ruangkota

Tag: energi terbarukan

  • Mengapa Pengembangan Energi Terbarukan di Indonesia Berjalan Lamban

    Mengapa Pengembangan Energi Terbarukan di Indonesia Berjalan Lamban

    7cloud.asia – Pencapaian target Indonesia untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat perlu disertai dengan peralihan penggunaan energi fosil ke energi terbarukan.

    Sayangnya, pengembangan energi terbarukan di Indonesia masih terhalang kompetisi yang tidak setara dengan energi fosil yang sarat subsidi. Sementara, di berbagai negara, penurunan harga pembangkit energi terbarukan telah mendorong pemanfaatan energi terbarukan yang signifikan.

    Institute for Essential Services Reform (IESR) dalam laporan Making Energy Transition Succeed: A 2023’s Update on The Levelized Cost of Electricity and Levelized Cost of Storage in Indonesia  menyebut perkembangan kapasitas energi terbarukan di Indonesia dalam lima tahun terakhir di bawah target yang direncanakan.

    Laporan itu menyebut, selama 2015 sampai 2021, kapasitas energi terbarukan bertambah rata-rata 400 MW atau kurang dari seperlima dari pertumbuhan yang seharusnya untuk mencapai target 23 persen bauran energi terbarukan di 2025.

    Pada 2022, kapasitas pembangkit energi terbarukan bertambah 1 GW tapi masih jauh dari pertumbuhan seharusnya. 

    “Perkembangan energi terbarukan tidak signifikan karena adanya ketidaksesuaian level of playing field. Selama ini pembangkit energi terbarukan ini dianaktirikan dengan PLTU batubara,” kata Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa.

    Baca: Alasan untuk beralih ke mobil listrik

    Menurut Fabby, masih ada pandangan bahwa batubara merupakan sumber energi paling murah. Padahal yang sebenarnya terjadi, listrik PLTU batubara murah karena ditopang oleh kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan subsidi-subsidi lainnya mulai 2018.

    Sebaliknya, energi terbarukan yang seharusnya didukung justru tidak mendapatkan dukungan. Malah harganya selalu diminta bersaing dengan listrik PLTU dan PLTG yang mendapatkan subsidi negara,” 

    Analisis IESR menunjukkan harga pembangkit energi terbarukan semakin menurun dan kompetitif. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berskala menengah memiliki biaya pembangkit rata-rata (Levelized Cost of Electricity, LCOE) yang paling rendah yakni sebesar 4,1 sen/kWh.

    Di posisi kedua dan ketiga terendah secara berturut adalah Pembangkit Listrik Mini/Mikro Hidro (PLMTH) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) senilai 4,9 sen/kWh dan 5,8 sen/kWh.

    Baca: Jutaan orang meninggal setiap tahun akibat polusi udara

    Namun penghitungan biaya pembangkitan energi terbarukan ini tidak memasukkan biaya penggunaan lahan dan biaya persiapan proyek, sehingga akan ada kemungkinan peningkatan LCOE setidaknya 6% untuk PLTA skala menengah, dan 18% untuk PLTS skala utilitas.

    “Saat ini, iklim investasi pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan memang belum kondusif. Salah satu penyebabnya adalah disebabkan oleh sejumlah regulasi yang meningkatkan biaya tinggi,” ujar His Muhammad Bintang, Peneliti IESR yang juga merupakan penulis utama laporan ini.

    Bintang mencontohkan, untuk pengembangan PLTS skala utilitas, ada aturan TKDN yang mengharuskan penggunaan komponen dalam negeri yang harga produknya masih lebih mahal dan kalah dari segi kualitas dari komponen impor.

    Harga komponen yang lebih mahal menyebabkan biaya investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan pembangkit energi terbarukan juga meningkat.

    “Sementara, tidak adanya jaminan mutu dan pemenuhan standar juga membuat pendanaan proyek lebih mahal, terutama dari luar negeri, menjadi sulit,” pungkas Bintang.

    Sumber: IESR

     

  • Rekomendasi IESR: Segera Akhiri Operasional PLTU Batubara demi Pengembangan Energi Terbarukan

    Rekomendasi IESR: Segera Akhiri Operasional PLTU Batubara demi Pengembangan Energi Terbarukan

    7cloud.asia – Institute for Essential Services Reform (IESR) dalam laporannya berjudul Making Energy Transition Succeed: A 2023’s Update on The Levelized Cost of Electricity and Levelized Cost of Storage in Indonesia  dan perangkat simulasi berbasis web menyebut harga pembangkit energi terbarukan semakin menurun dan makin kompetitif. Dan akan semakin kompetitif jika subsidi pada bahan bakar fosil dikurangi. 

    Dalam penelitiannya, IESR menyebut, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berskala menengah memiliki biaya pembangkit rata-rata (Levelized Cost of Electricity, LCOE) yang paling rendah yakni sebesar 4,1 sen/kWh.

    Di posisi kedua dan ketiga terendah secara berturut adalah Pembangkit Listrik Mini/Mikro Hidro (PLMTH) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) senilai 4,9 sen/kWh dan 5,8 sen/kWh.

    Namun penghitungan biaya pembangkitan ini tidak memasukkan biaya penggunaan lahan dan biaya persiapan proyek, sehingga akan ada kemungkinan peningkatan LCOE setidaknya 6% untuk PLTA skala menengah, dan 18% untuk PLTS skala utilitas.

    Baca: Pemerintah akan atur ulang perdagangan karbon

    Peneliti IESR yang juga penulis utama laporan ini, His Muhammad Bintang melihat, saat ini iklim investasi pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan memang belum kondusif. Salah satu penyebabnya adalah disebabkan oleh sejumlah regulasi yang meningkatkan biaya tinggi.

    Ia mencontohkan, untuk pengembangan PLTS skala utilitas, ada aturan TKDN yang mengharuskan penggunaan komponen dalam negeri yang harga produknya masih lebih mahal dan kalah dari segi kualitas dari komponen impor.

    “Harga komponen yang lebih mahal menyebabkan biaya investasi yang dibutuhkan meningkat. Sementara, tidak adanya jaminan mutu dan pemenuhan standar juga membuat pendanaan proyek lebih mahal, terutama dari luar negeri, menjadi sulit,” tutur Bintang

    Meskipun demikian, tren penurunan harga teknologi diperkirakan membuat pembangkit energi terbarukan lebih kompetitif dalam waktu dekat. PLTS, contohnya, proyeksi LCOE PLTS skala utilitas baru di tahun 2050 akan mencapai 3 sen/kWh atau lebih rendah, jauh lebih murah dibandingkan biaya operasi PLTU batubara eksisting.

    Baca: Mengapa pengembangan energi terbarukan di Indonesia lamban? 

