ruangkota

Tag: transportasi umum

  • Setelah Berlaku Tarif Normal, Akankah LRT Jabodebek Tetap Diminati

    Setelah Berlaku Tarif Normal, Akankah LRT Jabodebek Tetap Diminati

    7cloud.asia – Mulai Minggu (1/10/2023) PT KAI memberlakukan tarif normal LRT Jabodebek menjadi maksimal Rp 20.000. Hal ini setelah berakhirnya tarif promo flat sebesar Rp 5.000.

    Tarif LRT Jabodebek ini akan berlaku  hingga akhir Februari 2024. Bagaimana pengaruh perubahan tarif LRT Jabodebek ini terhadap jumlah pemakai? 

    Pengamat Tata Kota & Transportasi, Yayat Supriatna dalam wawancara dengan CNBC INdonesia, seperti dipantau di YouTube CNBC Indonesia, mengatakan harga menjadi salah satu pembentuk perilaku masyarakat terkait penggunaan transportasi umum termasuk LRT Jabodebek.

    “Saat tarif terjangkau dan nyaman, maka masyarakat akan menggunakan transportasi umum,” ujarnya.

    Baca: Tarif baru LRT Jabodebek

    Yayat melihat dampak perubahan tarif LRT Jabodebek akan mendorong pengguna KRL beralih ke LRT utamanya dari penumpang Kawasan Bekasi dan Cibubur dengan pertimbangan kenyamanan.

    Namun bagi sebagian penumpang, tarif LRT Jabodebek yang berkisar antara Rp 5000 hingga Rp 20.000, dinilai masih terlalu tinggi  sehingga mereka akan kembali pindah ke KRL dan sepeda motor setelah berlakunya tarif normal ini.

    Dijelaskan, pemberlakuan tarif promo selama satu bulan kemarin untuk memberikan kesempatan kepada msyarakat untuk mencoba LRT Jabodebek, sekaligus mengukur apakah transportasi umum ini layak dan bisa mereka gunakan.

    Ia melihat, selama ujicoba kemarin, pengguna LRT Jabodebek awalnya adalah pengguna KRL (khususnya untuk jurusan Bekasi) dan pengguna kendaraan pribadi baik motor maupun mobil pribadi.   

    Baca: Mimpi Jokowi agar moda transportasi umum di Jakarta terintegrasi

    Untuk pengguna kendaraan pribadi, tarif tidak menjaid persoalan selama kenyamanan mereka terpenuhi. 

    Namun untuk pengguna KRL dan sepeda motor, soal tarif mungkin jadi pertimbangan.

    Dari survei yang pernah dilakukannya, Yayat menjelaskan, 74 persen responden mengaku biaya transportasi mereka di bawah Rp 500.000 sebulan. 

    Artinya sebagian besar commuter di Jakarta adalah pengguna KRL dan sepeda motor.

    Untuk menarik kelompok ini, maka tarif LRT Jabodebek tidak boleh jauh berbeda dengan tarif KRL yang saat ini dipatok Rp 3000 untuk 30 kilometer pertama, dan Rp 1000 untuk kilometer selanjutnya.

    Baca: Pembatasan kendaraan bermotor mendesak dilakukan di Jakarta

    “Ini kan hampir 1 banding 4. Lantas siapa yang bisa bertahan dengan Rp 20.000, ini, biasanya berdasarkan alasan kenyamanan dan kemudahan,” imbuhnya

    Untuk mengatasi persoalan tarif, pemerintah dapat mendorong integrasi tarif sebagai upaya menekan harga tiket sehingga dapat mendorong masyarakat untuk tetap menggunakan transportasi umum seperti LRT Jabodebek.

     

    Ia memperkirakan warga asal Bekasi atau Cibubur yang selama ini menggunakan bus atau kendaraan pribadi akan bertahan tetap menggunakan LRT Jabodebek.

    Sementara pengguna kRL dan sepeda motor, ada kemungkinan kembali ke moda awal. 

     

     

     

  • Ekosistem Mobil Listrik Perlu Diperkuat untuk Turunkan Emisi Karbon

    Ekosistem Mobil Listrik Perlu Diperkuat untuk Turunkan Emisi Karbon

    7cloud.asia – Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) mendesak pemerintah Indonesia agar lebih serius dalam mengurangi emisi karbon.

    Salah satu cara yang diusulkan untuk turunkan emisi karbon adalah dengan membangun ekosistem kendaraan listrik.

