ruangkota

Tag: transportasi umum

  • Layanan TransJakarta Berangsur Normal, MRT Gratis Hingga Sepekan ke Depan

    Layanan TransJakarta Berangsur Normal, MRT Gratis Hingga Sepekan ke Depan

    7cloud.asia – Sejumlah layanan atau rute Transjakarta yang semula dihentikan operasinya sudah kembali beroperasi sejak Minggu (30/8/2025) siang. Beberapa koridor yang beroperasi kembali antara lain koridor 3, 6, 8, 10, 11, 12, dan 13.

    PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga fasilitas transportasi publik agar tetap bisa melayani warga. 

    Direktur Utama PT Transjakarta, Welfizon Yuza menyampaikan, transportasi umum adalah milik bersama yang keberlanjutannya harus dijaga.

    “Kami mengajak masyarakat untuk saling menjaga fasilitas publik. Transportasi umum hadir untuk kepentingan semua orang. Jika dirusak, yang dirugikan adalah kita sendiri,” ujar Welfizon, di Jakarta, Sabtu (30/8/2025).

    Menurutnya, jajaran direksi dan manajemen Transjakarta terus memantau kondisi di lapangan, baik secara langsung maupun melalui Command Center Kantor Pusat.

    Baca: PPPA dampingi hampir 200 anak yang ditahan polisi saat unjuk rasa

    Hal ini penting mengingat situasi bisa berubah cepat, sehingga perusahaan dapat segera mengambil keputusan terkait layanan maupun operasional.

    Terkait perbaikan fasilitas, Welfizon menyampaikan bahwa kerusakan ringan mulai diperbaiki pada Senin (1/9/2025).

    Sementara itu, perbaikan untuk kerusakan sedang dijadwalkan Rabu (3/9/2025), dan kerusakan berat mulai ditangani Senin (8/9/2025).

    Ia menegaskan, perbaikan membutuhkan waktu dan biaya besar, sehingga dukungan masyarakat untuk menjaga keamanan fasilitas sangat diperlukan.

    “Transportasi publik adalah urat nadi mobilitas kota. Dengan menjaga fasilitasnya, kita juga menjaga kenyamanan dan kelancaran aktivitas sehari-hari. Kami berharap seluruh warga bisa menjadi bagian dari gerakan menjaga transportasi publik Jakarta,” jelasnya.

    Baca: Koalisi masyarakat sipil desak Presiden copot Kapolri

    Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memutuskan akan menggratiskan seluruh moda transportasi yang berada di bawah kewenangannya selama sepekan ke depan.

    Kebijakan ini diambil menyusul kerusakan sejumlah halte dan mesin pengetapan kartu akibat kericuhan aksi unjuk rasa.

    “Satu minggu ke depan, seluruh transportasi yang menjadi kewenangan Pemprov DKI Jakarta, gratis. Biayanya nol rupiah,” ujar Pramono, di kawasan Jalan Blora, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/8/2025).

    Penggratisan ini berlaku untuk Transjakarta, MRT, hingga moda transportasi lain yang dikelola BUMD Provinsi DKI Jakarta. Menurut Pramono, sistem pengetapan kartu di sejumlah halte tidak dapat berfungsi lantaran rusak bahkan terbakar.

    “Karena beberapa mesin tidak bisa di-tap, maka tidak mungkin dipaksakan beroperasi dengan tarif normal. Jadi untuk sementara semua digratiskan,” jelasnya.

    Baca: Polda Metro Jaya digeruduk massa

    Meski demikian, ia memastikan, seluruh moda transportasi tetap beroperasi. Pemprov DKI juga langsung melakukan perbaikan halte maupun fasilitas umum yang terdampak.

    “Halte yang terbakar sudah mulai diperbaiki, termasuk di kawasan Slipi I. Secara bertahap fasilitas akan dibuka kembali dan dinormalkan,” ucap Pramono.

    Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno menegaskan, pihaknya segera membenahi fasilitas publik yang rusak akibat aksi unjuk rasa tersebut.

