Tag: WHOOSH

7cloud.asia – Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto menyoroti ancaman kebangkrutan finansial yang mengintai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

Menurutnya, jika dibiarkan tanpa penanganan nyata, beban utang yang ditanggung PT KAI akan semakin membahayakan stabilitas keuangan BUMN tersebut.

“Jika tidak segera ditangani, ini akan menenggelamkan unit anak perusahaan lain yang seharusnya menghasilkan laba, akibat bunga utang yang tinggi,” kata Darmadi melalui rilis media yang dikutip oleh Parlementaria, Rabu (5/11/2025).

Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan bahwa hanya dalam enam bulan, PT KAI harus menanggung beban biaya sebesar Rp1,2 triliun, dengan utang KCIC, yang awalnya Rp950 miliar melonjak menjadi lebih dari Rp4 triliun pada tahun 2024.

Bahkan diperkirakan utang ini akan bertambah menjadi Rp6 triliun pada 2026. Karena itu, Darmadi mendesak peta jalan yang jelas untuk restrukturisasi utang proyek kereta cepat Whoosh.

Baca: Dugaan mark up dalam proyek pembangunan Kereta Cepat Whoosh

Sementara itu, Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, dalam rapat dengan Komisi VI DPR pada Agustus 2025 lalu, mengakui ancaman laten dari proyek Whoosh terhadap neraca perusahaan.

Ia berjanji akan berkoordinasi dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk mencari solusi.

“Kami sedang mendalami isu KCIC, dan ini benar-benar seperti bom waktu,” ucap Bobby saat itu

Terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto menegaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak terbebani oleh kontroversi utang ini.

Sementara, laporan keuangan terbaru menunjukkan bahwa PT KAI melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), sebagai pemegang saham Indonesia di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), mencatat kerugian hingga Rp4,19 triliun pada 2024 dan Rp1,62 triliun pada semester pertama 2025.

Baca: Menkeu tolak penggunaan APBN untuk bayar utang Whoosh

Chief Operating Officer BPI Danantara, Dony Oskaria, menyebutkan bahwa beberapa opsi sedang dipertimbangkan untuk menyelamatkan proyek ini.

“Kami sedang mempertimbangkan beberapa pilihan, tetapi tujuannya adalah memastikan KCIC beroperasi lancar untuk kepentingan masyarakat, sambil meningkatkan kualitas layanan kereta api Indonesia secara keseluruhan,” ujar Dony.

Ia mengungkapkan, opsi seperti penambahan modal ekuitas, penyerahan infrastruktur ke pemerintah, atau klasifikasi aset KCIC sebagai milik negara tengah dikaji.

Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban PT KAI dan menjaga keberlangsungan Whoosh tanpa mengorbankan stabilitas keuangan BUMN.

7cloud.asia – Anggota Komisi VI DPR, Rieke Diah Pitaloka menegaskan bahwa penyelesaian persoalan pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) jangan hanya berfokus pada penyelamatan proyek semata, tetapi harus diarahkan untuk memperkuat sistem perkeretaapian nasional secara keseluruhan.

Menurutnya, langkah Pemerintah mencari solusi terhadap beban keuangan KCIC harus disertai dengan pendekatan yang komprehensif dan mempertimbangkan kondisi BUMN yang terlibat di dalamnya.

Dalam kunjungan spesifik Komisi VI DPR ke kantor PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Rieke menyampaikan bahwa pihaknya mendukung upaya Pemerintah mencari jalan keluar atas persoalan utang proyek Whoosh.

Namun, ia mengingatkan agar perdebatan publik yang bersifat kontraproduktif, seperti narasi “proyek gagal” atau “proyek busuk”, harus segera dihentikan.

Rieke menilai, yang dibutuhkan saat ini adalah solusi nyata untuk menata kembali struktur pembiayaan dan memastikan keberlanjutan proyek yang berorientasi pada kepentingan nasional.

