ruangkota

Tag: dinasti politik

  • Dari AHY hingga Kaesang, Menyoal Dinasti Politik di Indonesia

    Dari AHY hingga Kaesang, Menyoal Dinasti Politik di Indonesia

    7cloud.asia – Diangkatnya Kaesang Pangarep menjaid Ketua Umum PSI memunculkan perbincangan soal keterlibatan anak muda di politik praktis dan dinasti politik.

    Keterlibatan kaum muda dalam politik praktis seperti Kaesang ini sebenarnya, akan membuka peluang besar untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dalam proses demokrasi.

    Namun, ceritanya menjadi lain jika masuknya anak muda ke politik praktis karena dinasti politik.

    Jika membahas dinasti politik, contoh yang paling mudah kita amati adalah posisi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dalam waktu singkat meraih jabatan Ketua Umum Partai Demokrat–kurang lebih empat tahun setelah ia bergabung dengan partai itu.

    Baca: Kaesang jadi Ketua Umum PSI, kaderisasi PSI dipertanyakan

    Jalur cepat yang ditempuh AHY kala itu tak pelak memicu perbincangan soal dinasti politik. Posisi AHY Ini tentunya tidak lepas dari posisi ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai pendiri dan sosok penting dalam partai Demokrat sekaligus presiden yang berkuasa selama satu dekade (2004-2014).

    Jalur cepat juga terjadi pada Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Presiden Joko “Jokowi” Widodo, yang menang telak dalam Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Solo tahun 2020. 

    Padahal Gibran baru terjun ke dunia politik tahun 2019. Gibran yang saat itu masih berusia 33 tahun, tampaknya mengikuti jejak sang ayah.

    Yakni awalnya menjadi pebisnis lokal, kemudian menjadi politikus nasional mulai dari jabatan Walikota Solo.

    Baca: Kaum muda di Pemilu 2024, ada yang mewarisi previlese dan yang harus berjuang sendiri

    Dinasti politik juga disorotkan ke menantu Jokowi, Bobby Nasution, yang juga pendatang baru di politik. Ia berhasil terpilih menjadi Walikota Medan pada Pilkada 2020–bahkan ia menang dengan mudah. 

    Orang juga mengaitkan keberhasilan Bobby dengan nama besar Jokowi sebagai presiden dua periode.

    Mau dibantah seperti apapun, publik pasti bisa menilai bahwa ini menunjukkan proses pembentukan dinasti politik. Figur Jokowi tentu tak lepas dari kesuksesan mereka meraup dukungan masyarakat.

    Yang terbaru ada Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi, yang baru saja ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    Baca: Perjuangan caleg bermodal cekak mensiasati politik biaya tinggi

    Seperti halnya AHY, Kaesang hadir secara instan dalam partai dan langsung mengambil posisi yang paling penting.

    Kaesang menjadi Ketum PSI hanya beberapa hari setelah ia resmi bergabung dengan partai tersebut.

    Padahal, umumnya butuh waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, bagi kader partai untuk mengabdi sebelum mereka bisa mendapat posisi penting di organisasi politik.

    Inilah mengapa sangat jarang ketua umum partai politik yang berusia di bawah 40 tahun.

    Baca: Cara beda PDIP dan PSI dalam menyikapi pemilih muda

    Hadirnya figur-figur muda–yang berasal dari kekerabatan–dalam jabatan penting di partai politik secara tidak langsung menjadi sinyal betapa buruk kaderisasi partai. 

    Ini menunjukkan rapuhnya kemampuan partai dalam menghadirkan sosok-sosok pemimpin melalui kaderisasi partai yang ideal.

    Yakni, sosok pemimpin yang bertumbuh dan berjuang bersama dalam proses keberlangsungan partai.

    Keterlibatan kaum muda dalam politik praktis sejatinya akan membuka peluang besar untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dalam proses demokrasi.

    Baca: Menebak arah pilihan pemilih muda

    Mereka bisa membawa semangat perubahan dan inovasi, serta perspektif baru dan solusi kreatif dalam merespons tantangan zaman.

    Namun, fenomena dinasti politik pada akhirnya membuat lanskap politik Indonesia menjadi simbol dari sistem yang kaku dan tidak responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi generasi muda itu sendiri.

    Melekatnya simbol warisan keluarga dan jaringan kekuasaan yang telah ada sejak lama justru dapat memperkuat status quo dan menghambat langkah perbaikan demokrasi.

    Dalam jangka panjang, dinasti politik juga tidak bagus untuk demokrasi yang sehat. Karena tidak adanya kesetaraan kesempatan di panggung politik bagi kaum muda.

  • Merasa Dibodohi Jokowi yang Ingin Jadikan Gibran sebagai Cawapres, GM Ajak Masyarakat Melawan

    Merasa Dibodohi Jokowi yang Ingin Jadikan Gibran sebagai Cawapres, GM Ajak Masyarakat Melawan

    7cloud.asia – Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menduetkan Prabowo Subianto dengan anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka dengan memanfaatkan gugatan uji materi batas usia minimal capres/cawapres menuai kritik dari banyak pihak. 

    Kritik terhadap pencapresan Gibran ini antara lain datang dari budayawan senior Goenawan Mohammad atau yang lebih dikenal dengan nama GM.

    GM yang adalah pendiri Majalah Tempo ini merasa dibodohi terkait rencana Jokowi untuk mengajukan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres untuk dipasangkan dengan Prabowo.

    “Saya dulu memilih Jokowi dan bekerja agar dia menang, tetapi kini saya merasa dibodohi,” tulis Goenawan Mohammad soal wacana diajukannya Gibran Rakabuming menjadi cawapres.

    Tokoh pers nasional itu menilai, Jokowi seperti lupa untuk siapa dia mengabdi dan di ujung masa jabatannya ingin membangun dinasti politik lewat Gibran.

    Baca: Setara minta MK tak jadi fasilitator dinasti politik keluarga Jokowi

    Dengan skenario gugatan batas usia capres-cawapres ke Mahkamah Konstitusi (MK), nafsu Jokowi untuk membangun dinasti politik sangat kentara.

    GM menyinggung soal Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan memutus permohonan uji materi tentang usia minimal capres/cawapres. Uji materi ini diduga sebagai siasat meloloskan Gibran yang terganjal syarat usia minimal 40 tahun.

    GM berharap MK tidak menjadi pelayan penguasa. Menurut dia, jika sampai Prabowo berpasangan dengan Gibran dan memenangi pilpres, akan menjaid episode yang sangat buruk bagi bangsa ini. 

    Karenanya, GM, menulis sebuah pesan berisi ajakan kepada masyarakat secara luas, untuk melawan skenario dinasti politik. Pesan GM beredar di berbagai WhatsApp Group atau WAG sejak Jumat (13/10/2023).

