Tag: pesisir

7cloud.asia – Perubahan iklim telah memicu kenaikan permukaan air laut di sejumlah daerah. 

Kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim ini mempengaruhi kondisi masyarakat pesisir yang bermukim di pulau-pulau kecil karena daratan berpotensi hilang. 

Kepala Pusat Riset Kependudukan BRIN, Nawawi mengatakan kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim ini juga terjadi di pesisir utara Pulau Jawa.

Ia menyrbut, beberapa desa di Pekalongan, Jawa Tengah, hilang akibat peningkatan muka air laut.

“Isu perubahan iklim sangat relate dengan isu kependudukan. Banyak penduduk daerah pesisir harus pindah, karena rumahnya terendam” ujarnya dalam sebuah diskusi yang dipantau di Jakarta, Rabu (10/1/2024).

Baca: Kebijakan ekspor pasir laut mengancam kehidupan warga pesisir

Nawawi menuturkan dampak perubahan iklim mempengaruhi kualitas kesehatan, kualitas hidup, derajat hidup, bahkan masa depan dari masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjadikan perubahan iklim sebagai salah satu isu strategis dalam proyek riset dan inovasinya.

Hal ini karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak pulau dan mayoritas penduduknya bermukim di kawasan pesisir.

Sementara itu, Mahasiswa PhD dari Departement of Natural Resources and the Environment Universitas Cornell, Zulfirman Rahyantel mengungkapkan bahwa perubahan iklim yang sudah mengarah ke krisis iklim sangat kompleks.

Baca: Perubahan iklim membuat banjir rob makin sering terjadi

Perubahan iklim, menurutnya telah menimbulkan ketidakadilan sosial. Menurut dia kelompok masyarakat yang berkontribusi terhadap penyebab krisis iklim bukan mereka yang merasakan.

Sementara kelompok rentan dan paling merasakan dampak dari krisis iklim justru sering tidak dilibatkan dalam upaya untuk mengatasi kondisi ini. 

Kalau kita melihat agenda-agenda global hari ini, ujarnya, semua orang bicara tentang perubahan iklim dan sebagainya,

“Tetapi kita melihat bagaimana proses dari adaptasi perubahan iklim itu, narasi dominan masih kepada narasi korporasi,” kata Zulfirman.

Baca: Perigee bisa picu banjir rob di daerah pesisir

Narasi dominan yang keluar dari perusahaan-perusahaan sejauh ini menempatkan langkah penanganan perubahan iklim salah satunya dengan mengurangi emisi karbon.

Dalam COP28, isu perubahan iklim yang dibicarakan masih tataran isu umum, sehingga hal-hal semacam bagaimana krisis iklim terkait dengan masyarakat pulau-pulau kecil dan PESISIR kurang mendapatkan perhatian.

Zulfirman memandang masyarakat Indonesia yang hidup di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sangat bergantung terhadap sumber daya alam.

“Hal ini menempatkan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi kelompok paling rentan dalam dampak perubahan iklim,” pungkasnya.

Sumber: Antaranews.com 

7cloud.asia – Survei Agenda Warga dari New Naratif mengundang lebih dari 1.400 orang dari seluruh Indonesia untuk menyampaikan aspirasi mereka tentang apa saja isu yang dianggap paling penting bagi masyarakat pesisir.

Artikel yang ditulis Ruth Euselfvita Oppusunggu (Lecturer of Interior Design, UPH) dan Martin Luqman Katoppo (Dean of the School of Design, Universitas Pelita Harapan UPH) ini merupakan kolaborasi The Conversation Indonesia dan New Naratif untuk menanggapi hasil survei terhadap masyarakat peisisr tersebut.

Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan berisiko membuat jutaan masyarakat pesisir dan pulau-pulai kecil kehilangan tempat tinggal akibat banjir rob, cuaca ekstrem, hingga penurunan muka tanah.

Sejumlah desa pesisir di kawasan pantura bahkan sudah mengalami dan merasakan dampak perubahan iklim tersebut.

Beban mayarakat pesisir semakin berlipat lantaran sumber penghidupan dari hasil tangkapan laut menurun akibat perubahan iklim.

Baca: Warga pesisir paling terdampak perubahan iklim tapi sering diabaikan

Sayangnya, program pemerintah belum menjawab persoalan adaptasi beragam masalah tersebut.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sebagai forum musyawarah dan aspirasi pembangunan antarpemangku kepentingan dari tingkat desa hingga nasional, masih berpaku pada pembangunan fisik rutin seperti jalan, lampu, saluran, lapangan, dan alat bantu kesehatan serta olahraga.