Rieke setuju, pemerintah harus segera mencari solusi dan setop perdebatan bahwa ini adalah proyek busuk atau bukan, pun investasi sosial atau bukan (kalau) KRL itu investasi sosial.

Baca: KPK tetap lanjutkan penyelidikan dugaan korupsi kereta cepat Whoosh

”Ini saya kira orientasinya karena proyeknya juga lebih nuansanya bisnis ketika direncanakan,” ujar Rieke usai pertemuan Komisi VI dengan jajaran Direksi BP Danantara, KAI, dan KCIC di Bandung, Jawa Barat, Jumat (7/11/2025).

Rieke mendorong agar Pemerintah segera menentukan skema penyelamatan yang paling tepat, baik melalui restrukturisasi, renegosiasi utang, maupun dukungan fiskal negara.

Namun, ia menegaskan bahwa langkah tersebut tidak boleh hanya ditujukan untuk “menyelamatkan proyek kereta cepat”, melainkan untuk menyelamatkan sistem perkeretaapian nasional dan ekosistem ekonomi yang bergantung padanya.

Rieke menegaskan restrukturisasi utang dan renegosiasi itu penting. Tapi tidak dengan orientasi sekedar menyelamatkan kereta api cepat.

“Yang harus diselamatkan itu adalah perkeretaapian nasional untuk mem-backup ekosistem ekonomi nasional sehingga ketika mengambil keputusan untuk menyelesaikan persoalan utang kereta api cepat yang luar biasa kurang lebih total Rp116 atau dengan fluktuatif dolar ini nilai tukar rupiah mencapai 118 triliun,”

Rieke menjelaskan, sejak awal proyek kereta cepat dikembangkan melalui skema konsorsium antara China Railway dengan empat BUMN besar, yakni PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN).

Baca: Dugaan mark up dalam pembangunan proyek kereta cepat Whoosh

Keempatnya tergabung dalam sinergi BUMN melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia yang bertanggung jawab atas pembangunan termasuk mencari sumber pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Meski demikian, saat ini sebagian besar BUMN tersebut tengah menghadapi tantangan keuangan yang signifikan, sehingga perlu dipertimbangkan ulang kemampuan mereka untuk menanggung beban tambahan.

WIKA dan PTPN sedang restrukturisasi, tidak mungkin dibebankan lagi untuk menanggung bunga utangnya Whoosh dan bunga utang Whoosh ini bukan hanya bunga utang tapi di 2028 itu akan masuk dalam beban utang pokok.

Sementara, Jasa Marga juga tidak bisa secara clear memutuskan akan berkontribusi dalam menanggung bunga utang setiap tahun dan pokok utangnya karena harus menunggu bagaimana langkah dari pemerintah.

”Ingat! Jasa Marga itu pegang jalan tol artinya juga tanggung jawabnya besar tidak bisa kemudian ini akhirnya akan berindikasi kolaps,” paparnya.

Baca: DPR ingatkan APBN bukan penyangga risiko bisnis kereta cepat Whoosh yang dibangun secara ugal-ugalan

Rieke menambahkan, kondisi serupa juga terjadi pada PT KAI yang saat ini harus menanggung bunga utang sekitar Rp2 triliun per tahun.

Padahal, KAI tengah berupaya membangun jalur transportasi baru yang lebih dibutuhkan masyarakat, termasuk jalur logistik untuk pertanian di Jawa maupun luar Jawa.

Ia mengingatkan, KAI punya tanggung jawab besar membangun transportasi nasional dan jangan terbebani dengan fokus membayar utang proyek Whoosh.

Kondisi PT KAI juga tidak jauh berbeda, karena harus menanggung bunga 2 triliun per tahun sementara jalur kereta api yang lebih dibutuhkan oleh rakyat Indonesia termasuk oleh petani.

Itu sedang dirintis oleh KAI untuk mengadakan gerbong pertanian untuk membangun kereta api di Jawa dan juga di luar Jawa itu yang keinginannya Pak Presiden.