    Baca: Nasib duet Prabowo-Ganjar ada di tangan PDIP

    Berikut pesan GM  terkait rencana Jokowi mendorong Gibran menjadi cawapres: 

     

    “Saya dulu memilih Jokowi dan bekerja agar dia menang. Tapi kini saya merasa dibodohi.

    Jika nanti Prabowo-Gibran/Jokowi menang, kita dan generasi anak kita akan mewarisi kehidupan politik yg terbiasa culas, nepotisme yg menghina kepatutan, lembaga hukum yg melayani kekuasaan.

    Saya bertekad mengalahkan dan menggagalkan sandiwara ini.

    Tadinya saya mau pasif, hanya melukis dan menulis, golput. Tapi yg dipertaruhkan pilpres 2024 begitu besar — sebuah tanahair, sejumlah nilai2 kebajikan, sebuah generasi baru yg berjuta-juta. Saya putuskan utk, dlm usia lanjut ini, ikut mereka yg melawan untuk perbaikan.

    Mudah2an teman2 bersama saya”.

    Baca: Ini pesan Jokowi pada Ganjar soal Ketahanan Pangan

    Ketika dimintai konfirmasi, GM membenarkan bahwa surat itu memang ditulis olehnya. Surat tersebut, kata GM, bukan sebagai ungkapan kemarahan tapi lebih sebagai ungkapan kesedihan karena telah terjadi pengkhianatan terhadap norma dan etika bernegara.

    “Saya lebih sedih daripada marah. Sedih juga terhadap teman-teman yang terjerumus,” katanya.

    Sebagai pendukung Jokowi, selama ini GM memang sering memuji kinerja Jokowi. Ketika ada kelompok yang menyerang atau mencemooh Jokowi dia juga tidak sungkan untuk meluruskan.

    Dengan segala perkembangan yang terjadi di MK saat ini membuat GM merasa benar-benar dibohongi. Bahkan GM mengaku cukup emosional ketika menyampaikan isi hatinya itu.

    “Maaf, saya tulis kalimat-kalimat itu dengan sedikit menangis,” kata GM. 

    Baca: Dua syarat Ganjar Pranowo soal cawapres yang akan mendampingi dirinya

    Di tahun 2023, ujar GM, saya diingatkan kearifan klasik, bahwa seorang pemimpin yang dipuja dan dipuji adalah seorang manusia yang digoda. Kekuasaan dan pujian itu madat bagi orang yang di atas tahta, dan orang gampang mencandu kepadanya.

    Dan dengan sedih saya menyaksikan bahwa Jokowi juga terkena madat itu. Ia tak mudah lagi dikritik: ia tak mendengarkan saran-saran akal sehat misalnya agar membangun ibukota baru tanpa tergesa-gesa. Ide baik itu akan berantakan jika tak direalisasikan dengan seksama.

    Yang terakhir, Presiden Jokowi — sebagaimana saya temukan sedikit demi sedikit — melakukan apa yang dilakukan Suharto: memberi perlakuan istimewa bagi anak-anaknya.

    Semoga Jokowi membaca surat GM ini dan memperhatikannya. 

     

     

     

     

  • Berita Terpopuler Pekan Ini: Dinasti Politik Jokowi Jadi Sorotan Publik

    Berita Terpopuler Pekan Ini: Dinasti Politik Jokowi Jadi Sorotan Publik

    7cloud.asia – Upaya presiden Jokowi untuk membangun dinasti politik dengan njadikan putra sulungnya, Gibran Rakabuming sebagai cawapres di Pilpres 2024 menjadi sorotan publik.

    Berita seputar isu dinasti politik Jokowi ini menjadi berita terpopuler pekan ini di 7cloud.asia

    Tiga dari lima berita terpopuler pekan ini diisi oleh berita terkait keputusan MK dan wacana membangun dinasti politik yang kini sedang diupayakan oleh keluarga Presiden Jokowi.

    Berikut lima berita terpopuler pekan ini:  

    1. Soal pencalonan Gibran, Jokowi diminta tak beri contoh buruk dengan membangun dinasti politik

    Perkembangan politik akhir-akhir ini membuat reformasi mundur ke titik nol. Jokowi didesak agar tidak memberikan contoh buruk dengan memperpanjang kebiasaan membangun kekuasaan bagi keluarga.

    Politik dinasti terasa kental ketika Presiden Jokowi menyalahgunakan kekuasaanya untuk mengistimewakan keluarganya sendiri.

    Hal ini diungkapkan oleh Direktur Amnesti Internasional Indonesia, Usman Hamid dalam Maklumat Juanda yang dibacakan pada Senin (16/10/2023) di Jakarta.

    Baca berita selengkapnya di sini

    2. Trend bocah kosong

    Di dunia hiburan, kita sering kali menyaksikan banyak publik figur yang cepat naik daun, tetapi kariernya berumur sangat pendek.

    Banyak faktor yang dapat memengaruhi kondisi di dunia hiburan ini. Salah satunya adalah lemahnya kemampuan publik figur dalam mengelola engagement dengan penggemarnya.

    Padahal, bagi publik figur yang menekuni panggung dunia hiburan, penting untuk memiliki strategi jitu guna mempertahankan ketenaran dan menjaga daya tariknya.

    Baca berita selengkapnya di sini

    3. Merasa dibodohi Jokowi, GM ajak masyarakat melawan dinasti politik keluarga Jokowi

    Rencana Presiden Jokowi untuk menduetkan Prabowo Subianto dengan anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka dengan memanfaatkan gugatan uji materi batas usia minimal capres/cawapres menuai kritik dari banyak pihak.

    Tak kurang budayawan senior Goenawan Mohammad yang dulu gigih membela Jokowi mengecam upaya Jokowi membangun dinasti politik ini. 

    GM merasa dibodohi dan menilai rencana Jokowi untuk membangun dinasti politik ini hars dilawan dan dicegah bersama. 

    Baca berita selengkapnya di sini

    4. Mahfud MD resmi jadi cawapres dampingi Ganjar Pranowo

    Koalisi partai politik pengusung bakal capres Ganjar Pranowo, Rabu (18/10/2023) resmi mengumumkan Mahfud MD sebagai bakal cawapres yang mendampingi Ganjar di Pilpres 2024.

    Pengumuman Mahfud MD sebagai bakal cawapres Ganjar Pranowo ini berlangsung di Kantor DP PDI Perjuangan, di Jalan Diponegoro Jakarta Pusat.

    Ketua umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mengatakan pilihan kepada Mahfud MD untuk menjadi bakal cawapres yang mendampingi Ganjar Pranowo ini didasarkan pada berbagai problema yang dihadapi bangsa ini.

    Baca berita selengkapnya di sini

    5. MK buka peluang Gibran jadi cawapres, dinasti politik Keluarga Jokowi terwujud?

    Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi terkait syarat calon presiden dan wakil presiden atau capres-cawapres berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah.

