ruangkota

Tag: pesisir

  • Proyek Kawasan Industri dan Tol Semarang-Demak Persempit Ruang Tangkap Nelayan

    Proyek Kawasan Industri dan Tol Semarang-Demak Persempit Ruang Tangkap Nelayan

    7cloud.asia – Berbagai proyek pemerintah seperti kawasan industri maupun pembangunan jalan tol Semarang-Demak mengancam ruang tangkap nelayan di pesisir Pantura terutama di Semarang, Jawa Tengah.

    Hal ini diungkapkan Manager Advokasi dan Kampanye Eksekutif Daerah WALHI Jawa Tengah, Iqbal Alma acara gelar wicara dalam peluncuran program Kawasan Pemulihan Pesisir (KPP) di Desa Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah, pada Kamis (27/2/2025).

    Dilansir di laman resmi walhi.or.id, Iqbal menjelaskan proyek pemerintah ini telah menciptakan krisis lokal seperti mempersempit akses ruang tangkap nelayan, hilangnya ekosistem mangrove.

    Selain itu juga menurunnya kualitas pesisir karena sampah dan limbah dan memperparah krisis iklim dan memperparah krisis iklim. Kondisi itu, selanjutnya berpengaruh dengan pendapatan ekonomi nelayan.

    Kondisi ini antara lain terjadi di Tambakrejo, Semarang. Walhi mencatat perbedaan ekonomi nelayan cukup mencolok antara rentang tahun 2000-2017, nelayan bisa mengantongi penghasilan Rp300ribu-Rp400ribu perhari.

    Baca: Harus ada kebijakan yang memihak nelayan yang terdampak krisis iklim

    Pendapatan ini bersumber dari tambak ikan bandeng, tangkapan ikan, kepiting, dan udang. Kondisi yang sama juga terjadi di Desa Sengon (Batang) dan Bedono (Demak).

    “Rentang tahun 2017-sekarang, pendapatan nelayan Rp50ribu sampai Rp100ribu perhari dengan usaha pilihan nelayan hanya kerang hijau,” jelasnya.

    Sittatun, warga Tambakrejo menceritakan bagaimana krisis iklim berdampak pada tempat tinggalnya, yang cukup mengganggu aktivitas hidup sehari-hari.

    Waktu demi waktu, di tahun 2000 itu sudah mulai terasa rob yang masuk ke wilayah mereka. Setiap hari wilayah tempat warga tinggal tergenang air rob. Bahkan sampai setinggi lutut orang dewasa.

    “Wilayah kami juga mengalami penurunan tanah yang begitu cepat, jadi setiap lima tahun sekali kami harus meninggikan rumah, dengan biaya yang tidak sedikit,” ujar Sittatun.

    Baca: Nasib nelayan terombang-ambing dampak krisis iklim

    Sittatun mengaku sangat terbantu oleh adanya program dari DMC Dompet Dhuafa dan WALHI dan berharap warga Tambakrejo semakin kuat untuk tetap bertahan dan beradaptasi pada perubahan iklim.

    Dilansir walhi.or.id, Kawasan Pemulihan Pesisir ini diluncurkan oleh ID Humanity Dompet Dhuafa melalui Disaster Management Center (DMC) dan Eksekutif Daerah WALHI Jawa Tengah.

    Lokus program KPP di pesisir utara Jawa Tengah ini mencakup tiga daerah, di antaranya Tambakrejo, Bedono dan Batang. Kawasan pesisir di tiga daerah tersebut mengalami degradasi lingkungan yang cukup parah akibat krisis iklim.

    Keberadaan aktivitas industri dari berbagai perusahaan besar yang memancang ruang operasi produksinya di kawasan pesisir memperburuk keadaan yang sudah buruk.

    Program KPP ini ditujukan untuk mengatasi persoalan degradasi lingkungan tersebut, terutama memulihkan ekosistem pesisir, dan mendorong masyarakat pesisir sebagai terdampak mampu beradaptasi dari perubahan ruang hidupnya akibat krisis iklim.

    Baca: Penambangan pasir laut membuat nelayan makin susah menangkap ikan

    Ahmad Baikhaki, Kepala Bagian Lingkungan DMC Dompet Dhuafa menjelaskan program KPP ini merupakan bentuk kontribusi dari DMC Dompet Dhuafa dalam pemulihan ekosistem pesisir yang mengalami krisis iklim dan berdampak pada kehidupan warga pesisir.

    Menurut Baikhaki, krisis iklim punya daya rusak yang sama besar terhadap kehidupan warga pesisir sebagaimana daya rusak yang disebabkan bencana alam terhadap kehidupan manusia secara langsung.

    Suatu wilayah yang terdampak krisis iklim punya jenis bencana yang pelan-pelan terjadi dan kemudian sekian tahun baru terasa, misal bencana itu seperti banjir rob, abrasi dan lain sebagainya.

    “Kalau di laut itu misalnya cuaca ekstrem semakin sering terjadi,” ucap Baikhaki dalam acara peluncuran program KPP.

    DMC Dompet Dhuafa dalam program KPP ini, lanjutnya, berkontribusi terhadap pemulihan pesisir utara Jawa. Dalam hal ini kontribusinya ada di aspek lingkungan, yaitu bagaimana memulihkan ekosistem mangrove.

