ruangkota

Tag: pramono anung

  • Simak 40 Program “Quick Wins” Pramono Anung dan Rano Karno di Jakarta

    Simak 40 Program “Quick Wins” Pramono Anung dan Rano Karno di Jakarta

    7cloud.asia – Gubernur Provinsi DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berjanji akan segera merealisasikan 40 program percepatan (quick wins) dalam 100 hari pertamanya.

    “Sesuai dengan apa yang saya sampaikan ketika sosialisasi dalam 100 hari pertama ada 40 program quick wins yang akan betul-betul sudah saya janjikan. Untuk itu akan kami realisasikan,” kata Pramono Anung kepada media di Jakarta Timur, Rabu (5//2025).

    Pramono Anung mencontohkan Kartu Jakarta Pintar (KJP), di mana drinya sudah merumuskan agar KJP dikembalikan penerimanya seperti era gubernur definitif sebelumnya.

    Selain itu, bagi siapa saja yang ijazahnya masih tertahan atau ditahan oleh pihak sekolah karena masih menunggak biaya dan tidak bisa diambil, nantinya dapat segera diambil.

    Karena, kata Pramono, Pemprov DKI Jakarta akan menanggung biaya tunggakan sehingga ijazah dapat diambil oleh siswa.

    “Jadi enggak boleh ada ijazah apapun yang ditahan. Jelas ya,” kata Pramono.

    Baca: Pramono Anung serius wujudkan giant mangrove wall

    Untuk diketahui, pasangan Pramon Anung dan Rano Karno telah merumuskan program prioritas untuk ditangani dalam 100 hari pertama setelah dilantik pada 20 Februari lalu.

    Adapun 40 program “Quick Wins” Pramono-Rano dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu:
    a. program yang memiliki high impact dan high implementability;
    b. program dengan high impact namun hardly/partly implementability; dan
    c. program yang partly-high/moderate impact dan hardly/partly implementability.

    Program yang memiliki high impact dan high implementability ditargetkan akan diluncurkan pada hari ke-100 masa bertugas Pramono-Rano atau dirasakan segera oleh masyarakat sebanyak 13 program, yaitu:

    1, Pemutihan Ijazah;
    2. Gratis Transportasi Umum untuk Pemegang KJP;
    3. Penguatan JAKI sebagai Super Apps Pelayanan Publik;
    4. Home Service untuk Lansia Jakarta (Pasukan Putih);
    5. Pengembangan Transportasi Jabodetabek dan Kepulauan;
    6. Daycare di Perkantoran Pemerintah Provinsi;

    7. Gerakan Menanam Mangrove dan Vegetasi Pengendalian Polusi;
    8. Job Fair di 44 Kecamatan tiga bulan sekali;
    9. Balai Latihan Kerja di Kelurahan;
    10. Gerakan Masyarakat Punya APAR (GEMPAR);
    11. Road to Ulang Tahun Jakarta ke 500 tahun;
    12. Penguatan Rusun untuk Warga; dan
    13. Pengendalian Inflasi Pangan Menjelang Ramadan dan Idul Fitri.

    Baca: Perubahan iklim perburuk banjir rob di Jakarta

    Kemudian terdapat 16 program yang memiliki high impact namun hardly/partly implementability. Kemungkinan, program-program tersebut akan memasuki tahap persiapan implementasi ketika masa tugas Pramono-rano menginjak ke usia 100 hari.

    Berikut program-program tersebut:

    1. Pemutakhiran Data KJP dan KJMU sinkronisasi menuju Program Sekolah Gratis;
    2. Sarapan Pagi Gratis;
    3. Gratis Masuk Ancol, TMII, Monas dan Museum di Jakarta untuk Pemegang KJP;
    4. RSUD Cakung sebagai Rumah Sakit Berstandar Internasional;
    5. Gerak Cepat Penyelesaian Kampung Bayam dan Tanah Merah;

    6. Penuntasan RW kumuh;
    7. Pengembangan Kawasan TOD;
    8. Penguatan Blok M sebagai Sentra ASEAN;
    9. Gerakan Transportasi Aktif Bebas Emisi;
    10. Security CCTV di permukiman;

    11. Pemutakhiran Data dan Peningkatan Honorarium Jumantik, Operasional Dasawisma, Operasional Posyandu, dan OperasionalRT/RW PemutakhiranData dan Peningkatan Honorarium Jumantik, OperasionalDasawisma, Operasional Posyandu, dan Operasional RT/RW;
    12. Kemudahan Pendaftaran PPSU;
    13. Aktivasi Taman Kota 24 Jam;
    14. Aktivasi Balai Rakyat bersama Karang Taruna;
    15. Penyegaran JIS; dan
    16. Pengelolaan Sampah yang Berkelanjutan.

