akan “menjamin dibebaskannya semua sandera dan meningkatnya bantuan kemanusiaan di seluruh Gaza.”

    Sumber:VOA Indonesia

  • Benarkah Konflik Iran-Israel Tak Mengganggu Impor Pangan Indonesia?

    Benarkah Konflik Iran-Israel Tak Mengganggu Impor Pangan Indonesia?

    7cloud.asia – Pertengahan April lalu, masyarakat global sempat dikejutkan oleh langkah Iran yang meluncurkan serangan pesawat nirawak dan misil ke Israel.

    Langkah Iran ini sempat menimbulkan kekhawatiran publik seputar konflik di Timur Tengah semakin panas di tengah gempuran serangan Israel ke Gaza dan Rafah.

    Meski demikian, ketegangan akibat serangan Iran ternyata tak berdampak ke Indonesia, khususnya terkait stabilitas pasokan pangan impor.

    Setidaknya itulah yang dikatakan Direktur Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan, Badan Pangan Nasional, Maino Dwi Hartono.

    “Kalau pangan tidak berdampak secara langsung semisal bawang putih kan dari China terus pangan-pangan lain juga banyak yang enggak berasal dari wilayah konflik.” ujar Maino Dwi Hartono di Jakarta, 18 April 2024.

    Untuk menguji kebenaran klaim Maino, The Conversation berkolaborasi dengan Riska Ayu Purnamasari, peneliti Innovation Center for Tropical Sciences (ICTS), untuk memeriksa kebenaran klaim Maino.

    Baca Juga: Pakar: Ketegangan Iran dan Israel Untungkan Kelompok Hamas

    Menurut Riska, klaim Maino tak sepenuhnya benar. Riska mengatakan bahwa secara langsung serangan Iran memang tidak berdampak langsung terhadap stabilitas impor pangan Indonesia.

    Sebab, berdasarkan data Kementerian Pertanian, Iran ataupun Israel bukanlah negara pemasok komoditas impor yang penting bagi Indonesia seperti bawang putih, kedelai, gandum, dan sebagainya.

    Namun, dia mengingatkan Indonesia perlu berhati-hati jika konflik Iran-Israel memanas kembali. Konflik ini tak melulu seputar serangan militer, tetapi juga perang dagang.

    Apalagi, perseteruan keduanya berisiko melibatkan negara adikuasa seperti Amerika Serikat (AS) ataupun Rusia dan China.

    Situasi yang memanas, kata Riska, berisiko menyebabkan guncangan harga minyak dunia—Iran merupakan salah satu negara penghasil minyak terbesar. Fluktuasi harga dapat memicu efek domino ke beraneka sektor.

    “Misalnya mengganggu jalur distribusi perdagangan yang memasok berbagai kebutuhan dan ekonomi berbagai negara,” tutur dia.

    Baca Juga: Iran Luncurkan 200 Serangan Drone ke Israel

    Risiko ini sudah terjadi. Misalnya, pada hari Israel menyerang Rafah tanggal 28 Mei lalu, harga minyak mentah di pasar berjangka Brent, naik 27 sen menjadi 84,49 dolar (Rp1,37 juta) per barel.

    Jika kenaikan harga minyak terus terjadi, pasokan logistik dunia akan terpengaruh. Ini akan berdampak pada harga komoditas di Indonesia, termasuk harga komoditas impor pangan dan pertanian.

    Riska mengingatkan situasi konflik di Timur Tengah yang tak kunjung mereda semestinya menjadi momen Indonesia untuk bersiap menjadi negara yang mandiri.

    Pemerintah dan masyarakat harus membangun kemandirian pangan yang berkelanjutan.

    “Hal ini bisa dicapai dengan memperkuat kolaborasi antara berbagai pihak, seperti Kementerian Luar Negeri, Perdagangan, Pertanian, dan Kehutanan, serta melibatkan UMKM, jaringan petani, pelaku agribisnis, universitas, dan organisasi nonpemerintah,” kata dia.

    Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI)