ruangkota

Tag: Mbg

  • Kejadian Keracunan Akibat Program MBG Kembali Terjadi di Bandung Barat, 39 Siswa Dirawat

    Kejadian Keracunan Akibat Program MBG Kembali Terjadi di Bandung Barat, 39 Siswa Dirawat

    7cloud.asia – Kasus keracunan setelah menyantap makanan bergizi gratis (MBG) kembali terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Selasa (28/10/2025).

    Puluhan pelajar dari wilayah Cibodas, Kecamatan Lembang, harus mendapatkan perawatan medis setelah mengalami gejala mual dan muntah usai menyantap menu MBG.

    Dilansir mediaindonesia.com, para siswa yang mengalami keracunan tersebut berasal dari empat sekolah berbeda, yaitu SDN 2 Cibodas, SDN Buahbatu, SMPN 4 Lembang, dan SMK PNC.

    Mereka dirawat di Puskesmas Cibodas, sementara beberapa di antaranya yang mengalami gejala lebih berat dirujuk ke Klinik Sespim untuk penanganan lanjutan.

    Kasus ini pertama kali terdeteksi sekitar pukul 14.00 WIB, ketika tujuh siswa dilarikan ke puskesmas setempat. Namun jumlah korban terus meningkat hingga malam hari.

    Baca: Program MBG jadi kebijakan yang disorot kaum muda

    Berdasarkan data terakhir, hingga Selasa malam pukul 19.30 WIB, total korban yang teridentifikasi mencapai 39 orang.

    Tidak hanya peserta didik, seorang guru juga dilaporkan ikut dirawat setelah mengonsumsi makanan bergizi gratis yang dibagikan pada hari kejadian.

    Kepala Desa Cibodas, Dindin Sukaya, menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terkait menu makanan yang dikonsumsi para siswa.

    “Kita masih fokus pada penanganan korban yang dibawa ke Puskesmas Cibodas,” ujar Dindin di lokasi.

    Baca: Program MBG harusnya diprioritaskan untuk yang benar-benar membutuhkan

    Sebagai langkah antisipasi, GOR Desa Cibodas disiapkan menjadi posko darurat untuk menangani para korban. Hingga malam hari, sejumlah siswa masih berdatangan ke puskesmas diantar oleh orang tua masing-masing.

    Sementara itu, beberapa mobil ambulans terlihat siaga di sekitar lokasi guna mengevakuasi pasien yang membutuhkan perawatan lanjutan ke Klinik Sespim maupun fasilitas kesehatan lainnya di wilayah Lembang.

    Kejadian ini menambah panjang daftar korban keracunan akibat program MBG. Menurut catatan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, hingga 19 Oktober 2025 korban keracunan akibat MBG mencapai 13.168 anak.

    Sejumlah kalangan telah mendesak agar pemerintah menghentikan program MBG sambil dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program ini.

  • Banyak Makanan Terbuang, MBG Menambah Persoalan Lingkungan

    Banyak Makanan Terbuang, MBG Menambah Persoalan Lingkungan

    7cloud.asia – Selain masalah keracunan dan beban anggaran, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menyisakan persoalan lain, yakni food waste atau limbah makanan.

    Kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menunjukkan limbah makanan dari program MBG mencapai 1,1-1,4 juta ton per tahun.

    Ironisnya, dari jumlah tersebut, 451-603 ribu ton di antaranya merupakan edible food atau makanan yang sebenarnya masih bisa dikonsumsi.

    Mengapa MBG banyak terbuang? Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis bersama tim dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) melakukan penelitian di 10 sekolah wilayah Kota Bandung dan dan Kabupaten Bandung Barat.

    Penelitian difokuskan untuk menelusuri penyebab tingginya limbah makanan akibat program MBG. Riset kami (belum dipublikasikan) menemukan setidaknya tiga persoalan:

    1. Preferensi makanan
    Perbedaan preferensi makanan menjadi salah satu penyebab utama anak-anak tidak menghabiskan makanan mereka.

    Beberapa menu makanan dalam program MBG kurang disukai anak-anak. Misalnya, sayur-sayuran, telur rebus, buah bertekstur basah (seperti semangka) atau makanan dengan bumbu ringan dan kadar garam rendah.

    Meski sehat, menu yang disajikan ini tidak menggugah selera sebagian siswa. Ketidaksesuaian menu dengan selera anak membuat makanan yang disajikan berakhir di tempat sampah.

    Baca: Kawula muda menilai MBG bukan jawaban atas masalah pendidikan layak

    “Kadang anak-anak tidak mau makan kalau menunya selalu sama, sehingga imbasnya kan mubazir ya. Terkadang kita bingung juga, karena ini kan uang negara, uang rakyat tapi dihambur-hamburkan begini. Kalau bisa ya ini diefektifkan, jadi sebisa mungkin menu diperhatikan, sehingga anak lebih semangat makannya.” (Salah satu guru di SMA Kota Bandung).

    2. Kesegaran makanan
    Persoalan lain adalah kesegaran makanan. Kami menemukan sayur dan buah merupakan makanan yang paling sering berubah tekstur, bau, dan warna ketika hendak disantap anak-anak saat jam makan siang.

    Masalah ini terjadi karena makanan disimpan terlalu lama dan tidak sempat didinginkan setelah dimasak, karena harus segera didistribusian ke sekolah-sekolah. Waktu pengiriman yang cukup lama juga memengaruhi suhu makanan, sehingga kesegarannya menurun.

    Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus memasak 2.000 – 3.000 porsi setiap hari, lalu mendistribusikannya ke beberapa sekolah dalam radius sekitar lima kilometer dari dapur.

    Untuk memproduksi makanan dalam skala besar seperti ini, menjaga kebersihan, mutu, dan konsistensi setiap makanan bakal sulit.

    3. Sistem pengelolaan sampah
    Sisa makanan yang terbuang juga belum dikelola dengan baik. Beberapa sekolah ada yang berinisiatif mengelola sampah sendiri.

    Dari sepuluh sekolah yang kami datangi, dua di antaranya berkolaborasi dengan jaringan peternak maggot dan peternak lokal lainnya agar sisa makanan bisa dijadikan pakan ternak.

    Namun, secara umum, sejak awal memang belum ada antisipasi sistem pengelolaan sampah sisa makanan dalam desain program MBG. Akibatnya, program ini justru menambah beban sampah di sekolah dan lingkungan sekitar.

    Baca: Keracunan akibat program MBG terus terjadi

    Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 2024 mencatat, total sampah yang dihasilkan di 321 Kabupaten/Kota di Indonesia sudah mencapai kurang lebih 35 juta ton.

    Dari jumlah tersebut, tercatat komposisi sampah dari sisa makanan yang paling banyak, mencapai 39-40 persen selama lima tahun terakhir. Padahal di sisi lain, masih banyak masyarakat miskin yang kekurangan makanan.

    Strategi mengurangi sampah makanan
    Limbah makanan mengakibatkan dampak lingkungan yang serius. Sampah organik yang tidak terkelola dengan baik akan menghasilkan leachate (lindi), yaitu limbah cair yang meresap ke dalam tanah dan mencemari sumber air di sekitarnya.

    Limbah makanan yang membusuk di tempat pembuangan juga menghasilkan gas metana (CH₄) yang paling parah menyebabkan pemanasan global.

    Sekitar 26 persen dari total emisi gas rumah kaca dari aktivitas manusia berasal dari limbah makanan. Sampah dari MBG tentunya akan menambah jejak emisi yang sudah tinggi ini.

    Karena itu, perlu strategi pengelolaan sampah makanan yang sistematis untuk mengurangi sampah makanan dari Program MBG.

    Kami merekomendasikan beberapa langkah berikut:
    Evaluasi menyeluruh: Program MBG tidak bisa hanya menekankan pemenuhan gizi, tetapi juga perlu mempertimbangkan selera dan kebiasaan makan anak-anak.

    Panduan teknis dan regulasi: Perlu dokumen pedoman dan aturan teknis yang mengatur pengelolaan sisa makanan agar limbah tidak langsung dibuang, tetapi dimanfaatkan kembali.

    Kolaborasi lintas pihak: Perlu kolaborasi antara pemerintah, sekolah, pelaku usaha pangan, serta komunitas lokal untuk membangun sistem pemanfaatan limbah yang efektif dan sistematis.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Lingga Utami (PhD Student, Universitas Pendidikan Indonesia) dan Elly Malihah (Universitas Pendidikan Indonesia)

  • Indonesia Menuju Otoritarian, Masyarakat Harus Tetap Bersuara Kritis

    Indonesia Menuju Otoritarian, Masyarakat Harus Tetap Bersuara Kritis

    7cloud.asia – Proses hukum Delpedro dan kawan-kawan kini memasuki babak baru setelah penolakan gugatan pra peradilan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Masyarakat jangan takut dengan tindakan represif seperti itu.

    Peneliti sekaligus aktivis perempuan, Sri Palupi menjelaskan tindakan represif seperti ini sudah dapat diduga sejak awal terpilihnya Prabowo sebagai presiden.

    “Sejak awal terpilihnya Prabowo sebagai presiden kan sebagai sebuah kemunduran. Dia mengembalikan dwifungsi TNI, malah multifungsi TNI. Militerisme sampai merambah di semua lini, di semua sektor, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG),” jelas Sri Palupi kepada 7cloud.asia.

    Menurutnya tindakan represif yang dilakukan negara terhadap masyarakat yang mengeluarkan pendapatnya adalah hal serius dan harus dilawan.

    Baca: Indonesia Kini Menuju Fase Fasisme

    Saat ini kondisi negara dalam kepemimpinan Prabowo tidak dalam keadaan baik-baik saja dan tengah menuju pada sistem otoritarianisme.

    Berbagai indikator dapat dilihat dalam pemerintahan Prabowo. Salah satunya pemerintah menggunakan perangkat hukum dan prosedur demokrasi untuk menekan kebebasan dan melanggengkan kekuasaan.

    Selain itu rezim otoriter sangat mudah memanipulasi hukum untuk kepentingan mereka. Hukum dibuat bukan untuk melindungi kepentingan rakyat, melainkan untuk mengamankan posisi rezim dan jejaring oligarki (segelintir elite berkuasa) yang mengelilinginya.

    Baca: Gugatan Pra Peradilan Delpedro, dkk Ditolak, Bukti Represif Negara

    Fakta-fakta tersebut tidak saja sebagai indikator otoritarianisme, tetapi juga mengindikasikan kondisi masa depan Indonesia Gelap.

    “Presiden justru memberi indikasi dan bukti-bukti Indonesia Gelap yang selama ini disangkal. Tapi justru memberikan bukti-bukti bahwa benar Indonesia gelap di bawah kepemimpinannya,” jelas mantan anggota Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kerusuhan Mei 1998.

    Karena itu, masyarakat sipil saat ini perlu mengkonsolidasikan diri, menyusun strategi dalam menghadapi kekuatan militer yang digunakan oleh Prabowo.

    “Otoritarianisme nggak suka dengan kebisingan, maka terus saja ngomong, bicara. Kalau tidak, dia akan berhasil membungkam. Harus melawan secara cerdik,” tutupnya.   

  • Survei KPAI Temukan Program MBG Memicu Potensi Kekerasan pada Anak

    Survei KPAI Temukan Program MBG Memicu Potensi Kekerasan pada Anak

    7cloud.asia – Survei yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap, program makan bergizi gratis (MBG) berpotensi bisa menjadi bentuk kekerasan baru karena mengancam kesehatan fisik dan psikologi anak-anak.

    Temuan itu muncul dalam hasil survei yang digelar oleh KPAI bersama Wahana Visi Indonesia dan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives atau CISDI, pada 11 Juli-1 Agustus 2025.

    Berdasarkan laporan penelitian, tata kelola MBG yang bermasalah dianggap bisa memunculkan celah pelanggaran terhadap hak-hak anak. Permasalahan utama yang disorot adalah tingginya kasus keracunan massal akibat menyantap menu MBG.

    CISDI mencatat 12.820 kasus keracunan akibat MBG terjadi sepanjang Januari-31 Oktober 2025.

    Para peneliti menilai pangkal masalah keracunan itu adalah buruknya tata kelola MBG. Pengelola MBG, baik itu Badan Gizi Nasional maupun satuan penyelenggara pemenuhan gizi atau SPPG dinilai melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugas.

    “MBG berpotensi menjadi bentuk kekerasan terhadap anak itu sendiri dikarenakan terpenuhinya unsur kelalaian dan intimidasi,” demikian dikutip dari materi presentasi yang disiarkan dalam diskusi daring pada Rabu, 12 November 2025.

    Baca: Banyak makanan terbuang, MBG menambah persoalan lingkungan

    Dari 1.624 responden anak yang mengikuti jajak pendapat, 583 di antaranya mengaku pernah menerima makanan basi, rusak maupun memiliki bau tak sedap.

    KPAI lantas menyoroti temuan berikutnya yang melaporkan bahwa 11 dari 583 anak itu tetap memakan MBG yang tak laik.

    Alasannya adalah karena mereka merasa harus bersyukur dan tidak boleh membiarkan makanan terbuang atau mubazir.

    Selanjutnya, Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menjelaskan bagaimana MBG juga bisa memberikan tekanan psikologis bagi anak-anak.

    Jasra menceritakan bahwa dalam salah satu kunjungan ke daerah dengan kasus keracunan MBG, ia mendapati ada upaya intimidasi dari aparat terhadap siswa yang diwawancarai oleh wartawan.

    Jasra mengatakan peristiwa itu mendatangkan trauma pada sang anak. “Pada akhirnya anak ini juga didatangi oleh aparat, di mana saya kira tidak semua keluarga siap dengan situasi itu. Jadi ini sangat kita sayangkan,” kata dia.

    Baca: MBG bukan jawaban untuk pendidikan layak

    Kasus lain yang dilaporkan dalam penelitian ialah adanya upaya intimidasi oleh kepala SPPG terhadap siswa yang memviralkan menu MBG. Kepala dapur itu disebut mengancam anak karena merekam dan melaporkan sajian menu MBG yang tak layak.

    KPAI lantas mengkategorikan itu sebagai bentuk kekerasan dengan merujuk Pasal 1 ayat 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

    Aturan itu mendefinisikan kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, penelantaran atau termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan.

    Selain itu, KPAI juga berpedoman pada UNICEF yang mengartikan kekerasan terhadap anak berarti segala bentuk kekerasan fisik, mental, penganiayaan, penelantaran, perlakuan lalai, perlakuan buruk, eksploitasi hingga kekerasan seksual.

