ruangkota

Tag: Israel

  • AS Jatuhkan Sanksi Kepada Kelompok Ekstrem Kanan Israel karena Kekerasan ke Warga Palestina di Tepi Barat

    AS Jatuhkan Sanksi Kepada Kelompok Ekstrem Kanan Israel karena Kekerasan ke Warga Palestina di Tepi Barat

    7cloud.asia – AS menjatuhkan sejumlah sanksi kepada sebuah kelompok ekstrem kanan Israel pada hari Kamis (11/7/2024).

    Sanksi AS juga dijatuhkan kepada empat pemukiman ilegal terdepan di Tepi Barat, yang diyakini telah merusak stabilitas di wilayah yang dikuasai oleh Israel tersebut.

    “AS masih sangat prihatin mengenai kekerasan ekstremis dan instabilitas di Tepi Barat, yang merongrong keamanan Israel sendiri,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller.

    Pemerintah AS, yang juga menjatuhkan sanksi terhadap tiga warga Israel, menyerukan pemerintah Israel untuk mengatasi sejumlah aksi ekstremis yang diyakini menghambat progres menuju solusi dua negara antara Israel dan Palestina.

    “Kami mendorong kuat Pemerintah Israel agar mengambil langkah-langkah segera untuk menuntut pertanggungjawaban individu-individu dan entitas ini. Dengan tidak adanya langkah-langkah tersebut, kami akan terus memberlakukan langkah-langkah akuntabilitas kami sendiri.”

    Baca Juga: UNRWA: 453 Serangan Israel Menyasar Fasilitas Kemanusiaan Milik UNRWA

    Satu lembaga yang menjadi target sanksi yang diberlakukan pada Kamis tersebut adalah Lehava, organisasi nirlaba Israel yang disebut oleh Departemen Luar Negeri AS sebagai “organisasi ekstremis dengan kekerasan terbesar di Israel,” dan memasukkannya ke daftar hitam.

    Lehava sendiri menentang pembauran orang-orang Yahudi dengan non-Yahudi.

    Menurut Departemen Luar Negeri, Lehava memiliki 10.000 anggota terdaftar dan telah terlibat dalam aksi kekerasan terhadap warga Palestina. aksi kekerasan tersebut berdampak pada situasi di Tepi Barat.

    AS juga menjatuhkan sanksi tambahan terhadap empat permukiman ilegal di Tepi Barat, dengan mengatakan bahwa permukiman itu dimanfaatkan untuk melakukan kekerasan terhadap orang-orang Palestina antara lain dengan melancarkan serangan dan membatasi akses ke air.

    Satu sanksi diterapkan langsung ke seorang pemilik permukiman, Isaschar Manne. Dua individu lainnya juga dikenai sanksi. Mereka adalah pemimpin Tsav 9, kelompok yang dikabarkan telah menyerang konvoi pembawa bantuan kemanusiaan untuk Gaza.

    Baca Juga: Unjukrasa Besar-besaran Tandai 9 Bulan Perang Israel-Hamas

    Sanksi-sanksi itu mencegah entitas AS mana pun bekerja dengan mereka yang dikenai sanksi, membekukan aset-aset yang mungkin berada di bawah yurisdiksi AS.

    Langkah yang diambil oleh pemerintahan Biden terhadap para pemukim Israel itu telah membuat anggota koalisi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kecewa. Anggota koalisi Netanyahu kebanyak mendukung pendudukan di Tepi Barat.

    “Langkah-langkah Biden tidak akan menghalangi kami – kami akan terus bertindak tanpa takut untuk menyelamatkan putri-putri Israel, yang membuat kaget Biden dan musuh-musuh lain Israel,” kata Lehava.

    PM Israel Benjamin Netanyahu telah mendukung perluasan permukiman Yahudi di Tepi Barat. Israel telah menduduki kawasan Tepi Barat Sungai Yordan sejak 1967 dan telah membangun permukiman yang dianggap ilegal oleh banyak negara.

    Warga Palestina menginginkan Tepi Barat sebagai bagian dari negara merdeka mereka kelak.

    Pemerintahan Biden menganggap permukiman itu tidak konsisten dengan hukum internasional, dan beralih kembali ke kebijakan yang sebelumnya ditinggalkan pemerintahan Trump.

