7cloud.asia – Di bagian belakang setiap lembar dolar Amerika Serikat (AS), tertulis frasa Novus Ordo Seclorum yang bermakna “tatanan baru zaman”. Frasa ini menjadi sebuah prinsip yang merujuk pada strategi keamanan baru dari AS.
Serangan terhadap Venezuela dan penangkapan Presiden Nicholás Maduro kemarin menandakan lepasnya AS, di bawah kepemimpinan Donald Trump, dari tatanan internasional berbasis aturan.
Serangan AS ke Venezuela ini juga menandai akhir dari tatanan liberal global secara keseluruhan. Kini, sebuah tatanan internasional yang baru tengah terbentuk, dengan dasar penggunaan kekuatan, revisionisme, serta kepentingan keamanan benua Amerika.
Berikut merupakan lima kunci utama untuk memahami dampak dari intervensi militer AS, serta tatanan baru yang menyertainya.
1. Perluasan kekuasaan presiden
Serangan terhadap Venezuela kemarin mengukuhkan doktrin baru mengenai presiden yang imperatif. Doktrin ini menggambarkan figur pemimpin AS yang mengeksekusi perintah tanpa menunggu persetujuan kongres, legitimasi hukum, maupun penilaian media.
Dengan mekanisme check and balances yang makin melemah, pemerintahan Trump periode kedua menjadi leluasa untuk membingkai tatanan baru ini sebagai persoalan keamanan yang mendesak.
AS membawa narasi bahwa Amerika tengah berada di tengah-tengah perang melawan perdagangan narkotika (atau migrasi) dan menghadapi ancaman “kekuatan-kekuatan baru” (sebuah eufemisme untuk Cina).
Dengan kondisi ini, pemerintah AS tidak perlu lagi mematuhi prosedur maupun tenggat waktu yang semestinya.
Baca: China nyatakan hormati kedaulatan Venezuela
Trump memosisikan dirinya sejajar dengan ketiga figur pendiri AS yang dikenal sebagai pemimpin-pemimpin karismatik–seperti Washington, Lincoln, serta Roosevelt. Menjelang peringatan 250 tahun AS, upaya perbandingan semacam ini akhirnya semakin menguatkan retorika otoritarian Trump.
Erosi terhadap sistem politik dan hukum AS pun dengan demikian semakin tidak terbantahkan.
Presiden Trump telah menyetujui serangkaian regulasi luas yang mendorong kewenangan darurat, normalisasi kondisi krisis secara permanen, serta pembungkaman oposisi politik dan lembaga peradilan.
Serangan terhadap Venezuela merupakan tonggak lain dalam penataan ulang relasi antara kepresidenan dengan cabang kekuasaan lainnya, seperti legislatif dan yudikatif. Hal ini sejalan dengan tradisi Hamiltonian yang mengedepankan peran eksekutif yang kuat.
2. Amerika latin untuk Amerika Serikat
Di panggung internasional, serangan terhadap Venezuela mendorong agenda diplomatik yang berakar pada pembelaan kepentingan nasional. Konsep “America for the Americans” akhirnya kembali menguat.
Panama, Meksiko, Kanada dipaksa tunduk pada kehendak Trump, sementara pemerintahannya terus mendorong upaya penguasaan Greenland.
Di Amerika Latin, pemerintahan sayap kiri Brazil dan Kolombia memimpin oposisi regional terhadap AS. Sebaliknya, pemimpin Chile yang terpilih, yakni José Antonio Kast, serta pemimpin Argentina Javier Milei menjadi sekutu ideologis dari Trump.
Benua Amerika menjadi saksi dari pergeseran luas menuju partai-partai nasionalis sayap kanan yang menentang migrasi.
Baca: Wakil Presiden Delcy Rodriguez gantikan posisi Nicolas Maduro
Jika Venezuela pasca-Maduro berjalan dengan nilai-nilai nasionalis sayap kanan ini, maka harapan akan persatuan nasional dan transisi yang damai menuju demokrasi penuh dapat lenyap.
3. Penguasaan sumber daya
Sekali lagi, persoalan utamanya sebenarnya mengenai minyak, tapi dengan alasan yang berbeda dari Irak.
Di dunia saat globalisasi telah bergeser menjadi geoekonomi, AS ingin memproyeksikan kekuasaannya dalam pasar dan regulasi energi internasional. Infrastruktur, pelabuhan, dan sumber daya mineral dari Venezuela merupakan kunci untuk mewujudukan ambisi tersebut.
Dengan begitu, AS sebenarnya bukan hanya menginginkan minyak Venezuela untuk memenuhi kebutuhan domestiknya. Sebaliknya, AS ingin menetapkan harga internasional dan mendominasi rantai pasok.
