Tag: palestina

  • Israel Tangkap 9 WNI di Gaza, Amnesty Sebut Pemerintah RI Terlalu Pasif

    Israel Tangkap 9 WNI di Gaza, Amnesty Sebut Pemerintah RI Terlalu Pasif

    7cloud.asia – Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah Indonesia segera mengambil langkah konkret untuk membebaskan sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang ditangkap militer Israel saat mengikuti misi kemanusiaan menuju Gaza.

    Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menilai penangkapan terhadap para relawan dan jurnalis Indonesia tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan bentuk arogansi Israel terhadap hukum kemanusiaan internasional.

    “Pencegatan represif dan penangkapan oleh militer Israel di perairan internasional terhadap sembilan WNI dan ratusan relawan internasional dalam misi kemanusiaan ke Gaza ini jelas melanggar HAM,” tegas Usman Hamid dalam keterangan tertulis, Rabu (20/5/2026).

    Baca: SINDIKASI Kecam Penculikan Aktivis dan Jurnalis oleh Israel

    Menurutnya, tindakan Israel menangkap warga sipil tak bersenjata yang membawa misi kemanusiaan merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional.

    Mantan aktivis ’98 ini menegaskan kebebasan untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil yang menjadi korban perang merupakan hak fundamental yang seharusnya dilindungi.

    Amnesty juga menyoroti lambannya respons pemerintah Indonesia dalam tragedi kemanusiaan di Gaza. Selama ini pemerintah lebih banyak mengeluarkan kecaman dan retorika politik dibanding langkah konkret untuk menekan Israel.

    “Bersikap pasif di tengah masih berlangsungnya genosida di Gaza adalah bentuk pembiaran terhadap kejahatan kemanusiaan,” katanya.

    Amnesty mendesak pemerintah Indonesia tidak hanya menyerukan pembebasan sembilan WNI tersebut, tetapi juga mengambil langkah politik nyata untuk menghentikan agresi Israel terhadap warga Palestina di Gaza dan wilayah pendudukan lainnya.

    Baca: Angkatan Laut Israel Hadang Global Sumud Flotilla

    Selain itu, pemerintah Indonesia juga harus menunjukkan keberpihakan nyata terhadap korban perang dengan memberikan tekanan politik berkelanjutan agar blokade Israel terhadap Gaza dicabut.

    “Pemerintah juga diminta tidak membuka ruang kerja sama terselubung dengan Israel melalui berbagai inisiatif diplomatik,” tegasnya lagi.

    Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI menyatakan sembilan WNI yang ditangkap merupakan bagian dari rombongan Global Peace Convoy Indonesia yang tergabung dalam misi Global Sumud Flotilla 2.0.

    Menteri Luar Negeri, Sugiono mengaku pemerintah masih kesulitan menjalin komunikasi dengan para WNI tersebut karena keterbatasan akses dan tidak adanya hubungan diplomatik langsung antara Indonesia dan Israel.

    Baca: BRICS Desak Penarikan Tentara Israel dari Palestina

    Sembilan WNI terdiri dari lima aktivis dan empat jurnalis yang ikut dalam konvoi kemanusiaan bersama 426 peserta dari 39 negara.

    Konvoi berangkat dari Spanyol menggunakan 54 kapal pada 12 April 2026, sempat singgah di Turki, sebelum menuju Gaza pada 14 Mei 2026.

    Namun sebelum mencapai pesisir Gaza, armada tersebut dicegat militer Israel di perairan internasional sekitar 463 kilometer dari wilayah Gaza. Seluruh awak dan penumpang kemudian ditahan.

  • Bantuan Minim, Kelaparan Kembali Membayangi Gaza

    Bantuan Minim, Kelaparan Kembali Membayangi Gaza

    7cloud.asia – Menurunnya bantuan makanan berpotensi memicu kelaparan dan bencana kemanusiaan di sejumlah kamp pengungsi di Gaza City.

    Salah satu dapur umum yang masih beroperasi di Gaza berafiliasi dengan World Central Kitchen (WCK), salah satu organisasi nirlaba kemanusiaan terbesar di sana.

    Namun pada 14 Mei lalu, organisasi itu mengumumkan akan mengurangi jumlah makanan hingga setara dengan distribusi sebelum gencatan senjata akibat tekanan finansial yang terus meningkat.

    Sejak konflik Israel-Hamas pecah pada 2023, World Central Kitchen telah menghabiskan lebih dari setengah miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp17.685) untuk bantuan pangan di Gaza dan pada puncaknya mendistribusikan sekitar satu juta makanan hangat per hari.

    Organisasi yang terutama bergantung pada donasi pribadi itu menyerukan pemerintah dan mitra internasional agar menyediakan pendanaan yang lebih stabil.

    Baca: Komite Nasional Administrasi Gaza Mulai Bekerja Meski Ditentang Israel

    Pengurangan bantuan tersebut berdampak luas pada masyarakat yang sudah berada di ambang batas kemampuan bertahan hidup.

    Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs/UNOCHA) bulan ini memperingatkan bahwa kekurangan dana telah menurunkan jumlah makanan harian yang disediakan dapur umum dari sekitar 1,8 juta porsi pada Februari menjadi sekitar 1 juta porsi saat ini.

