ruangkota

Tag: mangrove

  • Bantu Pelestarian Satwa, Burung Indonesia Gelar WMBD 2023 di Gorontalo

    Bantu Pelestarian Satwa, Burung Indonesia Gelar WMBD 2023 di Gorontalo

    7cloud.asia – Burung Indonesia Program Gorontalo menggelar World Migratory Bird Day (WMBD) 2023, dengan melakukan pengamatan burung (bird watching) di kawasan mangrove Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.

    Terdapat tiga titik yang menjadi lokasi pengamatan burung yakni kawasan mangrove di Cagar Alam Panua Kecamatan Paguat.

    Selain itu, Cagar Alam Tanjung Panjang di Kecamatan Randangan, dan Desa Dudewulo Kecamatan Popayato.

    Koordinator Program Gorontalo Burung Indonesia Patmasanti di Gorontalo, Senin mengatakan bulan Oktober merupakan momen perayaan burung bermigrasi.

    baca: kenali beragam jenis tanaman bakau di kebun raya mangrove surabaya

    Sehingga merupakan waktu yang tepat untuk mengamati dan mendapatkan data jenis-jenis burung yang bermigrasi di tiga kawasan tersebut.

    Dalam kegiatan itu, Burung Indonesia menggandeng sejumlah jurnalis, komunitas pecinta alam, aktivis lingkungan, pemerintah daerah hingga akademisi.

    “Kami sengaja melibatkan banyak pihak, agar setelah ini mereka bisa menjadi penyambung untuk mensosialisasikan kepada masyarakat lain di lingkungan sekitar masing-masing, bahwa betapa pentingnya pelestarian satwa dan lingkungan,” kata Patmasanti. 

    Para peserta diajak mengamati langsung burung di alam, mengidentifikasi jenisnya dengan bantuan teropong, buku, serta penjelasan dari praktisi konservasi burung Ferry Hasudungan.

    baca: pameran konservasi melestarikan binatang langka tak berarti harus memiliki

    Selain jenis burung bermigrasi, kata dia, para peserta juga diperkenalkan dengan pentingnya menjaga ekosistem mangrove yang menjadi habitat dan tempat singgah untuk mencari makan dari berbagai jenis burung.

    “Kami juga ingin mendorong peran media dan komunitas dalam upaya konservasi dan pemantauan keragaman hayati,” katanya.

    Kegiatan yang dimulai pada 27 Oktober 2023 itu, diakhiri dengan kunjungan ke kampung suku bajo di Desa Torosiaje Laut Kecamatan Popayato yang menjadi salah satu desa tujuan program Burung Indonesia.

    Di desa tersebut, pihaknya menggelar workshop tentang “Pentingnya Mangrove Bagi Manusia dan Keanekaragaman Hayati di Dalamnya”, yang diikuti peserta dan warga setempat.

    Sumber: Antaranews

  • KLHK Targetkan Rehabilitasi 600.000 Hektare Hutan Mangrove Pada 2024, Bagaimana Realisasinya?

    KLHK Targetkan Rehabilitasi 600.000 Hektare Hutan Mangrove Pada 2024, Bagaimana Realisasinya?

    7cloud.asia – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meminta dukungan dan keterlibatan masyarakat untuk membantu mewujudkan target rehabilitasi hutan mangrove atau bakau di Indonesia. 

    Setidaknya 600 ribu hektare hutan mangrove perlu direhabilitas hingga 2024, sehingga membutuhkan dukungan berbagai organisasi, lembaga, kementerian hingga masyarakat lokal. 

    Direktur Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove KLHK Inge Retnowati target rehabilitasi hutan mangrove tersebut tertuang dalam Perpres nomor 120 tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).

    Hal itu diungkapkan Inge dalam diskusi bertajuk pengelolaan karbon biru hutan mangrove untuk mitigasi perubahan iklim yang disimak secara daring di Jakarta, Selasa (22/11/2023).

    Baca: Mengenal beragam jenis mangrove di hutan mangrove Surabaya

    Perpres nomor 120 tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove pasal lima ayat dua mengatakan pelaksanaan percepatan rehabilitasi hutan mangrove meliputi Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bangka Belitung.

    Hutan mangrove yang butuh direhabilitasi itu juga berada di Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat.