    Sumber:VOAIndonesia

  • Indonesia Kutuk Serangan Israel ke Kamp Pengungsi di Al Mawasi

    Indonesia Kutuk Serangan Israel ke Kamp Pengungsi di Al Mawasi

    7cloud.asia – Sejumlah negara mengutuk serangan Israel ke kamp pengungsi di Al-Mawasi, Khan Younis, Gaza Selatan pada Sabtu (13/07/2024) lalu. Termasuk Indonesia.

    Melansir Antaranews, pemerintah Indonesia melalui Kemlu RI mengutuk keras mengutuk keras kebiadaban dan pembantaian Israel yang tak kunjung henti terhadap rakyat Palestina.

    “Serangan tersebut semakin menunjukkan terus berlangsungnya berbagai pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel,” demikian pernyataan Kemlu RI, Minggu (14/07/2024).

    Karena itu, Indonesia mendesak masyarakat internasional mengambil langkah nyata untuk memastikan Israel bertanggung jawab atas semua tindakannya terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza.

    Baca: Gaza berpotensi kehilangan seluruh generasi anak-anak

    Selain itu, Indonesia juga menegaskan bahwa hukum internasional adalah berlaku untuk semua negara tanpa kecuali.

    Sebelumnya pemerintah Malaysia juga mengutuk keras serangan Israel tersebut. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Malaysia (Wisma Putra) dalam keterangan persnya.

    Dia menyebut serangan yang keji dan tidak berperikemanusiaan itu terjadi di zona “aman” yang telah ditetapkan oleh Israel sendiri untuk rakyat Palestina.

    Serangan tersebut jelas merupakan suatu pengabaian dan tindakan tidak menghormati nyawa manusia serta bertentangan dengan hukum kemanusiaan internasional, hak asasi manusia, dan hukum internasional. 

    Baca: Israel melancarkan serangan di Khan Younis

    Seperti yang diberitakan sebelumnya, serangan Israel ke kamp pengungsi di daerah Al-Mawasi, Gaza selatan pada Sabtu lalu telah menewaskan sedikitnya 90 warga Palestina tewas dan 300 lainnya terluka.

    Otoritas media Gaza menyatakan bahwa serangan tersebut merupakan “pembantaian parah” yang dilakukan Israel. Terlebih, Israel sendiri yang menyatakan Al-Mawasi sebagai salah satu “zona aman”.

    Dalam serangan tersebut, Otoritas Palestina (PA) menuding Amerika Serikat turut bertanggung jawab. PA mendesak komunitas internasional bertindak selekas mungkin dalam menghentikan kekejaman Israel.

    Baca: Sejak Oktober 2023, Israel bantai hampir 38 ribu warga Palestina

    “Amerika Serikat terus melanggar resolusi internasional dengan terus memberikan dukungan keuangan dan militer atas penjajahan (Israel), yang terus melakukan pembantaian berdarah terhadap rakyat kami setiap harinya,” kata juru bicara kepresidenan Palestina, Nabil Abu Rudeineh.

    Serangan Israel ke Jalur Gaza, yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, menyebabkan lebih dari 38.300 warga Palestina, yang sebagian besar merupakan wanita dan anak-anak, meninggal serta lebih dari 88 ribu lainnya terluka.

    Berbagai negara mengecam serangan tersebut dan Resolusi DK PBB telah menginstruksikan gencatan senjata segera.Namun, Israel tetap melancarkan serangan di Jalur Gaza hingga kini.

  • Kontroversi Pertemuan 5 Cendekiawan NU dengan Presiden Israel: Tidak Memiliki Sensitivitas Kemanusiaan

    Kontroversi Pertemuan 5 Cendekiawan NU dengan Presiden Israel: Tidak Memiliki Sensitivitas Kemanusiaan

    7cloud.asia – Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional majelis Ulama Indonesia (MUI) Sudarnoto Abdul Hakim menyesalkan kunjungan cendekiawan Nahdlatul Ulama (NU) ke Israel.

    Sudarnoto menyebut, kunjungan cendekiawan Nahdlatul Ulama di tengah agresi militer ke Palestina ini sebagai “perbuatan tercela dan tidak terhormat.”

    Dia mengatakan, tidak tahu persis maksud kunjungan cendekiawan Nahdlatul Ulama yang dinilainya “tidak peka” dan “tidak memiliki sensitivitas kemanusiaan.”