    Baikhaki mengatakan dengan terjaganya ekosistem mangrove di pesisir mampu menciptakan kembali habitat hewan-hewan laut. Hal ini menjadi ihwal positif untuk penghidupan nelayan.

     

  • Komisi IV DPR Ingatkan Pemda Tingkatkan Pengawasan Ruang Laut

    Komisi IV DPR Ingatkan Pemda Tingkatkan Pengawasan Ruang Laut

    7cloud.asia – Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk lebih tegas dalam mengatur dan mengawasi penggunaan ruang laut dan pesisir. Khususnya terkait dengan penguasaan pantai oleh pihak swasta.

    Daniel mengatakan aturan jelas terkait pengelolaan daerah pesisir diperlukan agar proses pembangunan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, tanpa merugikan ekosistem yang ada.

    “Pantai jangan dikuasai secara privat. Pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kebijakan sangat penting, dan Pemda harus bertanggung jawab untuk menindak tegas jika terjadi pelanggaran,” kata Daniel Johan dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Senin (17/3/2025).

    Daniel juga mengingatkan agar pelaku usaha hotel dan resort, sebagai salah satu sektor yang berkembang pesat, untuk memahami dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

    “Kejelasan aturan yang diterapkan sejak awal sangat penting sehingga tidak ada celah hukum yang bisa dimanfaatkan pihak-pihak tertentu dan merugikan masyarakat atau lingkungan,” ungkap Legislator asal Dapil Kalimantan Barat (Kalbar) I itu.

    “Kebijakan yang ada harus menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian alam, karena keduanya sama-sama penting bagi masa depan bangsa,” imbuh Daniel.

    Baca: Penerbitan sertifikat di atas laut berpotensi langgar hukum

    Salah satu kasus yang disoroti Komisi IV DPR yang membidangi urusan lingkungan hidup dan kelautan adalah pembangunan hotel, vila hingga restoran yang masif di pinggir laut yang berada di Bali.

    Daniel mengatakan pembangunan tetap penting dilakukan untuk menunjang perekonomian daerah dan nasional, namun eksositem lingkungan juga perlu diperhatikan.

    “Bahwa bisnis untuk menunjang perekonomian itu penting, tapi bagaimana aturannya dibuat juga dengan memprioritaskan kelestarian lingkungan agar ekosistem dan alam tetap terjaga,” terang Politisi PKB ini.

    “Kelestarian lingkungan wajib diperhatikan demi keberlanjutan. Maka peran Pemda di sini sangat penting untuk bisa mengatur sebaik-baiknya,” imbuh Daniel.

    Baru-baru ini Gubernur Bali Wayan Koster mengumumkan kebijakan tegas terkait penataan industri pariwisata di Pulau Dewata.

    Beberapa poin utama yang disampaikan adalah larangan bagi hotel, vila, dan restoran untuk menguasai atau menutup akses pantai, kecuali untuk keperluan upacara adat.

    Baca: Aparat hukum diminta mengusut kasus pengkavlingan laut di Tangerang

    Koster menegaskan sudah ada peraturan daerah yang mengatur akomodasi wisata di pinggir laut atau pantai. Pelanggaran akan ditindak sesuai aturan yang berlaku.

    Langkah ini diiringi dengan ancaman sanksi bagi vila atau spa yang digunakan untuk praktik prostitusi serta wisatawan asing yang berdagang atau membuka usaha tanpa izin.

    Lebih lanjut, Koster juga meminta seluruh pelaku usaha di Bali memiliki izin resmi dan tidak menyalahgunakan nama warga lokal untuk kepentingan bisnis orang asing.

    Selain itu Gubernur Bali menekankan pentingnya dominasi tenaga kerja lokal di sektor usaha akomodasi wisata, dengan kewajiban mempekerjakan 90% tenaga kerja lokal.

    Sesuai Perpres Nomor 51 tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai, Gubernur memang berhak mengatur batasan Sempadan pantai. Beleid tersebut bisa menjadi landasan Pemda untuk membuat aturan.

    Menurut Daniel, penetapan batas sempadan pantai ini dilakukan untuk melindungi dan menjaga kelestarian fungsi ekosistem dan segenap sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

    Baca: PDI Perjuangan dorong pembentukan Pansus untuk selidiki pengkavlingan laut

    Juga kehidupan masyarakat di wilayah pesisir dan wilayah-wilayah kecil dari ancaman bencana alam, alokasi ruang untuk akses publik melewati pantai, dan alokasi ruang untuk saluran air dan limbah.

    “Maka sudah menjadi kewajiban kepala daerah untuk memastikan pembangunan yang berprinsip pada ekonomi hijau,” jelasnya.

    Di sisi lain, Daniel mengatakan Komisi IV DPR akan terus melakukan pengawasan terhadap implementasi aturan penggunaan ruang laut dan pesisir.

    Penerapan aturan yang mengedepankan pembangunan ekonomi hijau disebut menjadi agenda global yang tertuang dalam salah satu target Tujuan Pembangunan Keberlanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya poin ke-8.

    “Bahwa negara-negara di dunia harus mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta ramah lingkungan. Untuk mewujudkan ekonomi hijau diperlukan kerja sama antara para pemangku kepentingan, baik pemerintah bekerja sama dengan DPR, sektor swasta, dan masyarakat,” urai Daniel.