    Dilansir Antaranews.com target tersebut akan menjadi capaian yang harus diselesaikan kementerian dan lembaga khususnya KLHK, BRGM dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

    Sementara itu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, kata dia, KLHK memiliki target 50 hingga 60 ribu rehabilitasi lahan mangrove.

    Baca: Manfaat ekologi dan ekonomi hutan mangrove

    “Dalam RPJMN 2020-2024 KLHK menargetkan 50 ribu hingga 60 hektare rehabilitasi mangrove dan ini hampir selesai. Dan ini kita akan perbarui lagi,” ujarnya.

    Berdasarkan data KLHK Indonesia memiliki 3,39 juta hektare mangrove atau setara dengan 21 persen total hutan bakau yang ada di dunia.

    Adapun provinsi dengan total hutan mangrove terluas ada di Papua yang memiliki lahan mangrove lebih dari 1 juta hektare.

    Llau diikuti Provinsi Papua Barat 480 ribu hektare, serta Riau 227 ribu hektare hutan mangrove.

    Baca: Indonesia termasuk negara dengan hutan terluas di dunia

    Selain itu bila dideretkan berdasarkan pulau, Papua, Kalimantan, dan Sumatera menjadi penyumbang terbesar luas hutan mangrove di Tanah Air.

    Hutan mangrove adalah sebagai habitat binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak, serta melindungi pantai dari abrasi air laut.

    Hutan mangrove juga berguna untuk meminimalkan dampak tsunami, mengurangi polusi dengan menyerap karbondioksida (CO2) dan memproduksi oksigen (O2).

    Hutan mangrove juga bisa menjadi menjadi barier atau penahan abrasi dan mencegah turunnya muka air tanah.

     

  • Peran Sektor Kehutanan dalam Pencapaian Penurunan Emisi Karbon Nasional

    Peran Sektor Kehutanan dalam Pencapaian Penurunan Emisi Karbon Nasional

    7cloud.asia – Upaya mendorong pencapaian NDC atau penurunan emisi karbon nasional salah satunya ada pada sektor kehutanan.

    Penurunan emisi karbon nasional lewat sektor kehutanan ini dikenal dengan Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net-Sink 2030.

    Diharapkan pada tahun 2030, tingkat serapan karbon sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya dapat seimbang atau lebih tinggi dari tingkat emisi karbon yang dihasilkan.

    Hal ini disampaikan Kepala Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi (PREE) BRIN, Anang Setiawan Achmadi saat membuka Jamming Session seri ke-18 dengan tema “Pengelolaan Karbon Biru Mangrove Untuk Mitigasi Perubahan Iklim” di Bogor pada Selasa (21/11/2023).

    Baca: Kemenkeu sebut kehutanan jadi penyerap emisi karbon yang penting

    Anang menyebutkan ekosistem mangrove sebagai elemen ‘Other Land Uses’, sangat penting perannya sebagai Blue Carbon atau penyerap emisi karbon untuk mitigasi perubahan iklim.

    Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki luasan kawasan mangrove sebesar 3,3 juta hektare (ha) atau 24% dari total luas mangrove di dunia. 

    “Jika dikelola dengan baik, ekosistem mangrove dapat menyerap emisi karbon jauh lebih besar daripada ekosistem daratan atau terestrial,” terang Anang

    Ia menambahkan, PREE Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan BRIN siap mendukung FOLU Net-Sink 2030 melalui riset dan inovasi serta kolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

    Baca: KLHK harapkan kehutanan jadi penyeimbang atau penyerap emisi karbon

    BRIN juga akan menggandeng perguruan tinggi universitas untuk pengelolaan ekosistem mangrove yang lebih baik. 

    Dalam kesempatan itu Direktur Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove KLHK Inge Retnowati menjelaskan tentang kebijakan nasional pengelolaan ekosistem mangrove.

    Pemerintah, ujarnya, telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). 

    Lebih lanjut Inge memaparkan BRGM ini merupakan kelembagaan nasional yang mengelola ekosistem gambut dan mangrove hingga ke tapak.