    Gugatan dengan nomor perkara 90/PUU-XXI/2023 itu dilayangkan oleh seorang mahasiswa Universitas Surakarta bernama Almas Tsaqibbirru itu dikabulkan hakim MK, pada Senin (16/10/2023).

    “Mengadili, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusannya, dipantau dari YouTube MK Senin 16 Oktober 2023

      

    Baca berita selengkapnya di sini

  • Beda Dinasti Jokowi dan Dinasti Politik di Dalam dan Luar Negeri

    Beda Dinasti Jokowi dan Dinasti Politik di Dalam dan Luar Negeri

    7cloud.asia – Isu dinasti politik langsung disorot, begitu putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep didapuk menjadi Ketua Umum PSI hanya tiga hari setelah menjadi anggota partai tersebut.

    Publik menilai langkah Kaesang ini sebagai awal dinasti politik. Pasalnya,  Kaesang diangkat menjadi Ketua Umum PSI karena dia adalah anak Presiden Jokowi, bukan alasan lainnya.  

    Isu dinasti politik keluarga Jokowi makin menguat, ketika kemudian Gibran Rakabuming Raka bisa  maju menjadi cawapres pasca MK mengabulkan gugatan usia minimal capres/cawapres.

    Tudingan dinasti politik keluarga Jokowi ini makin menguat, ketika publik mengetahui bahwa ketua MK, Anwar Usman adalah adik ipar Presiden Jokowi atau paman Gibran.

    Yang juga tak bisa dilupakan, PSI yang kini dikomandoi Kaesang -adik Gibran- juga menjadi salah satu pihak yang menggugat usia minimal Capres/Cawapres, meski belakangan gugatan itu ditolak MK.

    Dinasti politik yang tengah dipertontonkan keluarga Jokowi ini disoal, karena Jokowi terindikasi menyalah-gunakan kewenangannya sebagai Presiden untuk memuluskan jalan Gibran.

    Baca: Mengapa setiap ganti pemerintahan harus ganti kurikulum

    Majunya Gibran menjadi capwapres ini dinilai sebagai upaya Jokowi untuk melanggengkan kekuasaannya. 

    Asumsi publik cukup beralasan, karena sebelumnya pernah ada wacana untuk memperpanjang masa jabatan Jokowi menjadi presiden tiga periode dengan mengamandemen Konstitusi.

    Selanjutnya, upaya untuk memperpanjang masa pemerintahan Jokowi juga tidak tidak berhasil. Pencalonan Gibran menjadi cawapres saat ini dinilai sebagai upaya Jokowi untuk memperpanjang kekuasaannya. 

    Dugaan ini diperkuat dengan fakta tersingkirnya sejumlah nama politisi yang lebih senior dan punya prestasi yang lebih moncer ketimbang Gibran seperti Erick Thohir, Khofifah Indar Parawansa, Airlangga Hartarto, Erick Tohir, Ridwan Kamil. 

    Karpet merah untuk Gibran inilah yang disorot publik sebagai dinasti politik. Sebagian masyarakat lalu membandingkan dinasti politik lain yang ada di Indonesia, seperti keluarga Soekarno, keluarga SBY ataupun keluarga Amien Rais. 

    Tapi bisa dikatakan, apa yang dilakukan keluarga Jokowi ini berbeda dengan yang dilakukan dengan keluarga Soekarno ataupun Yudhoyono.

    Puan Maharani menjadi Ketua DPR seperti saat ini, karena dia telah merintis sejak lama. Sejak masih muda Puan telah berjuang bersama ayah Taufik Kiemas dan ibundanya Megawati Soekarnoputri membela PDIP dari kesewenangan Orde Baru. 

    Pun demikian dengan AHY dan Ibas. Meski di internal Partai Demokrat mereka mendapat previlese, tetapi untuk terpilih di lembaga negara mereka harus berjuang di pemilihan. 

    Baca: Ini alasan PDIP pecah kongsi dengan Jokowi

    Dinasti politik juga dikenal di luar negeri. Di Amerika Serikat (AS), dikenal keluarga Kennedy dan Bush. 

    Presiden George Herbert Walker Bush (senior) adalah Presiden ke-41 AS. Delapan tahun kemudian, putranya, George Walker Bush (Jr), naik juga jadi Presiden Amerika Serikat ke-43.

    Bush (jr) menjadi presiden dengan jerih payahnya sendiri, karena ayahnya sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden ketika ia menjadi calon. 

    Bush (Jr) adalah seorang gubernur di negara bagian Texas dan dikenal luas, sebelum mencalonkan diri jadi presiden.

    Di India, juga dikenal dinasti keluarga Gandhi. Perdana Menteri Jawaharlal Nehru menjadi Perdana Menteri India I. Ia melahirkan putri yang bernama Indira Gandhi.

    Belakangan Indira menjadi Perdana Menteri India III. Indira Gandhi naik jadi Perdana Menteri India setelah ayahnya meninggal. 

    Indira Gandhi banyak menduduki posisi Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, Menteri Informasi dan Dalam Negeri, sebelum jadi Perdana Menteri.

    Lalu, putra Indira Rajiv Gandhi naik jadi Perdana Menteri ke-6 India setelah ibunya wafat. Rajiv Gandhi menjadi perdana menteri, setelah malang melintang di partai dan Kongres.

    Baca: Dinasti politik keluarga Jokowi khianati cita-cita reformasi

    Di Filipina juga dikenal dinasti politik lewat keluarga Aquino dan Marcos. Perjuangan pemimpin oposisi Benigno Aquino diteruskan istrinya Corazon Aquino yang kemudian menjadi Presiden.

    Putra pasangan ini, Benigno Simeon Aquino III (Aquino Jr), menjadi Presiden setelah menanam investasi sosial dan politik di Kongres dan Senat Filipina. Aquino (Jr.) mengikuti jejak mendiang ibunya sebagai Presiden Filipina, setelah ibunya wafat. 

    Lalu, Presiden Ferdinand Marcos yang semasa pemerintahan juga dikenal korup pun, anaknya Ferdinand Marcos (III) menjadi presiden setelah sang ayah tak lagi menjabat sebagai presiden.   

    Ferdinand Marcos (Jr) tampil mengikuti langkah sang ayah, setelah menjadi anggota Kongres, Senat, lalu menjadi gubernur. 

    Mendiang Ferdinand Marcos telah lama meninggal sebelum Ferdinand Marcos (Jr) berkontestasi dan terpilih menjadi presiden.

    Simpul kata, baik dinasti Bush di Amerika Serikat, dinasti Gandhi di India, maupun dinasti Marcos dan Aquino di Filipina, semuanya tidak melibatkan adanya unsur penyalahgunaan kekuasaan.

    Putra-putri mereka maju sebagai capres ataupun PM ketika orang tuanya tidak lagi menjabat. Ini yang membedakan dengan apa yang dilakukan keluarga Jokowi saat ini.

