ruangkota

Tag: mangrove

  • Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Bakal Dilikuidasi, Ini Capaiannya

    Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Bakal Dilikuidasi, Ini Capaiannya

    7cloud.asia – Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang resmi mengakhiri masa kerjanya pada Desember 2024, mengklaim telah berhasil melakukan restorasi gambut di lahan seluas 1,6 juta hektare dan rehabilitasi mangrove seluas 84 ribu hektare.

    “Pelaksanaan restorasi gambut dan mangrove itu tidak hanya memulihkan lingkungan namun juga meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar lahan gambut dan mangrove yang umumnya berada di wilayah terdepan Indonesia,” kata Sekretaris Utama BRGM Ayu Dewi Utari dalam pernyataan resmi yang diterima Kamis (20/3/2025)

    Ia mengatakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020, BRGM merupakan lembaga non struktural berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan resmi berakhir pada Desember 2024.

    Menurut dia, BRGM bertugas untuk memfasilitasi percepatan pelaksanaan restorasi gambut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada areal restorasi gambut di 7 provinsi.

    Tujuh provinsi itu adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Papua.

    Selain itu, BRGM juga melaksanakan percepatan rehabilitasi mangrove di 9 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Papua dan Papua Barat.

    Baca: Lahan gambut jadi isu lingkungan yang strategis

    Selama masa tugasnya pada 2016-2024, BRGM sudah menorehkan sejumlah capaian termasuk restorasi lahan gambut seluas 1,6 juta hektare di luar konsesi dan rehabilitasi mangrove seluas 84.396 hektare.

    Restorasi gambut oleh BRGM itu terbukti dapat menurunkan kebakaran lahan sebesar 29,59 persen dan rehabilitasi mangrove yang dikerjakan oleh BRGM merupakan program mangrove terbesar di dunia

    Upaya ini tidak hanya mampu meningkatkan tutupan lahan tapi juga meningkatkan produktivitas tambak serta menciptakan lapangan kerja.

    Saat ini telah dibangun pula 22.349 unit Infrastruktur Restorasi Gambut (IRG), yang terdiri atas sumur bor, sekat kanal, dan kanal timbun. Pihaknya juga berhasil membentuk 1.185 Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG), dan Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM).

    BRGM menyebut, berhasil menciptakan lapangan kerja bagi 102.000 kepala keluarga dalam restorasi gambut, 41.352 orang terlibat dalam kegiatan rehabilitasi mangrove.

    Selain itu juga membentuk serta melakukan bimbingan bagi 2.992 kelompok masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi mangrove.

    Baca: Beragam upaya memulihkan hutan rawa gambut

    Dia menjelaskan saat ini BRGM sedang dalam proses likuidasi, yaitu proses penyelesaian aset dan kewajiban kepada kementerian terkait.

    “BRGM berterima kasih kepada seluruh mitra kerja mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, NGO/LSM, aparatur sipil, universitas hingga masyarakat tingkat tapak,” katanya.

    Dia mengingatkan bahwa restorasi gambut dan mangrove, bukan pekerjaan sekali jadi namun memerlukan waktu dan konsistensi, serta bukan pula pekerjaan biofisik semata namun mencakup kerja kerja sosial dan ekonomi di daerah-daerah pedalaman, pelosok, dan batas terdepan negeri.

    BRGM berharap, pelaksanaan restorasi lahan basah, gambut dan mangrove menjadi perhatian bersama, terutama dalam menekan angka kebakaran lahan.

    Rehabilitasi gambut jugamencegah potensi pelepasan karbon, terjaganya batas wilayah teritori laut NKRI, serta sumber kehidupan bagi masyarakat gambut dan pesisir.

    Restorasi gambut dan mangrove harus terus dilanjutkan agar menjadi salah satu faktor tercapainya FOLU Net Sink 2030 dan Long Term Strategy Low Carbon Climate Resilience Compatible with Paris Agreement (LTS-LCCP ) 2050.

    Baca: Indonesia masuk negara dengan lahan gambut terluas di dunia

     

  • SOS! Setiap Tahun Belasan Ribu Hektare Hutan Mangrove Hilang

    SOS! Setiap Tahun Belasan Ribu Hektare Hutan Mangrove Hilang

    7cloud.asia – Ekosistem bakau atau mangrove di Indonesia menghadapi potensi kehilangan luasan 19.501 hektare per tahun.

    Tanpa upaya serius untuk merawat dan merehabilitasi hutan mangrove, maka ekosistem mangrove yang punya peran besar bagi keseimbangan lingkungan terancam punah.

    Ancaman dan urgensi untuk menjaga dan merehabilitasi ekosistem mangrove itu diungkap Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) dalam Seminar Nasional Hari Lingkungan Hidup 2025 pada Senin (2/6/2025).

    Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLH/BPLH Rasio Ridho Sani mengatakan Indonesia memiliki mangrove seluas 3,44 juta hektare atau 23 persen dari total 14,7 juta hektare mangrove yang ada di dunia.