    “Yang jelas harus dikurangi secara drastis mobil yang pakai bensin, insentifnya kan sudah ada … infrastrukturnya (untuk kendaraan listrik) harus ditambah … harus ada insentif dan regulasinya,” kata pendiri FPCI Dino Patti Djalal usai acara konferensi pers Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2024 “S.O.S Neraka Bocor: Climate Avengers Assemble!” pada Kamis malam.

    Selain penambahan infrastruktur untuk kendaraan listrik, Dino juga mengatakan bahwa penggunaan transportasi umum juga perlu ditingkatkan.

    Baca: Upaya DKI Jakarta batasi kendaraan bermotor

    Dino menambahkan bahwa pengurangan emisi karbon biasanya dimulai dari penggunaan transportasi umum.

    “Kita mau orang tidak usah naik mobil. Kalau dia belum kuat beli mobil listrik … naik bus listrik saja dulu,” ujarnya.

    Mantan duta besar Indonesia untuk AS itu juga menegaskan bahwa pemerintah Indonesia perlu serius dalam mengembangkan kendaraan listrik Indonesia.

    “Esemka saja dibina dengan serius, masak 10 tahun belum ada satu pun mobil (Esemka) di jalan. Something is wrong,” kata Dino.

    Kemudian dia melanjutkan bahwa Vietnam sudah lebih dulu mengembangkan kendaraan listrik mereka.

    Baca: Harapan pada Dewan Aglomerasi untuk atasi kemacetan dan polusi udara

    “Vietnam bikin VinFast, VinFast sekarang sudah ada dimana-mana di Vietnam. Dan lebih dari itu, udah bikin pabrik di Amerika,” ujar Dino.

    Dia menyebutkan bahwa jenama kendaraan listrik asal Vietnam itu meluncurkan kendaraan listrik mereka di AS pada 2021, dan melakukan penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO) pada 2023.

    FPCI akan menyelenggarakan Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2024 dengan tema “S.O.S Neraka Bocor: Climate Avengers Assemble!” pada 24 Agustus di Jakarta.

    Tema tersebut dipilih untuk menekankan pentingnya aksi nyata serta kerja sama dari para Climate Avengers untuk mencegah bencana dan kehancuran umat manusia.

    INZS merupakan acara yang mengumpulkan pemangku kepentingan dari berbagai sektor untuk berdiskusi dan membangun komitmen bersama dalam mencapai target emisi nol di Indonesia pada 2050.

    Sumber:Antaranews.com

  • Warga yang Ingin Ikuti Misa Akbar Paus Fransiskus Diimbau Gunakan Transportasi Umum

    Warga yang Ingin Ikuti Misa Akbar Paus Fransiskus Diimbau Gunakan Transportasi Umum

    7cloud.asia – PT MRT Jakarta (Perseroda) menyatakan layanan beroperasi normal saat berlangsung misa akbar Pemimpin Gereja Katolik Dunia Paus Fransiskus di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Kamis (5/9/2024).

    Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta Ahmad Pratomo dalam keterangannya menyebut, pihaknya juga menyiapkan manajemen kerumunan (crowd management) melalui penambahan petugas.

    Namun, Ahmad tak menyebutkan detil jumlah petugas tambahan yang dimaksud. Dia hanya menyebut, MRT Jakarta akan menyiapkan dan peralatan pendukung seperti pengeras suara dan rambu penunjuk arah di area stasiun.

    “MRT Jakarta tetap melayani masyarakat dengan jam operasi normal yaitu pukul 05.00-24.00 WIB dengan selang waktu 5 menit pada jam sibuk (07.00-09.00 & 17.00-19.00) dan 10 menit di luar jam sibuk,” katanya di Jakarta, Selasa (3/9/2024).

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau peserta misa akbar Pemimpin Katolik Dunia Paus Fransiskus di Stadion Gelora Bung Karno, agar menggunakan transportasi umum seperti kereta MRT Jakarta dan bus TransJakarta.

    Baca: Jadwal lengkap Paus Fransiskus saat berada di Indonesia

    Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan telah berkoordinasi dengan operator transportasi publik di DKI Jakarta untuk memberikan dukungan penuh demi kelancaran mobilitas jemaat misa.

    “Untuk mendukung hal tersebut, beberapa rute layanan TransJakarta yang beroperasi di sekitar kawasan Gelora Bung Karno mengalami penyesuaian,” kata Syafrin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (3/9/202).