    “Kalau akal sehat digunakan, bagaimana mungkin pada saat pembunuhan besar-besaran yang dilakukan oleh Israel Defense Forces terhadap rakyat Palestina yang tidak pernah berhenti, ada lima aktivis dari Nahdlatul Ulama yang bertemu, melakukan pembicaraan dengan presiden Israel, yaitu presiden dari sebuah negara yang sedang melakukan genosida dan melanggar hukum internasional,” katanya dikutip VOA Indonesia.

    Ia menuntut kelima cendekiawan itu untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat dan menyerukan kepada pemimpin PBNU untuk mengambil langkah menyikapi hal ini.

    Baca: JK bertemu pimpinan Hamas bahas kondisi Palestina

    Tujuan lawatan dipertanyakan
    Diwawancarai secara terpisah, Yon Machmudi, pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, menyebut lawatan itu sebagai pukulan terburuk bagi diplomasi Indonesia, dan mencoreng lembaga yang menjadi wadah bagi kelima cendekiawan muda itu.

    Yon menggarisbawahi sikap tegas pemerintah Indonesia dan Nadhlatul Ulama, yang senantiasa membela Palestina, dan kini sedang meminta pertanggungjawaban Israel terhadap tragedi kemanusiaan yang sedang terjadi di Gaza.

    Tetapi lawatan ini justru dapat dimanfaatkan Israel untuk menunjukkan bahwa di tengah kecaman internasional atas apa yang terjadi di Gaza, ada anak-anak muda dari organisasi massa Islam terbesar di Indonesia yang datang, dan bahkan berdialog dengan presiden mereka.

    “Jika dibilang ini bagian dari diplomasi, diplomasi seperti apa yang mau diperjuangkan dalam kondisi hubungan yang sangat timpang,” tanya Yon.

    Dia menambahkan, “(pengaruhnya bagi Indonesia adalah) dari sisu diplomasi, (lawatan lima aktivis NU) itu seperti mencoreng kredibilitas Indonesia di mata dunia internasional, etika sikap pemerintah memang sangat tegas terhadap Israel. Dan kita juga tidak ada hubungan dengan negara Israel sehingga kunjungan apapun namanya tidak bisa dilakukan.”

    Berbicara pada wartawan di Jakarta, Ketua PBNU Savic Ali menegaskan kunjungan lima cendekiawan muda NU ke Israel itu tidak atas nama organisasinya.

    Baca: Peran Rumah Sakit Indonesia untuk rakyat Palestina

    PBNU, tambahnya, juga belum mengetahui siapa yang mendukung keberangkatan itu. Yang pasti, Savic Ali menilai langkah ini justru memperburuk citra NU di mata publik.

    Ia juga mengonfirmasi kedatangan Dubes Palestina Untuk Indonesia Zuhair Al Shun minggu lalu untuk membahas dampak lawatan tersebut.

    “Kemungkinan kunjungan mereka atas nama pribadi. Kita tidak tahu apa tujuannya, dan siapa yang mensponsorinya. Ini yang disesalkan,” ujar Savic Ali.

    Sebaliknya, aktivis pro-Israel yang juga pendiri Yayasan Hadassah of Indonesia Monique Rijkers menilai kunjungan kelima cendekiawan muda Nahdlatul Ulama itu tidak perlu dipermasalahkan, bahkan di tengah konflik Israel-Hamas yang sudah berlangsung lebih dari sepuluh bulan ini,

    “Orang Indonesia juga perlu mendengar dari sisi Israel. Sebab dalam sebuah peristiwa selalu ada dua sisi.”

    “Kalau mereka ke sana (Israel), mereka bisa bertemu dengan orang-orang yang menjadi korban. Cendekiawan NU ini bisa melihat langsung lokasi-lokasi kibbutz korban teror Hamas,” ujarnya.

    Sumber:VOA Indonesia

  • PBNU Minta Maaf Soal Lawatan Lima Cendekiawan NU ke Israel

    PBNU Minta Maaf Soal Lawatan Lima Cendekiawan NU ke Israel

    7cloud.asia – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada Selasa (16/7/2024) meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kunjungan lima cendekiawan NU ke Israel dan pertemuan mereka dengan Presiden Israel Isaac Herzog.

    Permintaan maaf ini disampaikan setelah PBNU memanggil lima cendekiawan NU tersebut, untuk dimintai klarifikasi. Kelima kader NU itu mengaku datang ke Israel atas nama pribadi.