    Baca: Bursa karbon Indonesia dikritik karena berpotensi picu ketidakadilan

    Untuk itu, disusunlah Roadmap Rehabilitasi Mangrove Nasional 2021-2030 oleh BRGM yang melibatkan KLHK, kementerian terkait, lembaga penelitian, universitas, pemerintah daerah, dan stake holder lainnya. 

    “Tujuan Roadmap ini supaya rehabilitasi ekosistem mangrove menjadi tepat sasaran dan tepat upaya,” ujarnya. 

    Inge mengungkapkan kelola mangrove bertujuan tidak hanya mencapai target tutupan lahan dan simpanan karbon, namun menciptakan kodisi ekosistem mangrove yang sehat.

    Hal ini akan berdampak positif bagi sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang hidup di sekitarnya. Untuk mewujudkan ini diperlukan berbagai panduan teknis dalam pengelolaan mangrove. 

    Baca: Bursa karbon bisa mendorong perusahaan terapkan ekonomi hijau

    Saat ini KLHK sedang menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove,

    “Untuk itu sangat diperlukan dukungan berbagai pihak di pusat dan daerah, termasuk dukungan riset dan inovasi dari para peneliti BRIN,” pungkasnya. 

    Sementara Analisis Kebijakan Ahli Utama KLHK Syaiful Anwar menyampaikan kebijakan perdagangan karbon biru mangrove dan FOLU Net-Sink.

    Hal ini tertuang dalam Perpres Nomor 98 tahun 2021. tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Untuk Pencapaian Target Nationally Determined Contributions dan Pengendalian Emisi GRK Dalam Pembangunan Nasional. 

    Baca: Deforestasi dorong emisi karbon

    Mangrove, lanjut Syaiful, dapat menjadi peluang untuk selanjutnya dielaborasi dalam RENOP FOLU Net-Sink 2030.

    Untuk perhitungan karbon lebih lanjut pihaknya telah menyediakan layanan konsultasi melalui tautan: https://karbon.ditjenppi.org/reservasi-konsultasi

    Indonesia telah berkomitmen menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan turut meratifikasi Paris Agreement ke UNFCCC (PA).

    Komitmen ini dibuktikan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change atau Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim. 

  • Dukung Pencapaian SDGs, Penerima LPDP Tanam 1000 Bibit Mangrove di Pantai Samas Bantul

    Dukung Pencapaian SDGs, Penerima LPDP Tanam 1000 Bibit Mangrove di Pantai Samas Bantul

    7cloud.asia –  “Kita Jaga Alam Masa Depan Dalam Genggaman”. Demikian slogan yang diusung para penerima beasiswa (awardee) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang tergabung dalam angkatan “Jagat Nirmala”.

    Dengan slogan ini, para awarde LPDP aktif melakukan berbagai kegiatan sosial yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan di Yogyakarta.

    Pada Minggu (25/2/2024) kemarin misalnya puluhan awarde LPDP menanam 1.000 bibit mangrove di Pantai Samas, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. 

    Dalam proyek sosial Persiapan Keberangkatan (PK-225), penanaman mangrove itu dilakukan para penerima beasiswa dengan menggandeng Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Perwakilan Jateng-DIY.

    Baca: KLHK targetkan penghijauan 600.000 lahan mangrove

    “Karena kami ini penerima beasiswa dan itu pendanaannya berasal dari masyarakat, kami ingin memberikan dampak juga ke masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan,” kata Ketua Perwakilan Angkatan PK-225 LPDP M Irfan Nurdiansyah.

    Menurut Irfan, penanaman mangrove sejalan dengan upaya mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan ke-14 yakni menekankan pentingnya menjaga sumber daya laut.

    Aksi tersebut digelar di Pantai Samas mengingat pantai yang dikenal dengan ekowisatanya tersebut hingga kini masih menjadi lokasi konservasi penyu.

    Dengan semakin banyak tumbuhan mangrove, Irfan berharap mampu menjaga habitat penyu serta menjaga ekosistem laut di kawasan Pantai Samas.

    Baca: Mengenal beragam jenis mangrove di kebun raya mangrove Surabaya

    “Sehingga itu bisa menarik minat wisatawan yang juga bisa menarik dampak ekonomi di kawasan Pantai Samas,” ujar penerima beasiswa LPDP Magister Manajemen Bencana UGM itu.

