ruangkota

Tag: energi terbarukan

  • Transisi Energi Terbarukan: Pembangkit Listrik Mikro Lebih Berkelanjutan

    Transisi Energi Terbarukan: Pembangkit Listrik Mikro Lebih Berkelanjutan

    7cloud.asia – Saat miliaran orang di seluruh dunia kekurangan listrik, energi terbarukan mikro seperti turbin kecil dan panel surya atap mendorong revolusi yang senyap.

    Pembangkit listrik mikro ini tidak hanya mengentaskan kemiskinan, tetapi juga membangun ketahanan energi terbarukan bagi masyarakat dari Lagos hingga London.

    Pembangkit listrik mikro mengacu pada produksi energi dalam skala kecil oleh usaha kecil, masyarakat, dan rumah tangga. Produksi ini sering dilakukan di tempat yang membutuhkan energi, sehingga meningkatkan efisiensi dan menghindari biaya distribusi.

    Beberapa contoh teknologi pembangkit listrik mikro meliputi turbin angin mikro, panel surya, dan hidroelektrik. Setiap sistem mengubah sumber energi alami seperti sinar matahari, angin, dan air mengalir menjadi listrik yang dapat digunakan.

    Keindahan pembangkit listrik mikro terletak pada manfaat gandanya: penghematan ekonomi dan keberlanjutan.

    Biaya awal untuk memasang peralatan pembangkit listrik mikro seperti panel surya atau kincir angin ini dapat menjadi mahal.

     

    Baca: Untung rugi pengembangan energi nuklir di Indonesia

    Namun, investasi semacam itu akan membuahkan hasil berupa pengurangan tagihan dan kemungkinan menghasilkan uang dari kelebihan daya yang dapat disalurkan kembali ke jaringan listrik di bawah sistem seperti Tarif Umpan Masuk atau Jaminan Ekspor Cerdas.

    Pembangkit listrik mikro menawarkan solusi penting untuk mengatasi kemiskinan energi, kendala dalam meningkatkan perawatan kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi di negara berkembang.

    Akses terhadap listrik yang andal merupakan hak asasi manusia, dan teknologi pembangkit listrik mikro seperti sistem rumah tenaga surya dan jaringan listrik mini menyediakan daya penting tanpa berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca.

    Didirikan pada tahun 1990, Solar Electric Light Fund (SELF) adalah lembaga amal nirlaba yang berupaya menghadirkan solusi tenaga surya bagi masyarakat miskin di seluruh dunia.

    Dengan menyediakan sumber energi terbarukan yang andal, SELF telah meningkatkan standar hidup dan menciptakan peluang ekonomi baru.

    Energi surya, khususnya, telah menjadi faktor penting dalam mengurangi kemiskinan, sebagaimana dibuktikan di China, di mana pemasangan tenaga surya secara ekstensif telah meningkatkan pendapatan ribuan rumah tangga secara substansial.

    Baca: Lapangan kerja yang tercipta dari pengembangan energi terbarukan

    Jaringan mikro komunitas berpotensi meningkatkan standar hidup dengan menawarkan opsi energi yang aman dan bersih bagi lingkungan sekitar, desa, kota kecil, dan kota besar.

    Karena sifatnya, jenis proyek ini memerlukan waktu lebih lama untuk dikembangkan daripada proyek institusional atau komersial, tetapi implementasi yang berhasil dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ketahanan dan kemandirian energi masyarakat.

    Kisah sukses pembangkit listrik skala mikro dapat dilihat di Brooklyn, New York, tempat teknologi bloikckchain digunakan untuk mengelola jaringan mikro komunitas.

    Pendekatan baru ini memastikan pasokan listrik yang andal dan mendorong pembangkitan dan penggunaan energi lokal, sehingga meningkatkan keamanan energi masyarakat secara keseluruhan.

    Pertumbuhan sistem energi terbarukan skala kecil dan berbiaya rendah seperti panel surya atap sedang membentuk kembali lanskap energi secara global dengan mendesentralisasikan kepemilikan energi dan pemberdayaan masyarakat.

    Peneliti Microsoft bekerja sama dengan masyarakat untuk menemukan bahwa kecerdasan buatan (AI) dapat membantu menjaga agar energi rendah karbon tetap dapat diakses.

    Jaringan mikro yang dioptimalkan AI membuat masyarakat lebih tangguh dengan menyediakan akses yang terjamin ke energi bersih, terutama di area tempat sistem energi konvensional kemungkinan terganggu oleh bencana alam, serangan siber, atau pemadaman jaringan.

    Baca: Dampak sosial dari pengembangan energi terbarukan

    Menggabungkan teknologi AI dan blockchain dalam jaringan mikro memungkinkan pemeliharaan prediktif, perdagangan energi otonom, dan distribusi daya yang dioptimalkan, sehingga menjadikannya lebih efisien dan hemat biaya.

    Misalnya, jaringan mikro AI yang diaktifkan oleh blockchain dapat secara otomatis memantau dan mengonfirmasi transaksi energi di antara rumah-rumah dengan panel surya, memastikan transparansi dan distribusi energi yang adil. Hal ini membuat solusi energi lebih berkelanjutan dan tangguh bagi masyarakat.

    Jaringan mikro canggih tersebut juga akan menjadi titik awal untuk model implementasi yang lebih besar, yang membuka jalan bagi solusi infrastruktur energi yang lebih adaptif dan berbasis hijau di daerah perkotaan maupun pedesaan.

    Komunitas energi lokal adalah inisiatif yang digerakkan oleh warga negara dari bawah ke atas yang terdiri dari warga negara, usaha kecil, dan lembaga lokal yang bersatu untuk memproduksi, mengelola, dan mendistribusikan energi terbarukan.

    Komunitas ini memainkan peran penting dalam meningkatkan energi bersih di seluruh dunia.