    Pada 2030an, kombinasi PLTS dan BESS akan semakin terjangkau dan kompetitif dibandingkan dengan listrik dari PLTU Terlebih, pemerintah mulai mengimplementasikan aturan pengurangan emisi, misalnya lewat mekanisme carbon pricing dan pembatasan gas-gas buang yang dapat meningkatkan LCOE PLTU.  

    “Kompetitifnya harga sistem penyimpanan energi tentu membantu pengembangan energi terbarukan. Salah satu tantangan pembangkit energi terbarukan seperti PLTS dan PLTB adalah intermitensi yang membutuhkan integrator agar stabilitas sistem eksisting tetap terjaga. Sistem penyimpan energi ini lah integrator yang paling populer karena fungsinya yang bervariasi,” jelas Bintang.

    Menyoal penggunaan carbon capture storage (CCS) pada PLTU batubara untuk mengurangi emisi GRK, Manager Transformasi Energi IESR, Deon Arinaldo menyatakan hal tersebut justru akan meningkatkan LCOE PLTU batubara.

    Deon mengatakan, inisiatif untuk menggunakan CCS pada PLTU batubara seharusnya tidak menjadi pilihan lagi karena dua alasan.

    Pertama, belum ada implementasi CCS ke PLTU batubara yang sukses mencapai target pengurangan emisnya. Dua, LCOE dari PLTU batubara dengan CCS akan meningkat sampai setidaknya dua kali lipat atau lebih besar dari 10 cent per kWh.

    “Ini setara dengan memberlakukan carbon tax sekitar 50 dolar per Ton CO2e ke seluruh emisi PLTU batubara. Semua energi terbarukan sudah jauh lebih kompetitif dan terbukti (proven) untuk menghasilkan listrik tanpa emisi GRK,” jelasnya. 

    Baca: Penjelasan mengapa beberapa hari ini terjadi cuaca panas

    Agar pengembangan energi terbarukan berlangsung secara adil, IESR merekomendasikan pemerintah dan perusahaan utilitas seperti PLN untuk mempercepat pengakhiran operasional PLTU batubara.

    Pemerintah juga diminta memberikan insentif kepada pengembangan energi terbarukan dan teknologi penyimpanan energi dan secara bertahap menghapuskan ketentuan DMO batubara di 2025.

    Pengembangan energi terbarukan akan menciptakan berbagai peluang ekonomi yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

    Industri manufaktur energi terbarukan seperti surya dan juga baterai berpeluang menciptakan basis ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja hijau, dan juga membantu mendorong LCOE dan LCOS energi terbarukan dan Energy Storage System (ESS) lebih murah lagi di Indonesia dalam jangka panjang.

    Oleh karena itu, perlu ada strategi integrasi pembangunan listrik energi terbarukan dan ESS dengan pengembangan industri manufaktur lokal.

    Misalnya untuk energi surya, perlu mengalokasikan pasar energi terbarukan yang besar di Indonesia untuk membantu pertumbuhan industri lokal dan juga insentif industri lokal untuk membangun rantai pasok lengkap dan produksi modul tier 1 kualitas ekspor,” lanjut Deon.

    Baca: Polusi dan suhu tinggi picu penularan malaria

    Selanjutnya, IESR mendorong agar PLN sebagai operator sistem kelistrikan dapat secara aktif menerapkan solusi untuk mengatasi intermitensi energi terbarukan, misalnya dengan penyesuaian sistem operasinya dan meningkatkan fleksibilitas sistem.

    Selain itu, pemanfaatan sistem penyimpanan energi perlu dipersiapkan ketika penetrasi energi terbarukan sudah cukup besar di sistem energi di Indonesia. 

    PLN sebagai operator utama sistem kelistrikan di Indonesia perlu menginisiasi beberapa proyek pilot sistem penyimpanan energi dengan berbagai macam jenis teknologi agar menemukan praktik baik dalam pemilihan teknologi dan prosedur operasinya.

    Sejauh ini implementasi sistem penyimpanan energi masih terbatas pada sistem off-grid, padahal penyimpanan energi bisa memiliki banyak fungsi pada sistem skala besar, selain untuk integrasi pembangkit energi terbarukan.

    “Dengan banyaknya inisiatif proyek dan adanya kejelasan regulasi, bisa meningkatkan percaya diri investor, produsen teknologi, dan pengembang untuk mengembangkan rantai pasok sistem penyimpanan energi di Indonesia yang lebih lanjut membuat biayanya lebih ekonomis,” tutup Bintang.

    Sumber: IESR

  • Sisi Gelap di Balik Transisi Menuju Energi Terbarukan

    Sisi Gelap di Balik Transisi Menuju Energi Terbarukan

    7cloud.asia – Negara-negara di dunia berlomba memperbanyak penggunaan energi terbarukan. Industri bahan bakar fosil kian surut. Namun, apa yang akan terjadi terhadap tenaga kerja lokal, komunitas, ataupun bisnis yang bergantung padanya?

    Artikel di The Conversation ini mengulas sisi kelam transisi ke energi terbarukan tersebut hingga tuntas.

    Penulis

    1. Associate Professor, The University of Queensland. Tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.

    2. Professor and Director, Centre for Social Responsibility in Mining, The University of Queensland. adalah kepala penyelidik hibah ARC Linkage untuk penyelidikan publik-swasta di bidang pertambangan; anggota panel peninjau ahli independen Dewan Pertambangan dan Logam Internasional; dan wali dan anggota dewan penasehat internasional untuk Institut Hak Asasi Manusia dan Bisnis. Dia adalah Direktur Pusat Tanggung Jawab Sosial di Pertambangan (CSRM) di The University of Queensland (UQ). CSRM melakukan penelitian terapan dengan masyarakat, pemerintah, dan perusahaan pertambangan.

    Baca: Mengapa PLTU Batu bara perlu segera diakhiri

    Dalam konferensi iklim global di Glasgow (COP26) tahun 2021 lalu, perwakilan dunia usaha, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil mendiskusikan bagaimana “just transition” atau “transisi berkeadilan” ke energi terbarukan dan mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi. 

    Harapannya, proses peralihan ke energi terbarukan ini turut menjamin kepastian pekerjaan yang layak nan pantas bagi pekerja di tambang batu bara, kilang minyak, pembangkit listrik yang segera berakhir.

    Walau begitu, penelitian kami menekankan gagasan transisi berkeadilan harus diperluas. Pasalnya, banyak tambang baru yang harus dibuka demi memenuhi kebutuhan bahan mineral untuk infrastruktur energi terbarukan.

     

    Tambang-tambang untuk energi terbarukan ini dapat berdampak besar bagi masyarakat, seperti menghasilkan ketimpangan baru, eksklusi sosial, maupun gangguan terhadap sumber daya alam daratan daratan.