    “Jakarta segera bebenah. Pasukan semua warna sudah turun, sudah kerja, sudah nyapu,” tandasnya.

    Baca: Desakan “Bubarkan DPR“ muncul karena kritik rakyat direspon dengan ejekan

  • Pemprov DKI Jakarta Akan Mengkaji Subsidi Transportasi Umum, Ini Dampaknya pada Tarif TransJakarta, LRT dan MRT Jakarta

    Pemprov DKI Jakarta Akan Mengkaji Subsidi Transportasi Umum, Ini Dampaknya pada Tarif TransJakarta, LRT dan MRT Jakarta

    7cloud.asia – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan tarif MRT Jakarta dan LRT tidak akan naik meski subsidi transportasi umum akan dikaji ulang, menyusul pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah.

    “Saya pastikan tarif MRT dan LRT tidak naik. Kajian terhadap ‘willingness to pay’ (kesediaan membayar) dan ‘ability to pay’ (kemampuan membayar) menunjukkan bahwa tarif yang berlaku masih dalam batas tarif yang berlaku saat ini,” ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di sela Media Fellowship Program MRT Jakarta 2025 di Jakarta, Kamis (10/10/2025).

    Dengan demikian, kata Safrin, jika dilihat untuk perhitungan tahun lalu terkait keekonomian tarif MRT sekitar Rp13 ribuan, tetapi tarifnya Rp7000. Dengan demikian subsidi pada 2024 rata-rata per pelanggan itu sebesar Rp6000.

    Angka ini, menurutnya, masih masuk dalam skema subsidi transportasi yang telah dirancang.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah provinsi akan mengkaji ulang skema subsidi transportasi umum sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran, menyusul pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah.

    Meski demikian, Pramono menegaskan bahwa kajian tersebut tidak serta-merta akan berujung pada kenaikan tarif transportasi umum di Jakarta.

    Baca: Pemprov DKI Jakarta akan mengkaji subsidi transportasi umum

    “Subsidi transportasi kita besar sekali, tapi bukan berarti tarif akan langsung dinaikkan. Ini hanya contoh,” ujar Pramono pada Senin (6/10/2025).

    Ia mengungkapkan bahwa besaran subsidi transportasi umum di Jakarta saat ini mencapai hampir Rp15.000 per orang, sehingga perlu ditinjau kembali agar tetap sejalan dengan kondisi fiskal daerah tanpa mengorbankan aksesibilitas layanan publik.

    Adapun pemangkasan dana transfer ke daerah, termasuk dana bagi hasil (DBH), membuat proyeksi APBD DKI Jakarta 2025 turun Rp15 triliun yakni dari Rp95,35 triliun menjadi Rp79,03 triliun.

    Berbeda dengan MRT dan LRT, Syafrin mengungkapkan bahwa tarif Transjakarta terakhir kali ditetapkan pada 2005, yakni Rp3.500. Dalam dua dekade terakhir, upah minimum provinsi (UMP) telah meningkat enam kali lipat dan inflasi kumulatif mencapai 186,7 persen.

    Berdasarkan analisis tersebut, penyesuaian tarif Transjakarta dinilai sudah seharusnya dilakukan untuk menjaga keberlanjutan layanan.

    “Cost recovery Transjakarta turun dari 34 persen pada 2015 menjadi 14 persen saat ini. Artinya biaya yang dibutuhkan untuk menutup itu semakin tinggi. Tapi belum ada angka (penyesuaiannya), masih terus didetailkan,” katanya.

    Baca: Jakarta masuk 50 besar untuk kota dengan layanan transportasi terbaik di dunia

    Cost recovery menunjukkan seberapa besar biaya operasional yang bisa ditutup dari tarif yang dibayarkan oleh penumpang. Sisanya biasanya ditanggung oleh pemerintah melalui subsidi.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT MRT Jakarta, Tuhiyat, mengatakan untuk rute seperti Bundaran HI—Lebak Bulus nilai keekonomian sebenarnya mencapai Rp32.000, sedangkan tarif yang dibayar penumpang hanya Rp14.000.