    Dia lalu menyebutkan daftar kode dan nama rute layanan TransJakarta yang akan beroperasi di sekitar kawasan GBK saat misa akbar dengan kategori layanan Angkutan Umum Integrasi dan Bus Rapid Transit (BRT).

    Beberapa di antaranya adalah 1B (Stasiun Palmerah-Transport Hub Dukuh Atas), 1F (Stasiun Palmerah-Bundaran Senayan), 1N (Tanah Abang-Blok M).

    Lalu, 1P (Senen-Blok M), 4C (Pemuda Merdeka-Bundaran Senayan), 6D (Stasiun Tebet-Bundaran Senayan), 6M (Stasiun Manggarai-Blok M), 8N (Kebayoran Lama-Petamburan).

    Baca: Misa Akbar Paus Fransiskus akan diikuti 86.000 umat Katolik

    Kemudian, 1 (Blok M-Kota), 9 (Pinang Ranti-Pluit), 10H (Tanjung Priok-Bundaran Senayan), 3F (Kalideres-Senayan Bank DKI), 6V (Ragunan-Senayan Bank DKI).

    Lalu, 9A (Cililitan-Grogol), 9C (Pinang Ranti-Bundaran Senayan), M1 (Blok M-Kota), dan M9 (Pinang Ranti-Pluit).

    Syafrin berharap beroperasinya rute layanan TransJakarta pada kawasan GBK ini dapat memudahkan akses transportasi bagi warga yang ingin mengikuti misa atau berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan tersebut.

    “Peserta misa diimbau untuk memperhatikan informasi terkini terkait layanan TransJakarta melalui kanal-kanal resmi agar rencana perjalanan dapat disesuaikan dengan baik,” kata dia.

    Terkait transportasi umum, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyiapkan layanan TransJakarta di sekitar kawasan GBK berjumlah 387 unit dengan jumlah unit rencana operasional sebanyak 351 unit. Sedangkan 36 unit disiapkan sebagai cadangan situasional.

    Baca: Kunjungan Paus Fransiskus bawa misi kemanusiaan

    Unit-unit ini yakni sebanyak 351 unit itu terdiri dari kategori layanan angkutan umum terintegrasi, yakni Stasiun Palmerah-Transport Hub Dukuh Atas (9 unit), Stasiun Palmerah-Bundaran Senayan (6 unit).

    Tanah Abang-Blok M (12 unit), Senen-Blok M (17 unit), Pemuda Merdeka-Bundaran Senayan (19 unit), Stasiun Tebet-Bundaran Senayan (8 unit), Stasiun Manggarai-Blok M (16 unit), dan Kebayoran Lama-Petamburan (5 unit).

    Lalu rute halte BRT di sekitar Gelora Bung Karno yakni Blok M-Kota (78 unit), Pinang Ranti-Pluit (63 unit), Tanjung Priok-Bundaran Senayan (25 unit).

    Kalideres-Senayan Bank DKI (24 unit), Ragunan-Senayan Bank DKI (11 unit), Cililitan-Grogol (24 unit), Pinang Ranti-Bundaran Senayan (20 unit), Blok M-Kota (7 unit) dan Pinang Ranti – Pluit (7 unit).

    TransJakarta juga menyediakan layanan baik petugas maupun armada hingga malam saat kegiatan misa akbar.

  • Pemprov DKI Jakarta Siapkan Layanan Transportasi Gratis untuk 15 Golongan Masyarakat

    Pemprov DKI Jakarta Siapkan Layanan Transportasi Gratis untuk 15 Golongan Masyarakat

    7cloud.asia – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkoordinasi dengan dinas terkait di luar Jakarta untuk menyiapkan layanan transportasi umum secara gratis bagi 15 golongan masyarakat.

    Layanan transportasi umum gratis ini ditujukan untuk mendukung akses mobilisasi warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

    “Kami terus berkoordinasi dengan dinas terkait di luar Jakarta. Saat ini, persiapan layanan transportasi umum gratis bagi 15 golongan masyarakat tengah kami siapkan,” ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo dalam keterangan di Jakarta, Rabu (16/4/2025).

    Adapun 15 golongan masyarakat penerima manfaat layanan transortasi umum gratis tersebut, yakni PNS Pemprov DKI Jakarta, pensiunan PNS, tenaga kontrak Pemprov DKI Jakarta, siswa penerima KJP Plus, penghuni Rusunawa, Tim Penggerak PKK dan karyawan bergaji setara UMP.