    Kegagalan menyeimbangkan dampak sosial akibat perubahan iklim dengan aksi yang bertanggung jawab sama saja dengan menukar masalah; bukan mengakhirinya.

    Baca: Mencari solusi dampak lingkungan dan dampak sosial tambang batu bara

    Keadilan dalam transisi energi

    Dunia akan membutuhkan banyak sekali bahan mineral serta logam untuk teknologi bersih. Misalnya, bijih besi untuk pembangkit listrik tenaga surya maupun angin, tembaga untuk sistem kelistrikan, ataupun nikel untuk baterai.

    Sementara, tambang-tambang yang ada saat ini terletak jauh di bawah permukaan tanah, bermutu rendah, lebih boros air dan energi. Tak sedikit pula yang berlokasi di tanah masyarakat adat. Aktivitas pengerukan ataupun pengolahan barang tambang akan memproduksi lebih banyak sisa hasil pertambangan ataupun limbah berbahaya dan beracun.

    Proyek-proyek energi bersih seperti panel surya dan kincir angin juga berdampak sosial dan lingkungan. Pasalnya, proyek ini membutuhkan lahan yang besar, sehingga bisa membatasi hak-hak ulayat kaum adat.

    Baca: DPR minta pemerintah minimalisir dampak ekologis tambang panas bumi

    Badan Energi Internasional (IEA) memprediksi keuntungan dari industri critical mineral (sumber daya mineral yang penting bagi infrastruktur teknologi bersih) akan melampaui pendapatan industri bahan bakar fosil sebelum 2040. Pertumbuhan fantastis ini akan merangsang pemerintah untuk membuka keran investasi sederas mungkin dan menyetujui proyek pertambangan baru.

    Nah, ambisi besar pada investasi akan menguji kepatutan pelaksanaan konsultasi publik, terutama upaya mendapatkan persetujuan informasi yang tanpa paksaan (free, prior and informed consent) dari masyarakat adat.

    Pertambangan besar baru juga berisiko memicu kerugian pascatambang. Sejak dulu, pemulihan lingkungan akibat tambang-tambang terlantar menjadi masalah global. Sebab, batuan yang ditambang menghasilkan air asam dan logam berat yang mencemari aliran air selama berpuluh-puluh tahun. Penambangan baru akan memperberat masalah ini.

    Salah satu dampak dari penambangan mineral untuk transisi energi terjadi di Australia. Di Sungai McArthur, masyarakat adat setempat terus menolak penambangan timbal dan seng di daerah Borroloola karena merugikan lingkungan dan penduduk setempat.

    Penambangan ini mengakibatkan pencemaran bahan berbahaya serta limbah batuan panas.

    Baca: Mekanisme perdagangan karbon akan ditata-ulang

    Beberapa negara tengah berjuang mengamankan material yang dibutuhkan untuk transisi energi mereka. Cina, misalnya, yang memonopoli produksi mineral tanah jarang (rare earth), seperti neodymium yang penting bagi teknologi terbarukan seperti turbin dan kendaraan listrik.

    Ketidakpastian pasokan mineral dapat memicu konflik geopolitik baru yang mengganggu era pasar bebas dalam perdagangan komoditas global. Gangguan ini dapat merusak iklim transparansi, sehingga meningkatkan risiko pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam rantai nilai industri.

    Transisi berkeadilan harus menghindari risiko-risiko di atas. Masyarakat di kawasan pertambangan terpencil maupun sepanjang rantai pasok global tidak boleh menjadi tumbal atas nama aksi iklim.

    Baca: Mengapa pengembangan energi terbarukan di Indonesia berjalan lamban

    Memperluas jangkauan transisi berkeadilan

    Istilah transisi berkeadilan dikenalkan pertama kali oleh pergerakan serikat pekerja pada dekade 1970-an. Istilah ini juga disebutkan dalam mukadimah Perjanjian Paris dan diperkuat dalam Deklarasi Silesia tahun 2018.

    Baca juga: Riset: mayoritas sertifikat energi terbarukan tak efektif mengurangi emisi, cuma pencitraan korporasi

    Perundingan di Glasgow pada 2021 lalu menjadi pemicu karena menempatkan ide transisi berkeadilan sebagai salah satu agenda pembahasan. Dalam pembukaan konferensi, eks presiden dan pengampanye keadilan iklim, Mary Robinson, menyatakan bahwa transisi energi harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan hak pekerja di seluruh dunia.

    Senada dengan Mary, Sekretaris Jenderal International Trade Union Confederation–konfederasi serikat pekerja global–Sharan Burrow, mengatakan bahwa aksi iklim harus menyejahterakan pekerja maupun komunitas dalam perekonomian hijau yang inklusif (melibatkan semua golongan).

    Pernyataan mereka menambah gaung seputar Green New Deal (paket kebijakan yang mendukung pelestarian lingkungan) di berbagai negara.

     

    Institute for Human Rights and Business, lembaga internasional yang mendukung bisnis berkelanjutan, yang mengadakan pertemuan pada COP26 juga berencana menjadi tuan rumah dalam perbincangan seputar transisi energi berkeadilan di setiap konferensi iklim PBB.

    Apa yang harus kita lakukan?

    Butuh waktu puluhan tahun untuk kita mengangkat dampak sosial perubahan iklim menjadi agenda global. Kini, kita harus lebih berfokus pada dampak sosial aksi iklim.

    Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia bisa menjadi acuan. Instrumen ini sangat penting agar perusahaan—pertambangan, teknologi energi terbarukan, dan keuangan— lebih bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan yang mereka timbulkan.

    Baca juga: Warga vs Hotel: bagaimana pendekatan HAM dapat atasi masalah pengelolaan air warga di sekitar hotel

    Prinsip-prinsip di atas mewajibkan sektor bisnis melakukan uji tuntas seputar pemenuhan HAM. Harapannya, usaha mereka tidak membahayakan pekerja, warga lokal, ataupun orang-orang lainnya di sepanjang rantai pasok. Prinsip tersebut juga mewajibkan perusahaan untuk memahami hal apa saja yang berisiko dilanggar HAM, sekaligus bertindak jika ada pelanggaran.

    Prinsip ini senada dengan gagasan untuk meng-iklim-kan HAM, maksudnya para peserta bertanggung jawab secara hukum terhadap aksi iklim yang mereka lakukan ataupun dampaknya.

    Uni Eropa pun sedang mempertimbangkan aturan kewajiban uji tuntas HAM. Harapannya, pelaku bisnis — mulai dari penambang mineral hingga kontraktor proyek energi terbarukan — dapat mengevaluasi dampak sosial dan HAM atas aksi iklim mereka. Usulan ini menjadi langkah penting agar aksi iklim lebih menghargai HAM.

     

    Inisiatif-inisiatif di atas menjadi batu loncatan kita untuk berubah. Kini, yang kita perlukan adalah langkah nyata untuk mengavaluasi pemenuhan HAM setiap aspek transisi ke energi terbarukan.