    “Tentunya pengawasan penting dalam implementasi suatu kebijakan. Untuk itu Komisi IV DPR akan melakukan pengawasan ketat agar ekonomi tetap berjalan namun tidak mengabaikan lingkungan,” tutupnya.

  • Kisah Sukses Hilirisasi Mangrove di Muara Gembong, Bekasi

    Kisah Sukses Hilirisasi Mangrove di Muara Gembong, Bekasi

    7cloud.asia – Di tengah krisis iklim dan tekanan pembangunan yang terus mengancam keberadaan hutan mangrove, komunitas warga di Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat menginisiasi cara bertahan hidup sambil tetap menjaga alam lewat hilirisasi.

    Warga Muara Gembong merawat hutan mangrove sambil mengolah daun, buah, hingga kulit kayu dari pohon bakau menjadi produk bernilai ekonomi.

    Kajian dari tim peneliti Universitas Padjadjaran (Unpad) menunjukkan, hutan mangrove bukan hanya penting untuk konservasi tapi juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

    Inisiatif di Muara Gembong mulanya berakar dari gerakan ‘Save Mugo’ (Muara Gembong) pada 2013. Kala itu, warga memprotes kondisi pesisir yang kian rusak akibat abrasi, perluasan tambak, dan tambang pasir.

    Sepanjang 1976-2018, luas hutan mangrove di Muara Gembong sudah berkurang lebih dari separuh akibat alih fungsi lahan, terutama akibat pengembngan tambak ikan. Garis pantai pun ikut berubah.

    Dari sana, lahirlah POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) Alipbata, yang berupaya mempromosikan mangrove sebagai wisata berkelanjutan.

    Selain POKDARWIS, ada pula kelompok Kebaya yang beranggotakan ibu-ibu rumah tangga. Kelompok POKDARWIS Alipbata dan Kebaya saling bekerja sama.

    Selagi POKDARWIS melakukan kerja-kerja konservasi, bahan-bahan seperti buah serta daun mangrove yang bisa dipanen, disalurkan kepada komunitas Kebaya untuk diproduksi lebih lanjut.

    Baca: Cara perempuan Muara Gembong siasati kerusakan lingkungan akibat abrasi

    Kelompok Kebaya kemudian mengolahnya menjadi aneka makanan. Mulai dari makanan ringan (keripik daun, stik daun, keripik buah, peyek, dan kerupuk), kudapan tradisional (dodol), hingga minuman seperti jus dan sirup.

    Produk-produk itu awalnya mereka jual langsung kepada warga sekitar dan lambat laun mulai dipasarkan lebih luas secara daring.

    Kini usaha warga terus berkembang, produk mereka bahkan sudah punya merek dagang sendiri, yakni ‘Mang Oge’, akronim dari “Mangrove Muara Gembong”.

    Hasil penjualan produk-produk Mang Oge bisa menambah pundi-pundi cuan warga dan membuka lapangan pekerjaan bagi para ibu rumah tangga.

    Melalui ‘Mang Oge’ pula, komunitas Kebaya diundang mengikuti berbagai pameran yang memberikan mereka kesempatan mempromosikan produk ke pasar yang lebih luas.

    Potensi hilirisasi mangrove
    Selain yang sudah diproduksi warga, mangrove sebenarnya berpotensi untuk dikembangkan menjadi lebih banyak produk.

    Spesies mangrove Avicennia yang melimpah di Muara Gembong, misalnya, bisa digunakan untuk membuat berbagai produk kuliner lain yang lezat, seperti bakpau, donat, bubur, hingga minuman segar seperti dawet.

    Penelitian lain menunjukkan bahwa buah Bruguiera gymnorrhiza juga kaya akan karbohidrat dan bisa menjadi sumber pangan alternatif.

    Baca: Butuh waktu ratusan tahun untuk pulihkan hutan mangrove yang rusak

    Jika semua potensi ini digali, Muara Gembong berpotensi menjadi pionir inovasi produk berbasis mangrove.

    Selain makanan, spesies Sonneratia yang banyak ditemukan di Muara Gembong juga bisa dimanfaatkan untuk pembuatan sabun alami.

    Di bidang kesehatan, mangrove bahkan bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku obat untuk penyakit hepatitis dan kaki gajah.

    Sebuah studi pada 2020 mencatat, setidaknya ada lebih dari 300 jenis produk hasil hutan bukan kayu (HHBK) berbasis mangrove di komunitas pesisir yang bisa dikembangkan, terdiri atas 117 produk makanan, 126 produk kerajinan, dan 133 produk kesehatan.

    Data ini menunjukkan betapa luasnya peluang pengembangan hasil hutan mangrove secara berkelanjutan. Jika pengetahuan lokal, kreativitas komunitas, dan inovasi modern berpadu, hilirisasi mangrove bisa menghasilkan produk bernilai ekonomi tinggi.

    Bagaimana memaksimalkan potensi mangrove?
    Semua potensi di atas tentu tidak akan berkembang dan bertahan tanpa dukungan pemerintah dan pihak lainnya.

    Studi kami menunjukkan, masyarakat pesisir butuh dukungan teknis berupa pelatihan, riset, serta pendampingan dalam proses produksi dan pengujian mutu produk.

    Selain itu, perlu dukungan nonteknis seperti regulasi yang jelas, perizinan, serta pendampingan dalam memperoleh sertifikasi produk.