    Ketua Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Perwakilan Jateng-DIY Satria Nova menuturkan penanaman mangrove memiliki dampak besar bagi ekosistem di bawah laut.

    Ia mencontohkan ekosistem bawah laut itu seperti kepiting, udang, ikan yang selama ini menjadi sumber mata pencarian para nelayan Samas.

    Dengan menjaga ekosistemnya, dia berharap keberlanjutan perekonomian masyarakat di kawasan pantai bisa terus terjaga.

    Baca: Manfaat ekologi dan ekonomi tanaman mangrove

    Tumbuhan mangrove, kata Satria, juga mampu meredam gelombang laut di Pantai Samas sehingga diharapkan tidak membahayakan kehidupan masyarakat di daratan.

    “Apabila ada tsunami maka bisa gelombang tingginya bisa dikurangi apabila ada mangrove yang menahan,” ujar dia.

    Tak kalah penting, lanjut Satria, mangrove memiliki kemampuan menyerap karbon dalam jumlah besar sehingga penanaman tumbuhan itu turut berkontribusi mengatasi laju krisis iklim.

    “Krisis iklim sedang terjadi dan semakin parah salah satunya karena karbon yang dilepaskan terus menerus ke udara. Mangrove ini tanaman yang bisa menyerap karbon dalam jumlah besar,” tutur Satria.

    Baca: Apa itu habitat lamun?

    Selain menanam mangrove, penerima beasiswa LPDP angkatan PK-225 juga mewujudkan proyek sosialnya dengan menggelar sosialisasi dan lokakarya bagi masyarakat terkait pembuatan “eco enzym”

    Lokakarya ini dilakukan dengan memanfaatkan sampah rumah tangga di area Embung Langensari, Kota Yogyakarta pada Sabtu (24/2/2024).

  • Hampir Seperempat Mangrove Dunia Ada di Indonesia, Tapi Kini dalam Ancaman

    Hampir Seperempat Mangrove Dunia Ada di Indonesia, Tapi Kini dalam Ancaman

    7cloud.asia – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengatakan saat ini  luas lahan mangrove di Indonesia mencapai 3,44 juta hektare (ha).

    Lahan mangrove ini perlu dijaga kelestariannya, salah satunya dengan pemanfaatan lahan tanpa melakukan alih fungsi.

    Hal ini penting, karena lahan mangrove punya peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan.

    Untuk itu, Direktur Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove (RPDM) KLHK Inge Retnowati mengajak semua pihak yang berkepentingan untuk bekerja sama menjaga kelestarian lahan mangrove ini.

    Baca: Kenali beragam jenis mangrove di Kebun Raya Mangrove Surabaya

    “Kita sedang membangun tata kelola mangrove ini berarti kita juga ingin agar semua pihak terkait bisa berperan sesuai dengan kapasitasnya, dengan tugas fungsi kewenangannya,” katanya dalam diskusi daring diikuti dari Jakarta, Selasa (26/3/2024).

    Dia menegaskan KLHK tidak dapat bekerja sendiri dan harus bekerja sama dengan kementerian/lembaga lain untuk memastikan tugas konservasi wilayah mangrove berjalan dengan baik.

    Selain dari pemerintah, dibutuhkan juga peran dari masyarakat mengingat ancaman terbesar bagi kawasan mangrove adalah alih fungsi lahan, salah satunya untuk tambak.

    Baca: Manfaat ekologis dan ekonomi mangrove

    Menurut data Peta Mangrove Nasional pada 2023, terdapat 3,44 juta ha kawasan mangrove di Indonesia atau 23 persen dari total mangrove dunia yang mencapai 14,8 juta hektare.

    Dalam kesempatan yang sama, Guru Besar IPB University Prof. Hadi Sukadi Alikodra mengatakan kawasan mangrove termasuk dalam keadaan terdesak tidak hanya karena luasannya terus menyempit.

    Tak hanya itu lahan mangrove di Indonesia juga berada dalam ancaman pencemaran lingkungan. Hal ini tak bisa dibiarkan, karena terdapat potensi pemanfaatan mangrove tanpa melakukan alih fungsinya termasuk dalam bidang perikanan.