Muatan Musrenbang yang itu-itu saja gagal menjaring suara-suara masyarakat pesisir kota karena berbagai masalah.

Beberapa di antaranya adalah teknik dan materi informasi yang tidak tepat, ketidaktahuan pengurus seputar pendekatan partisipatif, hingga absennya pelatihan perencanaan untuk warga.

Pemerintah perlu mencari terobosan kebijakan penanganan persoalan kampung-kampung pesisir yang lebih banyak melibatkan masyarakat.

Baca: Ribuan desa pesisir terancam hilang akibat perubahan iklim  

Harapannya, program pemerintah selaras dengan kebutuhan warga kota pinggir laut beradaptasi dengan perubahan iklim, sekaligus mengungkit kesejahteraan masyarakat.

Dalam survei Agenda Warga yang dilakukan sepanjang tahun lalu, infrastruktur publik dan hak-hak urban menjadi salah satu dari lima isu yang dianggap paling mendesak oleh responden.

Mereka mencari solusi terkait bagaimana menata permukiman kumuh dan mencegah penurunan kualitas hidup masyarakat urban tanpa menciptakan penggusuran-penggusuran baru.

Salah satu cara yang menurut kami patut dilakukan adalah program pemberdayaan dan pendampingan warga pesisir secara langsung. Tujuannya agar mereka bisa mengatasi masalah sesuai kebutuhan bersama.

Kami sudah terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat sejak 2013 di Tangerang dan Jakarta.

Baca: Walhi sesalkan debat cawapres tak singgung masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil 

Kami melihat program semacam ini amat mungkin diterapkan agar kampung-kampung pesisir lebih tangguh dengan iklim yang berubah.

Mengapa pemberdayaan langsung? Kampung pesisir kota sebagai ruang fisik semestinya adalah kawasan yang “hidup” (life space) karena kreativitas penghuninya, termasuk harapan-harapan di dalamnya (the negotiation of hope) untuk mencapai tujuan bersama.

Walau begitu, aneka kreativitas dan harapan perlu dipertemukan dalam dialog bersama untuk menjadi sesuatu yang konkret dan berguna untuk penghuninya.

Di sinilah pemerintah dapat menyiapkan program pemberdayaan sebagai salah satu langkah intervensi.

Program bisa berfokus pada bermacam-macam aspek, mulai dari penataan kampung pesisir hingga pengembangan kesenian—selama berbasiskan perencanaan warga.

Baca: Perubahan iklim membuat banjir rob makin sering terjadi

Untuk melaksanakan program ini, pemerintah kabupaten kota maupun provinsi dapat mencontoh program Penataan Kampung Kumuh dengan skema Community Action Plan (CAP) dan Collaborative Implementation Program (CIP) yang digagas pemerintah DKI Jakarta.

CAP adalah perencanaan konsep penataan kampung berbasis warga, sedangkan CIP adalah bentuk rencana aksinya.

Pemerintah tak harus menerjunkan aparaturnya untuk melakukan pemberdayaan dan pendampingan kampung satu per satu.

Otoritas hanya perlu bermitra dengan perguruan tinggi ataupun organisasi masyarakat sipil yang relevan, lalu menyediakan anggaran program sesuai CAP.

Tugas mitra cukup strategis karena mereka perlu menggali suara warga dengan berembuk, diskusi langsung, hingga berbaur dengan penduduk.

Baca: Kebijakan ekspor pasir laut ancam ekosistem pesisir

Mitra juga perlu melakukan studi kasus dengan daerah lainnya dengan persoalan ataupun solusi serupa. Jangan lupakan penyusunan solusi, uji coba, pemantauan, pendampingan, dan evaluasi juga perlu dilakukan mitra bersama warga.

Patut diingat bahwa pemberdayaan ini tak selamanya berhubungan pembangunan infrastruktur fisik. Dalam beberapa kasus, pemerintah seringkali mengutamakan pembangunan fisik karena pengukuran keberhasilannya dianggap lebih mudah.

Kami menganggap pembangunan manusia dan ekonomi juga penting untuk meningkatkan ketangguhan mereka menghadapi masalah.

Sebagai gambaran, kita bisa menyimak suara warga pesisir Jakarta yang saya wawancarai di bawah ini:

“Harapan saya, ada sekolah yang mengajarkan anak-anak kami hidup sehari-hari di pulau: menangkap ikan, membuat kapal, membangun pulau, dan lainnya. Agar mereka bisa menyesuaikan diri dan lingkungan baik. Setiap Sabtu mereka libur, biar mereka belajar ini pada hari itu. Karena lingkungan sudah berubah.” –Nelayan sekaligus Ketua RT di Kepulauan Seribu, Jakarta.