    Dengan demikian, KPAI menyimpulkan bahwa temuan keracunan memenuhi unsur kelalaian dan ancaman terhadap siswa merupakan tindakan intimidasi. Kedua hal itu diyakini bisa menurunkan kondisi fisik maupun mental dari anak yang menjadi korban.

    Baca: Banyak masalah, MBG jadi kebijakan yang paling disorot masyarakat

    Jasra lantas mengatakan, KPAI merekomendasikan penyelenggara MBG untuk memahami isu-isu tentang perlindungan anak. Dia menekankan bahwa yang harus memberikan rasa aman kepada siswa bukan hanya sekolah, tetapi juga dapur pengelola MBG.

    Alih-alih reaktif, Ia mendorong agar SPPG menerima kritikan siswa terhadap MBG sebagai bahan evaluasi. “Bisa saja ini introspeksi atau feedback ya, yang dilihat baik, yang harusnya kemudian dikembangkan menjadi perbaikan untuk programnya sendiri,” ujar Jasra.

    Dalam penelitian ini, KPAI, CISDI dan WVI menggabungkan dua metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.

    Pendekatan kuantitatif dicapai dengan menyebar survei ke 1.624 siswa yang duduk di bangku sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Sementara metode kualitatif ditempuh dengan penelitian yang dipimpin oleh peneliti anak atau child led research.

    Sebanyak 31 anak dari Kota Palu, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Jayapura dilibatkan dalam diskusi kelompok terarah tentang makan bergizi gratis.

    Baca: Keracunan akibat MBG tunjukkan negara abaikan keselamatan anak 

  • CISDI: Pelaksanaan MBG Justru Mengganggu Tata Kelola Gizi di Indonesia

    CISDI: Pelaksanaan MBG Justru Mengganggu Tata Kelola Gizi di Indonesia

    7cloud.asia – Asih (bukan nama sebenarnya) membagikan pengalamannya sebagai ibu menyusui penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Sejak Juni lalu, ibu hamil/menyusui, serta balita di daerahnya Palembang, Sumatra Selatan, mulai menerima biskuit rasa susu, bubur makanan pendamping air susu ibu (MPASI), hingga susu formula.

    Hal serupa dialami Ranti, ibu dengan dua anak berusia 2 dan 4 tahun di Karanganyar, Jawa Tengah. Ia mendapatkan bubur MPASI untuk anak usia 6 bulan. Ranti juga memperoleh menu siap saji, seperti nasi dengan abon kering, spageti, tempe goreng tepung, serta sayuran yang hanya berupa timun dan selada.

    Padahal sebelum ada MBG, Ranti dan Asih selalu mendapatkan ikan, telur, dan buah dari program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Posyandu yang dikhususkan untuk balita, ibu hamil dan menyusui.

    Kepada kami, Asih dan Ranti mengaku tidak nyaman karena merasa menu yang mereka terima dari MBG bertentangan dengan pedoman pemberian makanan bayi dan anak dari PMT Posyandu.

    Pedoman yang diluncurkan sejak 2014 tersebut justru mendorong penggunaan bahan pangan lokal dengan menu makanan bergizi seimbang, seperti bubur ikan jagung, sup ikan labu kuning, dan puding telur ubi ungu.

    Pedoman ini juga tidak menyarankan penggunaan pangan ultraproses dalam menu makanan balita, ibu hamil dan menyusui.

    Ironisnya, kehadiran MBG justru mengganggu perkembangan tata kelola gizi di Indonesia yang sudah diupayakan dalam satu dekade terakhir.

    Baca: Program MBG memicu potensi kekerasan pada anak

    Tata kelola gizi dari tahun ke tahun
    Upaya membangun ulang tata kelola gizi di Indonesia dalam dekade terakhir ditandai dengan terbitnya Permenkes No. 14/2014 mengenai pedoman gizi seimbang, disertai petunjuk teknisnya: Isi Piringku.

    Kebijakan ini salah satunya menganggap bahwa susu tak lagi relevan sebagai penyempurna pemenuhan gizi. Sebagai gantinya, pemenuhan mikronutrien diprioritaskan bersumber dari pangan lokal yang beragam, seperti ikan, daging merah, ayam, dan telur.

    Pada periode 2019-2021, pemerintah memperkenalkan Permenkes No. 28/2019 mengenai angka kecukupan gizi (AKG), serta Perpres No. 72/2021 mengenai percepatan penanggulangan stunting.

    Secara garis besar, Permenkes AKG mengatur standar minimal biaya program gizi dalam kebijakan jaminan sosial yang dihitung berdasarkan pangan lokal.

    Adapun Perpres Stunting menjadi landasan pemenuhan gizi pada seribu hari pertama kehidupan anak. Pelaksanaan perpres ini tidak terpusat, melibatkan pemerintah daerah hingga masyarakat sebagai pelaksananya.

    Banyak daerah kemudian mengeluarkan peraturan daerah untuk melokalisasi aturan tersebut, seperti pengalihan telur menjadi ikan sebagai sumber protein berbasis pangan lokal.

    Pada 2022, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Empat Menteri mengenai Aksi Bergizi.

    Program gizi komprehensif ini menyasar anak usia sekolah dengan mengkombinasikan aktivitas fisik, edukasi gizi, suplementasi gizi (pemberian tablet tambah darah), dan sarapan bergizi bersama.

    Baca: Program MBG menambah persoalan lingkungan

    Selain siswa, semua komponen ekosistem pangan di sekolah menjadi penerima manfaatnya mulai dari guru, orang tua, hingga petugas kantin.

    Paket intervensi yang diberikan kepada siswa juga disesuaikan dengan persoalan gizi setiap individu, sehingga program ini jadi lebih tepat sasaran.

    Pada 2023-2024, UU No. 17/2023 tentang Kesehatan disahkan, disusul dengan pengesahan Peraturan Pemerintah No. 28 /2024. Keduanya merupakan pilar strategis dalam program pemenuhan gizi di luar usia seribu hari pertama kehidupan.

    Kedua aturan ini mengintegrasikan program pemenuhan gizi dengan pemantauan status gizi, pendidikan gizi, dan pemberian suplemen gizi sepanjang siklus hidup.

    Selain itu, kedua regulasi menekankan pentingnya pengendalian faktor komersial yang memengaruhi kesehatan, seperti pembatasan pemasaran dan sponsorship produk pangan tinggi gula, garam, lemak. Lalu, pelarangan pemasaran susu formula yang dapat mengganggu pemberian ASI eksklusif.

    Sejumlah kekurangan dalam penerapannya memang masih ada, seperti beban berlebih kader kesehatan tanpa insentif yang layak, kualitas pendataan dan pelaporan, hingga belum optimalnya supervisi di lapangan.

    Ditambah lagi, masalah penyusunan berbagai aturan turunan hingga penyelarasan kebijakan pada sektor di luar kesehatan.

    Namun secara prinsip, pengalaman dan pengetahuan yang dibangun selama satu dekade terakhir sudah cukup untuk menjadi fondasi pemenuhan gizi di Indonesia dengan sistem desentralisasi, berbasis komunitas, berorientasi pada pangan lokal, disertai upaya pengendalian faktor komersial yang memengaruhi kesehatan.