    “Kita setiap tahun kehilangan mangrove kurang lebih 19.501 hektare. Jadi, kita membutuhkan upaya yang sangat serius untuk bisa mengatasi kehilangan mangrove,” kata Rasio.

    Baca: Fakta dan tantangan pelestarian hutan mangrove di Indonesia

    Sebagian besar mangrove Indonesia berada di dalam kawasan hutan, dengan luas 2,7 juta hektare atau sekitar 79,6 persen dari total luasan. Sekitar 701.326 hektare berada di luar kawasan hutan atau areal peruntukan lain.

    “Luasan itu perlu dijaga dan ditambah mengingat mangrove menjadi salah satu solusi berbasis alam untuk menangani perubahan iklim,” ujarnya.

    Ia menjelaskan bahwa ekosistem mangrove memiliki kemampuan penyimpanan karbon yang lebih besar dibandingkan hutan terestrial, yang berpotensi juga mendukung perkembangan nilai ekonomi karbon Indonesia.

    “Tidak hanya itu, mangrove juga dapat menjadi pelindung alami pesisir, ekowisata, filtrasi untuk meningkatkan kualitas air dan habitat bagi keanekaragaman hayati,” katanya.

    Baca: Seperempat luas hutan mangrove dunia ada di Indonesia

    Rasio menyebutkan beberapa ancaman yang dihadapi ekosistem mangrove Indonesia termasuk alih fungsi lahan, penebangan liar, polusi limbah, polusi plastik.

    Kenaikan permukaan lautan, perubahan pola curah hujan dan peningkatan suhu akibat perubahan iklim, serta belum maksimalnya penegakan hukum dan pengawasan juga menjadi ancaman bagi ekosistem mangrove

    Dalam kesempatan tersebut, dia menyoroti pentingnya kolaborasi untuk meningkatkan tutupan mangrove dalam bentuk kolaborasi antara KLH bersama pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan korporasi.

    “Beberapa langkah pendekatan harus kita lakukan berkaitan dengan upaya rehabilitasi mangrove ini,” kata Rasio Ridho Sani.

    Berdasarkan Peta Mangrove Nasional 2024 yang dikeluarkan pada tahun ini, luas ekosistem mangrove Indonesia ditetapkan 3.440.464 hektare dan potensi habitat mangrove seluas 769.824 hektare.

    Baca: Kenali beragam jenis mangrove di Kebun Raya Mangrove Surabaya

  • Kisah Sukses Hilirisasi Mangrove di Muara Gembong, Bekasi

    Kisah Sukses Hilirisasi Mangrove di Muara Gembong, Bekasi

    7cloud.asia – Di tengah krisis iklim dan tekanan pembangunan yang terus mengancam keberadaan hutan mangrove, komunitas warga di Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat menginisiasi cara bertahan hidup sambil tetap menjaga alam lewat hilirisasi.

    Warga Muara Gembong merawat hutan mangrove sambil mengolah daun, buah, hingga kulit kayu dari pohon bakau menjadi produk bernilai ekonomi.

    Kajian dari tim peneliti Universitas Padjadjaran (Unpad) menunjukkan, hutan mangrove bukan hanya penting untuk konservasi tapi juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

    Inisiatif di Muara Gembong mulanya berakar dari gerakan ‘Save Mugo’ (Muara Gembong) pada 2013. Kala itu, warga memprotes kondisi pesisir yang kian rusak akibat abrasi, perluasan tambak, dan tambang pasir.

    Sepanjang 1976-2018, luas hutan mangrove di Muara Gembong sudah berkurang lebih dari separuh akibat alih fungsi lahan, terutama akibat pengembngan tambak ikan. Garis pantai pun ikut berubah.

    Dari sana, lahirlah POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) Alipbata, yang berupaya mempromosikan mangrove sebagai wisata berkelanjutan.

    Selain POKDARWIS, ada pula kelompok Kebaya yang beranggotakan ibu-ibu rumah tangga. Kelompok POKDARWIS Alipbata dan Kebaya saling bekerja sama.

    Selagi POKDARWIS melakukan kerja-kerja konservasi, bahan-bahan seperti buah serta daun mangrove yang bisa dipanen, disalurkan kepada komunitas Kebaya untuk diproduksi lebih lanjut.

    Baca: Cara perempuan Muara Gembong siasati kerusakan lingkungan akibat abrasi

    Kelompok Kebaya kemudian mengolahnya menjadi aneka makanan. Mulai dari makanan ringan (keripik daun, stik daun, keripik buah, peyek, dan kerupuk), kudapan tradisional (dodol), hingga minuman seperti jus dan sirup.

    Produk-produk itu awalnya mereka jual langsung kepada warga sekitar dan lambat laun mulai dipasarkan lebih luas secara daring.