    Gibran jadi cawapres saat Jokowi masih menjabat sebagai presiden, dan Jokowi menggunakan kewenangannya untuk memuluskan pencalonan Gibran. Lebih dari itu, keluarga Jokowi juga mengubah aturan demi meloloskan Gibran. 

    Maka, sangat tidak fair bila membandingkan antara dinasti politik keluarga Jokowi dan dinasti-dinasti yang lain tadi, untuk mengamini pencalonan Gibran.

    Referensi: https://nasional.kompas.com/read/2023/10/26/05450061/dinasti-jokowi-vs-dinasti-gandhi-?page=all#page2

     

     

  • Dinasti Politik, Bahaya dan Dampaknya Bagi Kehidupan Bernegara dan Demokrasi

    Dinasti Politik, Bahaya dan Dampaknya Bagi Kehidupan Bernegara dan Demokrasi

    7cloud.asia – Fenomena dinasti politik (political family atau legacy politician) kini sedang santer menjadi perbincangan publik menjelang Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.

    Dinasti politik ini terutama dikaitkan dengan munculnya Kaesang sebagai Ketua Umum PSI hanya dua hari setelah ia bergabung, dan lolosnya Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres menyusul keputusan MK yang diketuai Anwar Usman.

    Dinasti politik ini menjadi sorotan, karena Kaesang, Gibran dan Anwar Usman memiliki hubungan kekerabatan dengan Presiden Joko Widodo yang saat ini masih menjabat. 

    Bagaimana dinasti politik ini mempengaruhi kehidupan politik? Serta apa ancaman dinasti politik pada kehidupan berdemokrasi?

    Berikut tulisan Wawan Kurniawan,  peneliti di Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia, Universitas Indonesia yang telah terbit di The Conversation.

    Baca: Mengapa dinasti politik Jokowi disoal

    Asian Journal of Comparative Politics memunculkan beberapa pengertian tentang konsep dinasti politik.

    Secara garis besar dinasti politik diartikan sebagai keluarga yang memiliki beberapa anggota yang menduduki jabatan terpilih dan memiliki pengaruh signifikan terhadap politik lokal, regional, atau nasional.

    Beberapa ahli sepakat bahwa batas jumlah anggota bagi satu keluarga untuk dapat disebut dinasti adalah minimal empat orang keluarga dalam lingkar pemerintahan.

    Meskipun dinasti politik sering diasosiasikan dengan monarki atau sistem kekuasaan diwariskan berdasarkan garis keturunan, hal ini juga terjadi di negara demokrasi.

    Dinasti politik juga ditemukan di Indonesia, bahkan juga di Amerika Serikat (AS) yang merupakan negara demokrasi mapan.

    Baca: Dinasti politik di Indonesia

    Beberapa studi menyebutkan bahwa justru dinasti politik ini adalah konsekuensi dari praktik demokrasi itu sendiri.

    Sebab, dalam prinsip demokrasi ada prinsip persamaan hak, sehingga semua warga negara, entah itu anak presiden maupun anak dari rakyat kelas menengah ke bawah, memiliki kesempatan yang sama.

    Namun, perlu ditekankan bahwa dinasti politik akan memberikan konsekuensi berupa rusaknya pilar demokrasi dan, dalam praktiknya, mengganggu keefektifan jalannya pemerintahan.

    Negara yang terbawa dalam dinasti politik yang berlarut biasanya sulit mewujudkan good governance.

    Jejak dinasti politik di negara demokrasi. Sejumlah negara demokrasi kerap terjebak dalam dinasti politik. Di AS, misalnya, ada dinasti Kennedy, Bush, dan Clinton.

    Baca: Dua hari bergabung, Kaesang langsung jadi Ketua Umum PSI, bagaimana kaderisasi PSI

    Pada masa pemerintahan dinasti di tiga masa itu, terjadi beberapa skandal yang dapat ditutupi dengan adanya kuasa politik, nepotisme, dan berbagai siasat yang bisa dijalankan dengan sentralisasi kekuasaan.

    Di Kanada, ada dinasti Trudeau yang di kondisi serupa, dapat memanfaatkan kekuasaan untuk menutupi masalah keluarga atau kepentingan pribadi.

    Di India, ada dinasti Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri pertama India pascakemerdekaan pada 1947 yang menjabat hingga kematiannya pada 1964.

    Nehru adalah tokoh sentral dalam gerakan kemerdekaan India dan menjadi arsitek utama dari kebijakan luar negeri dan domestik India selama periode awal pascakemerdekaan.

    Dinasti politik Nehru-Gandhi, yang berasal dari garis keluarga Jawaharlal Nehru, telah memainkan peran dominan dalam politik India selama beberapa dekade.

    Anak perempuannya, Indira Gandhi, menjadi Perdana Menteri India selama beberapa periode dalam rentang tahun 1966-1977.

    Baca: Gen Z ini jadi idola anak muda

    Kemudian, cucunya, Rajiv Gandhi, juga menjabat sebagai Perdana Menteri India periode 1984-1989.

    Hingga kini, keluarga Nehru-Gandhi terus memainkan peran penting dalam politik India, dengan beberapa anggota keluarga lainnya yang juga aktif dalam kehidupan politik negara tersebut.

    Di Indonesia sendiri, sebelum gembar-gembor pembentukan dinasti Presiden Joko Widodo, dinasti politik sudah menjadi praktik lama. Yang paling terlihat jelas adalah pada masa rezim Suharto, presiden Indonesia kedua.

    Selama masa Orde Baru, Soeharto kerap membawa anaknya-anaknya masuk ke dalam lingkaran politik.

    Siti Hardiyanti Rukmana, misalnya, menjabat sebagai anggota MPR RI dari Fraksi Partai Golkar periode 1992-1998 dan menjadi Menteri Sosial tahun 1998.

    Baca: G30S, mengapa punya beragam nama

    Secara umum, dinasti politik didasarkan pada hubungan darah secara langsung dalam keluarga (consanguinity) dan hubungan perkawinan (marriage) dengan klan lainnya.

    Loyalitas, kepatuhan, dan solidaritas keluarga merupakan poin-poin penting berlangsungnya dinasti politik.

    Dengan hal itu, kekuasaan dan sejumlah kepentingan yang telah dan sementara dijalankan masih dapat terjaga atau terkendali.

    Dampak buruk dinasti politik, Intinya adalah, dinasti politik rentan korupsi. Ini merupakan konsekuensi paling jelas dan paling buruk.

    Sebab, dinasti politik akan melahirkan konsentrasi kekuasaan, kurangnya akuntabilitas, nepotisme, dan patronase.

    Ketika kekuasaan terkonsentrasi dalam tangan satu keluarga atau kelompok untuk jangka waktu yang lama, terdapat potensi yang lebih besar bagi individu atau kelompok tersebut untuk menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi.

    Baca: Putusan MK bakal pengaruhi proses pendaftaran capres-cawapres

    Dinasti politik cenderung membangun struktur yang melindungi anggota keluarganya dari pengawasan eksternal, mengurangi akuntabilitas, dan memfasilitasi praktik korupsi.

