ruangkota

Tag: caleg

  • Pemilu 2024: Tak Kenal Caleg yang Akan Dipilih Seperti Ini Cara Pemilih Menentukan Pilihan

    Pemilu 2024: Tak Kenal Caleg yang Akan Dipilih Seperti Ini Cara Pemilih Menentukan Pilihan

    7cloud.asia – Bianca adalah pemilih pemula. Dia baru berhak memberikan suara di Pemilu 2024 yang digelar serempak hari ini.

    Ditemui di TPS 89, Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan, Bianca megaku bingung untuk memilih caleg yang akan dipilihnya. Alasannya, dia tidak banyak mengenal caleg yang maju di Pemilu 2024 kali ini. 

    Kepada 7cloud.asia, Bianca mengaku datang ke TPS di Pemilu 2024 hari ini, lebih untuk memberikan suaranya untuk capres/cawapres. Capres yang ia pilih adalah yang banyak dipilih oleh teman-temannya. 

    “Milih seperti yang dibilang teman-teman di sekolah,” ujar Bianca yang saat ini duduk di kelas 8 sebuah SMA swasta di Tangerang Selatan ini.

    Baca: Sehari jelang pemilihan banyak pemilih yang masih bingung

    Lain lagi cerita Suryanto, yang juga mengaku tidak banyak mengenal caleg yang maju di Pemilu 2024 kali ini.

    Ditemui di tempat yang sama, dia menilai tidak banyak partai pun caleg yang coba mengenalkan caleg dan menyosialisasikan programnya.

    “Karena tidak kenal, akhirnya milih calegnya berdasarkan asal partai mereka,” ujarnya. 

    Ia berharap, ke depan, partai dan para caleg lebih pro aktif mendatangi masyarakat dan menyosialisasikan program-program mereka. Hal ini, ujarnya, agar masyarakat tidak memilih kucing dalam karung.

    Baca: Koalisi sipil ajak pemilih tak pilih Capres pelanggar HAM

    Apa yang dialami Bianca dan Suryanto ini sedikit banyak menggambarkan kondisi masyarakat pemilih dalam pelaksanaan Pemilu 2024 ini.     

    Dalam pantauan 7cloud.asia di dua TPS di Serpong Utara, masih banyak warga yang tidak mengenal caleg yang maju di Pemilu 2024 kali ini.

    Sebelum masuk ke ruang pencoblosan, mereka memantengi daftar caleg baik tingkat pusat, tingkat provinsi maupun kota/kabupaten serta calon anggota DPD yang dipasang di lokasi TPS.

    “Daftar itu cukup membantu,” ujar salah seorang pemilih bernama Mini yang mengaku tidak tahu jika jejak para caleg bisa ditrace di laman yang disediakan KPU.

    Baca: Form C6 tidak dibagikan warga desa di Sampang Madura mengamuk

    Dalam pantauan 7cloud.asia juga banyak anggota masyarakat yang belum bisa membedakan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan calon anggota DPRD.

    Keberadaan petugas yang menjelaskan daftar ini sangat membantu para pemilih untuk menentukan pilihan mereka.

    Seperti itulah sekelumit cerita tentang penyelenggaraan Pemilu 2024.

    Ternyata masih banyak hal yang harus dibenahi agar pesta demokrasi lima tahunan ini lebih bermakna dan berkualitas.  

     

  • Pemilu 2024 Usai, 50 Orang Terdaftar Gangguan Mental di RSUD Taman Sari  

    Pemilu 2024 Usai, 50 Orang Terdaftar Gangguan Mental di RSUD Taman Sari  

    7cloud.asia – Pemilu 2024 telah usai. Banyak caleg maupun timses yang terindikasi mengalami gangguan mental.

    Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Sari, Jakarta Barat tercatat sebanyak 50 orang yang terdaftar sebagai pasien pasca pelaksanaan Pemilu 2024.

    “Yang mendaftar di bit.ly skriningjiwarsudtamansari sudah 50 orang dari target 100 orang, 5 di antaranya sudah terdaftar timses caleg,” ungkap Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan RSUD Taman Sari, Ngabila seperti yang dilansir iNews.