    Baca: Pemerintah diminta segera sahkan RPP Perlindungan Mangrove

    Sertifikasi sangat penting untuk memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu, memiliki daya saing, dan dapat dipasarkan ke sektor yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional.

    Hal yang juga penting diperhatikan sejak awal, setiap inovasi tetap harus berlandaskan prinsip panen berkelanjutan (sustainable harvesting), dengan mempertimbangkan kemampuan regenerasi pohon dan kebutuhan habitatnya.

    Sebab, panen daun atau buah secara berlebihan bisa mengganggu siklus pertumbuhan mangrove dan keseimbangan ekosistem khususnya ekosistem pesisir.

    Jika dikelola dengan hati-hati, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu mangrove bisa menjadi strategi efektif untuk konservasi.

    Produk mangrove yang unik dan ramah lingkungan bisa menjadi nilai tambah bagi berbagai destinasi ekowisata mangrove yang saat ini sudah tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

    Melalui kreativitas, budaya lokal, dan inovasi, warga pesisir bukan hanya mendapat manfaat ekonomi, tapi juga memperkuat identitas lokal dan ikut menjaga hutan mangrove untuk generasi mendatang.

    Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation, Penulis: Kevin Muhamad Lukman (Dosen Sekolah Pascasarjana, Universitas Padjadjaran)

  • Penataan Kampung Nelayan di Aceh Didasarkan pada Tiga Indikator

    Penataan Kampung Nelayan di Aceh Didasarkan pada Tiga Indikator

    7cloud.asia – Anggota Komisi IV DPR, Rokhmin Dahuri, meninjau calon lokasi pembangunan Kolam Labuh dan Kampung Nelayan Merah Putih bersama Jamaluddin Idham, Anggota Komisi XII DPR asal Aceh.

    Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan di wilayah pesisir Aceh.

    Dalam kunjungan DPR ini menyasar tiga titik strategis: Gampong Kuala Pidie (Kecamatan Kota Sigli), Gampong Jeumeurang (Kecamatan Kembang Tanjong), dan Gampong Pasi Beurandeh (Kecamatan Batee).

    Lokasi ini diusulkan sebagai pusat pengembangan fasilitas kelautan dan perikanan yang berorientasi pada kesejahteraan nelayan dan keberlanjutan lingkungan.

    Dalam kesempatan itu, Politisi PDI-Perjuangan ini Perjuangkan tiga indikator utama untuk mewujudkan keberhasilan kampung nelayan.

    Baca: Anggaran KKP naik untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan

    Indikator keberhasilan penataan kampung nelayan adalah peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga nelayan, kebersihan lingkungan pesisir, serta keberlanjutan usaha perikanan.

    “Kalau tiga hal ini tercapai, maka pembangunan kampung nelayan bisa kita katakan berhasil dan layak jadi model nasional…Kalau kampung nelayan maju, peluangnya besar,” tegasnya dalam rilis yang dikutip Parlementaria, Rabu (5/11/2025).

    Lebih lanjut ia mengungkapkan, Program Kampung Nelayan Merah Putih, yang digagas sebagai bagian dari strategi nasional di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, menjadi simbol komitmen negara dalam membangun masa depan masyarakat pesisir.

    Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pidie, Safrizal, menegaskan bahwa pembangunan kolam labuh di wilayah pesisir Pidie akan menjadi langkah strategis dalam memperkuat sektor kelautan dan perikanan.

    “Dengan adanya kolam labuh, kapal nelayan dapat lebih mudah bersandar sehingga proses bongkar muat hasil tangkapan menjadi lebih efisien,” ujar Safrizal saat mendampingi kunjungan kerja anggota DPR.

    Baca: Kebijakan ketahanan pangan belum berpihak pada nelayan

    Lebih dari sekadar fasilitas sandar, kolam labuh ini diharapkan membuka konektivitas antar pelabuhan kecil di kawasan pesisir, memperlancar distribusi hasil laut, dan menggerakkan roda ekonomi masyarakat.

    “Kami melihat peluang besar jika kolam labuh ini dikembangkan menjadi pelabuhan rakyat,” tambahnya.

    Fasilitas ini dirancang untuk berfungsi layaknya pelabuhan rakyat, memudahkan kapal nelayan bersandar dan menurunkan hasil tangkapan secara efisien.

    Safrizal juga mengungkapkan bahwa perencanaan teknis program tersebut sedang dibahas di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dengan harapan pembangunan dan peresmiannya dapat segera terealisasi.

    Pemerintah Kabupaten Pidie menyatakan komitmen penuh untuk mendukung program strategis nasional yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat pesisir.

    Baca: Penambangan pasir akibatkan nelayan makin susah menangkap ikan

     

     

  • Limbah Minyak dari Kapal Diduga Mencemari Perairan Pesisir Pantura

    Limbah Minyak dari Kapal Diduga Mencemari Perairan Pesisir Pantura

    7cloud.asia – Perairan pesisir pantai utara (pantura) tepatnya di Desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten diduga tercemar limbah minyak dari kapal yang berlalu-lalang di Laut Jawa.

    Informasi diperoleh di Tangerang, Rabu, melalui edaran video di media sosial (medsos) yang diabadikan salah satu nelayan di wilayah pesisir laut tersebut.