    Baca: Abrasi akibat perubahan iklim memicu bedol desa di Pantura

    Alikodra mencontohkan, bagaimana kawasan mangrove yang terjaga dapat menjadi sumber pendapatan sektor perikanan seperti ikan dan kepiting.

    “Hutan mangrove sangat terkait dengan peran dan fungsi biologi, kehidupan dari pada spesies terutama udang, bandeng, kepiting,” katanya.

    Pemanfaatan kawasan mangrove untuk perikanan tanpa melakukan alih fungsi sendiri harus memiliki analisis risiko baik ekologi, ekonomi maupun sosial.

    “Itikad dari pada Kementerian LHK tentunya knowledge productivities dari pada fisheries ada, tetapi juga bagaimana pengamanan untuk mangrove,” jelasnya.

  • BRIN: Butuh Waktu Ratusan Tahun untuk Pulihkan Hutan Mangrove yang Rusak

    BRIN: Butuh Waktu Ratusan Tahun untuk Pulihkan Hutan Mangrove yang Rusak

    7cloud.asia – Konversi atau alih fungsi hutan mangrove akan melepas karbon secara masif dan membutuhkan waktu hingga ratusan tahun untuk mengembalikan kondisi cadangan karbonnya sebelum terjadi pengalihan fungsi.

    Dalam diskusi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang diikuti daring dari Jakarta, Jumat (26/7/2024), Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Virni Budi Arifanti mengatakan, mangrove memiliki kemampuan untuk menyerap dan menyimpan karbon dalam jumlah besar.

    Sehingga kerusakan ekosistem mangrove akan menghasilkan terlepasnya emisi gas rumah kaca (GRK) dalam jumlah besar.

     

    Baca: Seperempat hutan mangrove ada di Indonesia

    Merujuk kepada penelitian yang dilakukan BRIN di wilayah delta Sungai Mahakam, dia mengatakan konversi hutan mangrove dalam kondisi baik menjadi lokasi tambak, mengakibatkan emisi gas rumah kaca yang sangat besar.

    “Hampir 50 persen dari cadangan karbon mangrove yang masih bagus ini akan hilang apabila mangrove ini dikonversi menjadi tambak,” katanya dalam diskusi diadakan dalam rangka Hari Mangrove Sedunia, yang diperingati setiap 26 Juli.

    Dalam penelitiannya, dia menghitung bahwa jika tambak bekas lahan mangrove itu beroperasi selama 16 tahun, maka upaya pemulihan untuk bisa mengembalikan kondisinya seperti semula, dengan jumlah penyimpanan karbon di tanah yang sama, membutuhkan waktu sekitar 226 tahun.

    Baca: Kenali beragam jenis mangrove di Kebun Raya Surabaya

    “Ternyata memang kemampuan mangrove untuk melepaskan karbon ketika terganggu itu sangat tinggi sehingga upaya kita kalau kita mau mengembalikan kondisi tanah mangrove seperti dalam kondisi intact itu butuh waktu yang lama,” jelasnya.

    Di sisi lain, ekosistem mangrove yang sudah terdegradasi perlu dilakukan rehabilitasi dengan dilakukan penanaman kembali.

    Upaya rehabilitasi mangrove, jelasnya, akan dapat membantu mengembalikan biomassa permukaan atas tanah dan bawah tanah setidaknya untuk menyamai mangrove yang masih alami.

    Namun demikian, rehabilitasi mangrove tidak serta merta mengembalikan kondisi cadangan karbonnya seperti kondisi semula.

    Sumber:Antaranews.com

  • Pemerintah Diminta Segera Sahkan RPP Perlindungan Mangrove

    Pemerintah Diminta Segera Sahkan RPP Perlindungan Mangrove

    7cloud.asia – Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) mendorong rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang pengelolaan dan perlindungan ekosistem mangrove harus segera disahkan tahun ini.

    Kepala BRGM Hartono mengatakan, hal ini agar nanti dapat dilaksanakan oleh pemerintahan yang baru dalam melindungi lahan mangrove di Indonesia.

    RPP tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove merupakan hasil evaluasi yang disusun oleh BRGM bersama dengan tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan mitra kerja lainnya sejak 2022.

    BRGM dan KLHK menilai rancangan peraturan tersebut berisi beberapa poin penting yang dapat mengisi kekosongan payung hukum dari ketentuan perundangan yang sudah ada tentang mangrove.