    Baca: Program MBG menjadi kebijakan yang paling disorot masyarakat

    MBG mengganggu tata kelola gizi
    Alih-alih menyempurnakan tata kelola gizi yang sudah terbangun, pendekatan MBG justru berlawanan dengan pendekatan sebelumnya.

    Riset Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) tahun 2025 menemukan bahwa pelaksanaan MBG terpusat sebatas pada aktivitas Badan Gizi Nasional (BGN) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Selain itu, koordinasi antara BGN dengan kementerian dan lembaga lain hanya berlandaskan nota kesepahaman.

    Pemerintah daerah tidak berwenang dalam perencanaan, penganggaran, penerapan, dan pemantauan program. Ini semakin mengukuhkan tata kelola MBG yang sentralistik.

    Belum lagi tidak ada aturan mengenai pembatasan pengadaan pangan ultraproses tinggi gula, garam, dan lemak.

    Riset CISDI yang terbit pada awal tahun ini menunjukkan 45% dari 29 sampel menu MBG mengandung susu berperisa tinggi gula sebagai komponen menunya.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, pada Juni 2025 bahkan menyebutkan akan menggencarkan kembali 4 sehat 5 sempurna melalui program MBG. Padahal, pendekatan ini sudah lama ditinggalkan, digantikan dengan pedoman gizi seimbang.

    Kekhawatiran MBG akan mengganggu tata kelola gizi yang sudah ada selama ini pun menguat. Apa yang dialami Asih dan Ranti, misalnya, menunjukkan bagaimana MBG justru bisa menumpulkan perilaku melek gizi masyarakat yang sudah terbentuk dalam beberapa tahun terakhir.

    Baca: Keracunan massal MBG indikasi pemerintah abaikan keselamatan anak

    Selain itu, kehadiran MBG justru bisa berdampak terhadap layanan gizi maupun ekosistem pangan pendukungnya, sehingga berlawanan terhadap upaya pencegahan penyakit tidak menular, seperti diabetes dan hipertensi.

    Bagaimana seharusnya?
    Ada tiga rekomendasi agar pelaksanaan MBG tetap sejalan dengan perkembangan tata kelola gizi yang sudah terbangun selama ini.

    Pertama, tata kelola MBG harus bersifat tidak terpusat, berbasis komunitas, dan terintegrasi dengan sistem kesehatan. Pendekatan tidak terpusat memungkinkan pemerintah daerah menyesuaikan program MBG dengan persoalan gizi di wilayahnya.

    Kedua, pemerintah perlu membentuk struktur koordinasi lintas sektor secara formal dalam Perpres MBG.

    Libatkan pula masyarakat sipil, mulai dari komite sekolah (termasuk orang tua), akademisi, pakar, kader kesehatan, hingga organisasi masyarakat sipil sebagai tim pengarah MBG di tingkat nasional maupun daerah.

    Terakhir, agar tujuan MBG dalam memperbaiki pola makan sehat masyarakat tercapai, program ini harus memprioritaskan pangan segar lokal sekaligus memastikan pembatasan penggunaan produk pangan ultraproses yang tinggi gula, garam, dan lemak.

    Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation, Penulis: Muhammad Iqbal Hafizon (Researcher & Senior Analyst for Health Policy, Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives/CISDI)

  • Mahasiswa UGM Kembangkan Aplikasi untuk Kurangi Sampah Makanan dari Program MBG

    Mahasiswa UGM Kembangkan Aplikasi untuk Kurangi Sampah Makanan dari Program MBG

    7cloud.asia – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai dijalankan pemerintah sejak Januari 2025 masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan.

    Implementasi program MBG mengalami kendala seperti menu yang kurang sesuai selera anak, kualitas makanan yang tidak konsisten, hingga meningkatnya sampah makanan.

    Kondisi ini menegaskan perlunya pendekatan yang lebih sistematis untuk pemenuhan gizi yang berkelanjutan.

    Menanggapi permasalahan tersebut, tim Program Kreativitas Mahasiswa – Video Gagasan Konstruktif (PKM-VGK) Universitas Gadjah Mada yang diketuai oleh Muhammad Afnand Kabhila merancang Sustainable Integrated Kitchen System (SIKE).

    Inovasi ini berupa dapur pintar berbasis Artificial Intelligence (AI) ini dirancang untuk mengoptimalkan pelaksanaan program MBG sekaligus mengolah sampah makanan menjadi energi terbarukan.

    Adapun tim yang lolos ke PIMNAS ke-38 ini beranggotakan Fauzi Septriantoro, Muhammad Rizky Khoirul Amar, Safira Mahardika Rahayu, dan Muhammad Firdaus Ar Riza, di bawah  bimbingan Ni Nyoman Nepi Marleni, S.T., M.Sc., Ph.D.

    Baca: Pelaksanaan MBG justru mengganggu tata kelola gizi di Indonesia

    Afnand menjelaskan bahwa program MBG merupakan langkah penting pemerintah, namun penyelenggaraannya masih menghadapi hambatan dari aspek selera anak hingga manajemen logistik.

    Akibatnya, sisa makanan kerap meningkat dan memperburuk persoalan food wasting. Ia berharap SIKE dapat hadir sebagai solusi end-to-end untuk menjawab masalah tersebut.

    “SIKE kami rancang sebagai solusi end to-end untuk memutus paradoks ini, memastikan gizi tersampaikan dengan baik dan tidak ada yang terbuang sia-sia,” ujarnya beberapa waktu lalu seperti dikutip ugm.ac.id.

    Lebih lanjut, Afnand memaparkan bahwa SIKE bekerja melalui dua level prioritas utama.

    Prioritas pertama merupakan optimalisasi menu dan rantai pasok, yang didukung AI untuk mengelola stok bahan baku secara real time dan menganalisis kebutuhan gizi siswa berdasarkan preferensi dan ketersediaan pangan lokal.

    Prioritas kedua berfokus pada manajemen limbah melalui konsep ekonomi sirkular. Setiap sisa makanan dipantau dengan sensor berat (load-cell), lalu data tersebut diolah AI sebagai umpan balik untuk evaluasi menu.

    Baca: Banyak makanan terbuang, MBG menambah persoalan lingkungan

    “Puncaknya, limbah sisa dari tahap penyajian akan diolah menjadi energi biogas. Energi ini kemudian akan digunakan kembali untuk proses pengolahan di dapur MBG. Ini adalah siklus tertutup yang sesungguhnya,” jelasnya.

    Dalam upaya memperluas dampak, tim PKM SIKE merilis konsep ini melalui video gagasan konstruktif di kanal YouTube, Instagram, dan TikTok resmi tim.

    Video tersebut mengangkat alur dramatis tentang siswa yang pingsan akibat menu MBG yang tidak sesuai, kemudian mengenalkan SIKE sebagai solusi komprehensif bagi perbaikan program.

    Konten publikasi ini mendapat respons positif dan telah ditonton lebih dari 146.000 kali di Instagram.

    “Kami berharap gagasan ini dapat terus dikembangkan dan menjadi cetak biru pelaksanaan MBG yang lebih efektif dan berkelanjutan,” pungkas Afnand.