    Mereka adalah Zainul Maarif yang merupakan dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau Unusia dan bagian dari Pengurus Wilayah NU DKI Jakarta; Munawir Aziz sebagai Sekretaris Umuym Persatuan Pencak Silat NU “Pagar Nusa”

    Nurul Barul Ulum dan Izza Anafisa Dania yang merupakan anggota Pimpinan Pusat Fatayat NU; serta Syukron Makmun dari PWNU Banten.

    Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dalam jumpa pers di kantor PBNU itu meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kunjungan lima cendekiawan Nahdliyin itu.

    Baca Juga: Kontroversi Pertemuan 5 Cendekiawan NU dengan Presiden Israel: Tidak Memiliki Sensitivitas Kemanusiaan

    “Kami mengerti dan sangat memaklumi, kami merasakan hal yang sama, bahwa ini adalah sesuatu yang tidak patut di dalam konteks suasanan yang ada saat ini,” katanya.

    Yahya Cholil Staquf menegaskan apa yang dilakukan kelima cendikiawan NU tersebut merupakan sesuatu yang tidak patut dalam konteks saat ini dan itu merupakan sebuah kesalahan.

    Yahya menambahkan pihaknya sudah memperoleh konfirmasi dari lembaga-lembaga terkait di bawah PBNU yang personelnya berangkat ke Israel.

    Mereka sama sekali tidak mengetahui hal itu, tidak ada mandat kelembagaan, dan tidak pernah pembicaraan sebelumnya. Oleh karena itu PBNU menegaskan kepergiaan mereka ke Israel merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak ada kaitannya dengan lembaga.

    Dia menceritakan kelima cendekiawan NU ini didekati satu-satu oleh pihak tertentu untuk diajak melawat ke Israel. Dia tidak menyebut pihak mana yang dimaksud.

    Baca Juga: AS Jatuhkan Sanksi Kepada Kelompok Ekstrem Kanan Israel karena Kekerasan ke Warga Palestina di Tepi Barat

    Selama berada di Israel, program mereka adalah pertemuan-pertemuan lintas agama tanpa agenda pertemuan dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Pertemuan dengan Herzog sama sekali tidak direncanakan sebelumnya.

    PBNU akan menyerahkan kepada lembaga NU yang menjadi tempat bernaung masing-masing kader yang berkunjung ke Israel untuk menjatuhkan sanksi masing-masing. Menurutnya PBNU punya aturan yang jelas jika ada kader yang melanggar aturan.

    Dia mengatakan kelima kadernya yang berkunjung ke Israel itu patut diduga telah melanggar aturan mengenai keharusan engagement atau relasi internasional harus melalui PBNU.

    “NU secara kelembagaan terutama, ini juga kami serukan kepada seluruh kader terutama dan warga NU, bahwa kita tidak akan melakukan hubungan apapun dengan pihak manapun terkait Israel dan Palestina kecuali untuk tujuan-tujuan membantu rakyat Palestina,” ujarnya.

    Sumber: VOA Indonesia

  • PBB: Kebijakan Israel di Tepi Barat Hancurkan Prospek Solusi Dua Negara

    PBB: Kebijakan Israel di Tepi Barat Hancurkan Prospek Solusi Dua Negara

    7cloud.asia – Kebijakan Israel terhadap Tepi Barat menghancurkan prospek solusi dua negara dengan Palestina, kata Sekjen PBB Antonio Guterres, Rabu (17/7/2024).

    Kekerasan dan penangkapan meningkat di Tepi Barat yang diduduki Israel itu sejak perang dengan Hamas di Gaza meletus akibat serangan Hamas pada 7 Oktober.

    Melalui langkah-langkah administratif dan hukum, Israel mengubah geografi Tepi Barat, kata Guterres dalam pernyataan yang dibacakan oleh kepala stafnya, Courtenay Rattray, dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB.

    Perluasan pemukiman diperkirakan akan meningkat karena perampasan lahan dalam jumlah besar di kawasan-kawasan strategis dan perubahan perencanaan, pengelolaan lahan, dan tata kelola, tambah Guterres.

    “Perkembangan terbaru ini semakin mempertaruhkan prospek solusi dua negara,” kata Sekjen PBB.

    Baca Juga: Konflik Israel-Palestina Berlangsung Lebih 100 Tahun

    Dia mengatakan Israel mengambil langkah-langkah untuk memperluas kedaulatan atas Tepi Barat. Guterres mengatakan Israel telah mengambil tindakan hukuman terhadap Otoritas Palestina dan melegalkan lima pos terdepan Israel di Tepi Barat.