    Proyek energi berbasis komunitas ini, yang dapat diprakarsai oleh warga negara, usaha kecil, koperasi, dan asosiasi lokal, memanfaatkan teknologi terbarukan, mengurangi inefisiensi, menyediakan pasokan listrik yang stabil, menghemat biaya energi, dan menyediakan peluang kerja lokal.

    Oleh karena itu, mereka dianggap sebagai solusi yang layak untuk mengembangkan sistem energi yang lebih inklusif dan adil.

     

  • Komitmen Pemerintah Penting dalam Mewujudkan Pembangkit Mikro dari Energi Terbarukan

    Komitmen Pemerintah Penting dalam Mewujudkan Pembangkit Mikro dari Energi Terbarukan

    7cloud.asia – Berbagai kebijakan pemerintah dan sistem regulasi telah digunakan oleh pemerintah di seluruh dunia untuk secara efektif mempromosikan penggunaan teknologi energi terbarukan dalam skala mikro.

    Selain mempromosikan penggunaan energi terbarukan, pembangkit listrik mikro juga memiliki peran penting dalam mengentaskan kemiskinan dengan menyediakan solusi energi yang dapat diakses dan diandalkan bagi masyarakat miskin.

    Salah satu pendekatan efektif yang telah diadopsi banyak negara adalah menetapkan target energi terbarukan, yang memungkinkan pemerintah untuk menetapkan misi dan komitmen yang jelas untuk beralih ke sumber daya energi yang lebih bersih.

    Sasaran ini tidak hanya menunjukkan dedikasi pemerintah terhadap energi bersih tetapi juga mendorong investasi dan inovasi di bidang energi terbarukan.

    Di Amerika Serikat (AS), kebijakan energi bersih nasional telah berkembang pesat melalui undang-undang era Biden seperti Undang-Undang Pengurangan Inflasi dan Undang-Undang Investasi dan Pekerjaan Infrastruktur.

    Aturan ini telah mendatangkan investasi dalam jumlah yang signifikan untuk mendorong adopsi teknologi energi terbarukan.

    Selain itu, Undang-Undang Pertanian, yang mendanai berbagai inisiatif pertanian, juga berkontribusi terhadap meningkatnya minat terhadap energi bersih.

    Departemen Energi AS terus mengeluarkan hibah dan pendanaan untuk memajukan proyek energi bersih – meskipun upaya ini telah dibalikkan secara radikal oleh pemerintahan Trump yang baru.

    Baca: Pembangkit listrik mikro lebih berkelanjutan

    Kebijakan pemerintah negara maju yang efisien tersebut dapat diterapkan dalam konteks negara berkembang agar dapat menjadi alat pengentasan kemiskinan yang efektif.

    Misalnya, Kebijakan Energi Terbarukan India menetapkan target tingkat negara bagian untuk energi surya dan angin, yang memicu investasi dalam proyek terbarukan yang layak secara lokal.

    Program Konektivitas Last-Mile Kenya, yang disubsidi oleh pemerintah dan didukung oleh hibah asing, juga telah mempercepat elektrifikasi pedesaan dengan memperluas proyek surya dan jaringan mini skala kecil.

    Negara berkembang dapat menetapkan target energi terbarukan yang ambisius dan memanfaatkan mekanisme pendanaan khusus untuk meningkatkan akses energi bagi masyarakat terpinggirkan dan merangsang pembangunan ekonomi dengan melaksanakan program tersebut.

    Kolaborasi
    Pemerintahan juga perlu berkolaborasi dengan lembaga internasional dan LSM untuk memperoleh keahlian teknis dan keuangan untuk implementasi yang efektif.

    Program pengembangan kapasitas dan pelatihan bagi masyarakat dan pekerja lokal juga akan diperlukan untuk memastikan proyek energi terbarukan ini bersifat jangka panjang, berkelanjutan, dan efektif.

    Praktik terbaik dalam bekerja sama mencakup berbagai strategi yang dirancang untuk mengatasi keberagaman dan kompleksitas inisiatif ini. Praktik yang terlihat adalah memfasilitasi kolaborasi antarlembaga untuk menangani berbagai isu lintas sektor seperti perubahan iklim dan keamanan energi.

    Kantor Akuntabilitas Pemerintah AS telah mengidentifikasi praktik terbaik untuk kolaborasi efektif yang dapat memungkinkan pengurangan fragmentasi, tumpang tindih, dan duplikasi.

    Baca: Lapangan Kerja yang tercipta dari pengembangan energi terbarukan

    Praktik ini mencakup koordinator yang ditunjuk presiden, penempatan bersama lembaga dalam satu gedung, dan gugus tugas antarlembaga untuk menyatukan pembuatan kebijakan, implementasi program, dan saling berbagi informasi.

    Solusi energi terbarukan berskala mikro merupakan pergeseran paradigma dalam mengatasi kemiskinan energi dan mendorong pembangunan berkelanjutan, khususnya bagi masyarakat miskin di seluruh dunia.

    Melalui penerapan teknologi seperti panel surya, turbin angin mikro, dan sistem hidroelektrik, pembangkit listrik mikro tidak hanya menyediakan listrik yang bersih dan andal, tetapi juga mendukung pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat.

    Studi kasus seperti jaringan mikro berbasis blockchain di Brooklyn dan skema jaringan mini di negara-negara Afrika menunjukkan manfaat praktis dari sistem ini, termasuk ketahanan yang lebih besar, kemandirian energi, dan lapangan kerja lokal.

    Integrasi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan dan blockchain dapat membuat solusi ini lebih terukur dan efisien, membuka jalan bagi aplikasi yang lebih luas.

    Kebijakan dan kolaborasi pemerintah sangat penting untuk mendorong agenda ekonomi hijau ini. Regulasi yang efektif, target energi terbarukan, dan mekanisme pendanaan menyediakan skema pembangkitan mikro dengan tulang punggung kelembagaan yang mereka butuhkan.