    Baca: Makin banyak warga beralih ke transportasi publik

    Nantinya, mereka yang berhak mendapatkan layanan transportasi umum gratis bisa mendaftarkan diri melalui skema pendaftaran di Bank DKI.

    Liputo menjelaskan bahwa pendaftaran juga dapat dilakukan melalui aplikasi Transjakarta, MRT Jakarta dan LRT Jakarta.

    Pendaftaran meliputi proses pendaftaran, verifikasi, validasi data, produksi dan distribusi kartu hingga aktivasi kartu dalam bentuk fisik maupun digital.

    Adapun layanan angkutan umum gratis bagi warga Jakarta akan menggunakan Kartu Layanan Gratis (KLG) Transjakarta dan sistem digital.

    Baca: Keberadaan transportasi publik di Jakarta semakin lengkap

    Sedangkan pendaftaran melalui Transjakarta, MRT Jakarta dan LRT Jakarta berlaku bagi penduduk ber-KTP Kepulauan Seribu, penerima Raskin domisili Jabodetabek dan anggota TNI/Polri, veteran Republik Indonesia.

    Penyandang disabilitas, lansia di atas 60 tahun, pengurus rumah ibadah, pendidik PAUD serta golongan Jumantik, pengurus Karang Taruna, Dasawisma dan Posyandu.

    Liputo mengatakan, masyarakat yang telah terdaftar dan memiliki KLG Transjakarta, maka dapat langsung menggunakan kartu tersebut untuk mengakses layanan gratis di MRT Jakarta dan LRT Jakarta.

    “Pada tanggal 24 April bertepatan dengan Hari Angkutan Nasional, Pemprov DKI Jakarta juga akan menghadirkan layanan transportasi gratis sepanjang hari itu, meliputi Transjakarta (BRT, Non-BRT dan Mikrotrans), MRT Jakarta dan LRT Jakarta,” katanya.

  • Pemprov DKI Jakarta Akan Gratiskan Transportasi Umum di Hari Besar Nasional

    Pemprov DKI Jakarta Akan Gratiskan Transportasi Umum di Hari Besar Nasional

    7cloud.asia – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyatakan, Pemprov DKI tengah menyusun kebijakan untuk menggratiskan layanan transportasi umum pada perayaan hari-hari besar nasional, termasuk HUT DKI Jakarta.

    Kebijakan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam pengaturan transportasi yang lebih baik di Jakarta, sekaligus mendorong warga beralih ke trasportasi umum.

    “Mudah-mudahan apa yang menjadi semangat kami untuk mulai memberikan gratis bagi angkutan umum, termasuk 15 golongan kemarin dalam rapat,” ujar Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Senin (21/4/2025).

    Pramono menjelaskan, Pemprov DKI telah memutuskan untuk memberikan subsidi layanan transportasi umum kepada 15 kelompok masyarakat tertentu agar bisa menikmati layanan secara gratis.

    Baca: Biaya transportasi gratis untuk perempuan di Hari Kartini

    Adapun 15 golongan tersebut meliputi:

    1. PNS Pemprov DKI Jakarta dan pensiunan PNS

    2. Tenaga kontrak Pemprov DKI Jakarta

    3. Siswa penerima KJP Plus

    4. Karyawan bergaji UMP melalui Bank DKI

    5. Penghuni Rusunawa

    6. Tim Penggerak PKK

    7. Penduduk ber-KTP Kepulauan Seribu

    Baca: Biaya transportasi gratis untuk 15 golongan masyarakat di Jakarta

    8. Penerima Raskin domisili Jabodetabek

    9. Anggota TNI dan Polri

    10. Veteran RI

    11. Penyandang disabilitas

    12. Lansia di atas 60 tahun

    13. Pengurus rumah ibadah

    14. Pendidik PAUD

    15. Juru Pemantau Jentik (Jumantik).

    Baca: Makin banyak warga Jakarta yang beralih ke transportasi umum

    Pramono Anung menambahkan kemacetan merupakan salah satu persoalan utama di Jakarta. Karena itu, Pemprov DKI berupaya mengubah kebiasaan masyarakat dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum.