    Israel telah membangun pos-pos itu sebagai bagian dari pendudukannya di Tepi Barat sejak 1967.

    “Ini tidak boleh dibiarkan. Semua aktivitas permukiman harus segera dihentikan,” tandas Guterres.

    Guterres menambahkan bahwa (pembangunan) permukiman Israel adalah pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan merupakan hambatan bagi perdamaian dengan Palestina.

    Baca Juga: Advokasi Buah Semangka bagi Perjuangan Rakyat Palestina

    Dia juga mengulangi seruannya untuk segera melakukan gencatan senjata dalam perang Gaza dan membebaskan semua sandera.

    “Situasi kemanusiaan di Gaza adalah noda moral kita semua,” katanya.

    Perang Israel-Hamas dimulai setelah Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober yang mengakibatkan kematian 1.195 orang, sebagian besar warga sipil,

    Serangan militer Israel telah menewaskan sedikitnya 38.794 orang, sebagian besar warga sipil, menurut angka dari kementerian kesehatan Gaza.

    Sementara ratusan ribu warga Palestina lainnya harus tinggal di pengungsian karena rumah mereka hancur.

    Sumber:VOAIndonesia

  • Rusia Sebut Serangan Israel di Jalur Gaza sebagai Hukuman Kolektif

    Rusia Sebut Serangan Israel di Jalur Gaza sebagai Hukuman Kolektif

    7cloud.asia – Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov menyebut perang Israel di Jalur Gaza sama saja dengan melakukan hukuman kolektif.

    Sebab jumlah korban tewas di daerah kantong pesisir yang terkepung itu telah mendekati 40.000 orang.

    Berbicara kepada wartawan di markas besar PBB di New York, Rabu (17/7), Lavrov mengutuk serangan lintas batas yang dipimpin Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober.

    Dia menyatakan bahwa Rusia telah secara konsisten melakukan hal tersebut sejak serangan itu terjadi.

    Namun, dia menegaskan bahwa perang balasan Israel telah melewati batas dan sekarang menjadi bentuk hukuman kolektif terhadap 2,3 juta warga Palestina di wilayah tersebut.

    Baca: Jalur Gaza berpotensi kehilangan seluruh generasi anak-anak

    “Jika menyangkut hukuman kolektif yang melanggar hukum humaniter internasional, seseorang tidak bisa melawan satu bentuk pelanggaran melalui pelanggaran lainnya. Prinsipnya sama di sini,” katanya.

    Hizbullah, kelompok paramiliter dan politik Lebanon, telah terlibat dalam serangkaian serangan lintas batas yang meningkat selama berbulan-bulan dengan Israel dalam upaya untuk meningkatkan tekanan pada Tel Aviv agar menyetujui gencatan senjata.

    Lavrov mengatakan kelompok itu sangat menahan diri dalam tindakannya, tetapi ada upaya di Israel untuk memprovokasi mereka agar terlibat konflik secara penuh.

    Rusia, sebutnya, melakukan segala kemungkinan untuk meredakan ketegangan.

    “Baik Hizbullah, pemerintah Lebanon, maupun Iran tidak menginginkan perang besar-besaran dan karena adanya kecurigaan bahwa beberapa kalangan di Israel sedang berusaha mencapai hal tersebut, untuk memprovokasi perang besar-besaran, mencoba melibatkan AS, mencoba untuk mengambil keputusan,” ujarnta.

    Baca: Sejak Oktober 2023, serangan Israel bunuh hampir 38 ribu warga Palestina

    Dia menilai sangat buruk jika ada kelompok yang berusaha mendahulukan kepentingan pribadinya dibandingkan kepentingan bangsanya sendiri.

    Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional yang keputusan terbarunya memerintahkan Israel untuk segera menghentikan operasi militer di kota selatan Rafah.

    Di tempat inilah lebih dari 1 juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum negara itu diinvasi pada 6 Mei.

    Tidak terpengaruh, Israel terus melanjutkan serangannya terhadap kota yang menjadi pilihan terakhir bagi banyak pengungsi yang diperintahkan oleh Israel untuk pergi ke kota tenda yang luas di dekat pantai.

    Namun Israel telah berulang kali mengebom zona aman al-Mawasi yang menyebabkan puluhan warga sipil tewas.