    Yang sama pentingnya adalah kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, memastikan skema tersebut disesuaikan dengan keadaan setempat, mendapatkan kepercayaan dan partisipasi.

    Dengan integrasi inovasi teknologi, kebijakan yang mendukung, dan tindakan lokal, teknologi energi terbarukan skala mikro merupakan sarana yang ampuh untuk pengentasan kemiskinan dan keberlanjutan lingkungan.

    Baca: Dampak sosial dari pengembangan energi terbarukan

  • Investasi Energi Terbarukan di Indonesia Masih Hadapi Kendala

    Investasi Energi Terbarukan di Indonesia Masih Hadapi Kendala

    7cloud.asia – Untuk mencapai emisi nol pada 2060, transisi energi fosil ke energi terbarukan memainkan peran kunci. Sayangnya terdapat sejumlah masalah utama yang menghambat investasi energi terbarukan di Indonesia.

    Brokerage Strand Lead Menuju Transisi Energi Rendah Karbon Indoneia (Mentari) Iwan Adhisaputra mengatakan, salah satu masalah adalah proyek energi terbarukan merupakan investasi yang berisiko tinggi dan bersifat jangka panjang.

    Kondisi ini mengakibatkan investor, baik lokal maupun luar negeri berpikir dua kali untuk menginvestasikan di proyek energi terbarukan yang sebenarnya digadang untuk menggantikan energi fosil.

    “Lembaga keuangan lokal dan internasional menganggap proyek energi terbarukan adalah proyek berbiaya tinggi dan berisiko tinggi, sehingga mereka enggan menyediakan pembiayaan,“ ujar Iwan dalam penjelasannya kepada 7cloud.asia di sela acara Mentari Day, Kamis (3/7/2025) di Jakarta.

    Masalah lain terkait investasi di sektor energi terbarukan adalah keterbatasan kapasitas dalam menyusun proposal keuangan.

    Baca: Mewujudkan pembangkit mikro dari energi terbarukan

    Iwan memaparkan, dalam perjalanannya Mentari yang merupakan program kemitraan bilateral antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Inggris, menemukan sejumlah pengembang proyek energi terbarukan kesulitan menyusun proposal yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pendanaan.

    “Tim perantara investasi menemukan sejumlah pengembang tidak memiliki pengetahuan, ketrampilan, pengalaman dan pendanaan yang dibutuhkan untuk menyusun proposal yang komprehensif dan berkualitas,“ imbuh Iwan.

    Dalam kondisi inilah Mentari kemudian berperan menjadi jembatan antara pengembang, investor dan pemerintah agar proyek-proyek energi terbarukan di Indonesia menjadi lebih bankable.

    Sejak beroperasi pada 2020, MENTARI telah mengkatalisasi investasi energi terbarukan melalui mekanisme Viability Gap Fund (VGF) dengan bekerja sama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

    Dengan memberikan hibah sebesar Rp21 miliar melalui skema pembiayaan campuran, program ini membantu membuka pembiayaan untuk tiga pembangkit listrik tenaga air yang dikembangkan oleh PT Brantas Energi – yang berlokasi di Lombok (Nusa Tenggara Barat), Bali, dan Sumatera Barat.

    Baca: Lapangan Kerja yang tercipta dari pengembangan energi terbarukan

    Adapun kapasitas gabungan tiga pembangkit tenaga air ini mencapai 7,1 megawatt (MW).

    Hibah yang didanai Inggris ini mencakup sebagian dari belanja modal proyek, meningkatkan kelayakan finansialnya, dan memanfaatkan sekitar Rp210 miliar dari total investasi.

    Inisiatif ini menunjukkan bagaimana kolaborasi publik-swasta dapat mempercepat infrastruktur energi bersih yang dapat direplikasi.

    Mentari juga memasang jaringan listrik mini surya total 95 kWp di desa Mata Redi dan Mata Woga di Sumba Tengah (Nusa Tenggara Timur) yang mampu menyediakan listrik untuk 238 rumah tangga dan fasilitas umum, 16 usaha mikro dan kecil yang sebelumnya tidak memiliki akses listrik.

    Sistem energi terbarukan milik masyarakat ini telah meningkatkan kehidupan ekonomi secara signifikan – toko-toko lokal dapat tetap buka setelah gelap, klinik kesehatan dapat mendinginkan obat-obatan, dan anak-anak dapat belajar di bawah penerangan listrik di malam hari.

    Baca: Yang harus dilakukan untuk maksimalkan penggunaan energi surya

    Dari keberhasilan Tahap 1, Mentari sedang merencanakan program baru yang lebih luas dengan tetap berada di bawah kemitraan strategis antara pemerintah Inggris-Indonesia.

    Sementara, Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia Matthew Downing menyampaikan bahwa program kemitraan energi rendah karbon Inggris Indonesia (Mentari) telah membantu pembangunan proyek energi bersih dengan total nilai £ 3,29 miliar atau Rp 72,7 triliun.

    Jumlah tersebut merupakan total keseluruhan nilai yang tercipta sejak program Mentari diluncurkan pada 2020 hingga 2025. Menurut Downing, program MENTARI memiliki peran membuka investasi dan mempercepat peluncuran proyek EBT di Indonesia.

    “Ini sinyal yang jelas dari peningkatan kepercayaan investor terhadap masa depan EBT di Indonesia,” ujarnya.

    Program baru Mentari diharapkan lebih mendukung target iklim dan energi Indonesia, memastikan bahwa kerja sama yang erat antara Inggris dan Indonesia di sektor energi terus berkembang.

  • IESR: Pulau Timor dan Sumbawa Berpotensi Penuhi Kebutuhan Listriknya dari Energi Terbarukan

    IESR: Pulau Timor dan Sumbawa Berpotensi Penuhi Kebutuhan Listriknya dari Energi Terbarukan

    7cloud.asia – Hasil penelitian yang dilakukan Institute for Essential Service Reform (IESR) menunjukkan bahwa Pulau Timor, Sumbawa, dan Sulawesi dapat memenuhi 100 persen kebutuhan listriknya dari energi terbarukan.

    Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa dalam peluncuran hasil studi “Pulau Berbasis 100 persen Energi Terbarukan dan Fleksibilitas pada Sistem Tenaga Listrik” pada Senin (30/6/2025), di Jakarta, mengemukakan bahwa pengembangan energi terbarukan berbasis pulau merupakan langkah strategis.

    Hal ini tak lepas dari faktor efisiensi biaya dibandingkan dengan pembangunan jaringan transmisi bawah laut yang bisa menelan biaya tiga hingga lima kali lebih mahal daripada kabel darat.

    Menurut itungan IESR, kebutuhan investasi untuk mewujudkan pembangkit listrik di Pulau Timor dan Pulau Sumbawa mencapai 5,21 miliar dolar atau sekitar Rp85 triliun hingga 2050.

    Sedangkan biaya pembangunan jaringan transmisi bawah laut mencapai 2 juta hingga 3 juta dolar per kilometer.

    “Tidak hanya itu, pemanfaatan energi terbarukan di pulau-pulau juga mampu mengurangi risiko logistik dan krisis energi akibat ketergantungan pada pengiriman BBM ke pulau-pulau terpencil,” kata Fabby, dikutip dari siaran pers, Minggu (6/7/2025).

    Baca: Investasi energi terbarukan di Indonesia masih hadapi kendala

    Studi yang sama mengungkap bahwa Pulau Sumbawa mempunyai total potensi energi terbarukan sebesar 10,21 GW, dengan potensi terbesar adalah energi surya (8,64 GW).

    Untuk memenuhi kebutuhan energi di Pulau Sumbawa dengan 100 persen energi terbarukan, IESR mendorong penerapan dua strategi berikut yakni strategi jangka pendek (2025–2035) dan strategi jangka panjang (2036–2050)

    Strategi jangka pendek dengan mengganti proyek pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil yang sedang dalam perencanaan dengan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan.

    Kemudian untuk strategi jangka panjang (2036–2050) melalui fokus utama adalah mengurangi secara bertahap pembangkit listrik fosil dengan strategi penggantian bahan bakar ke hidrogen dan ammonia hijau.

    Sementara itu, Pulau Timor mempunyai potensi energi sebesar 30,81 gigawatt (GW), dengan energi surya dengan potensi terbesar (20,72 GW).

    Pulau Timor juga dapat mencapai 100 persen energi terbarukan pada 2050, dengan penggantian proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) untuk jangka pendek (2025–2035).

    Baca: Mewujudkan pembangkit mikro dari energi terbarukan

    Untuk strategi jangka panjang (2036–2050), Pulau Timor dapat melakukan penghapusan total pembangkit fosil pada 2050, termasuk pensiun dini PLTU Timor sebagai opsi paling ekonomis.

    Pengganti utamanya adalah PLTS skala besar dengan penyimpan daya. Pada 2050, sistem Timor akan menghasilkan listrik dari energi surya (82 persen), mini hidro (9 persen), angin (6 persen), dan biomassa (3 persen).

    Kajian ini merekomendasikan sejumlah langkah untuk mewujudkan pulau dengan 100 persen energi terbarukan.

    Pertama, mempercepat transisi energi dengan menyiapkan mekanisme pembiayaan dan kerangka hukum untuk percepatan pensiun dini PLTU batu bara.

    Kedua, meningkatkan fleksibilitas sistem kelistrikan dengan memungkinkan pengoperasian PLTU secara lebih fleksibel serta berinvestasi dalam pengembangan teknologi penyimpanan energi berdurasi panjang.

    Kemudian ketiga, mendukung pengembangan teknologi penyimpanan energi dan infrastruktur jaringan listrik sehingga mampu mengakomodasi penetrasi energi terbarukan yang lebih tinggi.

    Keempat, mereformasi proses perencanaan dan pengadaan energi, termasuk dengan menyederhanakan proses pengadaan energi terbarukan, mengintegrasikan peta jalan hidrogen hijau ke dalam perencanaan energi daerah, serta mendorong implementasi proyek percontohan.

    Baca: Transisi energi terbarukan dengan kembangkan pembangkit listrik mikro

  • Riset WALHI: Pemerintah Masih Setengah Hati Masyarakat Justru Sudah Manfaatkan Energi Berkelanjutan

    Riset WALHI: Pemerintah Masih Setengah Hati Masyarakat Justru Sudah Manfaatkan Energi Berkelanjutan

    7cloud.asia – Baru-baru ini Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI meluncurkan laporan hasil penelitiannya terkait transisi ke energi terbarukan.

    Laporan WALHI ini tidak hanya menyampaikan fakta dan data, tetapi juga menggambarkan bagaimana masyarakat mengalami, memahami, dan merespon praktik energi terbarukan berbasis komunitas.

    Para penulisnya mencoba menarasikan ulang apa yang telah diceritakan oleh narasumber melalui pengalamannya atau kesehariannya dalam penggunaan energi terbarukan

    Kemudian cerita-cerita dari narasumber tersebut dirangkai dan terhubung satu sama lainnya untuk menunjukkan sebuah fenomena dalam hal ini adalah cerita tentang upaya membangun dan mengaplikasikan praktik baik Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam skala lokal.

    ​​​​​​Dalam laporan yang diberi tajuk “Energi Rakyat: Belajar Pengelolaan Energi Terbarukan Terbarukan Berbasis Komunitas di Indonesia“ ini, WALHI menyoroti keengganan Indonesia untuk lepas dari ketergantungan bahan bakar fosil.

    Kondisi ini, menurut WALHI, membuat transisi energi negara ini bergerak ke arah yang semu. Hingga 2023, bauran energi nasional masih didominasi oleh penggunaan bahan bakar fosil dengan persentase mencapai 86 persen.