    Kini usaha warga terus berkembang, produk mereka bahkan sudah punya merek dagang sendiri, yakni ‘Mang Oge’, akronim dari “Mangrove Muara Gembong”.

    Hasil penjualan produk-produk Mang Oge bisa menambah pundi-pundi cuan warga dan membuka lapangan pekerjaan bagi para ibu rumah tangga.

    Melalui ‘Mang Oge’ pula, komunitas Kebaya diundang mengikuti berbagai pameran yang memberikan mereka kesempatan mempromosikan produk ke pasar yang lebih luas.

    Potensi hilirisasi mangrove
    Selain yang sudah diproduksi warga, mangrove sebenarnya berpotensi untuk dikembangkan menjadi lebih banyak produk.

    Spesies mangrove Avicennia yang melimpah di Muara Gembong, misalnya, bisa digunakan untuk membuat berbagai produk kuliner lain yang lezat, seperti bakpau, donat, bubur, hingga minuman segar seperti dawet.

    Penelitian lain menunjukkan bahwa buah Bruguiera gymnorrhiza juga kaya akan karbohidrat dan bisa menjadi sumber pangan alternatif.

    Baca: Butuh waktu ratusan tahun untuk pulihkan hutan mangrove yang rusak

    Jika semua potensi ini digali, Muara Gembong berpotensi menjadi pionir inovasi produk berbasis mangrove.

    Selain makanan, spesies Sonneratia yang banyak ditemukan di Muara Gembong juga bisa dimanfaatkan untuk pembuatan sabun alami.

    Di bidang kesehatan, mangrove bahkan bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku obat untuk penyakit hepatitis dan kaki gajah.

    Sebuah studi pada 2020 mencatat, setidaknya ada lebih dari 300 jenis produk hasil hutan bukan kayu (HHBK) berbasis mangrove di komunitas pesisir yang bisa dikembangkan, terdiri atas 117 produk makanan, 126 produk kerajinan, dan 133 produk kesehatan.

    Data ini menunjukkan betapa luasnya peluang pengembangan hasil hutan mangrove secara berkelanjutan. Jika pengetahuan lokal, kreativitas komunitas, dan inovasi modern berpadu, hilirisasi mangrove bisa menghasilkan produk bernilai ekonomi tinggi.

    Bagaimana memaksimalkan potensi mangrove?
    Semua potensi di atas tentu tidak akan berkembang dan bertahan tanpa dukungan pemerintah dan pihak lainnya.

    Studi kami menunjukkan, masyarakat pesisir butuh dukungan teknis berupa pelatihan, riset, serta pendampingan dalam proses produksi dan pengujian mutu produk.

    Selain itu, perlu dukungan nonteknis seperti regulasi yang jelas, perizinan, serta pendampingan dalam memperoleh sertifikasi produk.

    Baca: Pemerintah diminta segera sahkan RPP Perlindungan Mangrove

    Sertifikasi sangat penting untuk memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu, memiliki daya saing, dan dapat dipasarkan ke sektor yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional.

    Hal yang juga penting diperhatikan sejak awal, setiap inovasi tetap harus berlandaskan prinsip panen berkelanjutan (sustainable harvesting), dengan mempertimbangkan kemampuan regenerasi pohon dan kebutuhan habitatnya.

    Sebab, panen daun atau buah secara berlebihan bisa mengganggu siklus pertumbuhan mangrove dan keseimbangan ekosistem khususnya ekosistem pesisir.

    Jika dikelola dengan hati-hati, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu mangrove bisa menjadi strategi efektif untuk konservasi.

    Produk mangrove yang unik dan ramah lingkungan bisa menjadi nilai tambah bagi berbagai destinasi ekowisata mangrove yang saat ini sudah tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

    Melalui kreativitas, budaya lokal, dan inovasi, warga pesisir bukan hanya mendapat manfaat ekonomi, tapi juga memperkuat identitas lokal dan ikut menjaga hutan mangrove untuk generasi mendatang.

    Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation, Penulis: Kevin Muhamad Lukman (Dosen Sekolah Pascasarjana, Universitas Padjadjaran)

  • Kolaborasi Indonesia–Jepang untuk Pengelolaan Mangrove dan Ketahanan Iklim

    Kolaborasi Indonesia–Jepang untuk Pengelolaan Mangrove dan Ketahanan Iklim

    7cloud.asia – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan memperkuat kolaborasi bersama dengan Jepang dalam pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan dan peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim.

    Hal tersebut terjalin setelah Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki melakukan pertemuan bilateral mewakili Pemerintah RI dengan pihak Japan International Cooperation Agency (JICA) di sela rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi Hutan Tropis di Belem, Brasil, Selasa (11/11/2025) waktu setempat.