     

    Selain itu juga terdapat 11 program-progam yang termasuk dalam kategori partly-high/moderate impact dan hardly/partly implementability, diantaranya:
    1. Pemutakhiran data BPJS;
    2. Griya Kecamatan (Mix Used Development Kantor Kecamatan/ Pasar Jaya dengan Rumah Susun);
    3. Peningkatan Cakupan Layanan Air Bersih;
    4. Pemuktakhiran Data Warga Ber KTP dan tinggal di Jakarta;
    5. Ekosistem Pengendalian Banjir;

    6. Pengembangan SJUT (Sarana Jaringan UtilitasTerpadu);
    7. Menjamin supply pangan melalui contract farming;
    8. Anugerah Benyamin S (BErsih NYAMan INdah dan Sejahtera) Award untuk peningkatan daya tarik kota;
    9. Pemajuan Kebudayaan Betawi;
    10. Inisiasi Jakarta Collaboration Fund dan
    11 Revitalisasi Kalijodo.

  • Pemprov DKI Jakarta Alihkan Program Sarapan Gratis ke Renovasi Kantin dan KJP

    Pemprov DKI Jakarta Alihkan Program Sarapan Gratis ke Renovasi Kantin dan KJP

    7cloud.asia – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengalihkan program sarapan gratis ke renovasi kantin sekolah dan penambahan penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).

    Keputusan ini diambil setelah Gubernur Jakarta Pramono Anung dan jajarannya berdiskusi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta jajaran di Balai Kota Jakarta, Rabu (12/3/2025)

    Melansir jakarta.goid, Pramono Anung menjelaskan, kantin sehat ini akan menjadi program pelengkap dan pendukung Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Pusat.

    Kantin sehat kelak dapat memberikan akses berkelanjutan terhadap makanan bergizi bagi siswa serta komunitas sekolah, termasuk guru dan tenaga kependidikan, sepanjang waktu mereka beraktivitas di sekolah.

    “Kami menggandeng Badan Gizi Nasional untuk memastikan pemenuhan gizi anak-anak sekolah di Jakarta. Kami akan melakukan transformasi sarapan bergizi gratis menjadi sebuah ekosistem yang lebih luas, yakni Kantin Sehat: Menuju Jakarta Cerdas Berkelanjutan,” papar Pramono Anung

    Baca: Siswa di Papua tolak Program Makan Bergizi Gratis

    Pramono menilai, peran kantin sekolah ke depan adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan ekosistem serta gaya hidup sehat di sekolah

    Selaras dengan visi Jakarta sebagai kota global, sejumlah kota dunia, seperti Tokyo dan Singapura, telah lebih dahulu menerapkan sistem kantin sehat berbasis keberlanjutan sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang unggul.

    Pramono Anung menyebut, hal ini merupakan best practices bagi Jakarta, mengingat kota ini harus mempersiapkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing internasional, dimulai dari pola makan yang sehat dan gaya hidup yang baik sejak sekolah.

    Kantin sehat juga menjadi platform untuk mengenalkan makanan lokal bernutrisi tinggi, yang mendukung identitas Jakarta sebagai kota global yang tetap berpijak pada kearifan lokal.

    Baca: Ketimbang Makan Bergizi Gratis siswa di Papua lebih pilih pendidikan gratis

    Selain renovasi kantin sehat, program sarapan gratis juga dialihkan ke penambahan jumlah penerima bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP).

    “Dari sekitar 520.000 (pada Februari 2025), kami memutuskan dengan pengalihan ini menjadi 705.000 penerima. Mudah-mudahan terselesaikan paling lama April,” kata Pramono.