    Baca: Mewujudkan pembangkit mikro dari energi terbarukan

    Ketergantungan itu kerap kali dimaklumi dengan alasan ketersediaan 99,2 miliar ton sumber daya batu bara, tingginya biaya dekarbonisasi, minimnya investasi, hingga rendahnya biaya listrik yang bersumber dari batu bara.

    Secara historis, lonjakan produksi batu bara di Indonesia dipercaya sebagai respon terhadap krisis keuangan Asia pada tahun 1997. Selain itu, pada tahun 2003, Indonesia mulai beralih dari negara pengekspor minyak menjadi negara importir minyak.

    Hal ini disebabkan oleh turunnya pangsa pasar minyak dan gas domestik dari 10 persen pada tahun 2000 menjadi sekitar 2,5 persen pada tahun 2021.

    Krisis finansial juga menyebabkan Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak mampu mempertahankan arus kas, membayar utang, atau mengamankan pendanaan untuk investasi yang direncanakan.

    Eksploitasi batu bara di Indonesia pada gilirannya berdampak terhadap kerusakan ekologis.

    Berdasarkan catatan WALHI, luas tambang batu bara di Indonesia mencapai 5,9 juta hektare, dengan 2 juta hektare di antaranya berada di tutupan hutan. Dampak penggunaan lahan tersebut telah melepas emisi sebesar 349 juta ton CO2e.

    Baca: Pembangkit listrik mikro dinilai lebih berkelanjutan

    Sementara itu, menurut catatan Badan Energi Internasional (IEA), pada tahun 2021, total emisi sektor energi Indonesia menghasilkan 600 juta ton CO2e, dan menjadikan negara ini sebagai penghasil emisi terbesar kesembilan di dunia.

    Bukannya berhenti dan beralih pada energi terbarukan, pemerintah bersikeras menolak untuk sadar. Sebab, dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, pemerintah masih mengizinkan pembangunan 13,8 GW PLTU baru.

    Ditambah, aturan mengenai rencana percepatan pengakhiran masa operasional PLTU, serta larangan pengembangan PLTU baru dalam Peraturan Presiden nomor 112 tahun 2022, yang masih mencantumkan sejumlah pengecualian.

    Indonesia menpunyai potensi energi terbarukan yang terbilang besar. Potensi tersebut, pada tahun 2022, setidaknya teridentifikasi sebesar 3.687 gigawatt (GW).

    Di antaranya, bersumber dari laut (63 GW), panas bumi (23 GW), bioenergi (57 GW), bayu (155 GW), hidro (95 GW), dan yang terbesar adalah surya (3.294 GW). Dari jumlah tersebut, hanya 12,6 GW yang dimanfaatkan, atau sekitar 0,30% dari total potensi yang teridentifikasi.

    Dalam praktiknya, tidak hanya abai dalam mengembangkan energi terbarukan, tetapi kehadiran negara justru memporak-porandakan pemanfaatan energi terbarukan yang telah dibangun oleh komunitas masyarakat.

    Baca: Dampak sosial dari transisi energi terbarukan

    Sebuah studi yang dilakukan Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP) menyatakan, bahwa sejak 1990 lebih dari 1.300 jaringan listrik berskala kecil (mini grid) yang didanai oleh pemerintah telah dimanfaatkan oleh masyarakat.

    Akan tetapi, hingga 2017, pemerintah mendapati 150 desa meninggalkan jaringan listrik skala kecil karena kehadiran PLN, dan hanya tersisa 6 persen dari jaringan listrik skala kecil yang beroperasi setelah jaringan listrik utama (PLN) hadir.

    Diskusi kelompok terfokus (Focus Group Disccusion/FGD) yang diselenggarakan WALHI juga mendokumentasikan masalah pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas.

    Di sejumlah daerah, seperti Seloliman (Mojokerto, Jawa Timur), Dusun Silit (Sintang, Kalimantan Barat), dan Kamanggih (Sumba, Nusa Tenggara Timur), masyarakat setempat membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) dengan kapasitas 25-45 KW yang dapat menyediakan penerangan bagi 4 desa.

    Meski begitu, komunitas masyarakat juga merasakan ancaman dari keberlanjutan PLTMH. Salah satunya, akibat kehadiran PLN. Bahkan, hanya dengan pemasangan tiang yang belum dialiri listrik saja, warga sudah membayangkan akhir dari keberlanjutan energi berbasis komunitas tersebut.

    Dari 3 lokasi yang disebut, hanya masyarakat di Kamanggih yang bersedia untuk menjual listriknya kepada PLN. Sisanya, khawatir jika teknologi yang mereka bangun nantinya menjadi barang rongsokan.

    Baca: Indonesia belum maksimal manfaatkan potensi energi terbarukan

  • Mengubah Mikroalga Menjadi Biofuel: Energi Alternatif dan Terbarukan yang Menjanjikan

    Mengubah Mikroalga Menjadi Biofuel: Energi Alternatif dan Terbarukan yang Menjanjikan

    7cloud.asia – Pertumbuhan populasi manusia yang pesat telah menyebabkan meningkatnya permintaan energi, yang diproyeksikan akan meningkat sebesar 50 persen atau lebih pada tahun 2030.

    Minyak bumi alami tidak dapat mengejar laju konsumsi saat ini, yang dilaporkan sudah 105 kali lebih cepat daripada kemampuan alam untuk menciptakannya.

    Selain itu, penggunaan bahan bakar fosil juga terbukti sangat merusak lingkungan melalui emisi gas rumah kaca dan pemanasan global yang diakibatkannya.

    Dilansir sciencedirect.com, pencarian energi ‘bersih’ menjadi tantangan yang paling besar. Saat ini, beberapa alternatif sedang dipelajari dan diimplementasikan.