Visi baru ini berupaya untuk menyelaraskan kedaulatan energi dan pengembangan teknologi dengan kepentingan perdagangan dan keamanan.
Pax Silica menandai hadirnya era diplomasi transaksional di mana chip komputer ditukar dengan mineral.
Ia merupakan aliansi internasional yang dipimpin AS dan ditandatangani pada akhir 2025 untuk mengamankan rantai pasok teknologi kritis seperti semikonduktor dan kecerdasan buatan.
Bagi Venezuela yang “baru”, cadangan minyak yang ada akan membuka peluang untuk ikut serta dalam dinamika kekuasaan yang baru.
Baca: China dan Rusia sebut serangan militar AS ke Venezuela langgar hukum internasional
4. Penataan ulang geopolitik
Cara pandang AS terhadap wilayah mendorong kebijakan luar negeri revisionis yang bertumpu pada kedaulatan.
Hal ini mirip seperti kebijakan China, Israel, serta Rusia yang berakar pada konsep “nomos”. Konsep ini dirumuskan oleh filsuf Jerman Carl Schmitt pada pertengahan abad ke-20.
Dalam cara pandangan konsep “nomos”, pembelahan dunia dalam kategori “kawan atau lawan” mengungguli pandangan liberal yang selama ini ditopang oleh kerja sama, hukum internasional, demokrasi, dan pasar bebas.
Dalam logika tersebut, lingkup pengaruh terbentuk, sumber daya dibagi, dan blok-blok kekuasaan diseimbangkan. Hal ini tercermin dalam contoh-contoh negara di atas.
Misalnya, tanpa oposisi, China akan mendominasi Asia Tenggara. Sementara itu, Rusia akan mengendurkan perangnya dengan dengan 20 persen wilayah Ukraina dengan imbalan kendali atas sumber daya material dan energinya.
Israel, di sisi lain, akan menggambar ulang peta Timur Tengah sekaligus menjalin perjanjian dagang dengan negara-negara tetangga.
5. Eropa, demokrasi, dan ‘Hobbes’
Nilai-nilai seperti demokrasi, supremasi hukum, dan perdagangan bebas kian memudar. Tanpa kapasitas yang efektif, situasi seperti ini akhirnya tidak berakhir baik bagi Uni Eropa.
Sebagaimana yang kita saksikan di Gaza, Uni Eropa seringkali memiliki ketidaksepakatan ideologis dengan kekuatan-kekuatan besar lainnya. Namun pada satu sisi, Uni Eropa juga tidak memiliki cukup daya tawar untuk melakukan tindakan nyata.
Baca: Sekjen PBB kecam serangan militar AS ke Venezuela
Intervensi militer AS akhirnya menghidupkan kembali realisme politik Hobbesian, yakni ketika kebebasan diserahkan kepada kedaulatan absolut sebagai imbalan atas perdamaian dan keamanan.
Dalam tatanan baru Trump, otoritas presiden yang menjadi penentu akhir, bukan kebenaran, hukum, maupun nilai-nilai demokrasi.
Politik domestik AS
2026 merupakan tahun pemilu di AS. Akan ada 39 pemilihan gubernur serta rangkaian pemilihan negara bagian dan lokal yang berlangsung antara Maret hingga November.
Melalui aksi di Venezuela, pemerintahan Trump secara efektif memperdebatkan model suksesi kekuasaannya.
Satu faksi, yang dipimpin oleh JD Vance, ingin menghindari persoalan luar negeri dan memperbarui model ekonomi industri di dalam negeri.
Sementara faksi lainnya yang dipimpin Menteri Luar negeri Marco Rubio, berkomitmen untuk membangun kembali tatantan internasional dengan AS sebagai kekuatan yang kuat dan dominan.
Hasil operasi di Venezuela berpotensi menggeser keseimbangan antara kedua kubu ini dan dapat menentukan siapa yang akan menjadi penerus Trump pada pemilihan presiden 2028 mendatang.
Serangan terhadap Venezuela bukan sekadar intervensi regional. Peristiwa ini juga merefleksikan perubahan zaman yang tengah kita hadapi.
Jika sebelumnya Trumpisme internasional terbatas pada slogan-slogan yang sporadis dan retorika politik, saat ini ia masuk dalam strategi militer.
Era soft power, hubungan trans-atlantik, dan perdamaian kawasan Ibero-Amerika pun kian memudar. Sebuah tatanan baru tengah dilahirkan.
Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation dalam bahasa Spanish, penulis: Juan Luis Manfredi (Professor International Studies & Journalism, Universidad de Castilla-La Mancha). Adinda Ghinashalsabilla Salman menerjemahkan artikel ini ke dalam Bahasa Indonesia