    Hal ini akan meningkatkan praktik nepotisme dan patronase dalam lingkaran politik tersebut.

    Misalnya, seorang pemimpin politik akan menempatkan keluarganya dalam posisi pemerintahan penting atau berpengaruh tanpa peduli apakah keluarga tersebut memiliki pengalaman atau kualifikasi yang layak.

    Di satu sisi, mereka telah memiliki akses khusus dalam pendanaan sehingga membuat langkah mereka menjadi lebih mudah.

    Di jurnal yang berjudul “The Irony of Indonesia’s democracy: The Rise of Dynastic Politics in the Post-Suharto Era” terdapat temuan empiris bahwa jumlah dinasti politik di Indonesia meningkat lebih dari tiga kali lipat antara 2010 dan 2018, atau hanya dalam satu siklus pemilu.

    Dalam konteks ini, terjadi parasitic symbionts yang dalam konteks biologi adalah interaksi simbiosis yang erat dan berjangka panjang antara dua organisme, yakni salah satu organisme hidup di dalam tubuh inangnya sehingga menimbulkan kerugian.

    Baca: Hakim MK ini malu dan berkabung atas putusan MK

    Dalam konteks politik, hal ini menjelaskan bagaimana pelaku dinasti melakukan apa yang disebut “institutional drift” yaitu mengatur sedemikian rupa aturan atau regulasi di institusi.

    Ini berarti mereka mampu memengaruhi dan mengubah cara kerja institusi demokratis untuk mendukung keberlangsungan dinasti politik mereka.

    Contoh praktiknya bisa dilihat dari bagaimana institusi peradilan, Mahkamah Konstitusi, memengaruhi dan mengubah aturan perundang-undangan untuk membuka jalan bagi figur tertentu untuk bisa maju di kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

    Hal ini bisa terjadi akibat adanya ruang dan kuasa yang bisa digunakan oleh pihak dinasti politik.

    Pada masa dinasti politik Suharto, ciri khas dalam pemerintahannya adalah maraknya korupsi dan nepotisme.

    Keluarga dan kerabat dekat Suharto mendapatkan keistimewaan dalam bisnis dan politik, yang mengakibatkan akumulasi kekayaan yang signifikan bagi keluarga Suharto dan kroninya.

    Baca: Mayoritas masyarakat nilai putusan MK tidak adil

    Selain itu, selama masa pemerintahannya, Suharto membatasi kebebasan pers dengan ketat. Banyak media yang kritis terhadap pemerintah ditutup atau ditekan, dan banyak jurnalis menghadapi ancaman bahkan penangkapan.

    Suharto juga mempertahankan kekuasaannya melalui pemilihan yang ia kendalikan dan manipulasi politik.

    Partai-partai oposisi dibatasi, dan pemilihan sering kali dirancang untuk memastikan kemenangan bagi Suharto dan partainya, Golkar.

    Selain itu, pemerintahan Suharto dikenal telah melakukan represi militer di beberapa daerah seperti Aceh, Papua, dan Timor Timur, yang mengakibatkan banyak korban jiwa.

    Lebih lanjut, politik dinasti membuat orang yang memiliki kompetensi layak semakin jauh dan sebaliknya, mereka yang tidak berkompeten tapi memiliki keluarga dengan mudah dapat menjadi bagian pemerintahan.

    Pada akhirnya, sulit untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (clean and good governance).

    Kemungkinan itu bisa muncul kembali ketika politik dinasti benar-benar terjadi lagi di Indonesia.

    Dinasti politik jelas dapat merusak demokrasi. Politik yang semestinya menjadi kekuatan untuk menyelamatkan masyarakat atau orang banyak, akhirnya menghilang.

    Patronase dan nepotisme akan menghambat upaya atau cita-cita untuk menghadirkan kesetaraan.

     

    Penulis: Wawan Kurniawan, Peneliti di Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia, Universitas Indonesia

  • Cara Membatasi dan Mengakhiri Dnasti Politik

    Cara Membatasi dan Mengakhiri Dnasti Politik

    7cloud.asia – Dinasti politik langsung menjadi sorotan publik, ketika Kaesang Pangarep didapuk menjadi Ketua Umum PSI hanya dua hari setelah ia bergabung. Kaesang dinilai terpilih menjadi ketua umum karena dia anak Presiden Jokowi.

    Dinasti politik makin ramai dibicarakan, setelah Gibran Rakabuming Raka lolos menjadi cawapres menyusul keputusan MK yang diketuai Anwar Usman.

    Mengapa Kaesang, Gibran dan Anwar Usman dikaitkan dengan dinasti politik karena ketiganya memiliki hubungan kekerabatan dengan Presiden Joko Widodo yang saat ini masih menjabat. 

    Dalam tulisan sebelumnya sudah dipaparkan bagaimana dinasti politik akan mempengaruhi kehidupan demokrasi sebuah negara. 

    Wawan Kurniawan, peneliti di Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia, Universitas Indonesia yang telah terbit di The Conversation menulis, negara yang terjebak dalam dinasti politik akan sulit menerapkan good governance.

    Baca: Bahaya dinasti politik pada satu negara

    Karena itu ia merekomendasikan agar sebisa mungkin menghindarkan dinasti politik ini.

    Pertanyaannya, mungkinkah dinasti politik ini dicegah dan diakhiri? Menurut Wawan, mengakhiri atau membatasi dinasti politik memerlukan kombinasi dari reformasi kebijakan, kesadaran masyarakat, dan perubahan budaya politik.

    “Ini bisa dimulai dari menerapkan peraturan yang membatasi anggota keluarga tertentu dari pemegang jabatan politik untuk mencalonkan diri dalam pemilihan tertentu,” ujarnya.

    Ia mencontohkan, perlu adanya aturan yang membatasi saudara, anak, atau pasangan dari pejabat yang sedang menjabat untuk mencalonkan diri di posisi yang sama atau di wilayah yang sama.

    Pada saat yang bersamaan, partai politik perlu mengadopsi prosedur seleksi kandidat yang lebih demokratis dan merata, sehingga mengurangi kemungkinan satu keluarga mendominasi struktur partai.

    Baca: Beda dinasti politik Jokowi dan dinasti politik lainnya

    Selain itu, masyarakat harus terus sadar dan paham bahwa dinasti politik dapat berdampak buruk pada masa depan.

    Anggota dinasti politik, jelasnya, akan memiliki akses yang lebih baik ke sumber daya negara, seperti dukungan pemerintah, pekerjaan, atau manfaat lainnya.

    “Sementara masyarakat umum tentu akan dikesampingkan. Seperti itulah dampak dinasti politik itu,” ujarnya.

    Kepentingan dan prioritas dinasti politik mungkin tidak selalu sejalan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

    Sebagai hasilnya, isu-isu penting yang menyangkut nasib rakyat dan masa depan bangsa mungkin diabaikan atau tidak mendapatkan perhatian yang cukup.