    Biofuel, bahan bakar dari organisme hidup, menjadi salah satu alternatif tersebut. Biofuel memberikan manfaat lingkungan, karena penggunaannya menyebabkan penurunan emisi CO2 dan hidrokarbon yang berbahaya dan penghapusan emisi SOx , dengan konsekuensi penurunan efek rumah kaca.

    Sayangnya, proyeksi biofuel saat ini didasarkan pada bahan baku yang juga merupakan komoditas pangan dan sumber daya yang cocok untuk pertanian konvensional.

    Untuk mengatasi masalah ini, para ahli kemudian coba menggali dari budidaya mikroalga dan beralih ke biofuel generasi ketiga (berasal dati mikroorganisme), yang tampaknya merupakan sumber yang menjanjikan

    Hal ini karena alga mampu secara efisien mengubah sinar matahari, air, dan CO2 menjadi berbagai produk yang cocok untuk aplikasi energi terbarukan.

    Baca: Potensi mikroalga yang sangat besar masih terabaikan

    Dua orang peneliti dari Ethiopia, yakni Eyasu Shumbulo Shuba (Department of Zoological Sciences, Fisheries and Aquatic Sciences Stream, Addis Ababa University) dan Demeke Kifle, (Departemen Biologi, Universitas Arba Minch Ethiopia) menemukan biofuel mikroalga menjanjikan untuk menggantikan bahan bakar fosil.

    “Hal ini mengingat efisiensi intrinsik mikroalga dalam mengubah energi matahari menjadi energi kimia, dan potensi hasil minyak yang jauh lebih tinggi yang cocok untuk produksi biofuel dibandingkan tanaman darat,“ demikian tulis Shuba dalam laporannya yang dirilis di sciencedirect.com.

    Tantangan dalam industri alga menjadi biofuel.
    Penelitian yang dilakukan keduanya merangkum karya-karya terkini tentang potensi produksi biofuel mikroalga dan membahas kemungkinan cara untuk mempraktikkannya.

    Tinjauan ini dimulai dengan menyoroti keuntungan dan berbagai bentuk biofuel mikroalga. Beberapa spesies mikroalga yang terbukti cocok untuk produksi biofuel sejauh ini dipertimbangkan, dengan penekanan khusus pada Scenedesmus obliquus.

    Sejumlah pencapaian dalam rekayasa genetika dan metabolisme strain alga untuk mengoptimalkan biaya produksinya telah tercatat selama beberapa tahun terakhir. Selain itu, banyak aspek teknis telah ditingkatkan dalam proses budidaya alga.

    Sejak pertama kali mikroalga (seperti Nostoc) digunakan untuk bertahan hidup selama kelaparan di China sekitar 2000 tahun yang lalu.

    Sedangkan gagasan pertama tentang penerapan mikroalga dalam produksi biogas diungkap pada tahun 1950an, dan kemudian diusulkan sebagai sumber berbagai jenis bahan bakar, beberapa bidang aplikasi telah diidentifikasi.

    Sejak saat itu kombinasi berbagai aplikasi seperti menggabungkan produksi biomassa mikroalga untuk bahan bakar hayati dengan pengolahan air limbah dan penangkapan gas buang dari industri mulai dikembangkan

    Baca: Potensi mikroalga untuk menyerap karbon dan mitigasi perubahan iklim

    Mikroalga telah menarik banyak perhatian global dalam beberapa tahun terakhir karena produk alami berharga yang dihasilkannya.

    Para ahli juga meneliti mikroalga karena kemampuannya untuk memperbaiki limbah dan potensinya sebagai tanaman energi.

    Bahan bakar alga (oilgae atau biofuel generasi ketiga) adalah biofuel yang berasal dari alga. Ini adalah langkah yang tepat untuk produksi biofuel karena alga memiliki potensi yang sangat besar (seperti prospek input rendah, hasil tinggi) untuk aplikasi energi terbarukan.

    Shuba melihat, produksi biofuel mikroalga tampaknya merupakan peluang bisnis yang baik untuk dijalankan.

    Hal ini karena efisiensinya yang lebih tinggi dalam mengubah energi matahari menjadi energi kimia (3–8 persen), dan produksi biomassa yang lebih tinggi (20–60 g/m² per hari) dan hasil minyak dibandingkan tanaman energi konvensional (hanya efisiensi 0,5 persen dengan hasil < 10 g/m² / hari),

    Karena fitur-fitur yang diinginkan dari mikroalga ini, perhatian dunia diberikan pada kegiatan penelitian yang berkaitan dengan mikroalga dan produksinya. Isu ini telah menarik banyak perhatian.

    Upaya dan pencapaian terkini dalam meningkatkan ekonomi produksi melalui rekayasa genetika dan metabolik strain mikroalga juga dibahas.

    Potensi mikroalga lainnya seperti pengolahan air limbah dan mitigasi CO2 yang dapat digabungkan dengan produksi biofuel juga dipaparkan dalam kajian Shuba, termasuk tantangan alga bagi industri biofuel.

     

    Baca: Bangunan Bertenaga alga jadi saah satu solusi kota hadapi perubahan iklim

    Penelusuran Shuba menyimpulkan, biofuel mikroalga berpotensi dapat sepenuhnya menggantikan bahan bakar transportasi yang berasal dari minyak bumi tanpa argumen kontroversial “makanan untuk bahan bakar”.

    Saat ini, karena meningkatnya kekhawatiran terhadap bahan bakar fosil, keamanan energi, emisi gas rumah kaca, dan argumen biofuel lain sebagai “makanan untuk bahan bakar”, biofuel mikroalga semakin menarik perhatian.

    Meskipun belum sepenuhnya terwujud, kombinasi pengetahuan yang telah dilakukan di masa lalu, tindakan regulasi dan kebutuhan pasar, terus mendorong upaya untuk mengkomersialkan produksi mikroalga.

    Pengolahan mikroalga
    Beberapa fitur fisiologi alga relevan untuk mengevaluasi kemungkinan penggabungannya ke dalam aplikasi biofuel terbarukan.