    Selisih sebesar Rp18.000 ditanggung pemerintah melalui skema public service obligation (PSO) atau subsidi layanan publik.

    “Agar perusahaan tetap berkelanjutan, kami mengembangkan pendapatan dari non-farebox,” ucap Tuhiyat.

    Untuk menjaga keberlanjutan operasional, MRT Jakarta mengandalkan berbagai sumber pendapatan di luar tarif penumpang, seperti penamaan (naming rights), penyewaan ruang ritel dan komersial, serta aktivitas digital dan media.

    Baca: Mencari model pendanaan transportasi publik yang berkelanjutan

  • Ketimbang Memangkas Subsidi Transportasi Umum, Pemprov DKI Jakarta Diminta Menggali Potensi Parkir

    Ketimbang Memangkas Subsidi Transportasi Umum, Pemprov DKI Jakarta Diminta Menggali Potensi Parkir

    7cloud.asia – Pengamat Tata Kota, Yayat Supriyatna mengritisi rencana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung yang akan mengkaji subsidi transportasi umum guna menyikapi pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) tahun depan.

    Ketimbang mengkaji subsidi transportasi umum, Yayat mengatakan lebih baik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggali sumber dana lainnya.

    Ditemui di sela acara Local Media Summit 2025 di Jakarta, beberapa waktu lalu Yayat meminta sebelum mengambil keputusan, Pramono Anung terlebih dahulu menjalin komunikasi dengan kepala daerah di sekitar Jakarta untuk mengkaji kemungkinan subsidi dicabut.

    Yayat mengingatkan, pengurangan subsidi akan berpengaruh pada upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mendorong warga beralih menggunakan transportasi publik.

    Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta sebelumnya telah menargetkan 55 persen warga Jakarta beralih ke transportasi publik pada 2030.

    Baca: Pramono Anung akan mengkaji subsidi transportasi umum

    Namun, hal ini tidak berarti Yayat menolak sepenuhnya rencana penyesuaian tarif transportasi terutama yang di luar koridor.

    “Jadi pendekatannya adalah pendekatan penyesuaian tarif untuk mengurangi beban subsidi,“ terang dosen dari Universitas Trisakti tersebut.

    Yayat menambahkan, untuk mengantisipasi pemotongan Dana Bagi Hasil hingga Rp15 triliun tahun depan, Pemprov DKI Jakarta juga kudu melakukan inovasi untuk mencari pendapatan di luar tarif untuk dikelola oleh badan usaha milik daerah.

    Salah satu sumber pendapatan yang belum tergarap secara optimal adalah sektor parkir. Saat ini pendapatan dari sektor parkir di Jakarta baru sekitar Rp400 miliar setahun.

    “Padahal menurut Masyarakat Transortasi Indonesia potensi pendapatan dari parkir di Jakarta mencapai Rp10 triliun setahun. Ini juga belum tergali secara optimal,“ tandasnya.

    Baca: Pemprov DKI Jakarta akan mengkaji subsidi transportasi umum, tarif TransJakarta kemungkinan naik

    Jadi, lanjut Yayat, potensi parkir ini harus menjadi pemikiran Pempro DKI Jakarta, bagaimana potensi kebocoran di sektor parkir dapat ditekan seminimal mungkin.

    Langkah lain yang bisa dilakukan PemprovDKi Jakarta adalah membuat orang nyaman berinvestasi di Jakarta. Salah satu caranya adalah menghapus semua hambatan investasi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi

    “Dengan ada investasi maka akan tercipta lapangan kerja baru, dengan adanya pekerjaan maka ada peningkatan pajak, sehingga pendapatan daerah meningkat,“ cetusnya.