    Baca: Pemicu pecah kongsi Jokowi dan PDIP

    Pada akhirnya, dinasti politik lebih fokus pada pemeliharaan kekuasaan daripada pelayanan publik, kualitas pelayanan seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur kemungkinan besar akan menurun.

    Dinasti politik juga dapat mengancam pluralisme, prinsip demokratis yang menekankan pentingnya keragaman suara dan pandangan dalam pemerintahan.

    Jika satu keluarga atau kelompok mendominasi politik, suara-suara lain kemungkinan tersingkirkan.

  • Berita Terpopuler Pekan Ini: Dianggap Membahayakan Demokrasi Dinasti Politik Jokowi Disorot Publik

    Berita Terpopuler Pekan Ini: Dianggap Membahayakan Demokrasi Dinasti Politik Jokowi Disorot Publik

    7cloud.asia – Dinasti politik yang dibangun keluarga Jokowi menjadi sorotan publik dan menjaid berita terpopuler di 7cloud.asia pekan ini.

    Dinasti politik keluarga Jokowi itu dibangun dengan menempatkan Kaesang sebagai Ketua Umum PSI hanya dua hari setelah menjadi anggota. 

    Sorotan terhadap dinasti politik keluarga Jokowi semakin disorot dengan majunya anak sulung Jokowi  Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dengan memanfaatkan keputusan MK yang kontroversial.

    Keputusan MK dihasilkan dari pelanggaran berat kode etik yang dilakukan Ketua MK, Anwar Usman yang adalah adik ipar Jokowi atau paman Gibran. 

    Berikut 5 berita terpopuler di 7cloud.asia pekan ini:  

    1. Bahaya dinasti politik yang dibangun Jokowi bagi masa depan Indonesia

     

    Beberapa studi menyebutkan bahwa justru dinasti politik ini adalah konsekuensi dari praktik demokrasi itu sendiri.

    Sebab, dalam prinsip demokrasi ada prinsip persamaan hak, sehingga semua warga negara, entah itu anak presiden maupun anak dari rakyat kelas menengah ke bawah, memiliki kesempatan yang sama.

    Namun, dinasti politik juga akan memberikan konsekuensi berupa rusaknya pilar demokrasi dan, dalam praktiknya, mengganggu keefektifan jalannya pemerintahan.

    Baca berita selengkapnya di sini

    2. Beda cara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto tangani kemiskinan

    Ganjar Pranowo dan Prabowo punya pendekatan yang berbeda dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia yang masih tinggi.

    Prabowo memilih dengan cara instan yakni dengan pemberian Bantuan Langsung Tunian(BLT).

    Sementara Ganjar Pranowo lebih fokus bagaimana membangun sumber daya manusia dan menyelesaikan problem kemiskinan lewat pendidikan.

    Baca berita selengkapnya di sini

    3. Kota pilihan untuk habiskan masa pensiun

    Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan kala mencari kota yang nyaman untuk tinggal di masa pensiun.  

    Faktor-faktor tersebut antara lain kedekatan lokasi, kelengkapan infrastruktur, biaya hidup, serta kondisi lingkungan yang tenang.

    Jika sebuah kota memenuhi kriteria di atas, maka bisa dipastikan kota tersebut menjadi tempat yang nyaman menghabiskan masa pensiun.

    Baca berita selengkanya di sini

    4. Keputusan Majelis Kehormatan MK bikin pencawapresan Gibran kehilangan legitimasi

    Putusan Majelis Kehormatan MK yang menilai Ketua MK Anwar Usman telah melakukan pelanggaran berat tidak bisa mengubah putusan MK soal syarat capres cawapres yang telah diketuk beberapa waktu lalu.

    Putusan MK tersebut, hanya bisa diubah dengan gugatan baru soal Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang telah diberikan tafsir oleh MK.

    Namun putusan Majelis Kehormatan MK membuat putusan MK kehilangan legitimasi.

    Baca berita selengkapnya di sini

    5. Aktivis 98 gugat pencawapresan Gubran karena dianggap cacat hukum 

    Tiga orang aktivis pro demokrasi 1998 didampingi kuasa hukum mereka, Patra M. Zen menggugat pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden tahun 2024.

    Gugatan ini ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, Presiden Joko Widodo dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

    Baca berita selengkapnya di sini

  • Legacy Jokowi Pasca Pilpres 2024: Menguatnya Politik Dinasti (2)

    Legacy Jokowi Pasca Pilpres 2024: Menguatnya Politik Dinasti (2)

    7cloud.asia – Pada Oktober 2024 mendatang, Presiden Jokowi akan mengakhiri 10 tahun kepemimpinannya. 

    Periode kedua kepemimpinan Jokowi (2019-2024) ditandai dengan pembangunan infrastruktur yang masif di seluruh pelosok Indonesia.

    Namun, sejumlah pakar memberi catatan terkait pembangunan hukum dan demokrasi di penghujung kepemimpinan Jokowi.

    Apa saja “peninggalan” atau legacy Presiden Joko “Jokowi” Widodo dalam perpolitikan Indonesia selama 10 tahun masa jabatannya.

    Berikut tulisan Aniello Iannone, seorang Indonesianis, sekaligus dosen dan peneliti dari Universitas Diponegoro tentang legacy Jokowi di bidang politik, yakni menguatnya politik dinasti.

    Baca: Aksi Kamisan berdiri demi tegakkan demokrasi

    Berakhirnya pemerintahan Suharto pada tahun 1998 menandai awal transisi Indonesia menuju reformasi, dengan pergeseran dari rezim militer/otoriter ke demokrasi.

    Namun, di era demokrasi ini, kita justru kembali menyaksikan menyaksikan “perlawanan sipil” dari rakyat terhadap dinasti politik.

    Memang, praktik dinasti politik di Indonesia bukanlah fenomena baru. Sejak era Sukarno, Megawati Sukarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Jokowi saat ini, dinasti politik telah menguasai politik Indonesia.

    Megawati Sukarnoputri yang menjabat sepanjang 23 Juli 2001 – 20 Oktober 2004 merupakan putri dari Sukarno dan merupakan pemimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

    Putri Megawati, Puan Maharani, kini menjabat sebagai Ketua DPR. Di PDI Perjuangan ia menjabat sebagai Ketua DPP.

    Baca: Aksi Kamisan berdiri demi tegakkan demokrasi

    Anak perempuan Puan, Orissa Putri Hapsari, terdaftar sebagai calon legislatif (caleg) PDI-P di wilayah pemilihan IV Jawa Tengah.

    Susilo Bambang Yudhoyono, yang pernah memimpin selama 10 tahun, sebelumnya merupakan Ketua Parta Demokrat.

    Kini, kepemimpinan partai tersebut diwariskan ke putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono, ketika karier politik Agus bahkan belum memasuki tahun kelima.