    Di samping itu, Pemprov DKI juga melanjutkan pemberian bantuan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dan akan menambah jumlah penerima dari semula sekitar 15.000 orang menjadi 20.000 orang.

    “Dan tidak perlu evaluasi seperti dulu setiap tahun. Mereka mendapat KJMU sampai lulus tetapi IPK-nya kami syaratkan. Jadi sampai lulus menjadi tanggung jawab Pemprov DKI,” kata Pramono Anung.

  • Layanan TransJakarta Bakal Diperluas Hingga Bodetabek, Aturannya Sedang Digodok

    Layanan TransJakarta Bakal Diperluas Hingga Bodetabek, Aturannya Sedang Digodok

    7cloud.asia – Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta bersiap memperluas layanan Transjakarta menjadi Transjabodetabek untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

    “Pemerintah Jakarta sekarang ini betul-betul berkeinginan secara perlahan untuk mengubah orientasi dari penggunaan kendaraan pribadi menjadi menggunakan kendaraan umum,” kata Gubernur Jakarta Pramono Anung, Rabu (12/3/2025) lalu.

    Transjabodetabek merupakan perluasan layanan Transjakarta ke wilayah sekitarnya seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek).

    Pramono Anung seperti dikutip dari Antaranews.com, mengatakan Pemprov Jakarta terus berupaya mengembangkan sistem transportasi yang lebih baik dan terintegrasi.

    “Maka, nanti TOD (Transit Oriented Development) yang ada akan kami kembangkan, sehingga akan memberikan banyak kemudahan bagi warga dari manapun,” ujarnya

     

    Baca: Rute Transjakarta yang Bersinggungan dengan Jalur MRT Akan Dihapus

    Standar Transjakarta Tidak Berubah
    Terkait rencana perluasan jangkauan Transjakarta, Dinas Perhubungan Daerah Khusus Jakarta juga mengemukakan bahwa layanan bus Transjabodetabek nantinya sama seperti Transjakarta.

    “Busnya dari layanan yang sekarang Transjakarta, dilayani oleh Transjakarta,” ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo.

    Harapannya kata Syafrin, warga Bodetabek yang beraktivitas di Jakarta mendapatkan kualitas layanan seperti menaiki armada Transjakarta.

    Hal itu juga ditujukan untuk meningkatkan keinginan meninggalkan kendaraan pribadi dan menggunakan layanan angkutan umum.

    Pada akhirnya, perluasan layanan TransJakarta ini diharapkan dapat mengurangi volume kendaraan yang masuk ke Jakarta sekaligus memperbaiki kualitas udara Jakarta.

    Baca: Warga Jakarta dan Sekitarnya Masih Enggan Gunakan Transportasi Publik

    Merujuk data dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) tahun 2023, penyebab polusi udara di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) meyoritas berasal dari emisi kendaraan bermotor sebesar 44 persen.

    Syafrin juga menambahkan, pihak Provinsi Jakarta nantinya masih mengkoordinasikan layanan Transjabodetabek dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub)

    Saat ini, Pemprov Jakarta sedang menyiapkan regulasi untuk mengakomodasi rencana tersebut. Salah satu aspek utama yang tengah disiapkan adalah regulasi hukum untuk memastikan implementasi berjalan sesuai aturan.

    “Yang kami siapkan saat ini adalah penyiapan Peraturan Gubernur (Pergub),” kata Syafrin seperti dikutip Kompas.com.

    Baca: Transportasi publik yang Bberkualitas bakal kurangi polusi udara 

    Pergub tersebut akan menjadi bagian dari program pembentukan peraturan daerah dan akan terus disinergikan dengan Kementerian Dalam Negeri.

    Syafrin menegaskan, program ini akan menjadi bagian dari target 100 hari kerja Pramono Anung sebagai Gubernur Jakarta.

    Selain itu, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) juga tengah mengkaji kebutuhan regulasi untuk pengoperasian layanan Transjabodetabek.

    Dalam skema ini, armada yang akan digunakan adalah bus Transjakarta yang dioperasikan langsung oleh PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).

    “Sedang dikoordinasikan dengan teman-teman BPTJ,” ungkap Syafrin.