    “Poin utamanya terkait penataan dan penetapan fungsi ekosistem mangrove berbasis kesatuan lanskap mangrove baik di dalam maupun di luar kawasan hutan (APL)

    Baca Juga: BRIN: Butuh Waktu Ratusan Tahun untuk Pulihkan Hutan Mangrove yang Rusak

    “Serta optimalisasi peran kelompok masyarakat hingga mengatur pemanfaatan, perlindungan, dan pengawasan ekosistem mangrove,” ujarnya usai membuka diskusi publik bertajuk Mangrove For Future dalam rangka memperingati hari mangrove sedunia di Jakarta.

    Dia menyebutkan, poin dalam rancangan peraturan tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selama ini tidak digunakan sebagai landasan utama untuk melindungi ekosistem mangrove.

    Dalam hal ini BRGM menilai ada banyak regulasi yang justru membatasi upaya perlindungan dan pengelolaan mangrove, antara lain Undang-Undang No 41/1999 tentang Kehutanan; UU No 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

    Juga UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah; UU No 26/2007 tentang Penataan Ruang; UU No 27/2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

    Dikatakan membatasi, karena menurut Hartono, masing-masing regulasi tersebut hanya mengatur pengelolaan mangrove sesuai dengan status lahannya yang di luar kawasan hutan dan areal penggunaan lain.

    Baca Juga: Hampir Seperempat Mangrove Dunia Ada di Indonesia, Tapi Kini dalam Ancaman

    Sementara berdasarkan peta mangrove nasional 2023 terdapat kurang lebih 739.792 hektare mangrove eksisting yang berstatus APL atau berada dalam wilayah konsesi perusahaan dan sebagainya.

    “Maka jika tidak ada regulasi sebagaimana yang diatur dalam RPP untuk melindungi mangrove, maka mangrove seluas 739 ribu hektare itu terancam dikonversi,” ujarnya.

    Ditempat yang sama, Wakil Menteri LHK Alue Dohong mengatakan bahwa secara prinsip demi melindungi mangrove yang keberadaannya sangat penting secara utuh membutuhkan dasar atau payung hukum yang jelas sebagaimana telah disusun dalam RPP tersebut.

    Untuk itu, Alue menyatakan pihaknya menargetkan RPP tersebut paling lambat tahun ini akan diterbitkan menjadi peraturan pemerintah.

    Sumber:Antaranews.com

  • Penanaman Ribuan Bibit Mangrove untuk Wujudkan Karbon Netral atau Zero Emisi

    Penanaman Ribuan Bibit Mangrove untuk Wujudkan Karbon Netral atau Zero Emisi

    7cloud.asia – Menyambut Hari Mengrove Sedunia, setidaknya 48.000 bibit mangrove ditanam di Pantai Menuang, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

    Penanaman bibit mangrove di Pantai Menuang ini juga dalam rangka menyambut HUT Ke-48 PT Timah yang jatuh pada 2 Agustus 2024.

    “Penanaman mangrove ini sebagai komitmen PT Timah untuk menjaga dan melestarikan ekosistem pesisir di wilayah operasional perusahaan,” kata Kepala Bidang Komunikasi Perusahaan PT Timah Tbk Anggi Siahaan di Pangkalpinang, Sabtu (27/7/2024) dilansir Antaranews.com.

    Ia mengatakan penanaman 48.000 mangrove di Pantai Menuang, Desa Baskara Bakti, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah ini juga sebagai upaya perusahaan untuk mendukung program pemerintah menuju Net Zero Emisi.

    “Kegiatan ini merupakan kedua kalinya PT Timah melaksanakan penanaman mangrove di Desa Baskara Bakti yang berkolaborasi dengan Karang Taruna Becampak dengan melibatkan pemerintah kabupaten, pelajar, dan karang taruna di Bangka Tengah,” katanya.

    Baca: Pemerintah diminta segera sahkan RPP perlindungan mangrove

    Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah Imam Suhadi mengapresiasi komitmen PT Timah dalam pelestarian ekosistem lingkungan pesisir di Bangka Tengah.