    “Kami tahu bahwa salah satu persoalan di Jakarta adalah kemacetan. Dan kemacetan itu bisa diatasi kalau kemudian kebiasaan masyarakat yang dulunya menggunakan transportasi pribadi, diubah menjadi transportasi umum,” ucapnya.

    Ia menambahkan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno juga secara rutin menggunakan transportasi umum ke Balai Kota setiap hari Senin (21/4/2025). Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi teladan bagi masyarakat.

    “Kalau saya sekarang sudah tinggal di rumah dinas sehingga dekat, jadi tidak perlu transportasi umum,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Pramono mengungkapkan bahwa Pemprov DKI telah bekerja sama dengan Pemprov Banten untuk membuka rute baru Transjakarta Alam Sutera–Blok M yang akan resmi beroperasi pada 24 April 2025.

    “Dengan demikian secara perlahan kami akan membuka ruas-ruas baru dan rute-rute baru untuk menghubungkan Transjabodetabek yang sekarang ini secara perlahan akan kita bangun,” tandasnya.

  • Hari Angkutan Nasional: Kasus Kekerasan Seksual di Ranah Transportasi Umum Masih Tinggi

    Hari Angkutan Nasional: Kasus Kekerasan Seksual di Ranah Transportasi Umum Masih Tinggi

    7cloud.asia – Komnas Perempuan menyesalkan terus terjadinya kekerasan seksual di transportasi umum, termasuk yang terbaru yaitu kasus pelecehan seksual di KRL Commuter Line jurusan Tanah Abang-Rangkasbitung.

    “Kasus ini bukan yang pertama, dan bisa jadi bukan yang terakhir jika tidak ada upaya serius dan sistematis untuk pencegahan serta penanganannya,” ungkap Komisioner Komnas Perempuan, Chatarina Pancer Istiyani

    Chatarina menjelaskan bahwa selama periode 2020 hingga 2024, Komnas Perempuan menerima 19 pengaduan kekerasan seksual di ranah transportasi umum, yang meliputi pelecehan fisik, pelecehan non-fisik, hingga perkosaan.

    Sementara itu, data dari PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter) mencatat 57 kasus pelecehan seksual di KRL dan stasiun sepanjang Januari hingga Oktober 2024.

    “Data ini menjadi alarm bagi kita semua bahwa ruang publik, termasuk transportasi umum, belum sepenuhnya aman bagi perempuan,” kata Daden Sukendar, Komisioner Komnas Perempuan.

    Baca: DKI Jakarta akan gratiskan transportasi umum di hari besar nasional

    Daden mengungkapkan bahwa adanya kasus-kasus kekerasan seksual di angkutan umum adalah indikasi daruratnya penanganan isu ini secara menyeluruh dan menjadi seruan kolektif untuk bertindak menghapus kekerasan terhadap perempuan.

    “Komnas Perempuan mengingatkan bahwa kekerasan seksual di ruang publik, termasuk transportasi umum, merupakan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS),” kata Ratna Batara Munti.

    Pasal 12 UU TPKS menyebutkan, “Setiap orang yang melakukan pelecehan seksual di tempat atau fasilitas umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”

    Dalam momentum peringatan Hari Angkutan Nasional pada 24 April 2025, Komnas Perempuan menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk merasa aman dan bebas dari kekerasan seksual di mana pun, termasuk di transportasi umum.

    Transportasi umum seharusnya menjadi ruang yang inklusif, ramah, dan bebas dari ancaman kekerasan, namun ada fakta di lapangan yang menunjukkan sebaliknya.

    Komnas Perempuan menekankan bahwa penegakan hukum yang berpihak kepada korban harus terus dioptimalkan, disertai dengan langkah-langkah pencegahan yang komprehensif.

    Baca: Layanan transportasi umum gratis untuk 15 golongan masyarakat

    Upaya pencegahan bisa dilakukan dengan menyuarakan himbauan anti kekerasan seksual di angkutan umum, seperti kereta, ojek dan taksi online, atau bus.

    Hal ini sudah dilakukan dengan baik oleh PT Kereta Api Indonesia dan PT Transjakarta, yang selama ini juga aktif melakukan koordinasi dengan Komnas Perempuan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, baik di dalam armadanya hingga di lingkungan kerjanya.

    Penyedia jasa transportasi umum harapannya juga bisa melakukan praktik baik ini guna meningkatkan kualitas pelayanan yang nyaman bagi penggunanya, termasuk dalam menindak tegas bagi pelaku.