    Sumber : Anadolu

  • Pasca Keputusan ICJ Palestina Minta Dunia dan PBB Tinjau Ulang Hubungan dengan Israel

    Pasca Keputusan ICJ Palestina Minta Dunia dan PBB Tinjau Ulang Hubungan dengan Israel

    7cloud.asia – Palestina mendesak semua negara dan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk meninjau ulang hubungannya dengan Israel setelah Mahkamah Internasional (ICJ) mengeluarkan putusan pada Jumat (19/7/2024), kata Kementerian Luar Negeri Palestina.

    Sebelumnya pada hari yang sama, ICJ pengadilan PBB yang berbasis di Den Haag, Belanda itu memutuskan bahwa aktivitas permukiman Israel di wilayah-wilayah Palestina melanggar hukum internasional.

    ICJ menyatakan bahwa aktivitas permukiman Israel di wilayah-wilayah Palestina adalah aneksasi “de facto” yang melanggar hak rakyat Palestina dan hukum internasional.

    Dalam putusan yang dibacakan Jumat (19/7/2024), ICJ memerintahkan Israel untuk segera menghentikan pendudukannya, mengosongkan semua permukiman ilegal yang didirikan di wilayah Palestina.

    Negara zionis Israel juga harus membayar ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan selama pendudukan, dan memberikan kompensasi atas semua kerugian yang ditimbulkan.

    Baca: PBB sebut kebijakan Israel di Tepi Barat ancam penyelesaian dua negara

    “Putusan ICJ merupakan kemenangan bagi keadilan dan menegaskan bahwa penjajahan Israel adalah ilegal,” demikian menurut pernyataan Kepresidenan Palestina melalui media sosialnya, dipantau oleh ANTARA pada Sabtu.

    Menurut Kepresidenan Palestina, putusan ICJ menegaskan kembali hak rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri, hak mereka atas wilayahnya, serta hak mereka untuk bernegara.

    Palestina mendorong komunitas internasional mematuhi putusan ICJ tersebut dan memaksa Israel, sebagai kuasa penjajah, untuk segera menarik diri dari wilayah Palestina tanpa syarat.

    “Semua negara dan PBB kini berkewajiban untuk tidak mengakui legalitas kehadiran Israel di Wilayah Pendudukan Palestina, dan agar jangan melakukan apa pun untuk membantu Israel dalam mempertahankan situasi ilegal ini,” kata Kemenlu Palestina.

    Baca: Konflik Palestina-Israel sudah berlangsung lebih 100 tahun

    “Mereka diarahkan oleh Pengadilan untuk mengakhiri pendudukan ilegal Israel. Ini artinya –semua negara dan PBB harus segera meninjau ulang hubungan bilateral mereka dengan Israel,” kata Kemenlu Palestina melalui pernyataan.

    Melalui peninjauan ulang, kata Kemenlu Palestina, negara-negara serta PBB diharapkan akan memastikan bahwa kebijakan mereka tidak mengarah pada langkah yang membantu Israel melanjutkan agresi terhadap rakyat Palestina, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

    Sumber: Antaranews.com/Sputnik-OANA

  • PBB: Anarki di Jalur Gaza Hambat Penyaluran Bantuan Kemanusiaan

    PBB: Anarki di Jalur Gaza Hambat Penyaluran Bantuan Kemanusiaan

    7cloud.asia – Para pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa Jalur Gaza telah terjerumus ke dalam keadaan anarki, yang menghambat upaya penyaluran bantuan kemanusiaan kepada jutaan warga Palestina yang berada dalam kesulitan.

    Kepala Kantor Hak Asasi Manusia PBB untuk Wilayah Pendudukan Palestina, Ajith Sunghay memaparkan anarki itu antara lain berujud dalam serangan kepada petugas kemanusiaan.

    “Kantor kami telah mendokumentasikan dugaan pembunuhan di luar hukum terhadap polisi setempat dan pekerja kemanusiaan, dan pencekaman pasokan yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup penduduk sipil. Anarki sedang menyebar,” katanya.

    Berbicara dari Amman, Yordania, Sunghay, Ajit yang baru saja kembali dari kunjungan sembilan hari ke Gaza, mengatakan kepada wartawan di Jenewa bahwa kondisi Gaza telah memburuk secara signifikan sejak misi terakhirnya ke wilayah kantong Palestina beberapa minggu lalu.