    Dalam unggahan itu, menunjukkan banyaknya cairan berwarna kuning emas yang menyebar ke beberapa hamparan Laut Pantai Tanjung Burung.

    Elemen berupa gumpalan padat itu, juga tampak tidak menyatu atau tercampur dengan air laut. Dimana, para nelayan menduga cairan itu merupakan cemaran limbah.

    Baca: Pencemaran Antibiotik di Perairan Bisa Bikin Bakteri Jadi Kebal

    “Tahu dari mana ini, limbah apa ini?. Tau begini gimana dapat ikan. Arahnya kayanya dari Priuk?,” terangnya dalam percakapan unggahan video tersebut.

    Menanggapi hal tersebut, Kasi Bina Hukum Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tangerang, Sandi Nugraha mengungkapkan, bahwa pihaknya telah menerima laporan adanya cairan yang diduga limbah tersebut.

    Sandi menjelaskan, atas adanya laporan DLHK telah menyampaikan ke Pemerintah Provinsi Banten dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

    “Sudah kami sampaikan ke provinsi dan pemerintah pusat, saat ini kami sedang menunggu tindak lanjutnya,” ujarnya.

    Baca: Pencemaran di Laut Sangihe Ancam Kesehatan Manusia

    Dia menjelaskan, berdasarkan laporan dan keterangan para nelayan bahwa gumpalan dengan warna kuning emas ini diduga merupakan limbah minyak bumi yang tercecer saat diangkut menggunakan kapal tanker dari wilayah pesisir Cirebon.

    “Jadi itu mungkin minyak bumi yang bocor dari kapal tanker,” ucapnya.

    Untuk memastikan adanya pencemaran limbah ini, DLHK Kabupaten Tangerang juga telah melaporkannya ke Kementerian Lingkungan Hidup sebagai bahan penelitian dan penyelidikan dalam kasus tersebut.

    “Kalau penelitian kewenangannya ada di kementerian. Nanti itu bisa dipastikan terkait pencemarannya,” kata dia.

    Sumber: Antaranews

  • Enam Wilayah di Jakarta Diminta Waspadai Banjir Rob pada 4-6 Desember

    Enam Wilayah di Jakarta Diminta Waspadai Banjir Rob pada 4-6 Desember

    7cloud.asia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi banjir rob berpotensi melanda wilayah Jakarta pada 4-6 Desember 2025. 

    Puncak banjir rob di Jakarta diperkirakan akan terjadi pada Jumat (5/12/2025) besok 

    Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jakarta, Isnawa Adji, mengimbau warga di area pesisir meningkatkan kesiapsiagaan

    Adji menambahkan terdapat enam wilayah pesisir yang berpotensi mengalami banjir rob, yaitu Kamal, Muara Angke, Baywalk Pluit, Sunda Kelapa, RE Martadinata, dan Blencong Marunda. 

    Baca Juga: Penurunan Tanah, Kenaikan Permukaan Air Laut dan Perubahan Iklim Perburuk Banjir Rob di Jakarta

    “Rob diprediksi terjadi pada 4-6 Desember 2025 dengan waktu puncak 5 Desember 2025 pukul 09.00 WIB. Masyarakat pesisir perlu meningkatkan kesiapsiagaan mengingat durasi pasang tinggi bisa berlangsung beberapa hari berturut-turut,” kata dia di Jakarta, Kamis (4/12/2025).

    Tak hanya itu, warga diimbau mewaspadai perubahan kondisi cuaca serta dinamika air laut yang bisa berubah cepat. Warga juga diingatkan untuk menghindari aktivitas di daerah pesisir yang berisiko terkena banjir rob, terutama saat puncak pasang.

    Mengantisipasi ancamanbanjir rob, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan BMKG untuk melakukan operasi modifikasi cuaca.

    Pasalnya, wilayah Jakarta juga berpotensi dilanda cuaca ekstrem dalam beberapa waktu ke depan.

    Baca Juga: Perubahan Iklim Membuat Banjir Rob Makin Sering Terjadi, Ini Dampaknya untuk Anak-anak

    “Waktu-waktunya tentunya mereka yang akan menentukan,” katanya dikutip beritajakarta.id

    Pramono menilai, pelaksanaan modifikasi cuaca tidak bisa dilakukan secara mendadak. Menurut dia, hal itu harus disesuaikan dengan data lapangan.

    Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta juga telah menyiagakan pompa untuk melakukan penyedotan ketika terjadi banjir.

    Setidaknya, saat ini terdapat 600 pompa yang disiapkan untuk penanganan ketika terjadi banjir rob di pesisir Jakarta.

    “Termasuk ketika rob kemarin naik, orang kan khawatir di Muara Angke, kan bisa kelihatan bahwa kemudian pompa sudah kita siapkan untuk mengatasi itu,” kata dia

     

  • Alih Fungsi Kawasan Pesisir Mengancam Ketahanan Pangan

    Alih Fungsi Kawasan Pesisir Mengancam Ketahanan Pangan

    7cloud.asia – Kejadian bencana alam dalam beberapa tahun terakhir terkait dengan alih fungsi lahan, termasuk di kawasan pesisir. Hal ini harus menjadi catatan penting pengambil kebijakan.

    Beberapa isu perubahan kawasan pesisir karena abrasi, akresi, reklamasi, serta pembangunan yang tidak berkelanjutan menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR, Selasa (27/1/2026).