    Satu pos lain yang juga bisa dimaksimalkan adalah penerapan sistem jalan berbayar (Electronic Road Pricing/ERP) di jalan-jalan protokol yang selama ini selalu macet,

    Penerapan ERP ini, menurut Yayat, selain dapat memberikan pendapatan kepada daerah juga dapat mengurangi kemacetan dan polusi di pusat kota.

    “Jadi skenarionya adalah bisa nggak Jakarta menjadi kawasan rendah emisi, bisa tidak kerugian dari kemacetan dikurangi. Artinya dengan menaikkan ERP, penerapan parkir yang tinggi kemudian terjadi peningkatan layanan transportasi publik,“ pungkasnya.

    Baca: Pemotongan transfer ke daerah berimplikasi serius pada situasi sosial-politik

  • Buruknya Layanan Transportasi Umum Jadi Penyebab Kemacetan di Kota Bandung

    Buruknya Layanan Transportasi Umum Jadi Penyebab Kemacetan di Kota Bandung

    7cloud.asia – Walikota Bandung, Muhammad Farhan secara terbuka mengungkap akar permasalahan yang membuat kota Bandung semakin macet dan padat kendaraan.

    Ia menilai, tingginya kepemilikan kendaraan pribadi serta buruknya sistem transportasi umum menjadi faktor utama yang menyebabkan kondisi lalu lintas di Bandung semakin semrawut dari tahun ke tahun.

    Farhan menyebut bahwa hampir seluruh warga Bandung kini memiliki kendaraan pribadi, baik mobil maupun motor. Kondisi ini diperparah dengan sistem transportasi umum yang dinilai tidak optimal dan kurang diminati masyarakat.

    Dilansir infobandung, Farhan bahkan menyebut bahwa kualitas transportasi umum di kota yang dipimpinnya masih jauh dari kata layak.

    “Kenapa Bandung macet karena (warganya) banyak beli kendaraan pribadi seperti mobil, motor, karena transportasi jelek sekali. Ini mah fakta jumlah penduduk Kota Bandung 2,6 juta jumlah kendaraan pribadi nomor D Bandung itu 2,3 juta,” kata Farhan.

    Baca: Karakter Berbeda, Konsep Busway Sulit Diterapkan di Bandung

    Farhan juga menyoroti sistem trayek yang masih digunakan dalam pengaturan transportasi umum seperti angkutan kota (angkot).

    Menurutnya, sistem tersebut sudah tidak relevan dan justru menjadi penghambat bagi angkot untuk bersaing dengan transportasi berbasis online.

    “Sekarang strategi apapun untuk kendaraan umum ini sistemnya adalah tidak menggunakan trayek,” tuturnya.

    Ia menjelaskan bahwa transportasi online seperti ojek online dan taksi online memiliki fleksibilitas tinggi karena tidak terikat trayek, sehingga lebih diminati masyarakat. Sementara itu, angkot yang masih bergantung pada jalur tetap menjadi kurang kompetitif.

    Akibatnya, masyarakat lebih memilih menggunakan transportasi online yang berbasis kendaraan pribadi dibandingkan angkutan umum konvensional. Hal ini secara tidak langsung turut meningkatkan jumlah kendaraan di jalan dan memperparah kemacetan.

    Baca: Cara Urang Bandung Mengenali Kota Tempat Tinggalnya

    Melihat kondisi tersebut, Farhan menegaskan akan mendorong perubahan besar pada sistem transportasi umum di Bandung.

    Salah satu langkah yang direncanakan adalah menghapus sistem trayek dan menggantinya dengan sistem berbasis carter, sehingga angkot bisa lebih fleksibel dan kompetitif.

    Farhan mengatakan, dirinya akan berjuang agar sistem trayek ini dibongkar total. Kalau pakai aturan trayek maka gak pernah bisa bersaing dengan ojol dan lainnya.

    “Mengapa? Karena perhitungan sama dengan ojol taksi semuanya berbasis carter. Angkot enggak, ya bagaimana mau dapat. Maka saya berpihak kepada angkot,” katanya.

    Langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap transportasi umum sekaligus mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi di Kota Bandung.