    Pihaknya, lanjut Ngabila, juga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi via online tanpa mendapatkan resep obat.

    “Kami juga membuat kemudahan masyarakat untuk konseling online ke psikiater kami untuk penapisan awal, tanpa memberikan resep obat,” jelasnya.

    Baca: RSJ Islam Klender siap terapi caleg gagal

    Selanjutnya Ngabila mengajak masyarakat untuk berkonsultasi kepada psikolog atau psikiater jika terindikasi mengalami gangguan mental. Masyarakat tidak perlu khawatir dengan stigma gangguan jiwa.

    Ia menyarankan untuk segera datang ke ahli psikolog atau psikiater baik secara online atau offline sebagai bentuk self love.

    Langkah ini penting agar tidak terjebak ke gangguan jiwa yang lebih berat (dapat mengancam jiwa, pengobatan jangka panjang/seumur hidup).

    “Bentuk gangguan jiwa ringan antara lain: cemas, insomnia, depresi, impulsif, moody, kelelahan, hilang minat, overthinking,” katanya.

    Sebelumnya pengelola Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Islam Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur siap memberikan terapi kepada  calon anggota legislatif (caleg) yang gagal terpilih pada Pemilu 2024.

    Baca: Pemkot Jakpus siapkan layanan kesehatan untuk caleg gagal pemilu 2024

    Direktur Utama RSJ Islam Klender, dr. Prasila Darwin, SpKJ mengatakan, pihaknya tidak melakukan persiapan khusus.

    “Tapi pada intinya kami siap kalau dibutuhkan seperti ruang rawat inap untuk pasien-pasien bagi para caleg yang memang mengalami tekanan yang berat dan membutuhkan terapi,” jelasnya di RSJ Islam Klender.

    Pihak RSJ Islam Klender sudah menyiapkan delapan ruangan untuk caleg yang mengalami kegagalan sehingga perlu mendapatkan perawatan.

    Bahkan, lanjut Prasila, pasien yang menjalani rawat inap akan mendapatkan pendampingan bila mengalami gejala berat. Namun,  itu tergantung dari keluhan pasien.

    Baca: Gangguan kesehatan mental terus meningkat, perempuan lebih rentan

    Untuk pasien yang hanya memiliki gejala ringan, nantinya pihak rumah sakit hanya akan diberikan berupa konseling.

    Sementara untuk mereka yang memang mengalami gangguan jiwa berat, akan disiapkan tim psikiater.

    “Tetapi kalau gangguannya ringan, biasanya kami kolaborasi juga dengan psikolog karena pasien hanya membutuhkan konseling saja tidak butuh obat-obatan seperti itu,” urainya.

    Selama perawatan, keluarga pasien juga diperkenankan untuk menjenguk. Biasanya, rawat inap berlangsung sekitar satu pekan.

    Reporter: Nurakhmayani

  • Caleg Gagal Pemilu 2024 Perlu Dukungan Keluarga untuk Cegah Depresi

    Caleg Gagal Pemilu 2024 Perlu Dukungan Keluarga untuk Cegah Depresi

    7cloud.asia – Banyak calon legislatif (caleg) yang gagal pada Pemilihan Umum atau Pemilu 2024. Dukungan keluarga sangat penting dan dibutuhkan untuk mencegah depresi.

    Dukungan untuk caleg gagal ini diungkapkan oleh psikiater Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Dadi Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Dr Agus Japari seperti yang dilansir Antaranews.

    Agus menjelaskan, jika ada salah satu anggota keluarga yang gagal dalam Pemilu 2024, maka anggota keluarga lainnya harus mengambil peran dalam meningkatkan semangat caleg yang gagal itu.

    Sebab, menurut Agus, jika semangat caleg tersebut turun, maka dapat menyebabkan caleg tersebut mengalami depresi.

    Baca: Pemkot Jakpus siapkan layanan kesehatan mental untuk caleg gagal Pemilu 2024

    Support System atau sistem pendukung yang bukan hanya dari keluarga, namun juga teman-teman dan lingkungan, dinilai sangat berpengaruh terhadap kesehatan kejiwaan para caleg gagal untuk bisa lebih menerima kenyataan.