    Baca: Program MBG berpotensi picu kekerasan pada anak

  • Pakar UGM Usulkan Dana MBG Dialihkan untuk Pemulihan Daerah Bencana

    Pakar UGM Usulkan Dana MBG Dialihkan untuk Pemulihan Daerah Bencana

    7cloud.asia – Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis UGM yang juga mantan Deputi Menko PMK 2014-2021 Prof. Agus Sartono mengatakan, dibutuhkan pendanaan yang besar untuk melakukan perbaikan pasca bencana. 

    Karena itu dia berpendapat bahwa akan bijaksana, jika dana MBG difokuskan untuk daerah-daerah yang terdampak bencana. Terlebih, kemampuan penyerapan dana MBG per tahun 2025 baru sekitar Rp60 triliun. Sementara anggaran MBG 2026 diperkirakan sebesar Rp375 triliun yang akan diambilkan dari anggaran fungsi pendidikan 20 persen APBN/APBD. 

    “Saya berpendapat akan jauh lebih bijaksana apabila sebagian dana MBG direlokasi untuk mengembalikan infrastruktur pendidikan (yang rusak akibat bencana, red) terlebih dahulu,” ujarnya, Kamis (11/12/2025) seperti dilansir di laman resmi ugm.ac.id 

    Kebijakan ini dianggapnya tak hanya memperkecil gap pendidikan antar daerah, tetapi sekaligus bentuk nyata pemerintah melaksanakan amanat UUD 1945. Terlebih Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Keputusan MK Nomor3/PUU-XXII/2024, bahwa pemerintah wajib menyediakan pendidikan dasar-SD dan SMP gratis, baik di sekolah negeri maupun swasta.

    Menurut Agus, tantangan terbesar dalam memulihkan pendidikan di daerah terdampak adalah waktu yang lama dalam memulihkan infrastruktur pendidikan yang memadai. 

    Proses pembangunan ini menurut pekerjaannya akan memakan waktu minimal 6 bulan, bahkan lebih. Oleh karena itu, memastikan kemampuan anggaran daerah pun diperlukan. 

    “Boleh jadi Kabupaten atau Kota dan Provinsi tidak cukup tersedia dana. Jangankan membangun akibat bencana, memperbaiki infrastruktur sekolah yang rusak berat saja banyak pemerintah daerah yang tidak mampu. Di sini sangat diperlukan afirmasi dari Pemerintah Pusat,” pesannya.

    Tak kalah penting, ia mengingatkan bahwa bantuan dana pendidikan kepada para siswa yang terdampak. Para orang tua siswa sangat membutuhkan bantuan tunai untuk memenuhi kebutuhan mereka. 

    “Siswa sekolah perlu mendapat bantuan untuk pengadaan pakaian dan alat tulis sekolah. Akan lebih baik lagi jika diberikan bantuan tunai untuk siswa selama enam bulan kedepan. Ini tidak cukup hanya dengan KIP Sekolah saja,” jelasnya.

    Perhatian kepada guru pun diperlukan. Para guru sekolah yang terdampak, memerlukan konseling untuk menyembuhkan trauma mereka. Menurutnya, guru pun harus dipastikan kebutuhan dasarnya terpenuhi agar mampu menjalankan tugasnya kembali mengajar di sekolah.

    Ia pun berpesan bahwa dari bencana yang telah terjadi, pemerintah harus melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya tanggap darurat bencana. Terlebih, BMKG memprediksi bahwa curah hujan masih akan sangat tinggi pada bulan-bulan mendatang. 

    Selain itu, pemerintah pun seharusnya berani untuk menghentikan deforestasi hutan. 

    “Jika ini gagal dilakukan, maka kita hanya akan meratapi satu bencana disusul bencana lainnya. Semoga semua kita tersadar akan arti pentingnya pembangunan berkelanjutan. Janganlah kepentingan jangka pendek mengorbankan keberlangsungan generasi yang akan datang,” imbuhnya.

    Agus menjelaskan bahwa langkah dasar yang harus dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menangani bencana seperti ini adalah dengan memberikan bantuan secepatnya, untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa. 

    Penting untuk adanya tenda-tenda darurat dan dapur darurat secara masif dan juga mendesak, pun kebutuhan dasar seperti air bersih, listrik, dan makanan juga sangat penting.

    Penempatan korban di tenda-tenda pengungsi akan memudahkan pendistribusian bantuan kesehatan, pakaian dan makanan. Di tahap inilah penanganan anak-anak usia sekolah mulai dapat dilakukan. 

    “Relawan dapat memulai melakukan trauma healing kepada anak-anak guna mengatasi dampak emosional-traumatis, menghilangkan kecemasan, dan ketakutan sehingga anak-anak kembali normal,” katanya.,

    Agus pun menekankan bahwa kehadiran relawan sangat dibutuhkan, terlebih jika mengingat bahwa para guru juga terdampak.

    Melalui kelompok-kelompok kecil di tenda pengungsian ini, anak-anak dapat diajak bernyanyi dan bermain untuk membangun rasa kebersamaan dan meredakan ketegangan. Sehingga, pada saat yang sama, pelayanan kesehatan kepada anak-anak dapat dilakukan.

    Namun, Agus menekankan bahwa capaian pendidikan di lapangan tak bisa disamakan, terlebih dengan kualitas dan ketersediaan infrastruktur pendidikan masih belum merata di seluruh Indonesia. 

    Ia berpendapat bahwa pendidikan secara daring dalam kondisi seperti ini tak memungkinkan, karena selain dari akses listrik dan komunikasi yang terputus, ketiadaan sarana dan prasarana menjadi pertimbangan.

    “Lebih bijaksana jika di daerah bencana tidak dipaksakan pengukuran capaian perlakuannya sama dengan daerah lain,” jelasnya.

     

  • MBG Jadi Program Predatoris: Korbankan Guru Honorer dan Siswa Penyintas Bencana

    MBG Jadi Program Predatoris: Korbankan Guru Honorer dan Siswa Penyintas Bencana

    7cloud.asia – Pemerintah boleh saja mengklaim alokasi anggaran pendidikan tahun 2026 yang sebesar Rp769 triliun merupakan alokasi anggaran pendidikan terbesar sepanjang masa.

    Tapi, Rp223 triliun (29 persen dari total anggaran pendidikan) di antaranya justru untuk program mercusuar Presiden Prabowo Subianto yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Duit sebesar ini mengambil fungsi pendidikan yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan peningkatan mutu pembelajaran, pengadaan sarana sekolah, dan bantuan operasional pendidikan.

    Implementasi MBG pun masih mengandung banyak masalah dari keracunan massal, penunjukkan mitra MBG yang tidak transparan dan hanya kepada kroni politik, risiko korupsi, hingga militerisme program.

    Adapun penerima MBG telah diperluas hingga ibu mengandung, lansia, dan bayi di bawah lima tahun (balita). Pemerintah mengklaim perluasan ini menyokong tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

    Namun, sejatinya proyek besar ini masih menimbulkan masalah dan risiko yang signifikan bagi dunia pendidikan. Alih -alih meningkatkan kualitas pendidikan, MBG berisiko menjadi predatory budgeting.

    Istilah predatory budgeting berarti suatu program besar yang populis-politis diklaim memberikan manfaat yang besar, tapi anggarannya justru “memangsa” anggaran program krusial lainnya.