    Contohnya yang dilakukan oleh PT KAI dengan CCTV Analytic yang dapat mengenali terduga pelaku sehingga dapat mencegah pelaku masuk ke area stasiun dan menggunakan KRL sebagai efek jera.

    “Hal ini juga berlaku untuk kereta jarak jauh yang mampu mengidentifikasi pelaku dari kartu identitasnya,” ujar komisioner Devi Rahayu.

    Lebih lanjut Komnas Perempuan merekomendasikan agar penyedia jasa angkutan umum dapat menyusun dan menerapkan SOP pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di angkutan umum dan lingkungan kerjanya, juga aktif melakukan pembinaan terhadap petugas untuk merespons laporan korban secara empatik.

  • DPRD DKI Jakarta Dukung Penggunaan Transportasi Umum oleh ASN di Lingkungan Pemprov

    DPRD DKI Jakarta Dukung Penggunaan Transportasi Umum oleh ASN di Lingkungan Pemprov

    7cloud.asia – Sejumlah DPRD DKI Jakarta, mendukung kebijakan Gubernur Pramono Anung soal penggunaan transportasi umum oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov.

    Anggota Komisi D Neneng Hasanah misalnya, mendorong agar kebijakan ini di diperluas frekuensinya. Saat ini, kewajiban ASN menggunakan angkutan umum hanya pada hari Rabu.

    Menurut Neneng, penerapan kebijakan ini dapat ditingkatkan menjadi dua hingga tiga kali dalam sepekan untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara di Jakarta.

    “Harapannya bisa ditingkatkan, mungkin dua kali seminggu, atau bahkan tiga kali. Ini akan sangat berdampak positif bagi Jakarta,” ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (1/5/2025).

    Ingub 6/2025 memberikan pengecualian bagi ASN yang sedang sakit, hamil, disabilitas, atau bertugas di lapangan yang membutuhkan mobilitas khusus. Neneng menilai kebijakan tersebut sudah mempertimbangkan berbagai kondisi pegawai dan tetap memberikan ruang fleksibilitas.

    Namun, ia menekankan bahwa kebijakan ini harus dijalankan secara konsisten oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah Pemprov DKI, dengan pengawasan ketat.

    Baca: Kesadaran warga beralih ke transportasi umum masih kurang

    Neneng juga mendorong agar Pemprov DKI mempertimbangkan pemberian sanksi bagi ASN yang melanggar aturan tersebut. Ia menilai, mekanisme pemberian sanksi dapat dirumuskan melalui musyawarah internal atau ditetapkan langsung oleh Gubernur.

    “Nantinya sanksi bisa dimusyawarahkan bersama atau ditetapkan oleh Pak Gubernur, agar aturan ini tidak hanya bersifat imbauan, tapi benar-benar dijalankan dengan disiplin,” tandasnya.

    Terpisah anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Pandapotan Sinaga menilai, keharusan ASN DKI Jakarta menggunakan transportasi umum setiap Rabu merupakan langkah awal yang efektif dalam membentuk kebiasaan baru sekaligus mendorong perubahan perilaku masyarakat secara luas.

    “Tujuan akhirnya bukan hanya untuk ASN, tapi juga membentuk kebiasaan baru di masyarakat agar lebih mengandalkan angkutan umum,” ujarnya, Rabu (30/4/2025).

    Namun, Pandapotan mengingatkan pentingnya pengaturan jadwal keberangkatan ASN, mengingat kapasitas transportasi umum saat ini masih terbatas.

    “Jadwal keberangkatan harus diatur. Tidak bisa semua ASN berangkat di jam yang sama karena transportasi umum belum tentu mampu menampung seluruhnya sekaligus,” tegasnya.

    Baca: Pemprov DKI Jakarta targetkan 55 persen warga gunakan transportasi umum

    Ia mendorong, Pemprov DKI untuk memperluas akses jaringan transportasi, khususnya Transjabodetabek, guna memastikan ASN dari berbagai wilayah tetap dapat menjangkau tempat kerja dengan mudah dan nyaman.

    “Kalau ASN saja sudah terbiasa naik transportasi umum, maka masyarakat juga bisa ikut terbiasa. Ini soal membangun budaya baru,” tambahnya.

    Senada dengan Pandapotan, Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Alia Noorayu Laksono, juga mendukung kebijakan ini. Ia menilai, kebijakan tersebut akan berdampak positif terhadap kemacetan dan polusi udara di ibu kota.