    “Kami sangat menghargai dukungan dan fleksibilitas JICA dalam memastikan proses transisi berjalan lancar dan tujuan proyek tetap sejalan dengan visi bersama kami untuk pengelolaan mangrove yang berkelanjutan dan ketahanan terhadap perubahan iklim,” kata Rohmat sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Rohmat menjelaskan bahwa seiring restrukturisasi kelembagaan pemerintah Indonesia, Kementerian Kehutanan kini menjadi lembaga pelaksana utama proyek kerja sama tersebut.

    Baca: Puluhan ribu hektare hutan mangrove akan direhabilitasi hingga 2027

    Kedua pihak telah menyesuaikan Record of Discussion (RoD) yang ditandatangani pada 2024 dengan struktur kelembagaan baru serta desain proyek yang disederhanakan.

    Pembahasan juga menyoroti pengelolaan Mangrove Information Center (MIC) sebagai bagian dari kontribusi Indonesia dalam jaringan World Mangrove Center (WMC).

    Kementerian Kehutanan berkomitmen memperkuat fungsi MIC sebagai pusat pembelajaran, riset, dan berbagi pengetahuan regional maupun internasional.

    “Kami berupaya menjadikan MIC sebagai pusat pengetahuan global yang menampilkan praktik terbaik, data ilmiah, dan inovasi kebijakan dari berbagai negara,” ujar Rohmat.

    Baca: Upaya dunia pulihkan hutan mangrove

    Ia menambahkan Kementerian Kehutanan menyiapkan langkah teknis untuk memastikan kesiapan operasional MIC, termasuk penyediaan fasilitas, tenaga ahli, serta koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

    “Kami menantikan dukungan berkelanjutan JICA dalam peningkatan fasilitas MIC dan pengembangan kapasitas teknis agar dapat berfungsi sepenuhnya dalam kerangka kerja global WMC,” kata dia.

    Seperti diketahui, hutan mangrove menyimpan fungsi ekologi dan fungsi ekonomi yang sangat besar. Menurut Bank Dunia, setiap hektare hutan mangrove menyimpan nilai ekonomi sebesar 15.000 dolar per tahun.

    Indonesia menjadi salah satu negara dengan hutan mangrove terluas di dunia, di mana sekitar seperlima hutan mangrove dunia berada di Indonesia. Sayangnya banyak hutan mangrove itu terancam kelestariannya.

  • Pembangunan Resort Rusak Hutan Mangrove di Pulau Pari

    Pembangunan Resort Rusak Hutan Mangrove di Pulau Pari

    7cloud.asia – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu bersama pemerintah pusat terus melakukan upaya pemulihan ekologis di kawasan Pulau Pari.

    Langkah ini dilakukan akibat adanya pengerukan pasir laut ilegal di Pulau Gugus Lempeng, Pulau Biawak, Kelurahan Pulau Pari, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan.

    Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, Pemprov DKI menempatkan kelestarian ekosistem pesisir sebagai prioritas utama, mulai dari mangrove, terumbu karang, hingga padang lamun.

    “Terkait pembangunan di sekitar Pulau Pari yang terindikasi menimbulkan kerusakan ekosistem pesisir dan laut, Pemprov DKI akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai instansi yang menerbitkan perizinan pemanfaatan ruang laut,” ujarnya Kamis (18/12/2025).

    Menurutnya, koordinasi tersebut bertujuan mendorong langkah-langkah pemulihan ekosistem pesisir dan laut yang terdampak, melalui kegiatan rehabilitasi hingga kondisi ekosistem dapat pulih seperti semula.

    Baca: Ruang aman bagi warga Jakarta makin menyempit

    Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan memastikan pemberian kompensasi yang tepat bagi masyarakat terdampak, mengingat wilayah perairan Pulau Pari termasuk dalam wilayah administrasi DKI Jakarta.

    Adapun terkait status daratan Pulau Pari, Hasudungan mengungkapkan, hingga kini masih terdapat sengketa kepemilikan lahan.

    “Permasalahan ini masih menjadi isu yang belum terselesaikan hingga saat ini,” tandasnya dikutip beritajakarta.id

    Lurah Pulau Pari, Muhammad Ardiansyah mengatakan, kerusakan ekologis di kawasan tersebut berawal dari aktivitas pembangunan dan reklamasi di Gugus Lempeng pada 17 Januari 2025 lalu, yang menyebabkan sekitar 20.000 tanaman mangrove rusak.

    “Setelah dilakukan pengawasan, pembangunan wisata dan resor ini diketahui belum memenuhi izin dan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) hingga akhirnya diberhentikan oleh pemerintah daerah bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada akhir Januari lalu,” ujarnya, Oktober lalu.

    Baca: Perjuangan warga Pulau Pari menjaga lingkungan dan ruang hidupnya

    Menurut Ardiansyah, pembangunan wisata dan resor tersebut sempat membuat masyarakat resah. Selain merusak lingkungan, aktivitas itu juga mengganggu kegiatan para nelayan dalam mencari nafkah.