    Ketimbang berlindung di balik klaim bombastis MBG, lebih baik negara mengalokasikan ratusan triliun untuk peningkatan insentif pengajar/guru. Nasib 704 ribu lebih guru honorer di Indonesia masih terombang-ambing meski tahun depan pemerintah berencana meningkatkan kesejahteraan guru honorer.

    Baca: Pakar UGM usulkan dana MBG dialihkan untuk pemulihan daerah bencana

    Kebijakan peningkatan insentif guru honorer ditetapkan hanya sebesar Rp100 ribu menjadi Rp400/bulan. Angka tersebut jauh dari layak dengan biaya hidup rata-rata.

    Apabila anggaran sebesar Rp223 triliun dialokasikan untuk kebijakan peningkatan kesejahteraan guru honorer, dampaknya akan sangat signifikan untuk menyediakan upah layak.

    Anggaran sebesar Rpp233 triliun dapat memberi gaji layak Rp3 juta per bulan (Rp 36 juta dalam setahun) kepada seluruh guru honorer di Indonesia. Ini bahkan bisa dilakukan hingga 8,8 tahun atau lebih dari 1 periode pemerintahan.

    Menaikkan gaji guru secara layak akan menjadi langkah berani dan akan lebih dikenang sebagai perjuangan nyata pemerintah di bidang pendidikan, dibanding klaim alokasi anggaran pendidikan terbesar sepanjang sejarah yang sebenarnya belum tentu tepat guna.

    Bisa memulihkan kegiatan belajar mengajar di Sumatera
    Duit alokasi MBG juga berkecukupan jika dialihkan ke penanggulangan bencana. Pengalihan bertujuan untuk menjamin kelangsungan kegiatan belajar-mengajar di wilayah terdampak banjir bandang Sumatra ketika memasuki tahun anggaran 2026 ini.

    Ada sekitar 276 ribu siswa, 26 ribu guru, dan 3.274 bangunan sekolah yang terdampak bencana banjir bandang Sumatra.

    Dalam taksiran awal, pemerintah setidaknya membutuhkan Rp50 triliun untuk merevitalisasi total seluruh daerah terdampak bencana.

    Celakanya, anggaran MBG yang diamankan dengan kebijakan efisiensi anggaran tidak hanya memangkas anggaran pendidikan dan kesehatan, tetapi memangkas anggaran lembaga penanganan bencana.

    Baca: Program MBG memicu potensi kekerasan pada anak

    Di tahun 2026 anggaran untuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dipatok Rp2,67 triliun (125 kali lebih kecil dari MBG).

    Begitu juga anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rp0,49 triliun dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) sebesar Rp1,4 triliun. Masing-masing lebih kecil 690 dan 240 kali dari MBG.

    Hal ini sangat miris di tengah Banjir Sumatra yang menghancurkan provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara sehingga menghasilkan korban meninggal 1.030 jiwa, hilang 206 jiwa, dan pengungsi melebihi 600 ribu orang lebih per 16 Desember 2025.

    Anggaran yang direncanakan pemerintah sangat tidak sebanding dengan kerugian ekonomi yang ditanggung warga. Bahkan nyawa warga dipertaruhkan dalam hal ini untuk membiayai MBG.

    Korbankan anggaran untuk bantuan biaya pendidikan
    Kabar mengenai kebijakan efisiensi anggaran berbentuk Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 yang memangkas beasiswa dan bantuan sosial seperti KIP sempat mencuat di awal tahun.

    Efisiensi anggaran untuk pembiayaan MBG ini sempat disanggah oleh Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

    Namun, isu ini kembali ramai setelah beberapa pihak dari kampus dan mahasiswa memberikan respon terkait adanya penurunan kuota KIP di tahun 2025 atau penurunan nilai manfaat KIP di tengah perkuliahan.

    Dalam Brevis Notatia atau keterangan penting yang didapat dari ANSTRAT BEM KM, MWA-UM, FORMAD, dan KAMADIKASI Universitas Gadjah Mada (UGM), tidak ada peningkatan kuota penerima manfaat KIP di UGM dari tahun sebelumnya.

    Baca: Program MBG hambat penanganan kasus korban kekerasan

    Padahal, rektorat UGM biasanya selalu mampu bernegosiasi untuk menambah kuota hingga mencapai 1.600 penerima setiap tahun.

    Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) juga mengalami implikasi serupa, jumlah nilai manfaat KIP dipangkas mencapai 45 persen, dari sebelumnya mahasiswa menerima rata-rata Rp8,5 juta per semester, kini jumlahnya hanya sekitar Rp4,5 juta.

    Kontras dengan UGM, kondisi ini langsung direspon oleh rektorat dengan penerbitan “Pernyataan Rektor, Terkait Penurunan Anggaran Beasiswa KIP Kuliah 2025.

    Kasus di UGM bisa mengubur harapan mahasiswa baru untuk mendapatkan KIP Kuliah yang meringankan biaya perkuliahan. Sementara itu, yang terjadi di UMY berisiko menghentikan akses mahasiswa di pertengahan masa kuliah, apabila tidak ada alternatif penyelesaian dari pembiayaan lainnya.

    Hal serupa juga bisa terjadi di banyak kampus lain di Indonesia, hanya saja belum tentu semua pihak berani untuk speak up. Kasus di UGM dan UMY hanyalah puncak gunung es dari masalah yang ditimbulkan oleh predatory budgeting anggaran untuk MBG.

    Nasib guru dan pendidikan tak kunjung mendapat perhatian serius
    Belum genap sebulan kita merayakan hari guru ke-80, 25 November yang lalu. Namun, hingga kini belum ada langkah berani dan struktural untuk menuntaskan masalah kesejahteraan guru dan isu pendidikan yang lain.

    Yang terjadi malah anggaran pendidikan tergerus program rakus anggaran, Makan Bergizi Gratis.

    MBG mungkin saja penting bagi pemerintah karena terikat janji kampanye. Tapi optimalisasi alokasi dan penggunaan anggaran pendidikan tidak kalah penting dalam upaya meningkatkan kualitas program.

    Tujuannya untuk dengan meningkatkan alokasi insentif/gaji guru honorer, serta menambah kualitas dan kuantitas KIP Kuliah atau beasiswa serupa.

    Seperti kata Ki Hajar Dewantara “Pendidikan adalah kunci keadilan dan kesetaraan di masyarakat”. Maka, mengambil dana pendidikan untuk tujuan selain pendidikan atau bahkan tujuan yang memunggungi tujuan pendidikan adalah bentuk kerusakan keadilan sosial.

    Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation, Penulis: Jaya Darmawan (Peneliti ekonomi, Center of Economic and Law Studies/CELIOS)

  • Program MBG Berisiko Menggerus Pendapatan Perempuan

    Program MBG Berisiko Menggerus Pendapatan Perempuan

    7cloud.asia – Bahasan tentang program unggulan pemerintah Makanan Bergizi Gratis (MBG) seolah tidak ada habisnya. Aspek kesetaraan gender terutama hal keamanan bagi perempuan pun hilang dalam program ini.

    Oktober 2025 lalu, seorang perempuan menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual atasannya di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Kasus di atas hanyalah puncak dari gunung es yang memperlihatkan bagaimana program MBG sejak awal dirancang tanpa benar-benar menempatkan perempuan sebagai subjek pembangunan.

