7cloud.asia – Junta militer Myanmar pertama kalinya menggelar pemilu setelah melakukan kudeta pada 2021.
Rencananya pemilu di Myanmar akan dilaksanakan dalam tiga tahap, dengan tahap kedua digelar pada 11 Januari 2026, diikuti tahap ketiga pada 25 Januari.
Pemilu ini akan mencakup total 692 daerah pemilihan di seluruh Myanmar melibatkan sekitar 5.000 kandidat dari 57 partai politik.
Mereka bersaing untuk mendapatkan kursi di Pyithu Hluttaw (Majelis Rendah), Amyotha Hluttaw (Majelis Tinggi), serta State and Region Hluttaws (Parlemen Negara Bagian dan Daerah).
Pemilu tersebut akan menentukan anggota terpilih Parlemen Persatuan (Pyithu Hluttaw dan Amyotha Hluttaw) serta Parlemen Negara Bagian dan Daerah.
Baca: Praktik kerja paksa oleh junta militer Myanmar
Parlemen Persatuan yang baru kemudian akan memilih presiden baru, yang akan membentuk Pemerintahan Persatuan baru.
Menurut Komisi Pemilihan Umum Myanmar, sebanyak 21.517 tempat pemungutan suara telah disiapkan secara nasional untuk pemilu tersebut.
Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, Myanmar memperkenalkan sistem proporsional anggota campuran (mixed-member proportional/MMP) dan Mesin Pemungutan Suara Elektronik Myanmar (Myanmar Electronic Voting Machine/MEVM).
Sistem MMP menggabungkan sistem first-past-the-post (FPP) dan perwakilan proporsional (proportional representation/PR), seperti dilansir harian milik pemerintah Myanmar, Global New Light of Myanmar.
Menurut Kementerian Informasi negara tersebut, warga negara Myanmar yang tinggal di luar negeri telah memberikan suara mereka lebih awal di kedutaan besar dan konsulat luar negeri.
Baca: Gencatan senjata di Myanmar diperpanjang
Tim pemantau pemilu dari beberapa negara telah tiba di Myanmar untuk memantau proses pemungutan suara. Myanmar terakhir menggelar pemilu pada November 2020.
Myanmar memiliki parlemen bikameral dengan 664 kursi — 440 di majelis rendah dan 224 majelis tinggi.
Setelah pemungutan suara, parlemen harus bersidang dalam waktu tiga bulan untuk memilih ketua dan presiden, selanjutnya kepala negara memilih perdana menteri untuk membentuk pemerintahan.
Sejak kudeta, negara dengan penganut Buddha lebih dari 54 juta penduduk itu dilanda konflik etnis internal yang melibatkan kelompok bersenjata dan militer, menyebabkan ribuan orang tewas, dan lebih dari 3,5 juta orang mengungsi.
Sumber: Antaranews.com/Xinhua