    Baca: Penataan transportasi publik dan pembangunan kawasan berkonsep TOD di Jakarta

  • Pramono Anung Tunjuk 15 Stafsus, Didominasi Para Profesional

    Pramono Anung Tunjuk 15 Stafsus, Didominasi Para Profesional

    7cloud.asia – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menunjuk 15 orang menjadi staf khusus (stafsus) yang akan mendampinginya bertugas sebagai gubernur.

    Para stafsus yang mendampingi Pramono Anung-Rano Karno ini didominasi dari kalangan profesional dan hanya satu orang dari partai politik. Mereka terbagi dalam tujuh bidang.

    “Pada waktunya pasti akan diumumkan staf khusus saya. Staf khusus saya jumlahnya 15 orang, tujuh bidang, dan diisi oleh orang-orang profesional,” kata Pramono saat dijumpai di Jakarta, Senin (17/3/2025).

    Pramono pun menyebut beberapa nama stafsusnya itu diantaranya Prof. Firdaus Ali sebagai koordinator staf khusus. Dia merupakan seorang pakar lingkungan dan tata kelola air yang juga dikenal sebagai akademisi di Universitas Indonesia.

    Baca: Program “Quick Wins” Pramono Anung dan Rano Karno di Jakarta

    Sementara itu, posisi wakil koordinator diisi oleh Yustinus Prastowo, yang memiliki pengalaman di bidang kebijakan fiskal dan pernah menjadi Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Selain itu, juga ada Nirwono Yoga, seorang ahli tata kota turut masuk dalam jajaran stafsus. Terakhir, Pramono menyebut Chico Hakim sebagai komunikasi publik.

    “Kenapa saya memilih orang-orang ini? Karena memang saya tentunya membutuhkan itu. Termasuk, untuk urusan keumatan, keagamaan, dan ternyata DKI Jakarta membutuhkan itu,” kata Pramono.

    Sebelumnya, Pramono Anung sempat memastikan keberadaan stafsus ini akan difasilitasi oleh negara untuk membantu dirinya dan wakilnya Rano Karno dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin di Jakarta.

     

    Baca: Pemprov DKI Jakarta alihkan program sarapan gratis ke renovasi kantin dan KJP

    Pramono Anung juga menegaskan penunjukan stafsus gubernur di Jakarta tidak menyalahi ketentuan.

    Ketika dilantik menjadi gubernur pada Februari lalu Pramono Anung menyatakan dirinya akan menunjuk 7 staf khusus.

    Penunjukan staf khusus itu sekaligus menegaskan dirinya tidak berkeinginan untuk membentuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) seperti Gubernur Jakarta periode terdahulu.

    “Saya tidak akan menggunakan apa yang disebut TGUPP. Tapi saya ingin lebih kepada hal yang fungsional,” ujar Pramono pada Selasa, 4 Februari 2025.

  • Pemprov DKI Jakarta Bebaskan PBB untuk Rumah Susun Kategori Tertentu

    Pemprov DKI Jakarta Bebaskan PBB untuk Rumah Susun Kategori Tertentu

    7cloud.asia – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno memastikan kebijakan pajak di Jakarta tepat sasaran dan berkeadilan.

    Untuk itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 281 Tahun 2025 tentang Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2025.

    Dalam Kepgub tersebut, diberlakukan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk rumah tapak dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) hingga Rp2 miliar atau rumah susun (rusun) dengan NJOP hingga Rp650 juta.

    Gubernur Pramono Anung mengatakan, dirinya sudah menandatangani, rumah tapak dengan NJOP hingga Rp2 miliar atau rumah susun dengan NJOP hingga Rp650 juta di Jakarta, maka PBB-nya digratiskan.

    Baca: Pemprov DKI Jakarta kaji relokasi korban banjir ke rumah susun

    ”Dengan demikian, hampir sebagian besar PBB warga Jakarta, kecuali untuk orang-orang mampu, kami gratiskan,” terang Pramono Anung di sela kunjungan ke Rusun Tambora, Jakarta Barat, pada Rabu (26/3/2025).