    Itulah mengapa pemantauan progres menjadi penting. Aliansi untuk penerapan bisnis berkelanjutan—-The World Benchmarking Alliance telah meluncurkan alat penilaian transisi energi.

    Temuan mereka mencengangkan: korporasi penghasil besar emisi gas rumah kaca gagal memakai pengaruh mereka untuk melindungi masyarakat, mengelola dampak sosial, dan mengadvokasi transisi berkeadilan.

    Situasi tersebut perlu segera diubah, seiring naiknya angka pengerukan sumber daya alam di tengah tekanan perubahan iklim yang berisiko menciptakan petaka baru.

     

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris, baca artikel asli di sini

  • DPR Tagih Komitmen Pemerintah Soal Pembahasan RUU Energi Terbarukan yang Ramah Lingkungan

    DPR Tagih Komitmen Pemerintah Soal Pembahasan RUU Energi Terbarukan yang Ramah Lingkungan

    7cloud.asia – DPR tagih komitmen Pemerintah untuk menyelesaikan pembahasan RUU Energi baru dan Energi Terbarukan (EBET) guna mendukung transisi ke energi yang lebih ramah lingkungan.

    RUU Energi baru dan Energi Terbarukan ini merupakan RUU inisiatif DPR dan sudah masuk dalam program Legislasi Nasional (Prolegnas)

    “Kami minta komitmen Pemerintah untuk menyelesaikan pembahasan RUU Energi Baru Energi Terbarukan. Komisi VII DPR yang salah satu tugasnya membidangi urusan energi siap bekerja sama dengan Pemerintah. Apalagi RUU EBET ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan merupakan inisiatif DPR,” ujar Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Kadir Karding kepada Media, Rabu (31/5/2023).

    Baca: Pengembangan energi terbarukan di Indonesia berjalan lamban

    Karding menegaskan DPR dipastikan terus berkomitmen membantu realisasi transisi ke energi terbarukan sekaligus memenuhi target Indonesia mengurangi emisi karbon untuk menjaga kenaikan suhu global.

    Seperti diketahui Indonesia telah menetapkan target Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC) atau penurunan emisi karbon menjadi 32% atau setara dengan 912 juta ton CO2 pada tahun 2030.

    Melalui RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan tersebut, diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan dan rmasalahan perubahan iklim.

    Ia menilai, beleid tersebut akan mempercepat pemanfaatan bauran energi baru dan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan di tanah air.

    Baca: IESR rekomendasikan agar operasional PLTU batu bara segera diakhiri

    Dengan kata lain, RUU tersebut akan menjadi payung hukum atau regulasi tentang pengurangan penggunaan bahan bakar fosil yang menimbulkan emisi karbon.

    DPR sudah melakukan sejumlah inisiatif untuk mengurangi emisi karbon, antara lain di perhelatan G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20) ke-8 pada 5-7 Oktober 2022 lalu.

    Dalam sidang P20 tersebut DPR menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan bagi anggota delegasi dari negara-negara G20 dan tamu undangan lainnya.

    P20 merupakan forum parlemen negara-negara G20 yang diselenggarakan dalam satu rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. 

    Baca: Sisi gelap di balik transisi menuju energi terbarukan

    Selain itu, DPR juga sudah mulai secara bertahap beralih ke energi terbarukan. Seperti dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk memenuhi kebutuhan tambahan listrik di gedung wakil rakyat.

    Penggunaan panel surya di kompleks parlemen menjadi komitmen dewan dalam upaya menyelamatkan bumi dari ancaman perubahan iklim.

    Panel surya pada PLTS terpasang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, tepatnya di Taman Energi DPR yang berada di depan Gedung Nusantara atau Gedung Kura-kura, dengan mengusung konsep green building.

    Baca: Kesiapan infrastruktur kendaraan listrik

    PLTS yang dibangun di Taman Energi itu dapat memenuhi 25% kebutuhan listrik di gedung DPR. Karding mengatakan, DPR juga memiliki kebijakan-kebijakan yang environmentally friendly atau ramah lingkungan.

    “Di antaranya pengurangan penggunaan plastik dan upaya paperless di setiap lingkup pekerjaan dewan,” terang Legislator dari Dapil Jawa Tengah VI tersebut.

    Lewat program-program ramah lingkungan, DPR berharap dapat menjadi contoh untuk masyarakat dalam penggunaan EBT.

    “Harus ada aksi nyata dalam realisasi energi terbarukan yang rendah karbon. Tentunya ini menjadi tanggung jawab bersama, termasuk kami di DPR, sehingga generasi penerus kita nanti memiliki tempat tinggal yang sehat,” pungkasnya.

    Sumber: dpr.go.id

     

     

  • Senator AS Dukung Pengembangan Energi Terbarukan di Kepulauan Wakatobi

    Senator AS Dukung Pengembangan Energi Terbarukan di Kepulauan Wakatobi

    Senator Hawaii Christopher Lee bersama Bupati Wakatobi H. Haliana dan tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan mendengarkan penjelasan mengenai bisnis rumput laut di Desa Liya Togo, Wakatobi, Sulawesi Tenggara, 22 Juni 2023. (Foto: Putra Aditya/YSEALI)

    7cloud.asia – Bagi Senator Hawaii, Christopher Lee, Kabupaten Wakatobi di Provinsi Sulawesi Tenggara punya banyak kesamaan dengan negara bagian ke-50 Amerika Serikat atau Hawaii terkait kondisi geografis dan dampak perubahan iklim.

    Kedua kepulauan yang terpisah jarak ribuan kilometer sama-sama punya alam yang indah dan sumber daya laut melimpah. Tak cuma itu, keduanya juga punya masyarakat adat yang rentan terdampak perubahan iklim yang merusak sumber daya laut yang menjadi sumber penghidupan mereka.

    Oleh karena itu, kata Lee, penting untuk memulai transisi energi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan, seperti panel surya, di pulau-pulau kecil untuk memitigasi perubahan iklim yang disebabkan pemanasan global.

    “Pulau ini (Wakatobi) lebih siap dan posisinya lebih baik dari banyak pulau-pulau lain yang saya pernah lihat untuk memanfaatkan tenaga surya sebagai energi terbarukan. Tidak hanya bagi rumah-rumah, tetapi juga bisnis-bisnis besar. Jadi bisa mengurangi tagihan listrik dan memastikan jaringan listrik yang lebih bersih dan andal,” kata Senator Lee dalam wawancara dengan VOA pada akhir Juni di Jakarta.

    Baca: Terdampak perubahan iklim, desa ini kembangkan energi terbarukan

    Saat ini, Wakatobi mendapat pasokan listrik dari pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Bahan bakar solar untuk PLTD didatangkan dari luar kepulauan yang pantainya menjadi salah satu surga bagi para penyelam.

    Dari 16 Juni sampai dengan 24 Juni lalu, Senator Lee berada di Indonesia untuk program pertukaran yang diinisiasi oleh Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI), program program pertukaran antar profesional muda di Amerika Serikat dan negara-negara di Asia Tenggara yang mencakup negara-negara ASEAN dan Timor-Leste.

    Kabupaten Wakatobi di Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi tujuan utama Lee untuk melihat implementasi program fasilitasi perizinan pemanfaatan ruang laut bagi masyarakat adat di Wakatobi.

    Program terkait masyarakat adat itu tersebut diusulkan oleh Amelia Setya Nur Kumala dari Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk program pertukaran YSEALI Professional Fellow yang dia ikuti pada 2022.

    Baca: Perubahan iklim picu bedol desa di Pantura

    Belajar dari Hawaii

    Keberpihakan Lee pada pembangkit energi terbarukan, terutama pemanfaatan tenaga surya, untuk memenuhi kebutuhan energi di pulau-pulau kecil berangkat dari pengalamannya hidup di Hawaii.

     

    Lahir dan besar di Hawaii, Lee menyaksikan bagaimana pantai-pantai pulau itu terkikis, pasokan air tawar berkurang dan peningkatan frekuensi badai akibat perubahan iklim.

    Lee, yang juga senator termuda di Senat Negara Bagian Hawaii saat terpilih pada 2005, tidak tinggal diam. Sebagai langkah awal, dia berhasil menggolkan undang-undang terobosan yang menjadikan Hawaii, negara bagian pertama di AS yang memandatkan 100 persen listrik dari energi terbarukan pada 2045.

    Dari pengesahan undang-undang tersebut, warga Hawaii mulai memasang panel surya di rumah-rumah mereka untuk mendapatkan pasokan listrik secara mandiri. Ketika makin banyak konsumen di pulau itu yang memasang panel surya, perusahaan-perusahaan listrik mulai berusaha menghadang upaya itu.

    Baca: Ribuan desa pesisir terancam hilang akibat perubahan iklim

    Lee juga mengadakan konsultasi publik dan meloloskan undang-undang yang memerintahkan perusahaan listrik untuk memberi konsumen kebebasan memanfaatkan tenaga surya sebagai energi terbarukan.

    Transisi dari energi fosil ke energi terbarukan dengan menggunakan panel surya yang lebih murah juga berhasil membantu Hawaii menghemat lebih dari setengah miliar dollar dan mengurangi tarif listrik di Honolulu sebesar 20 persen.

    Keberhasilan Lee melakukan terobosan regulasi membuatnya dijuluki “Juara Surya” nasional.

    “Ini kisah yang sama yang terjadi di Hawaii, di Indonesia, Wakatobi, dan di negara-negara kepulauan di Pasifik. Kita menyaksikan kenaikan permukaan air laut, punahnya terumbu karang dan perubahan pola cuaca yang mengurangi pasokan air tawar,” kata Lee.

    “Jadi, masuk akal bagi saya untuk melakukan sesuatu.”

    Baca: Gelombang panas akibatkan ratusan orang meninggal di Meksiko dan India

    Menurut Lee, Hawaii sudah berhasil meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi negara bagian itu menjadi 40 persen, dari 10 persen pada 10 tahun lalu.

    Dengan kondisi geografi dan iklim yang mirip Hawaii, Lee yakin model pembangunan pembangkit energi terbarukan atau listrik  panel surya bisa diterapkan di Wakatobi.

    Apalagi, di Wakatobi masih banyak lahan kosong yang bisa dimanfaatkan untuk memasang instalasi panel surya dan baterai penyimpanan.

    “Di pulau-pulau kecil, seperti Wakatobi, ada komunitas dan desa yang lebih kecil. Anda bisa menghubungkan satu rumah dengan rumah lainnya dalam satu jaringan sistem kelistrikan yang mandiri. Ini lebih murah daripada mengubah jaringan listrik untuk jutaan orang,” kata Lee.

    Baca: Ini sisi gelap di balik transisi ke energi terbarukan

    Lebih jauh, Lee mengatakan secara umum Indonesia punya fleksibilitas membangun jaringan listrik dari sumber energi hijau dibandingkan Hawaii karena masih banyak pulau-pulau kecil di Indonesia belum terpasang jaringan listrik yang bersumber dari energi fosil seperti batu bara atau solar, katanya.

    “Transisi energi di pulau-pulau kecil di Indonesia, seperti di Wakatobi, lebih mudah daripada di Hawaii karena kami harus bersaing dengan warisan infrastruktur listrik yang mahal. Kami harus memikirkan secara finansial bagaimana transisi berjalan,” imbuhnya.

    Jadi, transisi ke energi terbarukan lebih mudah dimulai dari pulau-pulau kecil daripada langsung dalam skala besar, ujarnya.

    Sumber: VOA Indonesia

  • Inovasi Energi Terbarukan: Briket dari Ampas Kopi

    Inovasi Energi Terbarukan: Briket dari Ampas Kopi

    7cloud.asia – Beragam inovasi dilakukan untuk mencari sumber energi terbarukan. Antara lain dengan membuat briket dari berbagai sampah organik seperti serbuk gergaji, ampas kopi dan sebagainya.

    Itu juga yang dilakukan Dimas Aji, Dianto, dan Amar, pemilik kafe Dad’Cobean Café di Kota Bogor Jawa Barat yang mengolah limbah alias ampas kopi menjadi sumber energi terbarukan.

    Tiga anak muda yang masih kuliah di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor tersebut mampu menciptakan energi terbarukan (EBT) dari ampas kopi.

    Ampas kopi yang biasanya dibuang begitu saja, oleh mereka diolah dalam bentuk briket.

    Baca: Pertamax 95 berbahan tetes tebu

    “Kami memulainya dari tugas kuliah untuk membuat briket dari ampas kopi. Hingga akhirnya kami terus sempurnakan menjadi briket,” kata Dimas Aji, salah seorang pendiri kafe.

    Berkat inovasi ini, Dimas dkk mendapat beasiswa dari Kementerian Pertanian untuk dapat menyempurnakan briket dari ampas kopi ini. 

    Motivasi mereka dalam membuat produk briket ampas kopi karena briket merupakan bahan bakar yang sedang tren di masyarakat saat ini. Bahkan menjadi salah satu produk berkualitas yang ekspor.

    Itulah yang antara lain mendorong mereka mengolah ampas kopi yang melimpah di kedai mereka.

    Baca: Dunia sedang kembangkan energi hidrogen, ini plus minusnya

    Saat ini, proses pemasaran briket energi terbarukan dari ampas kopi masih dalam tahap pengembangan. Briket ini dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. 

    Proses mengubah ampas kopi menjadi briket melewati beberapa langkah, yang dimulai dari pengeringan. Lantas, ampas kopi yang telah kering dicampur dengan bahan perekat alami, seperti tepung tapioka. 

    Campuran ampas kopi dan bahan perekat diolah lalu dipres menjadi bentuk-bentuk briket yang diinginkan.

    Briket yang baru dibentuk dikeringkan lagi untuk benar-benar menghilangkan kelembaban.

    Baca: Indonesia rampungkan peta jalan pengembangan energi hidrogen

    Ada perbedaan yang signifikan antara briket dari ampas kopi dan briket biasa.

     

    Briket ampas kopi cenderung menghasilkan sedikit asap dan aroma yang khas dari biji kopi.

    Proses pembakaran briket berbahan ampas kopi juga bisa lebih efisien dan menyebarkan panas dengan baik.

    Secara potensi, energi baru terbarukan termasuk inovasi briket kopi, mampu membuka lapangan kerja baru.

    Penulis Esti Utami, disarikan dari Antaranews.

    Baca: Plus minus biodiesel berbahan sawit

     

     

  • Inovasi Briket dari Limbah Agroindustri untuk Wujudkan Sumber Energi Terbarukan

    Inovasi Briket dari Limbah Agroindustri untuk Wujudkan Sumber Energi Terbarukan

    7cloud.asia – Sekelompok mahasiswa UGM memiliki gagasan untuk menghadirkan energi bahan bakar ramah lingkungan dengan mengatasi permasalahan limbah agroindustri. 

    Selama ini, melimpahnya limbah agroindustri menjadi masalah lingkungan yang cukup pelik di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 

    Masalah terkait limbah agroindustri ini makin rumit, ketika terjadi penutupan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu TPST Piyungan sejak 22 Juli 2023. 

    Di sisi lain, limbah agroindustri dapat dimanfaatkan menjadi bahan dasar briket yaitu ampas kopi, tempurung kelapa, dan sekam padi.

    Ketiga limbah agroindustri ini menjadi permasalahan lingkungan yang jumlahnya cukup melimpah khususnya di DIY, sehingga guna mendukung konsep zero waste.

    Baca: Briket dari ampas kopi

    Kombinasi tiga bahan pilihan ini karena kandungan nilai kalornya cukup tinggi untuk meningkatkan lama nyala api saat pembakaran.

    Kondisi ini mendorong sekelompok mahasiswa UGM coba menghadirkan sebuah inovasi produk briket yang dinamai WastBriq.

    Briket Wastbriq adalah produk yang memiliki potensi sebagai substitusi arang yang memiliki beragam keunggulan. Beberapa diantaranya dari nyala api yang lama, rendah emisi, dan efisiensi penggunaan energi serta terjadi pembakaran sempurna.

    “Briket ini dikemas dengan komposisi terbaik sesuai kebutuhan pasar melalui serangkaian pengujian produk sehingga mencapai SNI 01-6235-2000 tentang Briket Arang Kayu,” kata Lovarensa, selaku ketua tim, Sabtu (14/9/2023) di Kampus UGM.

    Baca: Pertamax 95, BBM berbahan tetes tebu

    Anggota tim lainnya, Naufal menjelaskan bahwa WastBriq ini telah dipasarkan lebih dari 15 restoran di Daerah Sekitar Istimewa Yogyakarta.

    Selain itu, WastBriq juga dipasarkan secara ritel ke pedagang kaki lima yang masih menggunakan arang tradisional.

    Kehadiran produk tersebut mendapat respons positif dari pedagang karena menawarkan inovasi terbaru briket dengan keunggulan yang ada.

    Selain itu harganya juga terjangkau sehingga dapat menekan biaya operasional yang berpengaruh pada keuntungan konsumen yakni Rp 7.500/Kg.

    Baca: Dunia sedang kembangkan energi hidrogen, ini plus minusnya

    Dari sana, ujarnya, kami menginginkan produk kami dapat menjangkau pasar lokal khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga target kami sebesar 800 kg dapat didistribusikan kepada para konsumen yang membutuhkan arang.

    “Ini agar mereka beralih memakai WastBriq ramah lingkungan guna bersama-sama mendukung gerakan zero waste,” jelasnya.

    Sarah menjelaskan, WastBriq ini telah dilengkapi teknologi terkini dengan sentuhan digital, yakni kode QR untuk mengakses akun sosial media dan kontak pemesanan agar memudahkan call to order sehingga sangat berguna dalam menunjang proses pemasaran melalui produk yang telah terdistribusi.

    Sementara itu, Dr. J.P. Gentur Sutapa, sebagai pendamping tim PKM-K Wastbriq mengatakan produk ini diharapkan dalam jangka panjang mampu menggantikan energi batu bara menjadi energi biomassa terbarukan yang ramah lingkungan seiring dengan isu perubahan iklim dan pemanasan global di Indonesia.

    Sumber: ugm.ac.id

  • Pro Kontra Power Wheeling di Pembahasan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan

    Pro Kontra Power Wheeling di Pembahasan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan

    7cloud.asia – Klausul power wheeling menjadi bahan perdebatan dalam pembahasn Rancangan Undang-Undang atau RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan yang saat ini berlangsung di DPR.

    Power wheeling adalah mekanisme yang membolehkan perusahaan swasta atau “Independent Power Producers” (IPP) untuk membangun pembangkit listrik dan menjual setrum kepada pelanggan rumah tangga dan industri.

    Komisi VII dijadwalkan akan membahas DIM RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan soal power wheeling bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dalam rapat kerja dalam waktu dekat.

    Selain power wheeling, raker itu juga akan membahas pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Energi Baru dan Energi Terbarukan.

    Soal kontroversi power wheeling ini, mereka yang mendukung menilai power wheeling akan mempercepat proses transisi ke energi terbarukan.

    Baca: Aktivis lingkungan dukung pembangkit listrik tenaga surya

    Sementara yang kontra menilai power wheeling ini bertentangan dengan konstitusi, seperti diungkapkan Ekonom Defiyan Cori. 

    “Komisi VII DPR jelas tidak taat pada hukum konstitusi ekonomi Pasal 33 UUD 1945 dengan memaksakan power wheeling atau penggunaan jaringan daya negara oleh swasta dimasukkan kembali dalam DIM RUU Energi terbarukan,” katanya melalui keterangan tertulis, di Jakarta, Minggu (19/11/2023).

    Selain itu, lanjutnya, telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi (PMK) pada Desember 2016 yang telah membatalkan Pasal 10 ayat 2 dan Pasal 11 ayat 1 UU No. 30/2009 tentang Ketenagalistrikan, khususnya terkait kewenangan penyediaan listrik bagi masyarakat.