    “Rakyat Gaza sangat menderita. Ini benar-benar membuat putus asa. Sekali lagi, orang-orang berpindah dari utara ke selatan, meskipun mereka melakukan perjalanan dengan kesadaran bahwa hal itu penuh dengan bahaya,” katanya.

    “Saya melihat sepeda motor dan trailer berisi barang-barang pribadi terbakar di jalan. Tidak ada siapa-siapa,” ujarnya. “Yang jelas tidak ada seorang pun yang selamat dari serangan itu.”

    Baca: Kebijakan Israel di Gaza mengancam solusi dua negara

    Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan 503 warga Palestina telah tewas, sebagian besar di Gaza tengah, sejak 12 Juli.

    Selama periode itu, PBB mengatakan tiga insiden korban massal telah terjadi di berbagai wilayah Gaza, di mana dua sekolah yang dikelola UNRWA diserang. Serangan itu menewaskan hampir 200 orang Palestina dan melukai ratusan lainnya.

    “Perintah evakuasi Israel pada 9 Juli, salah satu yang terbesar sejak 7 Oktober (2023), telah memaksa keluarga-keluarga tersebut mengambil pilihan yang mustahil – tetap tinggal di tengah kekerasan aktif atau mengambil risiko menyelamatkan diri ke daerah yang masih menjadi sasaran serangan dan hampir tidak ada ruang atau layanan,” kata Jeremy Laurence, juru bicara Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB.

    “Tidak ada tempat yang aman bagi masyarakat di Gaza,” imbuhnya.

    Ajith Sunghay menyebut dampak yang ditimbulkan dapat diprediksi mengingat kurangnya keamanan dan populasi orang muda yang besar dan bergejolak di Gaza.

    “Para pemuda yang punya banyak energi, tidak tahu harus berbuat apa. Kalau penegakan hukum sudah dibubarkan, dalam skenario ini, tentu saja terjadi penjarahan,” ujarnya.

    Baca: Konflik Israel-Palestina sudah berlangsung lama

    “Saat masyarakat kelaparan dan tidak ada penegakan hukum, terjadi penjarahan, terjadi kekacauan, terjadi anarki.”

    Dia menekankan bahwa perhatian harus diberikan pada situasi yang “sangat berbahaya.”

    “Kami ingin polisi kembali turun ke jalan dan menertibkan di sana,” ujar Sunghay.

    Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga donor menuduh Israel menutup sebagian besar penyeberangan perbatasan ke Gaza – dan mencegah pasokan bantuan untuk menyelamatkan nyawa lebih dari 2 juta orang yang sangat membutuhkan.

    Pihak berwenang Israel menolak tuduhan tersebut, dengan mengatakan bahwa bantuan menumpuk di perbatasan Gaza dan bahwa PBB tidak mengumpulkan serta mendistribusikan pasokan bantuan di dalam Gaza.

    Juru bicara Dana Anak-anak PBB (United Nation’s Children Funds/UNICEF) James Elder tidak termakan dengan argumen tersebut.

    “Telah ada dan ada pembatasan yang disengaja atas masuknya bantuan,” katanya, seraya mencatat bahwa pasokan yang masuk ke Gaza hanya melalui “satu jalan,” yaitu penyeberangan Kerem Shalom, dan “hal itu dilakukan dengan sengaja.”

    Sumber:VOAIndonesia

  • Israel-Hamas Lanjutkan Perundingan Gencatan Senjata di Doha, Qatar

    Israel-Hamas Lanjutkan Perundingan Gencatan Senjata di Doha, Qatar

    7cloud.asia – Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa delegasi Israel akan mengunjungi Doha, Qatar pada Kamis (25/7/2024) untuk melanjutkan perundingan gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran sandera-tahanan.

    Pernyataan ini dilansir setelah perdana menteri Netanyahu pada Minggu (21/7/2024)menggelar pembahasan yang panjang bersama anggota tim negosiasi dan pejabat keamanan senior terkait sandera Israel yang ditahan di Jalur Gaza.

    Delegasi tersebut, yang dipimpin oleh David Barnea selaku kepala badan rahasia Israel Mossad, dijadwalkan akan tiba di Doha pada Kamis.

    Tim ini akan melakukan perundingan tidak langsung dengan Hamas, yang saat ini memimpin Palestina dengan ditengahi oleh Qatar dan Mesir serta didukung oleh Amerika Serikat.