    Ia berharap kebijakan ini memberikan manfaat secara berkelanjutan. Menurutnya, prioritas program Pemprov DKI saat ini adalah mengutamakan kesejahteraan seluruh warga, terutama masyarakat menengah ke bawah.

    “Tetapi yang jelas, ini akan membawa manfaat yang signifikan. Kami sudah melihat secara keseluruhan kondisi keuangan Pemprov DKI Jakarta.

    Saya ingin mengelolanya dengan baik. Jika ada kegiatan atau program yang saya utamakan, itu adalah untuk masyarakat menengah ke bawah,” lanjut Pramono.

    Baca: Pemprov DKI Jakarta akan bangun rumah susun di sekitar Kali Krukut

    Pramono Anung menambahkan, setiap wajib pajak diberikan pembebasan pokok untuk satu objek pajak PBB-P2.

    Jika memiliki lebih dari satu, maka pembebasan pokok diberikan untuk satu objek pajak dengan NJOP terbesar berdasarkan data pada sistem perpajakan daerah per 1 Januari 2025.

    “Jadi, NJOP pada bangunan pertama dibebaskan penuh. Untuk NJOP rumah kedua, pembebasannya 50 persen, sedangkan rumah ketiga dan seterusnya dikenakan pajak penuh karena dianggap mampu,” tambahnya.

  • Tak Akan Lakukan Operasi Yustisia, Pemprov DKI Jakarta Izinkan Pendatang Baru Ikuti Pelatihan Kerja

    Tak Akan Lakukan Operasi Yustisia, Pemprov DKI Jakarta Izinkan Pendatang Baru Ikuti Pelatihan Kerja

    7cloud.asia – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terbuka terhadap para pendatang baru dari berbagai daerah yang akan mencari pekerjaan di Jakarta.

    Pemprov DKI Jakarta pun membuka ruang bagi para pendatang untuk meningkatkan keterampilannya melalui pelatihan yang akan diadakan di tingkat kecamatan, balai warga, dan kelurahan.

    Namun, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengingatkan, para pendatang yang akan mengikuti pelatihan harus memiliki identitas kependudukan.

    “Jadi kalau dia sudah mempunyai identitas karena syaratnya itu identitas, jangan sampai orang tidak beridentitas. Kalau dia mempunyai identitas, sekali lagi kami memberikan kesempatan untuk ikut pelatihan,” ujar Pramono Anung di Pendopo Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Pramono Anung menegaskan, Pemprov DKI Jakarta tidak akan melakukan operasi yustisia terhadap para pendatang, melainkan akan melakukan pendataan identitas.

    Baca: Urbanisasi jadi harapan sekaligus masalah bagi perekonomian kota

    “Kami tidak melakukan operasi yustisia. Yang kami lakukan adalah kemudian mendata yang datang,” katanya.

    Lebih lanjut, Pramono Anung juga mengaku telah mendapatkan laporan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) terkait para pendatang di Jakarta usai Hari Raya Idulfitri.

    Pramono berharap, para pendatang yang mengadu nasib di Jakarta memiliki keahlian atau ketrampilan tertentu.

    Selain itu, ia juga mengharapkan agar setiap pendatang dapat membawa suasana kedamaian, kerukunan dan menjaga hal-hal baik yang sudah ada di Jakarta.

    “Intinya adalah Jakarta terbuka bagi siapa saja, tetapi kami mengharapkan siapapun yang datang tentunya tetap membawa suasana kedamaian, kerukunan dan juga hal-hal yang sudah baik yang ada di DKI Jakarta,” ucapnya.

    Baca: Lonjakan pencari kerja di Jakarta memicu daerah kumuh

    Dilansir jakarta.go.id, para pendatang baru dari daerah bisa melapor diri ke pengurus RT dan RW setempat sekaligus mengurus administrasi kependudukan (adminduk) ke Loket Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta sesuai domisili.

    Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengingatkan para pendatang baru segera melapor diri dan mengurus adminduk sesuai ketentuan berlaku. Layanan adminduk yang disediakan Pemprov DKI Jakarta dipastikan tak dipungut biaya sepeser pun.

    Dinas Dukcapil DKI Jakarta juga memiliki layanan adminduk dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota hingga provinsi. Para pendatang baru bisa mengakses layanan tersebut sesuai domisili dan akan dilayani sebaik mungkin berdasarkan aturan yang berlaku.