    “Untuk mengembalikan ekosistem di kawasan Pulau Pari, kami dari Pemkab Kepulauan Seribu bersama pemerintah pusat, komunitas, dan masyarakat terus melakukan penanaman kembali pohon mangrove dan terumbu karang,” terangnya.

    Ia menambahkan, proses pemulihan mangrove hingga tumbuh besar dan lebat membutuhkan waktu lama. Untuk itu, ia mengimbau seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga dan merawat biota laut yang ada di perairan Kepulauan Seribu.

    “Mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian seperti ini. Mari kita jaga alam demi keberlangsungan hidup dan warisan untuk anak cucu di masa mendatang,” terangnya.

    Sementara itu, Kasi Teknis Ahli Bidang Peran serta Masyarakat Suku Dinas Lingkungan Hidup (Sudin LH) Kepulauan Seribu, Riza Lestari Ningsih menegaskan, perizinan pembangunan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

    Baca: Warga Pulau Pari mengadu ke DPR tolak reklamasi

    Pemerintah daerah yakni Pemkab dan Pemprov, ujarnya, hanya bertugas melakukan pengawasan.

    “Pada September lalu kami menerima laporan bahwa plang penghentian pembangunan hilang dari lokasi. Kami langsung melakukan pengecekan dan melapor, dan beberapa hari kemudian plang tersebut sudah kembali terpasang di lokasi,” bebernya.

    Di sisi lain, Sumiati, warga RT 02/04 Kelurahan Pulau Pari, mengaku kecewa dengan adanya pembangunan wisata dan resor yang telah merusak ekosistem pulau.

    Ia menuturkan, meski pencabutan pohon mangrove sudah terjadi, masyarakat kini berupaya melakukan pemulihan melalui gerakan penanaman kembali.

    “Sedikit demi sedikit kami sudah mulai menanam mangrove lagi. Mudah-mudahan bisa tumbuh dengan baik. Kami akan ikut memastikan tidak ada pembangunan yang merusak ekosistem di sini,” tandasnya.

    Baca: Eksploitasi pariwisata mengancam kawasan adat Bali Aga

  • Dalam Dua Tahun Terakhir Jutaan Pohon Mangrove Ditanam, Bagaimana Hasilnya?

    Dalam Dua Tahun Terakhir Jutaan Pohon Mangrove Ditanam, Bagaimana Hasilnya?

    7cloud.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengklaim telah melakukan penanaman 20.880.620 batang mangrove di empat provinsi prioritas dalam periode 2024-2025.

    Kepala Sub Direktorat Rehabilitasi Hutan Mangrove Ditjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) Kemenhut, Giri Suryanta menyampaikan, penanaman jutaan pohon mangrove ini dilakukan melalui Proyek Mangroves for Coastal Resilience (M4CR).

    Sampai 2025, ujarnya, Proyek M4CR merealisasikan penanaman mangrove seluas 15.574 hektare di empat provinsi prioritas, yaitu Kalimantan Utara, Sumatera Utara, Riau, dan Kalimantan Timur.

    “Adapun penanaman ini sebagai bagian dari penguatan ketahanan pesisir dan aksi iklim berbasis alam. Selain berkontribusi pada pemulihan ekosistem, kegiatan rehabilitasi mangrove ini juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat pesisir,” ujarnya.

    Baca: Setiap tahun belasan ribu hektare hutan mangrove hilang

    Secara rinci, pada 2024 kegiatan penanaman mangrove dilaksanakan di area seluas 13.307 hektare dengan total 14.646.800 batang mangrove tertanam.

    Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.162.320 batang telah memasuki tahap pemeliharaan, khususnya di Provinsi Sumatera Utara dan Riau.

    Program ini melibatkan 15.047 orang, yang berpartisipasi melalui kegiatan penanaman, Sekolah Lapang Rehabilitasi Mangrove (SL RM), serta program Matching Grants.

    Memasuki 2025, penanaman mangrove kembali dilanjutkan dengan cakupan area seluas 2.267 hektare yang tersebar di Sumatera Utara, Riau, dan Kalimantan Timur. Hingga saat ini, sudah 6.233.820 batang mangrove ditanam di tiga provinsi tersebut.

    “Pelaksanaan ini masih berada dalam tahap berjalan, sehingga data pemeliharaan serta jumlah masyarakat yang terlibat akan diperbarui seiring dengan penyelesaian tahapan administrasi dan verifikasi kegiatan,” katanya.

    Baca: Tantangan pelestarian hutan mangrove di Indonesia

    Dia menyebut capaian rehabilitasi mangrove melalui Proyek M4CR mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendorong pemulihan ekosistem mangrove secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan.

    Secara khusus pendekatan berbasis komunitas yang diterapkan dalam proyek tersebut tidak hanya memperkuat fungsi ekologis mangrove sebagai pelindung alami wilayah pesisir, tetapi juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam secara lestari.

    Indonesia memiliki mangrove seluas 3,44 juta hektare atau 23 persen dari total 14,7 juta hektare mangrove yang ada di dunia.

