ruangkota

Tag: dinasti politik

  • Dampak Negatif Saat Pemerintah Dikuasai Dinasti Politik: Menghambat Lahirnya Pemimpin yang Otentik (3)

    Dampak Negatif Saat Pemerintah Dikuasai Dinasti Politik: Menghambat Lahirnya Pemimpin yang Otentik (3)

    7cloud.asia – Sebuah penelitian menyoroti bagaimana keberadaan dinasti politik yang merentang dari tingkat regional hingga nasional membuat konsep demokrasi sulit untuk diwujudkan.

    Dinasti politik di Indonesia, khususnya di daerah, tidak terlepas dari peran partai politik dan regulasi pemilu.

    Oligarki dalam tubuh partai politik menyebabkan mekanisme pencalonan, nominasi dan kaderisasi calon pemimpin tidak berjalan sebagaimana mestinya.

    Kandidat pemimpin politik akan dinominasikan oleh partai politik berdasarkan keinginan elite partai, bukan melalui mekanisme demokratis yang memperhitungkan kemampuan dan integritas individu.

    Baca: Dampak negatif dinasti politi: kebijakan yang tidak adil

    Meluasnya kekuasaan dinasti politik juga dapat menciptakan konsentrasi kekuasaan yang lebih besar dalam tangan segelintir keluarga elite. Ini akan mengurangi kesempatan bagi pemimpin baru dengan ide segar untuk memasuki arena politik.

    Sehingga, muncul stagnasi dalam inovasi kebijakan dan pembaharuan pemerintahan, karena posisi kepemimpinan didominasi oleh individu-individu dari latar belakang yang sama—tidak membawa perspektif baru atau solusi kreatif untuk masalah negara.

    Bayangkan ketika posisi penting dalam pemerintahan dan BUMN hanya diisi oleh kerabat atau anggota dekat keluarga dinasti, tanpa mempertimbangkan merit atau kualifikasi profesional.

    Ini akan mengurangi efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sekaligus mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Dan yang pasti, memperdalam praktik korupsi dan nepotisme.

    Baca: Dampak negatif dinasti politik: korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan membayangi

    Urgensi pengawasan yang kuat
    Berbagai contoh di atas menjadi peringatan penting bagi Indonesia, serta semua negara yang tengah mengalami atau berpotensi mengalami fenomena serupa, untuk memastikan bagaimana praktik demokrasi tetap kuat dan inklusif.

    Hal ini untuk menghindari jebakan negatif yang mungkin ditimbulkan oleh pemerintahan yang lahir dari dinasti politik.

    Kesinambungan dinasti politik di Indonesia—sebagaimana di negara-negara lain—menghadirkan dilema yang kompleks bagi demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang adil.

    Publik harus terus mendorong dan memperjuangkan prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif, melalui mekanisme pengawasan yang kuat, transparan, dan partisipasi publik yang aktif.

    Baca: Mengapa dinasti politik yang dibangun Jokowi menuai penolakan 

    Melalui keterlibatan dan pengawasan publik yang aktif, kita dapat membantu mengarahkan agar nominasi kepemimpinan berdasarkan merit dan kepentingan publik menjadi prioritas utama, alih-alih warisan atau afiliasi keluarga.

    Langkah-langkah ini tidak hanya penting untuk menghindari dampak negatif dinasti politik tetapi juga untuk memastikan bahwa Indonesia terus berkembang sebagai negara demokrasi yang semestinya.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Wawan Kurniawan, Peneliti di Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia, Universitas Indonesia 

  • Keterwakilan Perempuan di DPR 2024-2029 Meningkat Tapi Banyak yang Terasosiasi dengan Dinasti Politik

    Keterwakilan Perempuan di DPR 2024-2029 Meningkat Tapi Banyak yang Terasosiasi dengan Dinasti Politik

    7cloud.asia – Keterpilihan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Pemilu 2024 meningkat jika dibanding dengan Pemilu 2019.

    Pada di 2019, jumlah perempuan terpilih di DPR mencapai 20,5 persen atau seperlima anggota DPR adalah perempuan.

    Sementara pada 2024 ini, jika merujuk pada pengumuman hasil pemilu yang dibacakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 20 Maret 2024 ada 127 perempuan atau 21,9 persen dari seluruh 580 kursi DPR.

    Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes, pada acara “Peluncuran Dashboard ‘Parlemen Kita’ dan Talkshow Anggota Legislatif Muda Terpilih”, pada April lalu mengatakan kenaikan ini perlu diapresiasi.

    Namun, berdasarkan analisis CSIS, dari 127 politisi perempuan terpilih, 58 di antaranya terasosiasi dengan dinasti politik. Secara keseluruhan, terdapat 138 laki-laki dan perempuan caleg terpilih di DPR yang terasosiasi dinasti politik.

    Arya menjelaskan dinasti politik ini ditemukan di hampir semua partai politik. Partai NasDem menjadi partai dengan caleg yang berasal dari dinasti politik terbanyak, yakni 33,3 persen.

    Sementara itu, PKS paling sedikit memiliki caleg terpilih yang terasosiasi dinasti politik, dengan 11,3 persen.

    Sedangkan perempuan yang terpilih menjadi anggota DPR yang terafiliasi dengan dinasti politik paling banyak ditemukan di PDI Perjuangan.

    Baca: Puan kembali terpilih menjadi Ketua DPR

    “Yang kami maksud dengan dinasti politik adalah orang yang memiliki hubungan darah atau kekerabatan dengan pejabat politik yang pernah atau saat ini tengah menjabat. Paling tinggi dari sisi persentase adalah PDIP,” ujar Arya.

    Berikut ini persentase perempuan anggota DPR yang terafiliasi dengan dinasti politik di setiap partai:

    Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP): 16 dari 27 atau 59,3 persen perempuan calon anggota legislatif (caleg) terpilih terasosiasi dinasti politik.

    Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra): 11 dari 19 atau 57,9 persen perempuan.

    Partai NasDem: 12 dari 21 atau 57,1 persen perempuan caleg terasosiasi dinasti politik.

    Partai Golongan Karya (Golkar): 10 dari 20 atau 50 persen perempuan.

    Partai Amanat Nasional (PAN): 4 dari 8 atau 50 persen perempuan.

    Partai Demokrat: 2 dari 9 atau 22,2 persen perempuan.

    Baca: Kabinet gemuk pemerintahan Prabowo berimplikasi pada jumlah komisi di DPR

    Partai Keadilan Sosial (PKS): 2 dari 9 atau 22,2 persen perempuan.

    Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): 1 dari 14 atau 7,1 persen perempuan.

    Politisi PKS Netty Prasetiyani Aher mangajak perempuan anggota DPR untuk memiliki kepekaan lebih terhadap problem krusial yang dialami sesama perempuan dan berkomitmen memberikan solusi terbaik.

    Sejumlah problem krusial menyangkut perempuan, anak dan keluarga, ujar Netty, menunggu inisiatif dan respon positif dari perempuan anggota DPR guna menyelesaikannya melalui regulasi yang berpihak.

    Selain itu, Netty meminta pada pimpinan parpol dan pimpinan DPR agar secara serius menghadirkan suasana parlemen yang ramah perempuan.

    “Pastikan adanya keterwakilan perempuan yang signifikan dalam setiap alat kelengkapan dewan. Selain itu, jangan ada lagi penyikapan yang merendahkan perempuan meski dalam bentuk kelakar di ruang-ruang parlemen,” jelasnya dilansir Parlementaria.