    Menurut Budi, pihaknya akan membagi pendatang dalam dua kategori meliputi pendatang yang membawa Surat Keterangan Pindah (SKP) dari daerah asalnya untuk menetap di DKI Jakarta dan pendatang yang tidak berniat pindah.

    Mereka yang tidak berniat pindah adminduk sesuai domisili itu akan menjadi penduduk non permanen di DKI Jakarta.

    Baca: Pendatang baru di Jakarta diminta tertib administrasi

     

  • Pramono Anung Akan Lanjutkan Program Normalisasi Sungai Ciliwung

    Pramono Anung Akan Lanjutkan Program Normalisasi Sungai Ciliwung

    7cloud.asia – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk melanjutkan normalisasi Sungai Ciliwung.

    “Jadi kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dan ATR (Kementerian Agraria dan Tata Ruang). Normalisasi Sungai Ciliwung akan segera dilanjutkan,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Jakarta di Jakarta,“ Selasa (15/4/2025).

    Untuk itu, menurut Pramono Anung, pihaknya memerlukan penetapan lokasi (penlok), pembebasan lahan dan sebagainya.

    Lebih lanjut Pramono mengatakan secara khusus Kepala Dinas Sumberdaya Air juga telah mempersiapkan untuk normalisasi Kali Ciliwung.

    Pramono berharap pembebasan lahan bisa segera dilakukan sehingga program normalisasi Sungai Ciliwung dapat berlanjut.

    Meski enggan menjelaskan secara rinci apakah pendekatan yang diambil akan sama seperti gubernur-gubernur sebelumnya, Pramono menegaskan tetap melanjutkan program strategis tersebut demi mengurangi potensi banjir di Jakarta.

    “Apakah sama dengan gubernur yang dulu atau tidak. Intinya bahwa normalisasi akan kami lakukan. itu saja,” kata Pramono.

    Diketahui, proyek normalisasi Sungai Ciliwung kembali tersendat dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu hambatan utamanya adalah penolakan dari warga yang bermukim di bantaran sungai dan belum tuntasnya proses relokasi.

    Normalisasi Kali Ciliwung merupakan program kerja sama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    Pemprov bertugas menertibkan bangunan liar dan melakukan pembebasan lahan, sementara pengerjaan fisik seperti pelebaran sungai dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) di bawah Kementerian PU.

    Data terbaru menunjukkan dari total rencana normalisasi sepanjang 33,69 kilometer, baru sekitar 17,17 kilometer yang berhasil diselesaikan.

    Sisanya, sepanjang 16,52 kilometer, belum bisa dikerjakan karena belum rampungnya proses pembebasan lahan.

  • Tertibkan Parkir Liar di Jakarta, Pramono Anung Akan Gandeng Kepolisian

    Tertibkan Parkir Liar di Jakarta, Pramono Anung Akan Gandeng Kepolisian

    7cloud.asia – Selama ini Ika tidak pernah bermasalah dengan cara pembayaran parkir di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat.

    Mau hari libur apalagi hari kerja, setiap mobil mendekat, petugas parkir berseragam biru langsung menghampiri, dan menanyakan berapa lama dia akan parkir di sana.

    Setelah menyebutkan perkiraan lamanya, Ika akan menyodorkan uang elektronik untuk diproses. Dia memberikan tiket parkir, lalu dia menuju lokasi acara.

    Dengan cara ini, Ika merasa nyaman parkir di pinggir jalan Cikini Raya. Karena dia tahu retribusi parkir pasti akan masuk ke kas daerah, dan tidak masuk kantung preman.

    Namun, beberapa hari lalu dia mengalami kejadian tak mengenakkan. Seorang laki berbadan gempal dengan wajah cengengesan memintanya membayar dengan uang tunai. Besarnya Rp10 ribu, padahal dia parkir di sana kurang dari sejam.

    Ika memprotes sambil menunjuk spanduk yang terpasang tak jauh dari lokasi parkir itu. Tapi laki-laki itu tak bergeming dan tetap memaksanya membayar tunai.