    “Kegiatan ini tentunya dapat membangkitkan kesadaran untuk peduli dengan restorasi lingkungan terutama keadaan pesisir yang bisa menjadi destinasi wisata dan edukasi, sehingga bisa memberikan nilai tambah dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat,” katanya.

    Ketua Karang Taruna Becampak Nurholis mengatakan penanaman mangrove ini merupakan upaya untuk menjaga ekosistem wilayah pesisir yang nantinya akan dikembangkan menjadi kawasan wisata.

    “Kita bisa lihat mangrove yang ditanam tahun lalu sudah tumbuh subur dan ke depannya kami akan kembangkan lagi kawasan ini jadi kawasan wisata mangrove dan wisata pantai,” katanya.

    Sejak 2017 hingga 2023 telah menanam 119.150 bakau atau mangrove di pesisir pantai Pulau Bangka, Belitung dan Kundur, sebagai komitmen perusahaan untuk mewujudkan target karbon netral atau Net Zero Emisi pada 2060.

    Baca: Butuhkan waktu ratusan tahun untuk pulihkan hutan mangrove yang rusak

    “Penanaman bakau ini merupakan langkah nyata perusahaan dalam pelestarian lingkungan ekosistem pesisir untuk meningkatkan ekonomi masyarakat,” kata Kepala Bidang Komunikasi Perusahaan PT Timah Tbk Anggi Siahaan di Pangkalpinang, Minggu.

    Ia mengatakan penanaman 119.150 mangrove di Pulau Bangka, Belitung dan Kundur selama 2017 hingga 2023 sangat penting, karena tanaman ini berperan penting untuk menjaga ekosistem pesisir.

    Mangrove juga berperan dalam merestorasi lahan yang terdegradasi serta menjaga kualitas air dan udara di sekitarnya.

    “PT Timah menyadari budidaya dan penanaman mangrove merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan target karbon netral atau net zero emission pada 2060 mendatang,” ujarnya.

    Sumber:Antaranews.com

  • Belajar dari Bali, Penanaman Mangrove di Jakarta Juga Harus Digiatkan

    Belajar dari Bali, Penanaman Mangrove di Jakarta Juga Harus Digiatkan

    7cloud.asia – Komisi IV DPR beberapa waktu lalu melakukan kunjungan kerja ke Lokasi Persemaian Show Case G-20 Kawasan Mangrove Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Bali.

    Kunjungan ini bertujuan mengawasi pembibitan dan penanaman mangrove, serta menilai efektivitas distribusi bibit ke daerah lain guna pelestarian dan pengembangan ekosistem mangrove di Indonesia.

    Pada kesempatan tersebut, Anggota Komisi IV DPR Guntur Sasono mengapresiasi kawasan penanaman mangrove yang pernah menjadi tempat kunjungan delegasi G20 dalam rangka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

    Namun, di sisi lain, Politisi PDI-Perjuangan ini menyayangkan mengapa pelestarian penanaman mangrove hanya ada di suatu daerah tertentu saja, kenapa tidak di kota-kota besar lainya seperti di Jakarta.

    Baca: Nilai ekonomi hutan mangrove capai 900 juta dolar

    Pikiran saya mulai berkembang ketika membandingkan kondisi Jakarta dengan Bali. Jika Bali dikenal dengan keindahan alam dan pantainya, Jakarta dengan segala kemegahannya sebagai pusat perdagangan dunia, sering kali dihadapkan pada masalah lingkungan yang serius.

    “Terutama masalah banjir termasuk banjir rob yang sering mengancam,“ ujarnya.

    Padahal, lanjutnya, solusi untuk masalah ini sudah ada yakni dengan hadirnya mangrove yang dikenal mampu meredam dampak abrasi pantai dan menjadi benteng alami dari ancaman air laut.

    ”Namun mengapa di Jakarta, mangrove menjadi terasingkan,” ujarnya kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi IV ke Denpasar, Bali, Senin (09/12/2024).

    Karena itu, Jakarta, dengan segala kompleksitas dan potensinya, harus mendapat perhatian yang lebih besar. Mangrove, sebagai solusi alamiah, bisa menjadi obat untuk mengatasi masalah lingkungan yang dihadapi kota ini.