    Dalam kesempatan ini, Kepala Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University, Prof Yonvitner menyampaikan ada dua komponen penting yang mempengaruhi tata guna lahan pesisir.

    Pertama, pembangunan ekonomi yang tidak berkelanjutan, salah satunya kebijakan pemanfaatan sedimen laut. Dan yang kedua adalah kelemahan manajemen kebijakan pembangunan.

    Baca: Proyek IKN membuat nelayan dan masyarakat pesisir semakin sengsara

    Yonvitner memaparkan, kebijakan pemanfaatan sedimen laut yang diterapkan di era Presiden Jokowi tidak memberikan ekonomi yang memadai, tetapi eksternalitas yang harus dibayar sangat tinggi.

    “Perubahan substrat dan rantai ekologis juga banyak terpengaruh. Lebih jauh ekonomi masyarakat nelayan dalam ancaman, karena hilang pendapatan dan penghasilan karena terbatasnya akses dan lokasi penangkapan ikan,” terangnya.

    Kedua, kelemahan manajemen kebijakan pembangunan. Yonvitner menyorot kejadian okupasi lahan pagar laut.

    Setahun setelah kejadian pagar laut terungkap, tidak ada pihak yang bertanggung jawab, hanya ditemukan pihak yang lemah yang merasa salah karena memberikan izin orang lain membuat sertifikat.

    “Kalau dilihat secara kasat mata, tujuan pagar laut adalah okupasi laut yang selanjutnya dapat direklamasi. Proses reklamasi adalah bagian dari upaya okupasi lahan di pesisir,” ujarnya.

    Baca: Hutan mangrove di Tangerang menyusut drastis akibat proyek PSN di era Jokowi

    Beberapa bahasan penting dalam RDP yang dipimpin Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto ini, di antaranya soal kelemahan pengawasan serta bentuk dan strategi efektif dalam mengantisipasi konversi lahan.

    RDP ini menghimpun masukan para akademisi untuk penguatan pengendalian alih fungsi lahan yang berdampak pada peningkatan risiko bencana.

    RDPU tersebut diikuti oleh Sejumlah akademisi dari bidang kehutanan, pengelolaan pesisir dan laut, reklamasi, serta remote sensing diantaranya Dodik Ridho Nurrochmat (IPB), Yonvitner (IPB), Denny Nugroho Sugianto (UNDIP), serta Jamhari (UGM).

    Komisi IV DPR berencana membentuk Panitia Kerja (Panja) pengendalian alih fungsi lahan didorong oleh kekhawatiran terhadap masifnya konversi lahan di berbagai daerah.

    Masifnya laju alih fungsi lahan di berbagai wilayah Indonesia dinilai menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan pangan, kelestarian ekosistem hutan, serta ruang hidup di wilayah pesisir.

    Baca: Anak muda ini suarakan tuntutan masyarakat pesisir

  • Pembangunan Tanggul Laut Raksasa Bukanlah Solusi Tepat untuk Masalah Lingkungan di Pantura

    Pembangunan Tanggul Laut Raksasa Bukanlah Solusi Tepat untuk Masalah Lingkungan di Pantura

     

    7cloud.asia – Deburan ombak di pantai utara (Pantura) Jawa kini bukan lagi sepenuhnya pemandangan indah. Perubahan iklim menyebabkan permukaan laut di sana terus naik. Di sisi lain, permukaan tanah semakin menurun akibat penyedotan air tanah yang berlebihan.

    Kombinasi ini meningkatkan risiko terjadinya banjir rob, abrasi pantai, hingga tenggelamnya pulau-pulau kecil. Menyikapi situasi tersebut, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan rencana pembangunan tembok laut raksasa atau giant sea wall di pantura.

    Proyek infrastruktur besar berupa dinding laut itu akan dibangun sejajar garis pantai. Proyek rencananya akan membentang dari Cilegon, di Banten hingga Gresik di Jawa Timur sepanjang 500 kilometer.

    Sekilas, beton raksasa mungkin terlihat seperti solusi praktis untuk menahan gempuran air laut masuk daratan. Namun, keberadaan tembok ini takkan menyelesaikan akar permasalahan mendasar.

    Permukaan tanah akan tetap menurun. Muka air laut akan tetap naik. Tanggul laut raksasa justru bisa menimbulkan dampak lingkungan dan sosial turunan yang serius.

    Mengapa tanggul laut bukan jawaban?

    Tanggul laut akan mengganggu dinamika dan ekosistem alami pesisir. Sebab tembok hanya berfungsi memantulkan energi gelombang alih-alih menyerapnya. Energi ombak yang terpantul ini akan mengikis wilayah di sekitarnya.

    Selain itu, tembok laut menghambat aliran sedimen seperti pasir dan lumpur yang penting untuk menjaga bentuk dan ekosistem pantai. Tanpa sedimen, garis pantai akan semakin menyempit.

    Banyak spesies laut seperti kepiting pasir, moluska, burung pantai, vegetasi pesisir, dan ikan-ikan muda yang bergantung pada ekosistem pantai bakal kehilangan tempat hidupnya. 

    Persoalan potensi dampak sosial yang diakibatkan juga tak kalah besar. Nelayan bisa kehilangan wilayah tangkap. Pun, masyarakat pesisir terancam kehilangan mata pencaharian mereka.

