7cloud.asia – Sebuah boneka kayu raksasa berwajah pinokio berkeliling Jakarta pada Rabu (07/02/2024). Ia tak sendirian, rombongan marching band dan ratusan massa aksi Koalisi Pilih Pulih ikut menemaninya.
Aksi damai kreatif gabungan dari puluhan lembaga masyarakat sipil dan komunitas muda, pelajar, dan mahasiswa ini berlangsung tepat satu minggu sebelum hari pemungutan suara Pemilu 2024.
Dalam rilis yang diterima 7cloud.asia, Greenpeace salah satu organisasi yang ikut serta dalam aksi ini menjelaskan bahwa pemilu 2024 berlangsung di tengah situasi yang tak mudah.
Adanya krisis iklim makin genting mengancam hidup warga, ruang demokrasi kian menyempit, serta ketidakpastian masa depan untuk generasi muda.
Baca: Presiden Jokowi mengkhianati reformasi
Situasi bertambah buruk dengan adanya pelanggaran etika dan dugaan kecurangan menodai proses pemilu.
“Persoalan lingkungan dan krisis iklim, demokrasi, dan pelindungan HAM akan bertambah dan makin parah jika tampuk kekuasaan jatuh ke tangan pemimpin yang tersandera kepentingan oligarki ekonomi politik,” jelas Arie Rompas dari Greenpeace Indonesia.
“Sebab, dapat diduga mereka bakal mementingkan kepentingan segelintir kelompoknya saja jika kelak berkuasa,” sambungnya lagi.
Koalisi Pilih Pulih menilai dalam sepuluh tahun terakhir, pengelolaan negara yang sarat konflik kepentingan dan mengesampingkan rakyat.
Banyak undang-undang dan proyek yang dirancang secara ugal-ugalan, kritik yang diabaikan hingga dibungkam, pelanggaran HAM yang tak dituntaskan dan dibiarkan terus terjadi.
Belum lagi masalah eksploitasi dan perusakan lingkungan yang dijalankan dengan berkedok pembangunan.
Baca: Kolaisi masyarakat sipil ajak untuk tidak pilih Prabowo-Gibran
“Dalam satu dekade ini, yang kita saksikan adalah deretan kabar buruk untuk masyarakat dan untuk bumi kita,” katanya.
Karena itu, Koalisi Pilih Pulih menyerukan kepada para pemilih khususnya generasi muda untuk kembali mencermati visi misi, gagasan dan ide, serta rekam jejak para pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
Selain itu, para pemilih juga mencermati partai politik, hingga calon legislatif, sebelum akhirnya menentukan pilihan.
Koalisi Pilih Pulih akan terus bersuara dan mengajak publik untuk terus bersuara tentang berbagai krisis yang terjadi di Indonesia.
“Kebijakan ekonomi ekstraktif yang semakin mengukuhkan kuasa oligarki telah melahirkan krisis iklim, pemiskinan, perampasan ruang hidup petani, nelayan, perempuan, masyarakat adat, masyarakat miskin perkotaan, dan kelompok marjinal lainnya,” urainya.
Baca: Reformasi mundur ke titik Nol
Belum lagi adanya komersialisasi pendidikan yang membatasi akses anak-anak Indonesia terhadap hak atas pendidikan yang murah dan berkualitas.
Koalisi Pilih Pulih juga akan terus lantang berteriak atas pengkhianatan terhadap konstitusi dan demokrasi, pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM masa lalu tidak juga dituntaskan sementara pelanggaran hak asasi manusia terus terjadi.
Pihaknya juga akan menyerukan kepada publik untuk menjadikan Pemilu 2024 sebagai momentum mendesak kepemimpinan Indonesia ke depan untuk lepas dari kepentingan oligarki, serta untuk memastikan pemulihan krisis multidimensi yang terjadi.
“Pulih dari kerusakan lingkungan dan krisis iklim, pulih dari ketimpangan agraria, pulih dari berbagai kebijakan yang diskriminatif,” katanya.
Koalisi Pilih Pulih berharap pemerintahan yang akan datang menjalankan transisi energi yang berkeadilan demi mengatasi krisis iklim.
Baca: Aktifis Ham tagih Jokowi laksanakan peradilan HAM
Pemerintah yang akan datang juga diharapkan dapat menjalankan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Mereka juga berharap pemerintahan yang akan datang menghentikan ekspansi pembangunan berbasis lahan skala luas untuk mencapai nol deforestasi.
Selain itu pemerintah nantinya dapat melindungi hutan dan lahan gambut yang tersisa terkhusus di wilayah tanah Papua, memulihkan wilayah- wilayah kritis dan sejalan dengan perlindungan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat.
Mereka juga menuntut pemerintahan yang akan datang menghentikan segala bentuk diskriminasi, serta memastikan pembangunan yang inklusif.
Hal ini perlu dilakukan agar seluruh elemen masyarakat khususnya kelompok marjinal dari berbagai spektrum gender dan orientasi seksual, kelompok minoritas agama dan ras, masyarakat adat dan kelompok difabel dapat selalu dilibatkan aktif dalam pembangunan.
Reporter: Nurakhmayani