“Saya kira baik sekali begitu dan ini harus ada solusinya diambil oleh negara apakah skemanya melalui APBN atau dengan apa yang dilakukan oleh Danantara,
“ ujarnya.

Baca: DPR minta pemicu pembengkakan biaya pembangunan kereta cepat Whoosh diselidiki

7cloud.asia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka-bukaan peluang pemerintah akan mengambil alih Infrastruktur atau prasarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh

Ini menjadi salah satu opsi hadirnya pemerintah dalam menyelesaikan masalah keuangan dan utang proyek bernama Whoosh tersebut.

Purbaya mengungkapkan kemungkinan APBN akan turun tangan untuk mengambil alih Infrastruktur Kereta Cepat. Termasuk membayar semua kewajiban keuangan pada pembangunannya.

Sementara itu, urusan operasional, termasuk pengelolaan sarana perkeretaapiannya akan diurus langsung oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku operator, di bawah pengawasan BPI Danantara.

“Sepertinya, kita akan cenderung membayar jalannya, infrastrukturnya. Cuma rolling stocknya bukan kita yang sentuh, mereka yang menanggung,” ungkap Purbaya dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025) lalu.

Baca: Dugaan mark up dalam proyek pembangunan kereta cepat Whoosh

Hal ini menjadi salah satu opsi yang sebelumnya ditawarkan Danantara untuk penyelesaian utang proyek kereta cepat Whoosh.

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskara menawarkan dua skema itu di antaranya dengan menyuntikkan dana kepada PT Kereta Api Indonesia atau menyerahkan infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah.

Yang artinya PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), sebagai pengelola operasional, akan mengubah model bisnisnya menjadi operator tanpa kepemilikan infrastruktur.

Usulan itu, klaim Dony Oskaria, telah disampaikan kepada pemerintah pusat, melalui Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kementerian Perhubungan. Sehingga tinggal menunggu keputusan final.

“Nah ini apakah [pemerintah] menambah equity [modal] sehingga kemudian perusahaan ini menjadi self sustain [mandiri] karena secara operasional mereka kan sudah sudah cukup,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.

Baca: DPR desak peneyelidikan pemicu pembengkakan biaya proyek pembangunan kereta cepat Whoosh

“Kemudian kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api lain, infrastrukturnya [menjadi] milik pemerintah. Ini dua opsi yang kita coba tawarkan,” sambungnya.

Purbaya Yudhi Sadewa sempat menolak skema yang disodorkan Danantara lantaran Danantara sebagai pengelola badan investasi BUMN semestinya bisa mengatasi masalahnya sendiri. Termasuk utang.

“Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu, tapi kalau KCIC itu kan di bawah Danantara, kalau di bawah Danantara mestinya mereka sudah punya manajemen sendiri, [apalagi] sudah punya dividen sendiri,” ucap Purbaya kepada wartawan di Bogor.

Terlebih menurut Purbaya, Danantara mengantongi Rp80 triliun dari dividen dalam satu tahun. Sehingga sepatutnya bisa mengatasi masalah beban utang kereta cepat tanpa harus meminta uang dari pemerintah.

“Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi. Jadi ini kan maunya dipisah antara swasta sama government,” cetusnya.

Baca: KPK lanjutkan penyelidikan dugaan korupsi proyek pembangunan kereta cepat Whoosh

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, mengatakan utang kereta cepat merupakan B2B atau business to business. Itu artinya tidak ada utang pemerintah.

“Tidak ada utang pemerintah, karena dilakukan oleh badan usaha, konsorsium badan usaha Indonesia dan China, di mana konsorsiumnya dipimpin oleh PT KAI,” jelas Suminto.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh merupakan proyek strategis nasional yang digarap sejak 2016 dan resmi beroperasi pada Oktober 2023.

Nilai investasi proyek jumbol ini mencapai 7,27 miliar dollar AS atau setara Rp118,37 triliun dengan kurs Rp16.283 per dollar AS.

Angka itu sudah termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dollar. Dari total investasi tersebut, sekitar 75 persen dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB).