Tag: kebakaran lahan

  • PT BKI Penyebab Kebakaran Lahan di Banyuasin Diharuskan Membayar Ganti Rugi Lingkungan Sebesar Rp282,8 miliar

    PT BKI Penyebab Kebakaran Lahan di Banyuasin Diharuskan Membayar Ganti Rugi Lingkungan Sebesar Rp282,8 miliar

    7cloud.asia – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memenangkan gugatan terhadap PT Banyu Kahuripan Indonesia (PT BKI) yang dihukum membayar ganti rugi lingkungan hidup sebesar Rp282,8 miliar secara tunai melalui Rekening Kas Negara.

    Dilansir Antaranews.com, keputusan ini diketok palu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada 8 Juli 2025

    Deputi Penegakan Hukum (Gakkum) KLH Rizal Irawan di Jakarta, Sabtu (12/7/2025) menyampaikan apresiasi atas putusan yang menerapkan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dan pertanggungjawaban mutlak (strict liability).

    “Putusan PT Jakarta ini memberikan pembelajaran kepada setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk tidak melakukan pembakaran lahan dalam pembukaan maupun pengolahan lahan dengan cara membakar dan tidak membiarkan terjadinya kebakaran lahan di lokasi usaha dan/atau kegiatannya dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian” kata Rizal Irawan.

    Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Jakarta mengabulkan sebagian gugatan KLH/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) terhadap PT BKI yang dihukum membayar ganti rugi lingkungan hidup sebesar Rp282.883.070.085 secara tunai melalui Rekening Kas Negara.

    Baca: PN Palembang tolak gugatan warga soal kabut asap

    Gugatan itu terkait dengan kebakaran lahan seluas 3,365 ribu hektare lebih di lokasi perkebunan sawit dikelola oleh PT BKI, yang telah menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan, termasuk kerusakan lahan, polusi udara, hilangnya keanekaragaman hayati.

    Kebakaran lahan ini juga menghambat pencapaian target perubahan iklim pemerintah, khususnya dalam upaya menurunkan emisivdari sektor kehutanan (Folu Net Sink 2030).

    Rizal menekankan bahwa tidak ada toleransi bagi siapa pun yang dengan sengaja membakar atau membiarkan lahannya terbakar.

    Tanggung jawab hukum melekat penuh pada pemilik atau pengelola usaha atas segala kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang terjadi di wilayah konsesinya.

    Dalam putusan yang menjadi perhatian publik ini, dia juga memberikan apresiasi terhadap pendapat berbeda (dissenting opinion) yang disampaikan oleh Hakim Anggota Majelis II, Ida Bagus Dwi Yantara, yang menekankan bahwa pemulihan lingkungan harus mencakup seluruh lahan yang terbakar bukan hanya terbatas pada wilayah gambut.

    Baca: MA tolak kasasi suku Awyu yang berjuang pertahankan hutan adatnya

    “Pemulihan lingkungan tidak dapat dibatasi hanya pada wilayah tanah gambut yang terbakar, melainkan harus mencakup seluruh lahan bekas terbakar tanpa kecuali,” kata Hakim Ida Bagus.

    Pendapat itu menguatkan pandangan yang diungkapkan oleh Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan, Prof. Basuki Wasis yang menegaskan bahwa pembakaran lahan dapat merusak ekosistem gambut yang tidak bisa dikembalikan secara sempurna ke keadaan semula.

    “Pembukaan lahan dengan cara membakar telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang serius, termasuk kerusakan ekosistem gambut yang bersifat irreversible,” ujar Basuki Wasis.

    Gugatan KLH/BPLH diajukan pada 18 Oktober 2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

    Gugatan ini berawal dari kebakaran lahan di Desa Karang Agung, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, pada 2023. KLH/BPLH awalnya menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp355,7 miliar dan biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp960,2 miliar.

     

  • Kementerian Lingkungan Hidup Awasi 38 Perusahaan Terkait Kebakaran Lahan

    Kementerian Lingkungan Hidup Awasi 38 Perusahaan Terkait Kebakaran Lahan

    7cloud.asia – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) mengatakan sedang melakukan pengawasan terhadap 38 perusahaan terkait kebakaran lahan yang terjadi di wilayah konsesi.

    Dalam keterangan kepada media, Rabu (17/9/2025), Deputi Penegakan Hukum (Gakkum) KLH/BPLH Rizal Irawan menyebut sampai September 2025 terdapat sekitar 99 ribu hektare areal lahan yang terbakar, mayoritas berada di kawasan konsesi.

    “Ke-38 perusahaan itu kita sedang verifikasi lapangan, nanti hasilnya akan diserahkan kepada direktorat terkait. Mereka banyak yang menyanggah bukan kami yang membakar, padahal itu di konsesi mereka,” jelas Rizal dikutip Antaranews.com.

    Untuk itu, pihak Kementerian Lingkungan Hidup menerapkan prinsip Strict Liability atau pertanggungjawaban mutlak.

    Baca: Narasi cuaca ekstrem picu karhutla tutupi tanggung jawab pemerintah dan korporasi

    Hal ini mengingat kebakaran lahan telah terjadi di wilayah konsesi mereka sebagai pemegang izin meski bukan mereka yang membakar.