    Berdasarkan penulis yang disebutkan di atas, atribut-atribut ini dapat diringkas sebagai:

    1. Hasil energi matahari dengan alga bisa mencapai 6–12 kali lipat dari tanaman darat karena alga secara inheren lebih efisien dalam mengkonversi energi matahari (3–8 persen lebih besar daripada tanaman darat).

    2. Tidak seperti tanaman darat, tidak adanya biopolimer yang sulit diolah menghilangkan kebutuhan akan Aplikasi lain dari mikroalga yang dikaitkan dengan produksi biofuel.

    Referensi: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1364032117311851

     

  • Narasi “Kebangkitan Batu bara” Bermunculan Gegara Perang Iran: Fakta Tunjukkan Kondisi Sebaliknya

    Narasi “Kebangkitan Batu bara” Bermunculan Gegara Perang Iran: Fakta Tunjukkan Kondisi Sebaliknya

     

    7cloud.asia – Pasca blokade Selat Hormuz akibat serangan AS dan Israel terhadap Iran, muncul narasi di media dan kalangan analis tentang “kebangkitan batu bara”. Namun, data justru menunjukkan hal sebaliknya.

    Analisis Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) menunjukkan, krisis energi global memicu banyak negara mempercepat transisi energi bersih dan penggunaan batu bara menurun.

    CREA menganalisis data real-time dari 87 persen pembangkit listrik berbasis batu bara di dunia dan lebih dari 60 persen pembangkit berbasis gas.

    Hasilnya, penggunaan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara dan gas secara global (di luar China) turun sebesar 3,5 persen dan 4 persen. Sebaliknya, produksi dari energi surya (14 persen) dan angin (8 persen) meningkat tajam.

    Volume pengangkutan batu bara melalui jalur laut juga turun 3 persen, mencapai level terendah sejak 2021, dengan penurunan tajam dalam pengiriman ke Cina, India, Turki, dan Vietnam.

    Data ini bertentangan dengan asumsi umum bahwa pembangkit listrik berbasis batu bara akan meningkat karena adanya substitusi energi sebagai respons terhadap krisis.

    “Dalam jangka panjang, prospek batu bara bahkan semakin suram. Krisis ini justru membuat batu bara lebih mahal dibandingkan energi bersih dan penyimpanan energi, sehingga semakin mengurangi minat investasi,” demikian tertera dalam publikasi resmi CREA.

    Tren penurunan batu bara di Indonesia

    Di Indonesia, tren loyonya permintaan batu bara sebenarnya juga sudah terlihat setahun belakangan.

    Nilai ekspor batu bara merosot 19,1 persen secara tahunan (year-on-year/YoY) dibandingkan periode yang sama pada Januari—Mei 2025.

    Penurunan juga terjadi dari sisi volume. Sepanjang Januari—Mei 2025, volume ekspor batu bara tercatat 156,37 juta ton, turun 4,65 persen dibandingkan pada periode yang sama 2024 sebesar 163,99 juta ton.

    Sebelumnya, laporan International Energy Agency (IEA) sudah memproyeksikan konsumsi batu bara dunia akan mulai menyusut pada 2026 dan kembali di bawah level 2024.

    Melihat tren global, pemerintah awalnya berencana memangkas produksi batu bara 2026 ke level 600 juta ton, turun 24 persen dari produksi batu bara 2025 sekitar 790 juta ton.

    Namun, setelah terjadi gejolak di Timur Tengah, pemerintah mulai melihatnya sebagai peluang menggenjot kembali produksi batu bara dengan membuka opsi kebijakan relaksasi kuota untuk menyesuaikan permintaan pasar.

    Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Aryanto Nugroho menyebut, pemerintah dan sektor swasta semestinya merespons tren global jangka panjang dengan mengurangi produksi secara bertahap sambil melakukan diversifikasi ekonomi dan mempercepat pertumbuhan energi terbarukan.

    “Investor global sudah mulai meninggalkan batu bara. Jika kita terus memaksakan produksi tinggi, Indonesia berisiko terjebak pada aset terdampar (stranded assets) yang tidak lagi laku di pasar modal,” ujarnya dalam diskusi bertajuk “Ketergantungan Batu bara dan Tantangan Transformasi Ekonomi Daerah” pada Sabtu, 11 Maret 2026.

    Manajer Riset Kebijakan dan Transisi Berkeadilan, Institute for Essential Services Reform (IESR), Martha Jesica Solomasi Mendrofa mengatakan bahwa ketergantungan pada komoditas volatil seperti batu bara hanya akan membuat ekonomi daerah semakin rentan di tengah situasi krisis global ini.

    Sebagai gambaran, studi IESR di dua daerah penghasil batu bara, yakni Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan dan Kabupaten Paser, Kalimantan Timur menunjukkan bahwa kontribusi dana bagi hasil (DBH) yang berasal dari pajak dan royalti pertambangan batu bara terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) mencapai 20-27 persen.

    Jika permintaan batu bara turun, jelas daerah-daerah ini akan terdampak. Oleh karenanya, mitigasi terbaik adalah mempersiapkan diri dengan menyiapkan sumber ekonomi baru pengganti batu bara.

    “Pengembangan perekonomian baru di daerah penghasil batu bara sangat penting untuk meminimalisir dampak penurunan pendapatan dan dampak pembangunan industri batu bara,” ujar Martha.

    Bukan masalah bisa, tapi masalah kemauan

    Studi IESR menemukan ada sejumlah sektor unggulan yang bisa dikembangkan di berbagai daerah produsen batu bara.

    Di Muara Enim, misalnya, sektor yang bisa diperkuat antara lain manufaktur serta penyediaan akomodasi dan makan minum.

    Masih di Sumatra Selatan, di Kabupaten Lahat ada komoditas unggulan seperti kopi bisa dikembangkan menjadi berbagai produk turunan dari biji kopi dan kulitnya.