    Sayangnya, setiap tahun Indonesia kehilangan mangrove kurang lebih 19.501 hektare. Sehingga, Indonesia membutuhkan upaya yang sangat serius untuk bisa mengatasi kehilangan mangrove.

  • WALHI dan DPR Minta Pertamina Segera Bertanggung Jawab Atas Rusaknya Hutan Mangrove di Teluk Benoa

    WALHI dan DPR Minta Pertamina Segera Bertanggung Jawab Atas Rusaknya Hutan Mangrove di Teluk Benoa

    7cloud.asia – Kematian massal mangrove di kawasan pesisir Teluk Benoa, Denpasar, khususnya yang berada di tepi Jalan Raya Pelabuhan Benoa mendapat sorotan dari berbagai pihak.

    Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Bali menilai kematian mangrove tersebut merupakan sinyal merah bagi Bali. Sejak gejala awal muncul pada September 2025, menurut WALHI, kondisinya saat ini semakin mengkhawatirkan.

    “Berbagai temuan lapangan menunjukkan pola kerusakan vegetasi Rhizophora, Avicennia, dan Sonneratia yang mengindikasikan stres ekologis akut,” jelas Direktur WALHI Bali, Made Krisna Dinata di Denpasar, Jumat (27/2/2026).

    Diketahui bahwa kondisi mangrove di Teluk Benoa daunnya menguning dan nekrosis. Kulit batangnya mengelupas hingga terjadi pengeringan batang.

    Krisna Dinata menuturkan, kerusakan terjadi di area mangrove seluas enam are atau sekitar 600 meter persegi. Lokasinya bersebelahan dengan jalur pipa energi.

    Krisna lantas menyampaikan temuan kronologis menurut dokumen di lapangan. Pada September 2025, terdapat pekerjaan perbaikan pipa yang sebelumnya mengalami rembesan.

    Kemudian inspeksi dilakukan pada Desember 2025, dan dinyatakan tidak ada kerusakan pada pipa. Namun, ditemukan pipa yang berkarat. Perbaikan disebut sudah dilakukan, tapi belum dilakukan pembersihan residu minyak pada tanah dan sedimen setelah rembesan terjadi.

    Sementara, diagnosa awal peneliti Universitas Udayana menyatakan, adanya indikasi kuat keracunan logam berat dan senyawa hidrokarbon (BBM) pada substrat mangrove sebagai penyebab utama kematian vegetasi mangrove.

    Baca: Setiap tahun belasan ribu hektare hutan mangrove hilang

    Keracunan ini mengakibatkan anoksia (kerusakan jaringan akibat kekurangan pasokan oksigen) pada akar. Fakta ini, menurut Krisna, menguatkan dugaan terkait kematian mangrove di kawasan tersebut akibat rembesan BBM.

    Vegetasi mangrove yang mati berada dalam kategori Kawasan Ekosistem Mangrove, sebagaimana menurut RTRW. Fungsinya untuk perlindungan ekologis dan wajib dilindungi.

    Aktivitas konstruksi, perbaikan pipa, dan seluruh operasi industri energi di area ini, menurut WALHI Bali, seharusnya tunduk pada asas kehati-hatian tertinggi.

    “Kerusakan vegetasi akibat aktivitas industri merupakan bentuk penurunan fungsi lindung dan kami duga termasuk bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang pada kawasan ekosistem mangrove,” tutur Krisna dilansir Kompas.com.

    Terpisah, Anggota DPR daerah pemilihan Bali I Nyoman Parta mendesak pihak terkait, termasuk Pertamina, untuk segera menunjukkan tanggung jawab atas kerusakan lingkungan tersebut.

    Pernyataan itu disampaikan I Nyoman Parta melalui akun Facebook pribadinya, merespons lanjutan penelitian yang dilakukan tim peneliti Universitas Udayana.

    Menurut politisi PDI Perjuangan ini, hasil riset yang dipimpin oleh Dr. Dewangga Wiryangga Selangga memperjelas penyebab utama matinya vegetasi mangrove di kawasan tersebut.

    Parta memaparkan bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium, senyawa hidrokarbon yang terdeteksi pada sampel tanah mangrove didominasi oleh rantai karbon C15–C24. Rentang ini, menurutnya, identik dengan karakteristik bahan bakar diesel atau solar.

    Baca: KLH bakal kembangkan 11 kawasan lanskap mangrove

    Ia menambahkan, analisis menggunakan metode Gas Chromatography–Mass Spectrometry (GC-MS) menguatkan dugaan tersebut. Dari hasil tersebut, sampel tanah di lokasi dinyatakan positif tercemar limbah minyak bumi, terutama solar.

    Parta juga menyoroti belum adanya langkah konkret dari pihak Pertamina terkait kerusakan lingkungan yang terjadi di kawasan Teluk Benoa.