    Dengan demikian, ujarnya pula, aturan turunannya, termasuk Permen ESDM No. 1/2015 dan No. 11/2021 terkait klausul pemberian izin pengelolaan listrik kepada pihak selain negara telah batal demi hukum konstitusi dan harus dicabut.

    “Dua klausul itu sudah dicabut pada 24 Januari 2023 lalu dari DIM RUU EBET. Ini muncul lagi,” katanya menanggapi munculnya dua klausul terkait pembentukan Badan Usaha Khusus EBT dan Power Wheeling. 

    Baca: Desa ini gunakan pembangkit listrik tenaga surya

    Defiyan menduga adanya kepentingan bisnis terkait pembahasan RUU Energi baru dan terbarukan ini dan dikhawatirkan perusahaan-perusahaan/korporasi ingin mengamputasi mandat negara menjaga kedaulatan energi.

    Apabila DPR memaksakan klausul penggunaan jaringan daya PLN dimanfaatkan untuk kepentingan pihak lain atau swasta.

    “Artinya parlemen telah melakukan perdagangan terselubung (insider trading) melalui pembentukan sebuah UU,” ujarnya.

    Menurut Defiyan, power wheeling ini sama dengan membonceng infrastruktur jaringan daya listrik milik negara tanpa investasi pembangunan apa pun oleh pihak swasta, sehingga patut ditolak.

    Pendapat berbeda diungkapkan Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa.

    Baca: Mengungkap transisi energi di Indonesia

    Dalam sebuah diskusi pada Februari lalu, Fabby mengatakan  tidak ada yang perlu dikhawatirkan terkait dengan skema power wheeling ini.

    “Kekhawatiran terhadap kondisi hari ini yang kemudian membuat penolakan terhadap penetapan instrumen ‘power wheeling’ di dalam daftar inventarisasi masalah RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan menurut saya tidak beralasan,” ujar Fabby dalam webinar pojok energi membahas “Belat Belit RUU EBET” di Jakarta beberapa waktu lalu.

    Ia menjelaskan, usulan power wheeling itu justru dimasukkan di dalam draf RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan yang diusulkan oleh pemerintah, namun kemudian ditolak.

    Menurut dia, kondisi “over supply” yang saat ini terjadi bukan kondisi yang akan berlangsung selama-lamanya. Padahal, RUU Energi Baru dan Energi Terbarukanyang sedang dibahas saat ini punya efek jangka panjang.

    Baca: Inovasi energi terbarukan dari ampas kopi

    Hari ini, ujarnya, kita mengalami kondisi ‘over supply’ tetapi kondisi ‘over supply’ ini mungkin akan teratasi tahun 2025 tahun 2026.

    “Padahal RUU yang kita bahas hari ini punya efek jangka panjang akan berlaku jangka panjang paling tidak di atas 10 tahun mungkin bisa sampai 15 tahun,” tuturnya.

    Selanjutnya, ia juga menganggap bahwa skema “power wheeling” sebenarnya bukan hal yg baru.

    Pemanfaatan jaringan bersama tersebut, ucap Fabby, sudah ada terlebih dahulu di Undang-Undang (UU) Ketenagalistrikan kemudian diatur di Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2015, UU Cipta Kerja hingga Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 tahun 2021.

    “Jadi, power wheeling yang dikhususkan untuk mengevakuasi daya dari pembangkit energi terbarukan bukan energi yang lain-lain. Itu juga bisa dilihat sebagai instrumen untuk mendukung energi terbarukan,” kaya Fabby.

    Baca: Sisi gelap di balik transisi menuju energi terbarukan

    Lebih lanjut, ia mengatakan skema “power wheeling” juga merupakan konsekuensi dari struktur industri ketenagalistrikan saat ini.

    Di mana industri ketenagalistrikan tersebut menggunakan sistem “vertical integrated” di mana PLN menguasai dari pembangkit transmisi sampai ke distribusi.

    Untuk bisa menjual tenaga listrik itu harus dilakukan oleh pemegang wilayah usaha dan praktis seluruh Indonesia ini pemegang wilayah usahanya adalah PLN.

    Jadi, lanjutnya, kalau orang tidak bisa membangun transmisi listrik sendiri karena dia tidak punya wilayah usaha.

    “Konsekuensinya karena PLN yang boleh bangun jaringannya, boleh dong dimanfaatkan bersama-sama. Ini sama juga dengan ‘open access’ untuk jaringan gas itu bisa dipakai,” ujar Fabby.

    Baca: Mengapa PLTU batubara perlu segera diakhiri

    Justru, kata dia, PLN nantinya bisa mempunyai sumber pendapatan baru jika membuka skema “power wheeling”.

    Fabby menyampaikan, hal yang harus diingat yakni memanfaatkan jaringan transmisi tidaklah gratis dan ada tarifnya.

    “Di sini justru saya melihat dengan membuka ‘power wheeling’ maka PLN bisa punya sumber pendapatan baru ‘revenue’ dari transmisikan listrik,” ucapnya. Jadi, kalau ada yang bilang ‘oh akan PLN dirugikan’.

    Faby menilai anggapan itu tidak tepat, justru menurutnya dalam jangka panjang kalau skema ini jalan dengan baik, PLN bisa dapat penghasilan tambahan.

    “Dan bahkan punya pemasukan yang bisa dipakai untuk berinvestasi lagi untuk penguatan transmisi listrik,” kata Fabby menambahkan.

    Disarikan dari Antaranews.com

     

  • China Terus Genjot Pemasangan Instalasi Energi Terbarukan

    China Terus Genjot Pemasangan Instalasi Energi Terbarukan

    7cloud.asia – Kapasitas terpasang energi terbarukan di China melonjak dalam 10 bulan pertama tahun ini.

    Pemasangan energi terbarukan dan energi bersih ini dilakukan China di tengah upaya negara tersebut untuk mewujudkan pembangunan ramah lingkungan.

    Hingga akhir Oktober, kapasitas terpasang tenaga surya salah satu sumber energi terbarukan di negara itu meningkat 47 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi 540 juta kilowatt.

    Sementara kapasitas terpasang tenaga angin mencapai sekitar 400 juta kilowatt, mewakili peningkatan tahunan sebesar 15,6 persen, menurut data dari Administrasi Energi Nasional (National Energy Administration/NEA) China.

    Kapasitas terpasang pembangkit listrik di negara tersebut mencapai total sekitar 2,81 miliar kilowatt, naik 12,6 persen (yoy), menurut NEA.

    China meningkatkan investasi energi terbarukan selama bertahun-tahun seiring negara itu berupaya mewujudkan pembangunan rendah karbon dan ramah lingkungan.

    Baca: Cara China atasi polusi udara secara signifikan

    Pada 10 bulan pertama 2023, perusahaan-perusahaan listrik besar di bidang tenaga surya di seluruh China menginvestasikan total 269,4 miliar yuan (1 yuan = Rp2.178), melonjak 71,2 persen (yoy), menurut data tersebut.