    Nyatanya, hak dan peran perempuan dalam MBG tergerus secara artian yang lebih luas. Salah satu yang paling krusial adalah isu berulang tentang minimnya akses perempuan dalam program ini dibandingkan laki-laki.

    Temuan ini juga perlu kita jadikan refleksi bersama di Hari Ibu ini tentang minimnya pengawasan dan kepastian keamanan para perempuan di ruang publik dan dunia kerja yang bahkan terjadi di program unggulan pemerintah MBG.

    Perempuan terancam kehilangan pekerjaan akibat MBG
    Rancangan skema terpusat MBG melalui 30 ribu dapur SPPG berisiko mengancam ekosistem ekonomi lokal yang ditopang sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Usaha ini mencakup warung, kantin, usaha makanan rumahan, pedagang keliling, serta katering skala kecil.

    Dalam skema terpusat, SPPG menjadi pelaksana penyedia makanan. Sementara SPPG mengikuti kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional di tingkat pusat.

    Baca: MBG korbankan guru honorer dan siswa penyintas bencana

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang kami olah, sektor UMKM makanan dan minuman non–restoran/rumah makan mencakup lebih dari 3 juta unit dan menyerap sekitar 6,49 juta tenaga kerja.

    Lebih lanjut, berdasarkan perhitungan kami, 65% dari 6,49 juta atau sekitar 4,2 juta tenaga jumlah pekerja di bidang UMKM makanan dan minuman tersebut adalah perempuan.

    Merujuk pada laporan CELIOS tentang evaluasi MBG bertajuk “Makan (tidak) Bergizi (tidak) Gratis, skema MBG saat ini berisiko mengancam 10 hingga 30 persen pekerja di sektor UMKM atau sekitar 646 ribu hingga 1,94 juta pekerja pada tahun depan.

    Ancaman tersebut berasal dari shifting atau substitusi kerja dari yang awalnya banyak dikerjakan oleh UMKM di sekitar sekolah, berganti dengan SPPG.

    Artinya, jika pergeseran pekerjaan tersebut terjadi, dan jika kita mengacu pada temuan lanjutan kami bahwa 65 persen pekerja UMKM yang bersinggungan dengan MBG adalah perempuan, maka akan ada 420 ribu hingga 1,26 juta orang yang terancam pekerjaannya.

    Angka ini amatlah tinggi dan hampir menyamai janji bahwa program MBG akan membuka kesempatan kerja baru bagi 1,5 juta orang.

    Rawannya skema terpusat
    Sentralisasi rantai pasok pangan juga membuat program MBG rawan dikuasai oleh segelintir pengelola di tingkat lokal maupun nasional.

    Apalagi, skema penunjukan operator SPPG pun minim transparansi sehingga rawan konflik kepentingan. Misalnya, Yasika Aulia Ramadhani, putri Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan Yasir Machmud, menjalankan 41 SPPG.

    Baca: Banyak makanan terbuang, MBG menambah persoalan lingkungan

    Penguasaan program MBG pada segelintir orang bisa menciptakan ketimpangan baru, serta memperbesar kerentanan sosial bagi jutaan keluarga yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini.

    Alhasil, klaim Prabowo Subianto tentang MBG akan mampu menghidupkan ekonomi rakyat dengan target terciptanya 1,5 juta pekerjaan baru (30 ribu SPPG × 50 pekerja) hanyalah omong kosong belaka.

    Mengembalikan harkat perempuan dalam MBG
    Pemerintah harus benahi MBG jika ingin menjaga reputasi dan kepercayaan publik terhadap tata kelola duit negara yang ditingkatkan secara drastis dari Rp71 triliun menjadi Rp335 triliun pada 2026 mendatang.

    Agar bisa memastikan efisiensi anggaran dan alokasi yang lebih bijak, CELIOS merekomendasikan pergeseran desain program dari skema universal menjadi skema yang lebih terarah.

    Pendekatan sentralistik sistem penunjukan SPPG BGN sudah seharusnya diganti. Pemerintah perlu memberikan kesempatan pelaku roda ekonomi setempat seperti UMKM, kantin sekolah, dan warung sekitar yang ternyata lebih didominasi perempuan.

    Perhatian lebih juga perlu dilakukan pemerintah dalam mengawasi SPPG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

    Sebab di kawasan tersebut, selain intaian kemiskinan dan stunting, indeks ketimpangan gender di wilayah 3T masih cenderung tinggi dibandingkan daerah pusat.

    Selain itu, perempuan juga perlu terlibat dalam setiap tahapan perumusan kebijakan, mulai dari desain, implementasi, hingga evaluasi secara luas.

    Baca: Program MBG memicu potensi kekerasan pada anak

    Di tingkat rumah tangga, secara spesifik kami mengusulkan skema MBG fokus menyasar ibu hamil, menyusui, dan keluarga dengan balita dari kelompok rumah tangga miskin melalui bantuan langung tunai (BLT) atau nutrition voucher (kupon nutrisi) yang dapat digunakan untuk membeli makanan bergizi, disertai edukasi gizi bagi rumah tangga.

    Dengan desain yang lebih sensitif terhadap dinamika gender dan menyentuh ekonomi rumah tangga, program ini diyakini dapat mengurangi risiko ketimpangan yang selama ini lebih banyak membebani perempuan.

    Bagaimana nasib perempuan ke depannya
    Pemerintah sudah memastikan akan melanjutkan MBG tahun depan. Tidak tanggung-tanggung anggarannya pun membengkak hingga Rp335 triliun pada tahun 2026 mendatang karena perluasan penerima manfaat.

    Namun, pelaksanaan MBG dari rencana hingga implementasi selama satu tahun terakhir yang penuh masalah termasuk isu gender ini jadi penanda bahwa program tersebut memiliki banyak persoalan.

    Apalagi, pembenahan kebijakan yang sensitif gender yang mendera perempuan masih jalan di tempat. Perempuan tetap menjadi korban dari kasus pelecehan seksual, pemutusan kontrak sepihak hingga hilangnya mata pencaharian.

    Tanpa pembenahan serius, MBG berisiko gagal menjadi program yang memberdayakan masyarakat, khususnya perempuan, dan tidak menyelesaikan persoalan akutnya ketimpangan gender di Tanah Air.

    Artikel ini pertamakali terbit di The Conversation, Penulis: Isnawati Hidayah (Researcher, Center of Economic and Law Studies/CELIOS) dan Jaya Darmawan (Peneliti ekonomi CELIOS)

  • Catatan Kritis Proyek MBG: Sanitasi Buruk Lebih Memicu ‘Stunting’ Ketimbang Gizi Buruk

    Catatan Kritis Proyek MBG: Sanitasi Buruk Lebih Memicu ‘Stunting’ Ketimbang Gizi Buruk

    7cloud.asia – Perbaikan kualitas sanitasi dan akses air bersih merupakan satu dari beberapa program yang dijanjikan oleh pemerintahan Prabowo Subianto untuk mengatasi stunting.

    Kondisi gagal tumbuh pada anak yang ditandai dengan tinggi badan lebih rendah dari standar usianya ini masih menjadi masalah serius yang menghantui 4,48 juta balita di Indonesia pada 2025.

    Sayangnya, selama setahun rezim berjalan, perkembangan program sanitasi dan akses air bersih seakan tak terdengar—tenggelam oleh riuh megaproyek Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Fokus pemerintah justru menunjukkan bagaimana stunting selama ini sering dipahami sebagai persoalan gizi dan ketahanan pangan semata. Padahal, permasalahannya jauh lebih kompleks.