    Support system ini harus selalu memberi dukungan, semangat, dan nasehat, karena siapapun itu jika gagal pasti akan down (semangat menurun), termasuk caleg.

    “Tetapi jika tidak punya dukungan, maka akan lebih gampang sakit kejiwaannya,” jelas Agus.

    Karena itu, ia mengimbau masyarakat agar tidak malu membawa serta mendampingi anggota keluarganya untuk berkonsultasi jika mengalami sakit karena gagal menjadi anggota legislatif.

     

    Baca: RSJ Islam Klender siap terapi caleg

    Nantinya akan dilihat seberapa berat gangguan kejiwaan yg dialami. Adapun tahapan gangguan kejiwaan tersebut diawali dengan kecemasan, khawatir berlebih.

    Kondisi ini dapat berakibat pada susah tidur atau insomnia, dan selanjutnya banyak pikiran hingga semakin lama hilang semangat, lalu akhirnya depresi.

    “Silakan datang ke RSKD Dadi, kami siap memberikan konsultasi. Memang biasanya ada yang alami ini setelah Pileg, meski tidak banyak,” katanya.

    Sementara di RSKD Dadi Makassar menyiapkan 14 psikiatri guna memberikan pelayanan maksimal bagi para caleg yang mengalami depresi pasca-Pesta Demokrasi 2024.

    Baca: PDI Perjuangan resmi menolak penggunaan Sirekap

    Koordinator Humas RSKD Dadi, dr Wawan Satriawan menyebut sampai saat ini belum ada caleg yang datang untuk berkonsultasi.

    “Mungkin masih menunggu penghitungan suara dan pengumuman, tetapi kami harap tidak ada yang mengalami depresi,” katanya.

    Reporter: Nurakhmayani

     

  • Pemilu 2024: Bawaslu Jakarta Pusat Periksa Dua Caleg Terkait Dugaan Politik Uang

    Pemilu 2024: Bawaslu Jakarta Pusat Periksa Dua Caleg Terkait Dugaan Politik Uang

    7cloud.asia – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta Pusat telah memeriksa pelapor dan saksi terkait dengan dugaan politik uang oleh dua calon anggota legislatif dari Partai Demokrat.

    “Pelapor dan saksi sudah diperiksa. Untuk terlapornya, baru kami undang besok, Jumat, 8 Maret 2024,” kata anggota Bawaslu Jakarta Pusat Dimas Triyanto Putro dihubungi di Jakarta, Kamis (7/3/2024).

    Dua caleg Partai Demokrat yang dipanggil dan diklarifikasi sebagai terlapor pada hari ini adalah calon anggota DPR dari Dapil DKI Jakarta​​ II​​​​​ Melani Leimena Suharli, dan calon anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Dapil 7 DKI Jakarta Ali Muhammad Johan.

    Klarifikasi terkait dengan tindakan dugaan politik uang terhadap dua caleg Partai Demokrat, kata dia, akan dilakukan secara tertutup.

    “Kalau untuk klarifikasi sifatnya rahasia, internal. Akan tetapi, nanti hasilnya bisa disampaikan secara terbuka setelah pemeriksaan,” jelasnya.

    Baca: Survei Kompas ungkap 25 persen pemilih ditawari bansos

    Dalam penanganan kasus dugaan politik uang, Dimas mengatakan bahwa pihaknya bakal berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan karena ketiga lembaga ini tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang menangani tindak pidana pemilu.

    Sebelumnya, Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Mujiyono menyatakan bahwa pihaknya menghormati proses di Bawaslu.

    “Sudah ditangani oleh pihak Bawaslu. Kami hormati prosesnya,” kata Mujiyono di Jakarta, Rabu (6/3/2024).

    Mujiyono belum membeberkan langkah tegas Partai Demokrat bila Melani dan Ali terbukti melakukan politik uang.

    Ia pun tidak memberikan jawaban lugas saat ditanya ihwal kemungkinan Partai Demokrat memproses Melani dan Ali hingga ke tingkat Mahkamah Partai bila terbukti bersalah.