    Baca: Butuh waktu ratusan tahun untuk pulihkan hutan mangrove yang rusak

    “Mangrove sebagai obat untuk Jakarta dan saat kita harus bisa membuat program untuk pemerintah pusat, jangan dibiarkan hanya yang sisi pinggiran pulau saja,” tukasnya.

    Menurutnya, penggunaan teknologi dapat dipertimbangkan untuk menjadi solusi efektif dalam menangani dampak perubahan iklim di pesisir Jakarta.

    Guntur juga menyoroti korupsi struktural yang sering kali menghambat kebijakan-kebijakan yang pro-lingkungan.

    Kepentingan sekelompok orang, ujarnya, sering kali lebih diutamakan dibandingkan kepentingan rakyat banyak, padahal keputusan tersebut dapat merugikan alam dan masyarakat.

    ”Hal ini perlu menjadi perhatian, terutama ketika kita membahas kebijakan yang melibatkan keberlanjutan Jakarta,” pungkasnya

  • 11.000 Hektare Hutan Mangrove di Berau Dalam Kondisi Rusak

    11.000 Hektare Hutan Mangrove di Berau Dalam Kondisi Rusak

    7cloud.asia – Kabupaten Berau, Kalimantan Timur memiliki kawasan hutan bakau atau mangrove seluas 80 ribu hektare, namun 11 ribu hektare di antaranya dalam keadaan rusak.

    Karena itu pemerintah Kabupaten Berau menggandeng Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) berkolaborasi merestorasi hutan mangrove.

    Restorasi hutan mangrove ini selain untuk mengembalikan kelestarian ekosistem juga untuk menyejahterakan nelayan dan petambak.

    Hutan mangrove yang terjaga menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya plankton maupun jasad renik lain yang menjadi makanan ikan, udang, hingga kepiting.

    Hutan mangrove merupakan benteng alami yang melindungi kawasan pesisir dari erosi, abrasi, dan serangan gelombang besar. Selain itu, kawasan hutan mangrove juga membantu manusia dalam penyediaan air bersih dan udara yang segar. 

    “Sehingga hal ini bisa dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan baik dari hasil tambak maupun nelayan tangkap. Kami berterima kasih karena YKAN bersedia membantu merestorasi,” kata Sekretaris Kabupaten Berau Muhammad Said di Tanjung Redeb, Minggu (12/1/2025) seperti dikutip Antaranews.com

    Baca: Nilai ekonomi hutan mangrove capai 900 juta dolar

    Said menambahkan, keberadaan hutan mangrove selain berfungsi untuk mencegah pemanasan global juga bisa meningkatkan produksi perikanan dan kelautan.

    Diperlukan komitmen kuat dalam menjaga mangrove, karena keberadaannya sangat vital untuk menjaga ekosistem tetap lestari.

    Ia juga memberikan apresiasi kepada YKAN atas berbagai program perlindungan kawasan mangrove yang telah dijalankan di Berau.

    Dalam hal ini termasuk pendampingan kepada masyarakat dalam meningkatkan produksi ikan, udang, kepiting, dan lainnya dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

    Sebelumnya, saat membuka lokakarya penguatan lembaga pengelola mangrove yang melibatkan berbagai pihak pada empat hari lalu, dinyatakan bahwa Pemkab Berau memberikan dukungan untuk realisasi program restorasi mangrove.

    Baca: Butuh waktu ratusan tahun untuk pulihkan hutan mangrove yang rusak

    “Melalui lokakarya tentu diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para kelompok pengelola mangrove, khususnya di lima kampung yang masuk dalam program pelestarian mangrove yang dilakukan secara bertahap tersebut,” katanya.

    Sementara Direktur Program Kelautan YKAN, M Ilman menyatakan, ada dua program utama yang saat ini sedang dijalankan YKAN, yaitu kelautan dan kehutanan di 12 provinsi yang tersebar di Indonesia, salah satunya adalah Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.

    “Dalam mengembalikan kelestarian mangrove seperti awal, perlu dilakukan kolaborasi dengan pemerintah dan pihak lain. Sedangkan pendekatan restorasi yang kami lakukan berbasis masyarakat, karena sebagian besar kerusakan mangrove berada di wilayah tambak yang menjadi sumber penghidupan masyarakat,” kata Ilman.