    “Ini ide dan kebijakan yang bagus karena bisa mengurangi kemacetan, polusi, dan kepadatan di jalan. Kota kita selama ini memang masih sangat bergantung pada kendaraan pribadi,” ucap Alia.

    Lebih lanjut, Alia mengingatkan, pentingnya peran aktif masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mendorong kedisiplinan para pegawai.

    “Jangan cuma semangat di awal, sekadar untuk buat konten, lalu hilang begitu saja. Harus ada keseriusan dari masing-masing SKPD untuk menindaklanjuti kebijakan ini,” tandasnya.

    Baca: Metamorfosa Jakarta lewat penataan transportasi publik

  • Pemprov DKI Jakarta Berkomitmen Kembangkan Transportasi Umum yang Ramah Disabilitas

    Pemprov DKI Jakarta Berkomitmen Kembangkan Transportasi Umum yang Ramah Disabilitas

    7cloud.asia – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan terus meningkatkan dan memperbaiki aksesibilitas transportasi umum bagi penyandang disabilitas.

    Hal ini disampaikan Pramono Anung setelah mengevaluasi penggunaan transportasi umum selama dua minggu terakhir sesuai Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025.

    “Selalu yang menjadi persoalan disabilitas, belum semua halte itu ramah terhadap mereka,” ungkap Pramono di Gedung Transport Hub MRT Jakarta-Dukuh Atas, Rabu (7/5/2025).

    Dalam perjalanan dinasnya saat menggunakan transportasi umum, Pramono Anung menceritakan perbincangannya dengan salah satu penumpang disabilitas.

    “Kebetulan hari ini saya berdialog dengan disabilitas. Saya tanyakan, berapa kali dia pindah dan kesulitan apa yang dihadapi,” ceritanya.

    Baca: Mengintip Layanan LRT Jabodebek Bagi Penyandang Disabilitas

    Karena itu, perbaikan fasilitas yang ramah disabilitas di berbagai layanan transportasi publik akan menjadi salah satu prioritas yang akan dikerjakan Pemprov DKI.

    “Untuk membuat halte-halte menjadi ramah kepada disabilitas salah satu juga hal yang akan kami lakukan,” kata Pramono.

    Pada kesempatan ini, Pramono pun mengapresiasi antusiasme ASN dalam menggunakan layanan transportasi umum setiap hari Rabu yang diterapkan selama dua pekan terakhir ini.

    Pramono menyampaikan, penggunaan transportasi umum akan berdampak signifikan terhadap penurunan angka kemacetan di ibu kota.

    Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan pada 2023, masalah kemacetan di Jakarta ini berpotensi menyebabkan kerugian hingga Rp 100 triliun setahun.

    Baca: DKI Jakarta Sediakan Layanan Gratis Transjakarta untuk Kelompok Disabilitas dan Lansia

    Selain itu, banyaknya kendaraan pribadi yang memicu kemacetan jadi sumber utama polusi udara di Jakarta yang mengakibatkan gangguan kesehatan dan menurunnya produktivitas masyarakat.

    Meskipun konektivitas transportasi di Jakarta sudah mencapai 91 persen, penggunaannya masih rendah, yakni sekitar 21 persen. Karena itu, Pramono Anung menargetkan peningkatan pengguna transportasi umum sebesar 5-10 persen setiap tahunnya.

    Melalui upaya peningkatan fasilitas dan kebiasaan penggunaan transportasi umum, Pramono berharap target Jakarta menjadi 50 besar kota global bisa terwujud.

    “Itulah yang menjadi target saya untuk bisa membuat, katakanlah di tahun 2025, Jakarta sebagai kota global, rankingnya menjadi top 50,” tandasnya.

  • Kewajiban Menggunakan Transportasi Umum bagi ASN di DKI Jakarta Berdampak Positif

    Kewajiban Menggunakan Transportasi Umum bagi ASN di DKI Jakarta Berdampak Positif

    7cloud.asia – Kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu berhasil meningkatkan jumlah pengguna transportasi umum.

    Berdasarkan hasil evaluasi dan laporan dari Direktur Utama Transjakarta, diketahui jumlah pengguna Transjakarta mengalami peningkatan signifikan bahkan hingga 100 ribu.