    Namun, dinasti politik yang banyak diyakini tengah dibangun oleh Jokowi saat ini tampak lebih terang-terangan hingga memicu amarah publik.

    Putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang masih menjabat Walikota Solo, kini maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) bersama Prabowo.

    Baca: Politik dinasti Jokowi ciderai demokrasi

    Proses penunjukkan Gibran sebagai cawapres menuai kontroversi besar. Jokowi diyakini mengintervensi Mahkamah Konstitusi (MK) melalui adik iparnya, Hakim MK Anwar Usman, untuk memutus perkara batas usia capres dalam UU Pemilu

    Keputusan MK ini membuka ruang bagi Gibran Rakabuming Raka untuk bisa maju menjadi cawapres.

    Selain Gibran, anak bungsu Jokowi pun kini berpolitik. Kaesang Pangarep diberikan kursi ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hanya dalam hitungan hari sejak ia terjun ke dunia politik, tanpa melewati proses kaderisasi partai.

    Penting untuk mencatat bahwa fenomena dinasti politik ini menciptakan ketidaksetaraan dalam proses demokrasi dan meningkatkan risiko terjadinya kebijakan politik yang tidak etis.

    Adanya keterkaitan erat antara keluarga-keluarga politik ini mengundang pertanyaan tentang keadilan kompetisi politik dan mengikis kepercayaan publik terhadap integritas sistem politik.

    Baca: Mengupas politik dinasti yang dipraktikkan Jokowi

    Oleh karena itu, penekanan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat menjadi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan kesehatan demokrasi di Indonesia.

    Sayangnya, Prabowo justru menjustifikasi praktik dinasti politik tersebut, dengan mengutarakan bahwa keberadaan dinasti politik merupakan elemen yang konstan dalam proses politik Indonesia.

    Artinya, Prabowo membenarkan praktik ketidaksetaraan dalam demokrasi.

    Prabowo, yang selama dua periode pemilu menjadi rival dan antitesis Jokowi, kini justru turut “membantu” Jokowi membangun dinasti politiknya.

    Fakta bahwa justru banyak partai politik yang kini berada di belakang Prabowo secara tidak langsung menunjukkan kentalnya oligarki.

    Baca: Politik dinasti akan lahirkan pemerintah yang otoriter

    Sikap partai yang dipimpin Prabowo, Partai Gerindra, telah turut memunculkan pertanyaan tentang kondisi demokrasi saat ini di negara ini.

    Gerindra yang awalnya menjadi oposisi terbesar, lima tahun terakhir ini banting stir ke kubu pemerintah karena Prabowo diangkat menjadi Menteri Pertahanan oleh Jokowi. Ini membuat kubu opisisi sangat lemah.

    Pada akhirnya, dalam konteks ini, presiden berikutnya akan harus menghadapi tantangan Indonesia yang terfragmentasi, ditandai oleh ketegangan politik identitas dan pengaruh yang terus-menerus dari dinasti politik.

    Sebagai pemilih yang bijak, penting bagi warga Indonesia untuk mempertimbangkan rekam jejak dan kebijakan-kebijakan calon presiden yang berpotensi memimpin negara ini ke depan sebelum memilih.

    Pemilihan ini tidak hanya akan membentuk masa depan Indonesia, tetapi juga akan mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia yang dijunjung tinggi.

    Sumber: The Conversation

  • Dampak Negatif Saat Pemerintah Dikuasai Dinasti Politik: Kebijakan yang Tidak Adil (1)

    Dampak Negatif Saat Pemerintah Dikuasai Dinasti Politik: Kebijakan yang Tidak Adil (1)

    7cloud.asia – Dalam konteks politik di Indonesia khususnya Pemilu 2024, fenomena dinasti politik menimbulkan pertanyaan mendalam tentang dampaknya terhadap demokrasi dan tata kelola pemerintahan.

    Berdasarkan temuan Daniel M. Smith, Assistant Professor Ilmu Politik dari University of Pennsylvania, Amerika Serikat (AS), demokrasi seringkali dianggap sebagai kebalikan dari pemerintahan herediter (dijalankan oleh dinasti keluarga).

    Namun, realitas menunjukkan bahwa “dinasti demokratis” kini eksis di berbagai negara demokrasi di seluruh dunia, termasuk di Jepang.

    Di negeri matahari terbit ini  lebih dari sepertiga legislatornya dan dua pertiga menteri kabinetnya berasal dari keluarga dengan sejarah kekuasaan di parlemen.

    Smith juga mengemukakan bahwa anggota dinasti menikmati “keuntungan warisan kekuasaan” di semua tahapan karier politik mulai dari seleksi, pemilihan, dan promosi.

    Di Indonesia, era baru dinasti politik mungkin akan dimulai ketika Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terpilih sebagai presiden dan wakil presiden untuk periode 2024-2029.

    Baca: Beda politik dinasti Jokowi dengan dinasti politik lainnya

    Gibran adalah putra sulung Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang pencalonannya menuai kontroversi. Jokowi diduga kuat melakukan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengubah substansi UU Pemilu.

    Jokowi juga diyakini telah menanamkan bibit-bibit dinasti politiknya. Putra bungsunya, Kaesang Pangarep, kini menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) padahal jam terbang politiknya baru beberapa hari.

    Menantunya, Bobby Nasution, saat ini menjabat sebagai Walikota Medan ikut dan dikukuhkan sebagai Tokoh Nasional Padang Sidempuan bersama sang istri, Kahiyang Ayu.

    Belakangan, istri dari Kaesang, Erina Gudono, digadang-gadang akan menjadi bakal calon Bupati Sleman.

    Di sejumlah negara demokrasi yang terjebak dinasti politik, integritas institusi demokrasi, keadilan sosial, dan pembangunan ekonominya terdampak negatif cukup signifikan.

    Dalam konteks Indonesia, deretan penelitian juga telah mengindikasikan bagaimana dinasti politik akan membawa sejumlah implikasi penting terhadap struktur dan fungsi demokrasi.

    Baca: Politik dinasti akan melahirkan pemerintah yang korup dan represif

     

    Dinasti politik akan memengaruhi pembangunan kebijakan. Dari perspektif domestik, pengaruh dinasti politik dalam pemerintahan bisa berdampak pada dinamika kekuasaan dan pembangunan kebijakan.

    Riset menemukan bagaimana dinasti politik di Indonesia, khususnya di daerah, telah membentuk jaringan kekuatan yang kuat.

    Ini membuat dinasti dan jaringannya tersebut mampu menanamkan pengaruh dan kekuasaanya dalam tubuh partai politik.

    Baca: Mayoritas warga yang tahu tidak setuju dengan dinasti politik

    Sebagai konsekuensi sekaligus berita buruknya, kebijakan dan inisiatif pemerintah akan lebih melayani kepentingan dinasti tersebut daripada publik secara luas.

    Hal ini dapat mengancam prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi yang merupakan inti dari pemerintahan demokratis.