    Baca: Jor-joran bansos jelang pemilu untuk menangkan paslon tertentu

    Mujiyono hanya berkata bahwa pihaknya akan mengikuti proses yang sedang berjalan saat ini.

    “Kami ikuti prosesnya dahulu,” ujarnya.

    Sebelumnya, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Usep Hasan Sadikin, meminta Bawaslu untuk berani dan tegas menggunakan kewenangan dalam mengusut kasus dugaan politik uang di Pemilu 2024.

    “Bawaslu melalui Undang-Undang Pemilu, bisa menindak tindak pidana politik uang, meski melalui Sentra Gakkumdu,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (6/3/2024).

    Pasangan caleg yang dilaporkan terkait politik uang ini merupakan ibu dan anak itu diduga melakukan politik uang sehari menjelang pemungutan suara Pemilu 2024.

    Baca: Bansos jelang Pemilu 2024 picu lonjakan harga beras

    Usep mengatakan, kasus dugaan politik uang yang diduga dilakukan Melani dan Ali, dapat menjadi pembuktian keseriusan Bawaslu dalam menggunakan kewenangan penindakan politik uang, yang telah diberikan lewat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

    “Kasus ini menjadi trigger bagi Bawaslu. Perlu diingatkan kenapa ditambah kewenangan Bawaslu untuk menindak kasus tindak pidana politik uang, karena politik uang susah dilakukan oleh masyarakat sebagai pemantau,” katanya.

    Ia mengingatkan, politik uang masuk tindak pidana pemilu. Namun, sering kasus politik uang tidak diselesaikan karena tidak cukup bukti baik dari temuan maupun laporan serta buntu ketika dibawa ke Sentra Gakkumdu.

    Usep mengatakan, Bawaslu bisa menggunakan kewenangan untuk mengumpulkan bukti, karena fungsi pengawasan Bawaslu tak hanya sebatas menerima laporan, melainkan juga mengumpulkan bukti dari dugaan politik uang.

    Diduga terjadi pemberian uang pada masa tenang kampanye Pemilu Serentak 2024, tepatnya pada h-1 pencoblosan atau 13 Februari 2024.

    Baca: ICW sebut Pemilu 2024 terburuk sepanjang era reformasi

    Dua Terlapor disangkakan melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf j yang menyebutkan, “Penyelenggara, peserta hingga tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu”.

    Untuk sanksinya, termuat dalam Pasal 523 ayat 1 yang menyebutkan, “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta”.

    Sumber: Antaranews.com

  • Caleg PAN Dapil 1 Jatim Ajukan Gugatan Sengketa Hasil Pemilu 2024 ke MK

    Caleg PAN Dapil 1 Jatim Ajukan Gugatan Sengketa Hasil Pemilu 2024 ke MK

    7cloud.asia – Calon legislatif (Caleg) DPR Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur 1 Sungkono mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Pak Sungkono seorang petahana dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang mana kasusnya itu terkait dugaan adanya pencurian dan penggelembungan suara yang dilakukan oleh caleg lain dari internal partai-nya Pak Sungkono,” kata Kuasa Hukum Sungkono, Mursyid Murdiantoro, di Gedung MK, Jakarta, Jumat (22//2024).

    Ia menjelaskan, hasil rekapitulasi menunjukkan Sungkono yang memiliki nomor urut satu, tertinggal dari rekan separtai-nya yang di nomor urut dua, Arizal Tom Liwafa, dengan selisih suara sebanyak 3.175.

    Sungkono tercatat mendapatkan 66.020 suara, sementara Arizal mendapatkan 69.195 suara.

    Baca: 8 Partai lolos ke Senayan, PPP terpental

    Namun, data dalam dokumen C1 salinan yang telah dikumpulkan tim kuasa hukum Sungkono menunjukkan bahwa caleg tersebut unggul dengan selisih suara sebanyak 838 lewat 66.347 suara, sementara Arizal memperoleh 65.509 suara.

    “Kami memiliki data dari C1 solid banget, bahkan tabulasi kami sangat rigid untuk menentukan TPS mana saja. Ini sistematis, ada 19 kecamatan. Jadi, ada suara PAN yang diturunkan ke Afrizal. Ada suara caleg lain dinaikkan ke dia. Suara Pak Sungkono dicuri,” ujarnya.