    Baca: Lokasi Penerapan tarif parkir progresif untuk kendaraan tak lolos uji emisi

    “Saya minta tiket parkir, tapi dia menolak. Saya masih ingin berdebat, tapi mas suami langsung menyodorkan nominal yang diminta. Dia malas meladeni drama-drama preman begitu,” tulis Ika di akun facebooknya.

    Ika mengaku kesal dan kecewa dengan kejadian ini. Kesal, ujarnya, karena saya tahu tak ada lagi yang bisa saya lakukan selain memenuhi keinginan preman-preman itu.

    Apa yang dialami Ika ini mungkin juga menimpa banyak warga Jakarta lainnya. Mereka bukan enggan membayar tarif parkir, tapi mereka ingin uang yang mereka bayarkan masuk ke kas daerah.

    Keluhan soal parkir liar ternyata sampai ke telinga Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Dia berencana menggandeng pihak kepolisian untuk menuntaskan persoalan parkir liar bersama dengan Satpol PP.

    ‘Penertiban parkir liar juga akan menyasar sejumlah kawasan dan jalur sepeda,”
    “Kami akan bekerjasama dengan kepolisian untuk menertibkan parkir di mana-mana,” tegasnya, Sabtu (19/4/2025).

    Pramono Anung mengaku dirinya baru mengetahui setelah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta bahwa perparkiran merupakan bisnis yang menggiurkan.

    Baca: Tarif parkir di kawasan ini capai Rp60.000/jam

    Dicontohkannya, parkir kawasan Pasar Induk Kramat Jati yang mencapai 15 hektare merupakan rebutan berbagai pihak untuk mengelolanya.

    Demikian juga dengan kawasan Tanah Abang yang relatif ramai dipastikan menjadi sumber penghasilan yang besar. Namun, ada sejumlah oknum yang memanfaatkan sejumlah titik di bahu dan badan jalan menjadi parkir liar.

    Pramono Anung memastikan, terhadap pelanggar seperti itu akan dilakukan penertiban dengan tegas. Menurutnya, upaya penertiban itu tidak melanggar prinsip demokrasi dan bertujuan menegakkan ketertiban umum dengan adil.

    “Tidak hanya menyasar kawasan sentra ekonomi. Penertiban parkir liar juga akan menyasar sejumlah kawasan dan jalur sepeda yang kerap dimanfaatkan menjadi lokasi parkir liar,” tuturnya.

    Khusus mengenai jalur sepeda, Pramono Anung mengatakan akan membenahi sejumlah jalur lintasan sepeda dan trotoar agar tidak dimanfaatkan menjadi lokasi parkir liar.

    “Untuk parkir liar yang seperti itulah tugas Satpol PP, ” tandasnya.

  • Pemprov DKI Jakarta Akan Gratiskan Transportasi Umum di Hari Besar Nasional

    Pemprov DKI Jakarta Akan Gratiskan Transportasi Umum di Hari Besar Nasional

    7cloud.asia – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyatakan, Pemprov DKI tengah menyusun kebijakan untuk menggratiskan layanan transportasi umum pada perayaan hari-hari besar nasional, termasuk HUT DKI Jakarta.

    Kebijakan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam pengaturan transportasi yang lebih baik di Jakarta, sekaligus mendorong warga beralih ke trasportasi umum.

    “Mudah-mudahan apa yang menjadi semangat kami untuk mulai memberikan gratis bagi angkutan umum, termasuk 15 golongan kemarin dalam rapat,” ujar Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Senin (21/4/2025).

    Pramono menjelaskan, Pemprov DKI telah memutuskan untuk memberikan subsidi layanan transportasi umum kepada 15 kelompok masyarakat tertentu agar bisa menikmati layanan secara gratis.