    Sejumlah negara telah mengalami situasi serupa, dengan dampak terhadap sistem politik dan tata kelola negara yang bervariasi.

    Di Filipina, Contohnya, lebih dari 70% anggota kongresnya berasal dari dinasti politik. Penelitian tahun 2016 menunjukkan bahwa keberadaan dinasti politik di Filipina berdampak negatif terhadap kondisi sosioekonomi masyarakatnya

    Salah satunya meningkatnya tingkat kemiskinan di provinsi-provinsi di luar Luzon-pulau terbesar dan ekonomi terpusat di Filipina.

    Hal itu terjadi karena sejumlah provinsi di luar Luzon, cenderung memiliki akses yang lebih terbatas ke infrastruktur dasar dan sumber daya ekonomi dibandingkan dengan Luzon.

    Ini membuktikan bagaimana konsentrasi kekuasaan politik dapat menghambat pembangunan yang inklusif dan merata.

    Baca: Politik dinasti Jokowi dinilai menciderai demokrasi

     

    Di AS, walaupun sistem politik dan konteks sosialnya berbeda, kehadiran dinasti politik juga mencerminkan dinamika kekuasaan yang serupa.

    Keluarga Bush dan Clinton, misalnya, telah menghasilkan beberapa presiden, gubernur, dan anggota kongres, yang kemudian menimbulkan debat tentang meritokrasi (berdasarkan kemampuan dan prestasi individu) versus “politik warisan”.

    Menurut riset, kekuasaan politik di AS cenderung menjadi self-perpetuating, yakni ketika legislator yang menjabat lebih lama cenderung memiliki kerabat yang memasuki kongres di masa depan.

    Ini membuktikan bahwa dalam politik, kekuasaan menghasilkan kekuasaan.

    Fenomena tersebut memunculkan pertanyaan tentang seberapa besar sistem politik di berbagai negara memfasilitasi atau membatasi regenerasi kepemimpinan politik dan apakah hal ini memengaruhi prinsip-prinsip demokrasi.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Wawan Kurniawan, Peneliti di Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia, Universitas Indonesia 

  • Dampak Negatif Saat Pemerintahan Dikuasai Dinasti Politik: Bayang-bayang Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan (2)

    Dampak Negatif Saat Pemerintahan Dikuasai Dinasti Politik: Bayang-bayang Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan (2)

    7cloud.asia – Isu politik dinasti dan dinasti politik menyertai keikutsertaan anak sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi Pilpres 2024.

    Dan, sejarah telah mencatat beberapa dampak negatif terburuk dari dominasi dinasti politik dalam pemerintahan.

    Kekuatan yang terkonsentrasi dalam tangan segelintir keluarga (dinasti Politik) telah mengarah pada korupsi sistemik, penyalahgunaan kekuasaan, dan erosi kepercayaan publik.

    Salah satu contoh paling mencolok adalah apa yang terjadi di India. Dinasti Nehru-Gandhi telah memainkan peran penting dalam politik nasional selama beberapa dekade.

    Walaupun keluarga ini telah menghasilkan beberapa pemimpin yang dihormati, kritikus berargumen bahwa penguasaan politik yang berkepanjangan oleh satu keluarga telah menghambat pluralisme politik

    Dinasti politik Nehru juga memperkuat praktik nepotisme dan kronisme yang merugikan demokrasi dan pembangunan ekonomi.

    Baca: Dampak negatif dinasti politik adalah kebijakan yang tidak adil

    Artinya, keberlanjutan dinasti Nehru-Gandhi dalam politik India telah menciptakan kondisi di mana kekuatan dan pengaruh politik cenderung terkonsentrasi dalam lingkaran keluarga tersebut.

    Hal ini berpotensi mengurangi kesempatan bagi aktor politik lain, terutama dari luar keluarga atau jaringan politik mereka, untuk berpartisipasi secara signifikan dalam proses demokratis. Sebagai akibatnya, pluralisme politik—keragaman suara dan perspektif—dapat terhambat.

    Nepotisme, atau praktik memfavoritkan kerabat dalam pemberian posisi atau keuntungan politik, bersama dengan kronisme, yang merujuk pada favoritisme terhadap teman atau sekutu tanpa mempertimbangkan kompetensi atau kelayakan mereka, menjadi lebih mudah terjadi dalam kondisi seperti ini.

    Praktik-praktik tersebut tidak hanya mengurangi efisiensi dan efektivitas pemerintahan dengan menempatkan individu yang kurang kompeten dalam posisi kunci, tetapi juga memperdalam ketidaksetaraan politik dan sosial dengan membatasi akses ke kekuasaan dan sumber daya kepada sebuah elite kecil.

    Di Filipina, dinasti politik Marcos yang berkuasa dari tahun 1965 hingga 1986 di bawah Ferdinand Marcos, menyajikan rangkaian penyalahgunaan kekuasaan, korupsi yang luas, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), dan penumpukan utang negara yang masif.

    Penelitian tentang efek dinasti politik di Filipina menunjukkan bahwa prevalensinya berkorelasi dengan indikator kemiskinan dan underdevelopment, menunjukkan bagaimana dinasti politik berdampak negatif terhadap distribusi sumber daya dan prioritas pembangunan.

    Baca: Menyoal dinasti politik di Indonesia

    Di beberapa negara di Afrika, perubahan sistem politik menjadi dinasti atau kerajaan seringkali berkaitan dengan pemerintahan otoriter yang mengurangi efektivitas lembaga-lembaga demokratis dan menghalangi kemajuan pembangunan ekonomi.

    Kekuasaan yang terpusat dalam dinasti politik seringkali memudahkan penyalahgunaan sumber daya negara dan mengurangi akuntabilitas publik, menciptakan pemerintahan yang kurang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat.

    Misalnya saja yang terjadi di Uganda. Di Uganda, pemilihan umum telah menjadi alat bagi pemerintah otoriter untuk mempertahankan kekuasaan sambil membatasi ruang politik bagi oposisi.

    Meskipun Uganda secara resmi menganut sistem demokrasi multiparti, praktik pemerintahan di negara ini sering kali mencerminkan karakteristik pemerintahan otoriter dengan adanya penekanan terhadap kebebasan sipil dan media, serta penyalahgunaan kekuasaan oleh elit politik yang berkuasa.

    Dalam skenario terburuk, jika dinasti politik mengendalikan lembaga-lembaga pemerintahan secara luas, mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan (checks and balances) dapat terkikis.

    Kemampuan lembaga pengawas dan media untuk menyelidiki dan melaporkan praktik-praktik pemerintahan yang tidak bertanggung jawab atau korup akan jadi sangat terbatas.

    Konsekuensinya, potensi penyalahgunaan kekuasaan dan pengabaian terhadap HAM akan meningkat, merugikan tatanan demokrasi dan keadilan sosial.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Wawan Kurniawan, Peneliti di Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia, Universitas Indonesia