    Tak hanya berisiko, biaya pembangunan dan perawatan tanggul raksasa juga sangat tinggi. Di Jakarta saja, total biaya untuk pembangunan proyek Giant Sea Wall kemungkinan mencapai Rp500 triliun. Anggaran ini termasuk tanggul utama di laut, reklamasi, serta jaringan infrastruktur pendukung.

    Belum lagi, biaya perawatan tahunan yang bisa mencapai 1–5% dari investasi awal. Untuk tanggul raksasa, pemerintah membutuhkan sekitar Rp5–25 triliun per tahun hanya untuk pemeliharaan.

    Lihat saja tanggul darat di berbagai wilayah, sudah banyak yang rusak. Laporan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) dan PUPR (2022) menunjukkan beberapa segmen tanggul di utara Jakarta mengalami keretakan, rembesan air, dan harus diperkuat dengan sheet pile tambahan.

    Tanggul pantai di Semarang sepanjang ±2,5 km juga beberapa kali bocor dan rembes, terutama di wilayah Tambaklorok dan Kaligawe.

    Sementara itu, tanggul laut di pesisir Pekalongan juga tidak bisa sepenuhnya menahan rob. Air justru merembes lewat dasar serta celah sambungan. 

    Seiring waktu, setiap kenaikan permukaan laut menuntut tembok ditinggikan atau diperkuat. Alhasil kebutuhan biaya membengkak tak terhingga.

    Laporan keenam Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) memperkirakan rata-rata biaya penyesuaian (adaptation cost) pesisir bisa meningkat dua kali lipat setiap kenaikan 0,5 meter permukaan laut. Biaya ini timbul karena kebutuhan peninggian dan penguatan struktur.

    Pada akhirnya ketergantungan pada solusi fisik ini hanya memicu rasa aman semu. Proyek tanggul laut menelan ongkos mahal tapi tidak mampu menyelesaikan persoalan. 

    Lantas, apa pilihan lain?

    Sebenarnya ada pendekatan yang lebih menyeluruh untuk mengatasi masalah ini, yakni Integrated Coastal Zone Management (ICZM) atau Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu.

    Pendekatan ini menggabungkan perlindungan lingkungan, pembangunan ekonomi, dan keadilan sosial. Prinsip dasarnya adalah bekerja selaras dengan alam, bukan melawannya.

    Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu menekankan pada upaya rehabilitasi mangrove, restorasi terumbu karang, dan penguatan ekosistem pesisir lain sebagai penahan alami gelombang.

    Selain efektif menjaga ekosistem, pendekatan ini juga menghidupkan ekonomi lokal lewat perikanan berkelanjutan, ekowisata, hingga budi daya laut yang ramah lingkungan. Hasilnya, masyarakat lokal lebih berdaya, ketimpangan berkurang, dan ketahanan ekonomi jangka panjang semakin kuat. 

    Belanda adalah sukses negara yang menerapkan solusi berbasis alam yang dikombinasikan dengan teknologi.

    Mereka menerapkannya melalui program seperti Room for the River. Konsep ini tak hanya membangun tanggul dan kanal, tetapi juga memperluas ruang air, memperkuat garis pantai dengan sand motor. Belanda juga memulihkan ekosistem rawa dan padang lamun yang mampu meredam gelombang hingga 75–80% sebelum mencapai daratan.

    Proyek ini melibatkan warga melalui konsultasi publik, lokakarya, hingga perencanaan bersama. Contohnya di Nijmegen, kota tertua di Belanda yang berhasil mengurangi risiko banjir sekaligus meningkatkan kualitas hidup.

    Keberhasilan Belanda ini tak lepas dari riset jangka panjang berkelanjutan yang menunjukkan bahwa solusi berbasis alam lebih hemat biaya perawatan. Solusi ini juga memberi manfaat sosial-ekonomi seperti peningkatan pariwisata dan nilai properti.

    Mereka menerapkan perencanaan jangka panjang hingga 100 tahun. Mereka pun memastikan strategi tetap relevan menghadapi perubahan iklim dan dinamika sosial.

    Dari sini, kita belajar bahwa solusi tangguh bukan berarti membangun lebih tinggi, tapi membangun lebih bijak. 

    Menuju masa depan yang lebih seimbang

    Strategi berbasis alam adalah solusi paling jitu melindungi daerah pesisir. Namun, jika satu pendekatan ekstrem belum memungkinkan, kombinasi strategi bisa menjadi jalan tengah. Tembok laut cukup dibangun di area kritis saja, sementara wilayah lain diperkuat dengan rehabilitasi ekosistem.

    Upaya ini pun harus diimbangi dengan pengelolaan daerah hulu. Teknik tambahan seperti polder, pelebaran sungai, dan ruang retensi air juga bisa diterapkan sebagai bagian dari sistem pengelolaan air yang terpadu.

    Dengan cara ini, kegiatan ekonomi tetap berjalan sembari menjaga keberlanjutan ekosistem.

    Pesisir bukan hanya batas antara daratan dan lautan. Ia adalah sumber kehidupan, penggerak ekonomi, dan rumah bagi beragam makhluk hidup.

    Kini kita dihadapkan pada dua opsi: membangun tembok atau menjalin jembatan dengan alam. Opsi yang dipilih akan menentukan masa depan kita bersama.