    Baca: Biaya transportasi gratis untuk perempuan di Hari Kartini

    Adapun 15 golongan tersebut meliputi:

    1. PNS Pemprov DKI Jakarta dan pensiunan PNS

    2. Tenaga kontrak Pemprov DKI Jakarta

    3. Siswa penerima KJP Plus

    4. Karyawan bergaji UMP melalui Bank DKI

    5. Penghuni Rusunawa

    6. Tim Penggerak PKK

    7. Penduduk ber-KTP Kepulauan Seribu

    Baca: Biaya transportasi gratis untuk 15 golongan masyarakat di Jakarta

    8. Penerima Raskin domisili Jabodetabek

    9. Anggota TNI dan Polri

    10. Veteran RI

    11. Penyandang disabilitas

    12. Lansia di atas 60 tahun

    13. Pengurus rumah ibadah

    14. Pendidik PAUD

    15. Juru Pemantau Jentik (Jumantik).

    Baca: Makin banyak warga Jakarta yang beralih ke transportasi umum

    Pramono Anung menambahkan kemacetan merupakan salah satu persoalan utama di Jakarta. Karena itu, Pemprov DKI berupaya mengubah kebiasaan masyarakat dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum.

    “Kami tahu bahwa salah satu persoalan di Jakarta adalah kemacetan. Dan kemacetan itu bisa diatasi kalau kemudian kebiasaan masyarakat yang dulunya menggunakan transportasi pribadi, diubah menjadi transportasi umum,” ucapnya.

    Ia menambahkan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno juga secara rutin menggunakan transportasi umum ke Balai Kota setiap hari Senin (21/4/2025). Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi teladan bagi masyarakat.

    “Kalau saya sekarang sudah tinggal di rumah dinas sehingga dekat, jadi tidak perlu transportasi umum,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Pramono mengungkapkan bahwa Pemprov DKI telah bekerja sama dengan Pemprov Banten untuk membuka rute baru Transjakarta Alam Sutera–Blok M yang akan resmi beroperasi pada 24 April 2025.

    “Dengan demikian secara perlahan kami akan membuka ruas-ruas baru dan rute-rute baru untuk menghubungkan Transjabodetabek yang sekarang ini secara perlahan akan kita bangun,” tandasnya.

  • DKI Jakarta Tetapkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Sebesar 5 Persen

    DKI Jakarta Tetapkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Sebesar 5 Persen

    7cloud.asia – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menetapkan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen bagi kendaraan pribadi dan 2,5 persen bagi kendaraan umum.

    Dilansir Jakarta.co.id, Pramono Anung menjelaskan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ini merupakan bentuk relaksasi dari tarif maksimal yang diatur pemerintah pusat sebesar 10 persen.

    “Kami akan memberikan relaksasi ataupun kemudahan dan diskon yang dulu dipungut 10 persen menjadi lima persen untuk kendaraan pribadi dan menjadi 2,5 persen untuk kendaraan umum,” ujarnya di Balai Kota Jakarta, Rabu (23/4/2025).

    Menurut Pramono, selama lebih dari 10 tahun, tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Jakarta berada di angka maksimal 10 persen dengan pemungutan dilakukan Pertamina.

    Baca: Perluasan TransJabodetabek bakal kurangi pemakaian kendaraan pribadi

    “Tetapi dengan undang-undang baru ada diskresi yang diberikan kepada Gubernur. Sehingga dengan demikian kemarin saya sudah memutuskan untuk Jakarta,” jelasnya.

    Penyesuaian tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ini akan segera disosialisasikan ke masyarakat dan ditindaklanjuti melalui penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub).

    “Sebenarnya kalau nanti dilihat di SPBU, perubahan itu nggak akan terasa kecuali warga Jakarta,” tandasnya.

    Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan menilai, kebijakan DKI Jakarta terkait tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tidak akan membebani masyarakat.

    Baca: DKI Jakarta akan gratiskan transportasi umum di hari besar nasional

    Menurut August, kebijakan Pemprov DKI menetapkan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 5 persen untuk kendaraan pribadi dan 2,5 persen untuk angkutan umum, masih di bawah batas maksimal 10 persen yang diatur pemerintah pusat.

    “Keputusan ini tidak memberatkan warga, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit,” ujar August, Kamis (24/4/2025).

    Di tengah menurunnya daya beli masyarakat saat ini, ungkap August, bahan bakar untuk kendaraan tetap menjadi sesuatu yang dibutuhkan. Ini menjadi pertimbangan Pemprov DKI menetapkan PBBKB serendah mungkin.

    “Kebijakan ini memberikan ruang bernapas bagi perekonomian warga,” tukasnya.