    “Perusahaan tersebut harus berusaha mencegah dan menanggulanginya,” tambah Rizal.

    KLH juga baru mencatat kebakaran lahan seluas 40 ribu hektare yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur di lahan berjenis tutupan sabana yang cenderung kering.

    Terkait lokasi kebakaran lahan, menurut catatan KLH sebagian besar kebakaran lahan terjadi di wilayah konsesi, meski juga ditemukan kebakaran lahan yang terjadi di lahan milik masyarakat.

    “Itu ada yang di dalam kawasan, ada juga yang di luar kawasan. Tapi memang rata-rata di konsesi,” tuturnya.

    Baca: Kemenhut segel lahan konsesi penyebab Karhutla

    Luas kebakaran tersebut hanya merujuk kepada kebakaran lahan yang terjadi di kawasan konsesi atau areal penggunaan lain (APL).

    Di sisi lain, dia menyoroti bahwa telah terjadi penurunan luasan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara keseluruhan.

    Menurut data SiPongi milik Kementerian Kehutanan (Kemenhut) luasan karhutla sampai dengan Agustus 2025 mencapai 213.984 hektare.

    Jumlah itu masih jauh di bawah 1,16 juta ha yang terbakar pada 2023 dan sejauh ini masih lebih rendah dibandingkan total luas terbakar pada 2024 yaitu 376.805 hektare.

    Bahkan, kata Rizal, penurunan luasan kebakaran itu mendapatkan apresiasi dari negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura dalam pertemuan ASEAN di Langkawi beberapa pekan lalu, yang mengakibatkan turunnya juga polusi asap lintas batas.

  • Kejadian Kebakaran Lahan di Prancis Lampaui Rekor

    Kejadian Kebakaran Lahan di Prancis Lampaui Rekor

    7cloud.asia – Luas lahan yang terbakar di Prancis di musim panas tahun ini telah melampaui total luas area yang terbakar pada tahun lalu.

    Total tercatat ada hampir 11.000 kebakaran lahan sejak awal tahun di Prancis dengan sekitar 35.000 hektare lahan terdampak.

    “Ini berarti selama tiga pekan terakhir, petugas pemadam kebakaran di seluruh negeri harus menangani antara 250 hingga 300 kebakaran lahan secara bersamaan,” kata Direktur Jenderal Perlindungan Sipil Julien Marion saat mendampingi kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke Hutan Fontainebleau pada Kamis (16/7/2026).

    Marion mengatakan masing-masing dari tiga kebakaran hutan yang masih aktif telah melalap lebih dari 1.000 hektare lahan, meskipun pemerintah telah mengerahkan sumber daya pemadaman dalam skala besar.

    Baca: Gelombang Panas Berkepanjangan Picu Kebakaran Hutan di Prancis

    Ia menambahkan risiko kebakaran hutan kini tidak lagi terbatas di wilayah selatan Prancis. Sekitar 50 departemen kini dikategorikan sebagai kawasan hutan berisiko tinggi, termasuk Cotes-d’Armor di Brittany dan Seine-et-Marne di dekat Paris.

    Menurut Marion, meluasnya wilayah berisiko tinggi memaksa pihak berwenang untuk menyebarkan sumber daya pemadaman ke area yang jauh lebih luas, sehingga menambah tantangan operasional.

    Berdasarkan data Kantor Kehutanan Nasional Prancis (National Forest Office), hampir 15.000 kebakaran sepanjang 2025 terjadi di Prancis. Kebakaran tersebut menghanguskan sekitar 30.000 hektare hutan dan vegetasi lainnya.

    Dari jumlah tersebut, sekitar 1.800 diklasifikasikan sebagai kebakaran hutan, dengan luas area terdampak hampir 20.000 hektare, termasuk kebakaran besar di Pegunungan Corbieres di Departemen Aude, Prancis selatan, pada Agustus.

    Menyinggung penyelidikan atas kebakaran di Hutan Fontainebleau, yang menurut otoritas sengaja dipicu, Macron mengatakan sejumlah tersangka telah ditangkap.

    Baca: El Niño Dikhawatirkan Akan Memicu Terciptanya Rekor Panas Baru

    “Pesan yang disampaikan jelas: tidak akan ada yang dibiarkan begitu saja,” katanya, seraya berjanji toleransi nol bagi mereka yang bertanggung jawab atas kebakaran.

    Macron juga mengatakan Prancis bekerja sama dengan lima negara Eropa lainnya untuk melakukan pemesanan bersama pesawat pemadam kebakaran Canadair.

    Menurutnya, kerja sama tersebut berhasil menghidupkan kembali produksi pesawat yang sebelumnya sempat dihentikan.

    Saat ini Prancis mengoperasikan 12 pesawat pengebom air Canadair dan delapan pesawat Dash.

    Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez mengatakan armada tersebut bertambah menjadi sekitar 40 pesawat dengan tambahan pesawat sewaan dan helikopter pembom air.

    Sumber: Antaranews.com