    “Ketika ASN hari Rabu kita minta untuk naik transportasi umum, kenaikan Transjakarta dari 1,3 menjadi 1,4 juta. Artinya ada kenaikan 100 ribu,” ujar Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung di Halte Transjakarta Cawang Sentral, Kamis (15/5/2025).

    Baca: DPRD DKI Jakarta usulkan penggunaan transportasi umum oleh ASN diperluas

    Pramono menyampaikan, jumlah ASN di Jakarta dan sekitarnya saat ini mencapai 62 ribu orang.

    Kebijakan ini pun dinilai juga bisa mendorong keluarga ASN untuk menggunakan transportasi umum sehingga berkontribusi pada pengurangan jumlah kendaraan pribadi yang selanjutnya mengurangi kemacetan dan polusi udara.

    Ia menegaskan, kebijakan ini akan terus dilanjutkan setiap Rabu. Pramono pun optimistis, dengan perencanaan yang baik, terutama dengan pembukaan rute-rute baru akan semakin efektif mengurangi kemacetan di Jakarta.

    “Dengan demikian, untuk itu setiap Rabu akan terus kami lanjutkan,” kata Pramono.

    Baca: Kesadaran warga gunakan transportasi umum masih kurang

    Kewajiban bagi ASN untuk menggunakan kendaraan umum setiap Rabu ini diatur dalam Instruksi Gubernur (Ingub) No 6 tahun 2025 tentang Penggunaan Angkutan Umum Massal bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

    Kebijakan ini mulai berlaku efektif pada Rabu (5/5/2025) untuk semua ASN di jajaran Pemprov DKI Jakarta.

    Untuk menjalankan aturan ini, Gubernur Pramono pun selalu menggunakan transportasi publik dalam melaksanakan aktivitas kerjanya tiap hari Rabu.

  • Rute Baru Transjakarta PIK-Blok M Akan Diluncurkan Besok

    Rute Baru Transjakarta PIK-Blok M Akan Diluncurkan Besok

    7cloud.asia – PT Transportasi Jakarta atau TransJakarta akan membuka rute baru yaitu dari Pantai Indah Kapuk (PIK) ke Blok M.

    Peluncuran rute baru TransJakarta ini akan berlangsung Kamis, 22 Mei 2025 oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

    Peluncuran rute baru TransJakarta ini sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam mengurangi emisi dan mengurangi kemacetan dengan meningkatkan layanan transportasi umum di ibu kota.

    “Secara khusus, besok saya juga akan membuka trayek baru dari PIK ke Blok M. Tujuannya mengurangi emisi. Dan itu dilakukan secara menyeluruh,” ujar Pramono Anung di Park Hyatt Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (21/5/2025).

    Baca: Dewan Transportasi Kota Jakarta usulkan kenaikan tarif TransJakarta

    Ia menambahkan, upaya ini dilakukan secara menyeluruh dan terencana sehingga banyak usulan trayek baru yang masuk secara langsung kepadanya, terutama untuk rute-rute yang padat.

    “Misalnya yang kebanyakan arahnya ke Blok M,” tambah Pramono Anung 

    Karena itu, Pramono Anung pun akan mempertimbangkan apakah nantinya terminal Blok M akan diperluas agar masyarakat lebih mudah mengakses transportasi umum.

    Ia menyebut, saat ini permintaan trayek baru hampir semuanya berpusat di Blok M dan Cawang.

    “Saya akan melihat apakah memang Blok M perlu diperbaiki, diperluas ataukah kemudian kita mencari alternatif supaya orang lebih gampang dari Blok M ke mana saja,” jelasnya.

    Baca: Layanan TransJakarta diperluas hingga Bodetabek

    Pramono mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta telah berkomitmen sejak 2012 untuk mengurangi emisi sebesar 30 persen. Ia pun menegaskan keseriusannya untuk mencapai target tersebut.

    “Maka kenapa kemudian semangat untuk menggunakan transportasi umum itu secara serius kita benahi,” ujar Pramono.

    Salah satu bentuk keseriusan Pemprov DKI Jakarta yakni dengan mewajibkan ASN untuk menggunakan transportasi umum setiap Rabu. Ia pun mengapresiasi ASN yang menjalankan aturan ini.

    “Hari Rabu ini saya melihat keseriusan, kesungguhan teman-teman ASN untuk memanfaatkan fasilitas publik itu sekarang sudah terjadi. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi tradisi,” tandasnya.

    Baca: Warga Jakarta dan sekitarnya didorong gunakan transportasi umum