    Di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, sektor yang berpotensi dikembangkan meliputi jasa keuangan, manufaktur, dan pendidikan.

    Seiring menilik sumber ekonomi pengganti, ujar Martha, sumber daya manusia di wilayah tersebut pun perlu dipersiapkan menuju ekonomi baru yang lebih berkelanjutan, didukung teknologi dan pendanaan.

    Antropolog Universitas Indonesia (UI) Suraya Afif menilai kegiatan ekonomi ekstraktif selama ini sudah banyak menyebabkan kerusakan lingkungan, dampak kesehatan, penggusuran, dan kriminalisasi masyarakat.

    Keuntungan yang dihasilkan dari sektor batu bara tidak sebanding dengan seluruh dampak yang ditimbulkan. Oleh karenanya, transisi energi harus dipercepat.

    Namun, ia mengingatkan agar agenda transisi energi memperhatikan aspek-aspek keadilan agar tidak mereproduksi ketimpangan baru bagi masyarakat sekitar.

    “Narasi transisi energi selama ini kebanyakan hanya berfokus pada pengurangan emisi karbon tanpa memperhatikan dampak ekonomi dan sosial,” ujarnya.

    Untuk menciptakan transisi energi berkeadilan, tuturnya, perlu partisipasi masyarakat dari berbagai kelompok, mulai dari pekerja, komunitas lokal, hingga konsumen dan warga negara secara umum.

    “Keterlibatan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi secara luas,” ujar Suraya.

     

    Dewi N. Piliang, Environment Editor, The Conversation

    Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

  • Pakar ITB Kembangkan Teknologi Pengolahan Biomassa dari Limbah Perkebunan

    Pakar ITB Kembangkan Teknologi Pengolahan Biomassa dari Limbah Perkebunan

    7cloud.asia – Institut Teknologi Bandung (ITB) bersama PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menggelar Pelatihan Pengelolaan Biomassa melalui Pemanfaatan Limbah Pertanian dan Perkebunan di Labtek XV, ITB Kampus Ganesha, pada 28–29 April 2026.

    Kegiatan ini diikuti kelompok tani dari Lombok, Yogyakarta, Tasikmalaya, dan Cilacap sebagai upaya memperkuat kapasitas masyarakat dalam mendukung transisi energi melalui pemanfaatan biomassa.

    Dalam pelatihan tersebut, peserta dibekali pemahaman mengenai pengelolaan biomassa agar mampu memasok bahan baku sesuai standar program co-firing di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

    Co-firing merupakan skema pencampuran biomassa dengan batubara sebagai bahan bakar pembangkit untuk mengurangi emisi sekaligus mendukung transisi energi.

    Melalui pelatihan ini diharapkan pembakaran terbuka limbah pertanian dan perkebunan berkurang, serta mulai terbentuknya usaha biomassa desa yang memberi nilai tambah ekonomi.

    Direktur Pengabdian Masyarakat dan Layanan Kepakaran (DPMK) ITB, Prof. Zulfiadi, menyampaikan bahwa ITB terus melakukan pendekatan untuk membuat solusi energi alternatif, termasuk melalui pengembangan bio-batubara.

    Baca: Paradoks produksi biomassa, batu bara bertahan & emisi karbon tak berkurang

    Salah satu potensi riset yakni mencari formulasi optimum pemanfaatan limbah menjadi sumber energi campuran batubara yang lebih ramah lingkungan.

    Acep mengatakan, transisi energi membuka ruang kolaborasi yang sangat luas, mulai dari riset, teknologi, inovasi, hingga pemberdayaan masyarakat.

    Menurutnya, isu biomassa membutuhkan keterlibatan berbagai bidang, seperti pertanian, kehutanan, teknik mesin, bisnis, dan manajemen, untuk berkolaborasi menjawab tantangan krisis energi.

    Dari sisi industri, Erfan Julianto menjelaskan bahwa peluang pemanfaatan biomassa cukup besar, meski tetap disertai tantangan, terutama dalam skema kontrak pembelian dan pemenuhan spesifikasi teknis yang dibutuhkan PLTU.

    Standar kualitas biomassa, menurutnya, menjadi faktor penting agar pembangkit dapat beroperasi optimal. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas kelompok tani dan pelaku usaha biomassa menjadi langkah strategis dalam memperkuat rantai pasok energi terbarukan.

    Biomassa sebagai Strategi Transisi Energi
    Pemanfaatan biomassa sebagai strategi transisi energi sejalan dengan kebijakan energi nasional, yang menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW hingga 2034.

    Baca: Proyek listrik cofiring biomassa mengancam kelestarian hutan Kalimantan

    Pemerintah menargetkan 61 persen dari penambahan kapasitas tersebut berasal dari energi baru terbarukan dan sistem penyimpanan energi.

    Porsi energi baru terbarukan dalam bauran listrik nasional juga ditargetkan meningkat dari sekitar 15–16 persen pada 2025 menjadi sekitar 34 persen pada 2034.

    Perubahan kebijakan tersebut pun mendukung target Nationally Determined Contribution (NDC) 2030 dan Net Zero Emission (NZE) 2060.

    Dalam konteks tersebut, skema co-firing biomassa di PLTU menjadi strategi transisi yang relevan karena memungkinkan penggantian sebagian batubara tanpa perlu membangun pembangkit baru secara masif.

    Dengan demikian, infrastruktur PLTU yang ada tetap dimanfaatkan dan jejak karbonnya dapat dikurangi secara bertahap.

    Pelatihan ini juga memosisikan desa sebagai mitra strategis dalam menyuplai energi terbarukan sekaligus mendorong transformasi ekonomi lokal.

    Melalui kolaborasi antara ITB, PLN EPI, BRIN, komunitas energi biomassa, dan kelompok tani, kegiatan ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam membangun ekosistem biomassa yang lebih kuat, adaptif, dan berkelanjutan.