    “Sampai hari ini, pihak Pertamina belum menunjukkan itikad baik terkait tanggung jawab dan rencana apa yang akan dilakukan di lokasi pasca matinya mangrove di kawasan Benoa,” tulisnya.

    Ia menilai, sebagai perusahaan energi milik negara, Pertamina semestinya proaktif melakukan investigasi terbuka, pemulihan lingkungan, serta memberikan penjelasan kepada publik.

    Menurut Parta, kawasan mangrove Teluk Benoa memiliki fungsi ekologis yang sangat penting bagi Bali, mulai dari perlindungan pesisir, habitat biota laut, hingga penyangga ekosistem perairan.

    Kerusakan mangrove, katanya, tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada nelayan dan masyarakat sekitar yang menggantungkan hidup pada ekosistem pesisir.

    Dengan adanya hasil penelitian terbaru Universitas Udayana, tekanan terhadap pihak-pihak terkait untuk bertanggung jawab semakin menguat.

    Baca: Tantangan pelestarian hutan mangrove di Indonesia

  • Menanam Mangrove Menyelamatkan Pulau Kecil sebagai Ruang Hidup

    Menanam Mangrove Menyelamatkan Pulau Kecil sebagai Ruang Hidup

    7cloud.asia – Memperingati Hari Keanekaragaman Hayati Dunia 2026 yang jatuh pada 22 Mei, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) bersama warga Pulau Pari melakukan rehabilitasi mangrove dengan menanam 7.000 bibit mangrove.

    Mahasiswa dari 20 kelompok Mahasiswa Pecinta Alam dan BEM, Kelompok Perempuan Pulau Pari (KPPP), serta Forum Peduli Pulau Pari (FPPP) dilibatkan dalam kegiatan ini.

    Kegiatan rehabilitasi mangrove ini mencakup kajian sosial-ekologi pra-penanaman, pelatihan rehabilitasi, penanaman, dan monitoring.

    Pengkampanye Perlindungan Laut dan Pesisir Eksekutif Nasional WALHI, Mida Saragih menegaskan bahwa rangkaian aksi rehabilitasi mangrove ini merupakan kerja bersama warga dan orang muda dalam menjaga keanekaragaman hayati pesisir dan membangun ketangguhan ekosistem pulau kecil terhadap perubahan iklim.

    ”Bagi kami, menanam mangrove juga berarti menjaga ruang hidup, serta biota pesisir dan kekayaan hayati Pulau Pari,” ujarnya.

    Pulau Pari, salah satu dari 113 pulau di Kepulauan Seribu Jakarta, memiliki luas sekitar 41,32 hektare dan termasuk kategori pulau kecil (BIG, 2020).

    Pulau ini telah lama terdampak alih fungsi kawasan dan krisis iklim, termasuk abrasi pantai yang semakin parah. WALHI mencatat bahwa kerusakan mangrove di Pulau Pari telah mengancam penghidupan warga serta meningkatkan kerentanan terhadap bencana iklim.

    WALHI bersama tim akademisi melakukan kajian sosial-ekologi pra penanaman dan menemukan 7 jenis mangrove yang tersebar di Pulau Pari, antara lain: Avicennia marina (Api-api), Bruguiera cylindrica (Lindur),

    Juga Excoecaria agallocha (Buta-buta), Lumnitzera racemosa (Teruntum putih), Rhizhophora stylosa (bakau kecil), Sonneratia alba (Pedada) dan Cylocarpus moluccensis (Nyirih batu).

    Penanaman mangrove dilakukan menggunakan metode rumpun berjarak, dengan 20–30 propagul dalam satu rumpun. Jenis yang ditanam adalah bakau kecil (Rhizophora stylosa), yang merupakan spesies dominan di Pulau Pari.

    Metode ini dipilih berdasarkan kajian, karena lebih efisien, mempercepat proses penanaman, serta meningkatkan ketahanan bibit terhadap gelombang laut.

    Selain penanaman, WALHI bersama warga mengembangkan sistem monitoring berbasis citizens science yang dilengkapi dengan basis data sederhana untuk mencatat pertumbuhan mangrove.

    Warga Pulau Pari dan peserta mahasiswa juga mendapatkan pelatihan terkait identifikasi jenis mangrove, teknik penanaman, dan pemantauan.

    “Gerakan dan aksi rehabilitasi mangrove ini adalah pertemuan antara gerakan moral kemanusiaan dan gerakan perlindungan lingkungan,” tambah Mida.

    Asmania Ketua Kelompok Perempuan Pulau Pari, menegaskan pentingnya perlindungan wilayah kelola rakyat.

    “Pulau Pari adalah ruang hidup kami. Pemerintah perlu menghentikan perusakan mangrove dan memastikan perlindungan bagi pulau kecil serta hak masyarakat pesisir,” ujarnya.

    Warga Pulau Pari juga berharap kementerian dan lembaga terkait, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengambil kebijakan yang lebih kuat untuk melindungi ekosistem Pulau Pari.