    Akibatnya, satu dari lima keluarga kini hanya makan sekali sehari, dengan sebagian orang dewasa memilih tidak makan agar anak-anak mereka bisa makan

    Di Maghazi, Gaza tengah, Samah Hamad (37) mengatakan bahwa dia dan kedua anaknya kini sepenuhnya bergantung pada titik distribusi makanan di dekat tempat tinggal mereka. Suaminya tewas dalam konflik tersebut.

    “Dapur umum menyediakan satu kali makan sehari, dan kadang itu bahkan tidak cukup untuk seorang anak,” katanya sambil memegang wadah plastik yang baru diterimanya.

    Baca: Ada Upaya Sistematis Israel untuk Melemahkan Reproduksi Rakyat Palestina

    Menurut Hamad, makanan yang diberikan hampir selalu sama — kacang-kacangan dan lentil. “Saat ada nasi dan daging, itu terasa seperti momen langka bagi anak-anak.”

    Menurunnya bantuan pangan mencerminkan pembatasan yang lebih luas terhadap aliran bantuan ke Gaza.

    Ismail Thawabta, kepala kantor media pemerintah yang dikelola Hamas, mengatakan bahwa sejak gencatan senjata berlaku pada Oktober tahun lalu, sekitar 48.600 truk telah memasuki Gaza dari total 131.400 truk yang diharapkan masuk.

    Pada pekan-pekan pertama Mei saja, katanya, hanya sekitar seperempat dari pengiriman bantuan yang diharapkan yang berhasil masuk.

    Thawabta menggambarkan pembatasan tersebut sebagai kebijakan yang disengaja dengan menggunakan makanan sebagai alat tekanan politik, yang melanggar hukum humaniter internasional.

    Dia juga mengatakan bahwa pembatasan terhadap sejumlah bahan pangan, termasuk daging dan produk beku, ditambah gangguan pasokan listrik dan bahan bakar yang dibutuhkan untuk penyimpanan dingin, telah memperburuk malanutrisi dan mendorong kenaikan harga.

    Sumber: Antaranews.com/Xinhua  

  • Faksi-faksi di Palestina dan Hamas Bertemu untuk Bahas Gencatan Senjata

    Faksi-faksi di Palestina dan Hamas Bertemu untuk Bahas Gencatan Senjata

    7cloud.asia – Kelompok Perlawanan Palestina, Hamas pada Sabtu (6/6/2026) mengumumkan dimulainya serangkaian pertemuan di Kairo, Mesir untuk membahas implementasi perjanjian gencatan senjata serta masa depan Jalur Gaza.

    Pertemuan yang dihadiri berbagai faksi Palestina dan para mediator itu diharapkan menghasilkan kesepakatan yang membawa perbaikan untuk masa depan Palestina.

    Juru bicara Hamas Hazem Qassem mengatakan kepada reporter bahwa pertemuan itu bertujuan menuntaskan berbagai kesepakatan yang telah dicapai pada gencatan senjata fase pertama.

    Hal ini termasuk penghentian “agresi dan eskalasi Israel, tindak pembunuhan, pembukaan kembali perlintasan, serta mengizinkan masuknya Komite Nasional.”

    Baca: Hamas Tegaskan Tidak Akan Mundur Sampai Berdirinya Negara Palestina Merdeka

    Menurut Qassem, pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada pencarian pendekatan yang rasional dan dapat diterima oleh semua pihak mengenai pelaksanaan gencatan senjata fase kedua.

    Hal ini, baik yang melibatkan masuknya pasukan internasional maupun komite teknokratik Gaza ke wilayah kantong tersebut ataupun penanganan masalah senjata Palestina.

    Dia menegaskan bahwa Hamas mengutamakan kepentingan rakyat Palestina dan berupaya “menghilangkan segala dalih bagi Israel untuk melanjutkan perang di Jalur Gaza.”

    Delegasi Hamas yang diketuai oleh pemimpinnya di Gaza, Khalil al-Hayya, bersama perwakilan dari sejumlah faksi Palestina lainnya, tiba di Kairo pada Jumat (5/6/2026) untuk menghadiri pembicaraan yang dijadwalkan berlangsung selama beberapa hari.

    Baca: Israel Langgar Kesepakatan Gencatan Senjata

    Perkembangan itu terjadi di tengah melemahnya gencatan senjata yang rapuh antara Hamas dan Israel yang disepakati pada Oktober 2025.

    Namun ketentuan-ketentuan utama dalam gencatan senjata tersebut, termasuk pelucutan senjata dan pembangunan kembali hingga kini belum dilaksanakan.

    Fase pertama gencatan senjata mencakup pertukaran tahanan dan tawanan, masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza serta penarikan pasukan Israel dari sejumlah wilayah.

    Amerika Serikat (AS) pada pertengahan Januari lalu telah mengumumkan dimulainya fase kedua gencatan senjata.

    Tahap tersebut meliputi penarikan penuh militer Israel, pelucutan senjata Hamas, pelaksanaan pembangunan kembali serta pembentukan badan pemerintahan transisi di Jalur Gaza.

    Sumber: Antaranews.com/Xinhua