Artikel ini telah terbit di The Conversation

7cloud.asia – Masyarakat yang hidup dan tinggal di daerah pesisir merupakan kelompok yang paling merasakan dampak perubahan iklim.

Namun, sayangnya masyarakat pesisir belum dilibatkan secara inklusif dalam perumusan kebijakan mitigasi perubahan iklim.

Sangat penting memastikan suara nelayan tradisional didengar dan diperhitungkan dalam penanganan perubahan iklim. Khususnya dalam konteks penyusunan Nationally Determined Contribution (NDC) yang saat ini diperbarui menjadi Second NDC.

“Faktanya, nelayan kecil dan tradisional merupakan kelompok yang paling terdampak oleh perubahan iklim,” tegas Dani Setiawan, Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI).

KNTI merupakan satu dari 32 organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam advokasi perubahan iklim yang mengirim surat terbuka kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melibatkan masyarakat rentan dalam penyusunan Second NDC.

Baca: Masukan masyarakat sipil dalam penyusunan Second NDC

Dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia pada jumat (28/6/2024) disebutkan, hasil survei KNTI tahun 2023 menunjukkan bahwa perubahan iklim telah menurunkan hasil tangkapan sebesar 72 persen.

Perubahan iklim juga menurunkan pendapatan sebesar 83 persen, dan meningkatkan risiko kecelakaan sebesar 86 persen.

Tanpa pelibatan nelayan, ujarnya, kebijakan terkait perubahan iklim yang dihasilkan berisiko tidak relevan dan tidak efektif di lapangan.

Nelayan kecil dan tradisional tidak hanya ingin menjadi objek dari kebijakan, tetapi juga subjek yang aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Sementara Ketua Umum Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia, Hendra Wiguna menyoroti menurunnya jumlah nelayan karena minimnya minat generasi muda untuk menjadi nelayan atau berusaha di sektor kelautan perikanan.

Baca: KLHK akan pertimbangkan sektor kelautan dalam penyusunan Second NDC

”Hal ini terjadi seiring dengan meningkatnya risiko bekerja di laut pun demikian yang bergerak di sektor budidaya ikan dan rumput laut akibat dari adanya perubahan iklim dan menurunnya kesehatan laut dan pesisir,” terangnya

Hendra melanjutkan bahwa menurunnya jumlah nelayan ini perlu diantisipasi segera, karena akan berdampak luas mulai dari ketersediaan pangan hingga serapan tenaga kerja yang selama ini terserap oleh sektor usaha kelautan perikanan.

Maka dari itu terkait dengan dampak perubahan iklim ini, perlu langkah serius dari pembuat kebijakan, serta kedepan setiap kebijakan yang berkaitan dengan penanganan perubahan iklim harus dimusyawarahkan bersama para pelaku di sektor pangan dalam hal ini nelayan, pembudidaya ikan, petani, peternak.

“Harapannya dengan pelibatan tersebut, akan hadir produk kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak perubahan iklim dan terwujud kemampuan adaptasi yang mumpuni bagi nelayan muda dan pelaku usaha kelautan perikanan lainnya,” tambah Hendra.

Direktur Eksekutif Yayasan Pikul, Torry Kuswardono mengatakan, aksi-aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim memberikan dampak bagi masyarakat dan lingkungan hidup.

Baca: Peran pemulihan gambut dalam mewujudkan FOLU net sink

Dia mengatakan perubahan iklim yang memicu cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, gelombang pasang, penurunan muka tanah, dan kebakaran hutan dan lahan telah membuat banyak orang kehilangan tempat tinggal.

Bencana ekologis akibat perubahan iklim juga memakan banyak korban jiwa, merusak mata pencaharian nelayan, petani, masyarakat adat, bahkan melumpuhkan perekonomian lokal.

”Orang dengan disabilitas, perempuan, anak-anak dan lansia, masyarakat miskin perkotaan dan pedesaan, petani kecil, dan nelayan tradisional menanggung beban yang jauh lebih berat karena kurangnya kemampuan dan dukungan bagi mereka untuk bertahan,” katanya.

Untuk itu, sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdampak krisis iklim memiliki aspirasi mewujudkan keadilan iklim bagi rakyat Indonesia meminta agar proses penyusunan Second NDC betul-betul mencerminkan proses partisipasi yang inklusif dan bermakna

”Aksi iklim yang dirancang tanpa partisipasi inklusif dan bermakna bersama masyarakat dapat mendatangkan bahaya yang lebih besar,” pungkas Torry Kuswardono.