    Mereka menekankan bahwa keberlanjutan ekonomi lokal sangat bergantung pada kondisi pesisir yang sehat dan terjaga. “Bagi kami aksi menumbuhkan mangrove adalah aksi untuk jaga pulau. Pulau pari adalah ruang hidup kami,” tegas Aas.

  • Ribuan Pohon Mangrove Lindungi Pesisir Utara Karawang dari Ancaman Abrasi

    Ribuan Pohon Mangrove Lindungi Pesisir Utara Karawang dari Ancaman Abrasi

    7cloud.asia – Persoalan abrasi menjadi bagian dari ancaman di wilayah pesisir utara Karawang, Jawa Barat.

    Menurut data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Karawang, hampir sepanjang pesisir utara Karawang mengalami abrasi, dan sepanjang 7,8 kilometer pesisir Karawang mengalami abrasi parah yang tersebar di enam kecamatan, termasuk Cilamaya.

    Garis pantai Karawang telah mundur antara 50 hingga 300 meter ke arah daratan dalam 13 tahun terakhir. Bahkan di beberapa kecamatan, abrasi mengikis daratan hingga memutus jalan dan melenyapkan sebagian pemukiman warga.

    Untuk menahan laju abrasi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat pesisir, warga setempat dengan didukung PT Pupuk Kujang menanam ribuan pohon mangrove di wilayah pesisir utara Kabupaten Karawang.

    Secara bertahap, Pupuk Kujang ikut berkontribusi membantu masyarakat melakukan berbagai kegiatan untuk menyelamatkan lingkungan pesisir yang kritis.

    Setelah dua tahun berjalan, perlahan-lahan, kawasan pesisir Karawang yang dulu rentan abrasi kini tampak rimbun oleh hutan mangrove.

    Baca: Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Ditawarkan sebagai Pengganti Giant Sea Wall di Pantura

    Selain itu, warga juga melakukan rekayasa lanskap dan vegetasi, dengan cara menggunakan alat penjebak sedimen yang dibuat dari rangkaian ban bekas dan bilah bambu.

    “Selain menanam mangrove, kami juga melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan di Dusun Tangkolak, Desa Sukakerta, Kecamatan Cilamaya Wetan,” kata Direktur Operasi dan Produksi, Arlyza Eka Wijayanti di Karawang, Selasa (7/7/2026).

    Ia menyampaikan, penanaman mangrove di wilayah pesisir utara Karawang ini digelar sebagai bagian dari rangka kegiatan HUT ke-51 PT Pupuk Kujang.

    Sebanyak 5.151 pohon mangrove ditanam di wilayah pesisir utara Karawang, tepatnya di Dusun Tangkolak, Desa Sukakerta, Kecamatan Cilamaya Wetan, Karawang.

    Departemen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pupuk Kujang membuat program pemberdayaan di lokasi tersebut sejak tahun 2024.

    “Program penanaman mangrove dan pendampingan di Dusun Tangkolak ini adalah keinginan kami untuk berkontribusi dalam melindungi ruang hidup masyarakat pesisir. Kegiatan ini juga sebagai bentuk investasi sosial jangka panjang dan tanggung jawab lingkungan Pupuk Kujang,” kata dia.

    Baca: Ketimbang Giant Sea Wall, Aktivis Lingkungan Lebih Sarankan Penanaman Mangrove Secara Masif 

    Muhammad Fazri Farhani, tokoh penggerak dari Dusun Tangkolak mengatakan, melalui alat penjebak sedimen yang dibuat dari rangkaian ban bekas dan bilah bambu, terjadi reklamasi dengan proses alami, membentuk tanah timbul, memperkuatnya dengan hutan bakau hingga menambah daratan.

    “Alat tersebut menjebak sedimen laut yang terbawa ombak ke daratan,sehingga mengunci lumpur yang dibawa gelombang terjebak di daratan tak kembali lagi ke laut,” katanya.

    Ia menyampaikan, sebelum program tersebut dilakukan, garis pantai hampir menyentuh rumah di Dusun Tangkolak. Kemudian setelah program itu direalisasikan menghasilkan tanah timbul, garis pantai maju kira-kira 50 meter ke arah laut.

    “Daratan juga bertambah dan kami terus tanami pohon-pohon mangrove di tanah timbul ini,” katanya .

    Dengan rekayasa lanskap tersebut, saat ini air tak lagi naik karena terhadang tanah timbul. Diharapkan tanah timbul bisa terus ditanami mangrove dan menjadi hutan bakau yang lebih rimbun dan kokoh.

    Kini tidak sekadar menjadi benteng desa dari ombak, hutan mangrove ini menjadi kawasan wisata terpadu yang berdampak bagi ekonomi masyarakat.

    Baca: Tembok Laut Tak Akan Menyelesaikan Abrasi di Pesisir Utara Jawa