7cloud.asia – Jelang pelaksanaan Pemilu 2024, percakapan ruang publik terkait kontestasi pemilihan umum legislatif atau pileg dinilai masih rendah. Pembahasan seputar Pemilu 2024 cenderung didominasi oleh kontestasi calon presiden dan calon wakil presiden, sementara pembahasan calon legislatif (caleg) kurang diperhatikan.
Padahal, pileg dengan caleg yang akan terpilih didalamnya akan sangat menentukan kualitas dan kompetensi wakil rakyat untuk mengawasi kinerja lembaga eksekutif.
Ketua Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jojo Rohi mengatakan, jelang Pemilu 2024 masyarakat lebih suka mendiskusikan pemilu presiden (pilpres) ketimbang pileg.
Jojo melihat, salah satu penyebabnya karena dalam Pemilu 2024 ini, pilpres dan pileg berlangsung secara bersamaan. Secara tidak langsung, hal ini akan membuat fokus masyarakat dapat mudah teralihkan.
Untuk caleg sendiri, saat ini masih dalam proses pendaftaran baik untuk tingkat pusat maupun tingkat provinsi dan kota. Penetapan caleg akan dilakukan pada Oktober 2023 mendatang.
Baca: 66 Orang tewas akibat konflik agraria di sejumlah daerah di Indonesia
Jojo mengutip hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mengenai Pemilu 2019 yang menemukan bahwa 70 persen percakapan publik soal Pemilu 2024 didominasi pembahasan pilpres. Ini membuat pileg tidak mendapatkan ruang yang cukup dalam diskursus publik.
”Dalam survei (LSI) juga menemukan hanya 25 persen pemilih yang mengenal calon legislatif (caleg) di daerah pemilihannya. Para caleg ini masih diabaikan dan belum dipertimbangkan secara kritis oleh masyarakat,” ujar Jojo dalam diskusi ”Kenali dan Kritisi Daftar Calon Sementara Legislatif untuk Pemilu 2024” yang digelar secara daring, Sabtu (15/4/2023).
Berdasarkan pengalaman di Pemilu 2019, pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara juga didominasi oleh mereka yang datang untuk memilih pasangan capres-cawapres ketimbang caleg. Ini karena banyak pemilih yang tidak mengenal caleg pilihan mereka.
Menurut Jojo, mendorong masyarakat untuk memilih caleg yang tidak dikenalinya merupakan tindakan yang tidak etis dan tak bermoral. Masyarakat perlu kritis dan mengenali caleg di daerah pemilihan masing-masing.
Baca: Buka puasa ala Indonesia mampu satukan tokoh tiga agama di AS
Mereka perlu mempertimbangkan apakah caleg pernah terlibat kasus korupsi, perusakan lingkungan, ujaran kebencian, dan lain sebagainya. Apalagi di era digital seperti sekarang, informasi mengenai kandidat dan prosedur pemilihan tersedia secara memadai.
Para pemilih bisa memantau kinerja para caleg drai pemberitaan media pun akun media sosial mereka.
Selain itu para caleg yang sudah ditetapkan juga akan diminta untuk memublikasikan biodata atau daftar riwayat hidupnya. Dalam biodata itu juga dilampirkan motivasi, program, visi, dan misi setiap caleg saat terpilih sebagai anggota DPR, DPRD atau DPD. Ini bisa menjadi pertimbangan para pemilih saat memberikan suaranya kelak.
Dosen ilmu politik Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi Kusman, menuturkan, minimnya perhatian publik menjadi tantangan tersendiri untuk para caleg. Mereka perlu memanfaatkan momentum sebelum masa kampanye untuk menyosialisasikan diri masing-masing tanpa harus melanggar aturan dalam pemilu.
”Partai politik sebagai payung para caleg juga perlu mengambil peran dalam menyosialisasikan kandidatnya. Perlakuan kepada setiap caleg harus setara tanpa mengutamakan kandidat-kandidat tertentu. Jadi, tidak hanya caleg bermodal finansial besar saja yang disorot, tetapi juga caleg kompeten tanpa modal ekonomi besar,” katanya seperti dikutip Kompas.id