    Aris Ismanto, Associate lecturer, Universitas Diponegoro

    Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

  • Anak-anak Pesisir Menanggung Dampak Pembangunan yang Abai Krisis Iklim dan Hak Antar Generasi

    Anak-anak Pesisir Menanggung Dampak Pembangunan yang Abai Krisis Iklim dan Hak Antar Generasi

    7cloud.asia – Krisis iklim tidak lagi bisa dibaca sebatas cuaca ekstrem, tetapi juga ancaman terhadap keadilan antar generasi. Laporan Children’s Climate Risk Report 2026 dari UNICEF menunjukkan hampir seluruh anak di dunia terpapar risiko iklim.

    Di mana sekitar 1,1 miliar anak menghadapi tiga ancaman sekaligus: kekeringan, panas ekstrem, dan gelombang panas.

    Pengkampanye Perlindungan Pesisir dan Laut WALHI, Mida Saragih memaparkan, berdasarkan laporan global UNICEF tentang Children’s Climate Risk Report 2026, anak-anak berada di garis depan krisis iklim.

    ”Sedikitnya 33 juta anak terdampak banjir pesisir dan 337 juta terdampak banjir sungai. Kerentanan mereka semakin kompleks karena faktor usia, gender, dan kondisi disabilitas, terutama saat harus mengungsi dan hidup dalam ketidakpastian,” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada media pada Jumat (26/6/2026)

    Di Indonesia, kondisi ini tergambar jelas di Pantai Utara Jawa. Kajian BRIN (2026) mencatat 65,8 persen wilayah pesisir mengalami erosi sejak 2000–2024, yang diperparah penurunan muka tanah.

    Baca: Penurunan Tanah Bervariasi dan Kenaikan Permukaan Laut di Pantura hingga 4,3 Milimeter per Tahun

    Tingginya paparan krisis iklim di pantai utara Jawa menciptakan tekanan lingkungan dan ekonomi, serta tekanan fisik dan psikologis yang berdampak langsung pada tumbuh kembang anak.

    ”Akibatnya, mereka terpaksa tumbuh dalam situasi yang mengancam kesehatan, pendidikan dan masa depan,” pungkas Mida.

    Salah satu daerah pesisir yang merasakan dampak krisis iklim adalah kawasan Pantura di Jawa Tengah memiliki 341 desa pesisir yang tersebar di 17 kabupaten/kota.

    Data WALHI Jawa Tengah menunjukkan bahwa 96,6 persen desa pesisir di Jawa Tengah tergolong rentan terhadap dampak bencana iklim.

    Salah satu wilayah yang berada dalam kondisi kritis adalah Kabupaten Demak, khususnya Kecamatan Sayung, yang terdampak banjir rob seluas 1.266 hektare.

    Baca: Tanggul Laut Raksasa Bukan Solusi Tepat untuk Masalah Lingkungan di Pantura

    Banjir rob terjadi secara berulang dan memaksa warga di Desa Sriwulan, Bedono, dan Sidogemah untuk meninggikan rumah mereka setiap beberapa tahun.

    Berdasarkan BPS (2023), luas Desa Bedono mencapai 739 hektare atau sekitar 9,38 persen dari total wilayah Kecamatan Sayung (7.880 hektar), menjadikannya desa terluas di kecamatan tersebut.

    Namun, penelitian WALHI Jawa Tengah (2024) dengan metode pemetaan partisipatif dan analisis spasial menunjukkan daratan Desa Bedono kini berkurang drastis.

    Hasil penelitiannya menunjukkan penyusutan daratan Desa Bedono hingga tersisa 94,33 hektare. Warga Desa Bedono terpaksa berpindah karena huniannya tenggelam.

    Mereka termasuk di antaranya Dusun Tambaksari dalam rentang 1999-2000, Dusun Rejosari (Senik) pada 2006, dan Dusun Mondoliko pada 2023.

    Situasi ini dipengaruhi akumulasi kenaikan muka air laut -/+ 15,5 cm per tahun dan penurunan muka tanah antara 7–21 cm per tahun.

    Baca: Pelibatan Masyarakat Tapak Sangat Penting dalam Menyusun Mitigasi Krisis Iklim

    Direktur Eksekutif WALHI Jawa Tengah menegaskan, Fahmi Bastian mengatakan, bagi warga yang bermukim di Jawa Tengah, ini merupakan situasi mendesak untuk negara memenuhi kewajibannya melindungi generasi sekarang dan generasi akan datang.

    ”Jika terus membiarkan pesisir tenggelam, maka negara bukan hanya gagal melindungi anak-anak hari ini, tetapi negara juga sedang merampas hak generasi masa depan atas ruang hidup yang aman, sehat dan berkelanjutan,” ujarnya.

    Dia mengingatkan bahwa menjadi hak antar generasi menuntut agar tiap kebijakan pembangunan diuji dengan melihat apa kontribusinya pada keselamatan, keberlanjutan, dan kualitas hidup.

    Kami, tandasnya, menghendaki penanganan bencana iklim yang menyentuh akar kerentanan, yakni penyelamatan pantura Jawa. Pembangunan yang bertumpu pada proyek skala besar akan memperparah kerentanan pesisir.

    ”Sehingga, Pemerintah sudah sepatutnya menghentikan pengembangan mega proyek Giant Sea Wall dan Kawasan Strategis Nasional Kedungsepur yang mencakup Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, dan Purwodadi,” tutup Fahmi.