    Temuan ini telah dilaporkan ke Bawaslu setempat sejak tanggal 5 Maret, namun tidak mendapatkan jawaban hingga akhirnya baru-baru ini Bawaslu Jawa Timur memerintahkan Bawaslu Surabaya untuk tidak melanjutkan kasus.

    Mursyid juga telah mengajukan surat kepada tim hukum PAN, namun hingga saat ini tidak ada respons. Ia menduga PAN khawatir kursi partai tersebut berpotensi hilang apabila Sungkono mengangkat kasus ini di MK.

    Baca: KPU siap hadapi sengketa hasil pemilu 2024 di MK

    “Telaah kita karena ketakutannya partai jika kami mengajukan ke MK itu, kursi-nya PAN berpotensi hilang. Tidak sebenarnya. Karena apa? Karena PAN ini kalau di Dapil Surabaya nomor urut empat. Jika pun caleg nomor dua yang nakal itu didiskualifikasi, PAN tetap dapat kursi,” ujarnya.

    Ia berharap melalui permohonan ini, akan ada ruang untuk pengujian di MK atas temuan dan bukti-bukti yang telah diserahkan.

    Mursyid datang ke MK bersama tiga orang lainnya pada pukul 13.00 dengan membawa dua buah koper berisi berkas-berkas yang diserahkan kepada Panitera MK. Proses registrasi berjalan sekitar 1,5 jam lantaran sempat adanya permasalahan teknis.

    Permohonan Sungkono tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (AP3) dengan nomor 03-02-12-15/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024. Tercatat sebagai pihak termohon dalam laporan tersebut adalah Komisi pemilihan Umum (KPU).

    Sumber: Antaranews.com

  • Wakil Ketua MPR:Pilpres dan Pileg Perlu Dipisah Agar Caleg Lebih Dikenali

    Wakil Ketua MPR:Pilpres dan Pileg Perlu Dipisah Agar Caleg Lebih Dikenali

    7cloud.asia – Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid menyebut Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg) harus dipisah atau diselenggarakan tidak secara serentak.

    Pemisahan Pilpres dan Pileg ini agar warga bisa mengenali calon legislatif (caleg) yang akan dipilih untuk mewakili suaranya.

    Menurut Jazilul, pemilu 2024 yang diselenggarakan serentak itu membuat pembahasan Pileg akhirnya tidak memunculkan visi dan misi para calon legislatif karena semua mata tertuju kepada para calon presiden dan wakil presiden.

    “Kenapa itu harus dipisahkan? Ya supaya fokus masing-masing,” kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (26/7/2024).

    Baca: Megawati sebut Pemilu 2024 sebagai yang terburuk

    Selain itu, dia mengatakan pemilu serentak juga berdampak pada anggota partai politik pun pada akhirnya memiliki kinerja yang tidak jelas.

    Pasalnya, seorang calon legislatif akan secara bersamaan bekerja untuk pemenangan seorang ketua umumnya yang maju di Pilpres.

    “Itu terjadi di tingkat satu, tingkat dua, nah oleh sebab itu supaya fokus itu masyarakat supaya bisa memilih calon-calonnya dengan jelas,” ucapnya.

    Selain itu, dia juga mendorong adanya aturan yang bisa menguatkan terhadap keberadaan partai politik. Sebab menurutnya para partai politik merupakan organisasi yang mampu melahirkan calon pemimpin.

    Baca: Kecurangan Jokowi di Pemilu 2024 berpeluang terulang di Pilkada

    Sejauh ini, menurutnya survei mencatat bahwa partai politik kerap menjadi institusi yang tidak dipercayai oleh masyarakat.

    Maka dia ingin agar partai politik melahirkan pemimpin yang bisa dipercaya masyarakat sehingga bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem partai politik.

    “Di situ penting banget, nah itu revisi-nya di paket undang-undang politik. Termasuk juga hal-hal lain banyak sebenarnya apakah itu presidensial treshold, parlimentary treshold,” tutur dia.

    Sumber:Antaranews.com