    China dinilai berada di jalur yang tepat dalam melipatgandakan pembangkit listrik tenaga bayu dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) pada 2025 atau lima tahun lebih awal dari target 2030.

    Kompas.com mengutip CNN, menyebut China diperkirakan akan menghasilkan energi listrik sebesar 1.200 gigwatt (GW) dari PLTB dan PLTS pada 2025 jika semua calon pembangkit dibangun dan dioperasikan.

    Prediksi tersebut disampaikan berdasarkan studi dari Global Energy Monitor, sebagaimana dilansir CNN, Jumat (30/6/2023). 

    Saat ini pun, kapasitas terpasang PLTS China bahwa lebih besar dari seluruh PLTS di dunia jika digabungkan.

    Baca: Pro kontra Power Wheeling di UU Energi terbarukan

    Selain itu, kapasitas terpasang PLTB, baik di darat maupun lepas pantai, telah berlipat ganda sejak 2017.

    Manajer proyek di Global Energy Monitor Dorothy Mei mengatakan, lonjakan kapasitas terpasang PLTS dan PLTB di China mencengangkan.

    Menurut Global Energy Monitor, suburnya perkembangan enegri terbarukan di “Negeri Panda” tak lepas dari kombinasi dari aturan yang ambisius dan insentif yang diberikan.

    Pada 2020, China telah berjanji akan menjadi negara yang netral karbon pada 2060. 

    Meski memimpin dalam pengembangan energi terbarukan, China tetaplah penghasil emisi gas rumah kaca (GRK) terbesar di dunia. China juga meningkatkan produksi batu baranya.

    Baca: Mengapa transisi energi di Indonesia berjalan lamban

    Peneliti Global Energy Monitor Martin Weil menuturkan, batu bara masih memegang kekuasaan sebagai sumber daya yang dominan di China.

    “Negara (China) membutuhkan kemajuan yang lebih berani dalam penyimpanan energi dan teknologi hijau untuk masa depan energi yang aman,” kata Weil.

    Menurut kajian Center for Research on Energy and Clean Air dan Global Energy Monitor, izin proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara di China bahkan dipercepat tahun lalu.

    Masih ketergantungannya China terhadap batu bara menimbulkan tantangan yang berat terhadap target energi hijau global.

    Di sisi lain, penasihat kebijakan senior di lembaga think tank iklim E3G Byford Tsang mengatakan kepada CNN, cepatnya pengembangan PLTS dan PLTB di China merupakan tanda positif.

    Baca: Polusi udara memicu 7 juta kematian dini setahun

    “China dengan cepat dan berhasil meningkatkan penerapan energi terbarukan dan telah menjadi investor terbesar dalam energi terbarukan secara global,” ucap Tsang.

    Menurut Tsang, ini adalah penyebab dan konsekuensi dari turunnya biaya energi terbarukan dengan cepat dibandingkan dengan tenaga batu bara.

    Tsang berharap, energi terbarukan yang relatif murah akan membujuk China untuk menghentikan ketergantungannya terhadap batu bara.

    “Kemampuan China untuk membangun dan menggunakan energi terbarukan yang tumbuh di dalam negeri dengan biaya kompetitif dengan kecepatan dan skala lebih lanjut mempertanyakan kelayakan ekonomi proyek batu bara baru di masa depan,” kata Tsang.

    Pada 2021, International Energy Agency (IEA) mewanti-wanti bahwa jika dunia tidak ingin suhu bumi naik 1,5 derajat celsius, jangan ada lagi PLTU batu bara yang hendak dibangun.

    Esti Utami dari berbagai sumber

  • Kementan Susun Konsep Papua sebagai Pulau Energi Terbarukan

    Kementan Susun Konsep Papua sebagai Pulau Energi Terbarukan

    7cloud.asia – Kementerian Pertanian (Kementan) saat ini sedang menyusun konsep Papua Masa Depan sebagai Pulau Energi Terbarukan.

    Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) Andi Nur Alam Syah mengatakan konsep Papua sebagai Pulau Energi Terbarukan ini disusun berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki provinsi ini.

    “Selain dukungan dalam ketahanan pangan, Direktorat Jenderal Perkebunan mendapat tugas dari Bapak Menteri Pertanian untuk menyusun konsep Papua Masa Depan sebagai Pulau Energi Terbarukan,” kata Andi dalam Rapat Koordinasi Nasional Akselerasi Peremajaan Sawit Rakyat di Jakarta, Selasa (5/3/2024).

    Andi, dalam keterangan resmi di Jakarta, menyoroti potensi pengembangan perkebunan di kawasan timur Indonesia, khususnya Provinsi Papua, sebagai upaya untuk menghadirkan buffer pangan dan sumber energi nabati.

    Baca: Transisi menuju energi terbarukan di Indonesia berjalan lamban

    Potensi ini terutama terkait dengan penggunaan kelapa sawit dan tebu sebagai bahan baku untuk biodiesel dan biofuel.

    Menurutnya, pengembangan Papua sebagai pulau energi terbarukan akan memiliki dampak yang signifikan pada ketahanan pangan dan energi nasional.

    Selain itu, konsep Papua sebagai pulau energi terbarukan ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja bagi sekitar 60 persen penduduk Papua dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

    Andi menekankan bahwa pemanfaatan sumber daya alam Papua untuk keperluan perkebunan dan energi nabati menjadi strategis dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi Indonesia secara keseluruhan.

    Baca: Sisi gelap di balik transisi menuju energi terbarukan

    Dengan mengoptimalkan potensi perkebunan di Papua, diharapkan dapat diciptakan sistem yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan energi nasional.

    Di sisi lain konsep ini dapat memberikan dampak positif pada ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat Papua.

    “Produk hilirisasi yang dihasilkan untuk pemenuhan pangan rakyat Papua (gula dan minyak goreng), substitusi BBM nasional dan ekspor,” ucap Andi.

    Ia menjelaskan pengembangan Papua sebagai pulau energi menargetkan produksi minyak goreng dan biodiesel (B100), pengembangan 1 juta hektare (Ha) kelapa sawit.

    Baca: Alasan mengapa PLTU batu bara harus segera diakhiri

    “Kemudian investasi 9 pabrik minyak goreng yang akan menghasilkan 1 juta minyak goreng, serta 33 pabrik bidoesel untuk menghasilkan 4,6 juta ton B100,” jelas Andi.

    Selain itu, Papua juga akan dirancang sebagai penghasil gula dan bioetanol, lewat pengembangan 1 juta Ha tebu.

    Pemerintah juga akan mendorong investasi 42 pabrik gula untuk menghasilkan 10 juta ton gula kristal putih (GKP) atau 6 juta kiloliter bioetanol.

    Sumber: Antaranews.com