    Baca Juga: PBB: Kebijakan Israel di Tepi Barat Hancurkan Prospek Solusi Dua Negara

    Perundingan putaran terbaru Israel-Hamas tersebut telah ditunda selama sekitar sepekan usai Hamas membatalkan perundingan itu.

    Sikap Hamas ini merupakan bentuk protes atas serangan Israel terhadap Khan Younis pada 13 Juli, yang menewaskan sedikitnya 90 warga Palestina.

    Sejauh ini, beberapa putaran perundingan sebelumnya di Qatar telah gagal menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama lebih dari sembilan bulan di Gaza.

    Baca Juga: Unjukrasa Besar-besaran Tandai 9 Bulan Perang Israel-Hamas

    Tanda-tanda perang Israel-Hamas akan segera usai belum terlihat, karena kedua pihak saling menyalahkan satu sama lain atas kebuntuan tersebut.

    Sebelumnya, Mahkamah Internasional telah menjatuhkan vonis bahwa agresi militer Israel di Gaza telah melanggar hukum internasional.

    Namun, Israel seolah mengabaikan keputusan ini dan terus melancarkan serangan ke Gaza, Palestina

    Pewarta: Antaranews.com/Xinhua

  • Protes Massa Menolak Pidato Netanyahu di Depan Kongres AS

    Protes Massa Menolak Pidato Netanyahu di Depan Kongres AS

    7cloud.asia – Unjukrasa digelar jelang pidato Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di hadapan anggota kongres AS, di Gedung Capitol, Washongton DC.

    Para pengunjuk rasa yang menentang perang di Gaza, melakukan aksi duduk di gedung Kongres AS pada Selasa (23/7/2024) waktu setempat atau Rabu (24/7/2024) waktu Indonesia.

    Polisi Capitol menangkap sejumlah demonstran tersebut.

    Puluhan demonstran menggelar aksi protes di luar hotel tempatnya menginap pada Senin malam, dan pada Selasa siang ratusan demonstran menggelar aksi protes bergaya flashmob di Gedung Cannon, yang merupakan tempat para anggota DPR AS berkantor.

    Pada Selasa sore, ratusan demonstran yang diorganisir oleh Suara Yahudi untuk Perdamaian (JVP) dan mengenakan kaus merah bertuliskan “Bukan Atas Nama Kami” mengambil alih rotunda Gedung Cannon, meneriakkan “Biarkan Gaza Hidup!”

    Baca: Hamas dan Fatah sepakat bersatu

    Setelah sekitar setengah jam bertepuk tangan dan bersorak, petugas Kepolisian Capitol AS mengeluarkan beberapa peringatan, kemudian mulai menangkapi para pengunjuk rasa. Polisi mengikat tangan mereka dan membawa mereka pergi satu per satu.

    “Saya putri dari seorang penyintas Holocaust dan saya tahu bagaimana Holocaust berlangsung,” ujar Jane Hirschmann, warga asal Saugerties, New York, yang pergi bersama dua anaknya untuk bergabung dalam aksi protes pada Selasa.

    Kedua anak Hirschmann termasuk di antara demonstran yang ditahan oleh polisi. “Ketika kami berkata ‘Tidak lagi,’ yang kami maksud adalah tidak ada lagi [Holocaust] bagi semua orang.”

    Para pengunjuk rasa melampiaskan sebagian besar kemarahan mereka kepada pemerintahan Biden, menuntut presiden segera menghentikan semua pengiriman senjata ke Israel.

    “Kami tidak berfokus pada Netanyahu. Dia hanyalah gejala,” kata Hirschmann. “Namun bagaimana bisa [Biden] menyerukan genjatan senjata ketika ia terus mengirimi Israel bom dan pesawat tempur?”

    Baca: Hamas dan Israel lanjutkan perundingan gencatan senjata

    Hingga pukul 8 malam pada Selasa waktu AS, Kepolisian Capitol belum menghitung jumlah orang yang ditangkap. Namun JVP menyatakan 400 orang, “termasuk lebih dari selusin rabi,” telah ditangkap.

    Netanyahu tiba di Washington pada Senin (22/7/2024) untuk lawatan selama tiga hari di Amerika Serikat.

    Ia akan mengadakan pertemuan dengan Presiden Joe Biden dan berpidato dalam sidang gabungan Kongres pada Rabu (24/7/2024).

    Sumber:VOAIndonesia