    Gizi memang menjadi faktor penting bagi pertumbuhan anak. Kualitas dan keragaman pangan bisa mengurangi risiko anak stunting.

    Namun, penelitian terbaru kami (belum dipublikasikan) menunjukkan bahwa sanitasi dan kebiasaan cuci tangan juga sangat memengaruhi risiko anak mengalami malnutrisi hingga berujung stunting. Bahkan, pengaruhnya lebih besar ketimbang keragaman pangan.

    Percuma gizi tercukupi jika sanitasi buruk
    Kami menggunakan data 79.653 anak usia di bawah lima tahun (balita) dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023.

    Ada lima variabel kesehatan lingkungan yang dianalisis, yaitu sanitasi, kebiasaan cuci tangan, air minum, pengelolaan sampah, dan penggunaan limbah cair.

    Sebagai pembanding, kami turut menganalisis keberagaman makanan balita dan faktor sosial ekonomi lainnya.

    Hasilnya, kesehatan lingkungan (terutama sanitasi dan kebiasaan cuci tangan) merupakan faktor penyebab malnutrisi balita yang paling berpengaruh di Indonesia, dibandingkan keberagaman pangan ataupun kondisi sosial ekonomi.

    Sebab, infeksi berulang akibat lingkungan yang tidak sehat dapat melemahkan manfaat dari pola makan dan sumber daya rumah tangga.

    Semakin baik kondisi kesehatan lingkungan di rumah tangga, semakin rendah kemungkinan terjadinya malnutrisi. Sebaliknya, balita yang tumbuh di lingkungan dengan sanitasi buruk lebih rentan mengalami diare berulang, infeksi kronis, cacingan, dan gangguan penyerapan gizi sehingga memperbesar risiko stunting.

    Contoh nyata kasus ini dialami oleh kakak-adik balita asal Seluma, Bengkulu. Kasus serupa bahkan memicu kematian seorang balita di Sukabumi, Jawa Barat pada Agustus lalu.

    Bagaimana sanitasi buruk picu ‘stunting’?
    Fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep environmental enteropathy (EE) atau environmental enteric dysfunction (EED) yang menjadi biang keladi stunting menurut para ahli global.

    EED adalah kondisi kronis pada usus kecil akibat paparan patogen (kuman) berulang dari lingkungan tercemar. Kondisi ini menyebabkan usus anak meradang dan tidak mampu menyaring makanan.

    Selain itu, vili (jaringan kecil di usus halus penyerap nutrisi) memendek dan rusak. Akibatnya, kemampuan tubuh dalam menyerap gizi berkurang drastis sehingga memicu malnutrisi dan memperbesar risiko stunting.

    Dengan kata lain, meski asupan gizi cukup, kerusakan usus akibat lingkungan tidak sehat membuat nutrisi tidak terserap optimal.

    Anak-anak yang bermain di tanah terkontaminasi tinja, meminum air yang tidak layak, atau hidup di lingkungan dengan sanitasi buruk berisiko tinggi mengalami kerusakan usus sejak dini.

    Sayangnya, kondisi seperti ini masih banyak ditemukan di Indonesia, akibat distribusi air bersih dan sanitasi layak yang belum merata.

    Akses sanitasi dan air bersih belum merata
    Survei Sosial Ekonomi Nasional (2024) mengungkapkan hanya 83,6% masyarakat Indonesia yang memiliki akses sanitasi layak.

    Bahkan di sejumlah daerah terpencil seperti Kalimantan Timur, Maluku Utara, serta enam provinsi di Tanah Papua, tak sampai 50% rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak.

    Selain itu, data terbaru WHO dan UNICEF (2024) menunjukkan masih ada 1,2 persen penduduk Indonesia yang buang air besar sembarangan. Sebanyak 20% penduduk juga tidak memiliki fasilitas cuci tangan lengkap dengan sabun dan air mengalir.

    Sementara, hanya 12 persen rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses air minum aman. Riset kami menemukan sebagian besar rumah tangga tidak punya pengelolaan limbah cair dan padat yang memadai.

    Secara keseluruhan, kami menemukan bahwa Tanah Papua memiliki kondisi kesehatan lingkungan paling buruk di Indonesia. Provinsi dengan kondisi kesehatan lingkungan terburuk di kawasan ini, yaitu Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah.

    Tantangan besar di daerah terpencil
    Selama beberapa tahun terakhir, program semacam Penyediaan Air Minum & Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) maupun Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) telah membantu memperluas layanan air minum dan sanitasi di desa-desa.

    Namun, tantangan besar tetap ada, terutama di daerah terpencil, area pegunungan, ataupun rawa gambut.

    Contohnya, kondisi geografis dengan ketinggian lebih dari 1.200 meter di Sipahutar, Sumatera Utara, mempersulit distribusi air bersih di kawasan tersebut. Sebab, butuh pompa yang sangat tinggi untuk bisa menyalurkan air ke rumah-rumah warga.

    Di kawasan rawa gambut semacam Muara Sugihan, Sumatra Selatan, warga mengeluhkan tidak dapat langsung menggunakan air tanah yang asin dan berwarna tanpa pengolahan lanjutan.

    Baca juga: Mengapa krisis air dan sanitasi selalu terjadi di Nusa Tenggara Timur, juga di Pulau Jawa

    Tanpa perbaikan akses air bersih, sanitasi, dan perilaku higienis, potensi keberhasilan intervensi gizi (baik MBG ataupun pendidikan gizi berbasis komunitas seperti PN Prima) akan terus dibatasi oleh EED yang tidak terlihat.

    Data terbaru menunjukkan bahwa prevalensi stunting nasional (2024) sekitar 19,8 persen. Angka tersebut memang sudah di bawah target global 20%, tetapi masih jauh dari target nasional 14,2 persen di 2029.

    Karena itu, strategi penanggulangan stunting di Indonesia perlu diperluas, tidak hanya mencakup integrasi gizi, tetapi juga kesehatan lingkungan.

    Sayangnya, kami belum menemukan data mengenai perkembangan program sanitasi dan akses air bersih dalam mengatasi stunting sepanjang setahun pemerintahan Prabowo.

    Pentingnya pemerataan sanitasi dan air bersih
    Pemerintah Indonesia perlu serius mengedepankan realisasi program sanitasi dan akses air bersih sebagai program prioritas nasional.

    Penanganan stunting perlu dipahami tidak lagi semata-mata dari “apa yang dimakan” anak, tetapi juga “di mana dan bagaimana mereka tumbuh”.

    Karena itu, fasilitas sanitasi dan akses air bersih perlu dibangun secara merata, dengan fokus utama daerah terpencil.

    Edukasi perilaku higienis—mulai dari cuci tangan pakai sabun hingga pengelolaan sampah rumah tangga—juga perlu menjadi bagian integral dari penerapan program. Kerja sama masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal ini, termasuk memastikan lingkungan bermain anak bebas dari kontaminasi tinja.

    Artikel ini pertamakali terbit di The Conversation. Penulis: Daniel (Lecturer of Environmental Health, Universitas Gadjah Mada). Erisca Feroza, mahasiswa program studi Magister Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, turut berkontribusi dalam penelitian ini.