Tag: Mbg

Kurangi Sampah, Dietplastik Indonesia Dukung Program MBG yang Gunakan Wadah Guna Ulang

7cloud.asia – Dietplastik Indonesia menyoroti upaya untuk mendorong penggunaan ulang wadah untuk menekan timbulan sampah plastik seperti yang dilakukan di program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu diperluas karena merupakan praktik yang baik.

“(Di program) Makan Bergizi Gratis ternyata banyak sekolah yang sudah pakai wadah guna ulang, pakai stainless steel, itu dipakai sekolah nanti diambil lagi oleh pengelola katering atau dapur umumnya, itu nanti dicuci dan besoknya dikembalikan lagi ke sekolah. Itu salah satu model yang memang perlu kita perbanyak,” kata Deputi Direktur Dietplastik Indonesia Rahyang Nusantara dalam acara diseminasi Studi Pendahuluan Peta Jalan Guna Ulang.

Baca: DLH Batam kurangi alat makan sekali pakai dalam MBG

“Makan Bergizi Gratis dengan sistem reuse itu sudah sangat bagus dan perlu dilanjutkan dan diperkuat,” tambahnya.

Sistem guna ulang wadah yang sudah dijalankan dalam MBG itu merupakan salah satu jenis sistem pemanfaatan kembali yang perlu terus didorong, katanya.

Hal itu mengingat mendesain kemasan saja tidak cukup untuk menyebarluaskan kebiasaan tersebut, tapi memerlukan sistem yang menjamin praktiknya.

“Sebetulnya desain kemasan saja tidak cukup jadi kita perlu memikirkan bagaimana kemasan yang didesain untuk digunakan ulang itu tidak jadi single use. Makanya kita perlu sistem untuk bisa memastikan kemasan tersebut benar-benar digunakan berulang kali secara maksimal,” jelasnya.

Baca: Menu MBG yang tak sesuai selera memicu sampah organik

Beberapa model yang dapat digunakan untuk memastikan penggunaan kembali wadah secara efektif termasuk sistem tertutup (closed loop) yang digunakan di tempat acara, restoran atau fasilitas lain di mana kemasan dapat dikumpulkan dan dibersihkan di tempat tersebut.

Terdapat pula sistem terbuka (open loop) di mana produk yang dibeli dan dikonsumsi di tempat lain, kemasannya dapat dikumpulkan melalui sistem logistik yang dikembangkan seperti yang sudah dicontohkan melalui MBG.

Dia menjelaskan juga sistem e-commerce yang sudah memfasilitasi pengembalian dan pemanfaatan kembali kemasan dengan layanan pengiriman barang yang dibeli daring.

Bisa digunakan pula, jelasnya, sistem layanan berlangganan produk, di mana kemasan dipinjamkan dan dikembalikan sebagai bagian dari jasa langganan serta melakukan isi ulang di toko (reffil).

(Antaranews)

July 30, 2026
Kasus Keracunan Program MBG Terus Terjadi, DPR Desak Lakukan Audit

7cloud.asia – Kasus keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi di sejumlah daerah baru-baru ini.

Terbaru, keracunan menimpa 186 siswa SMPN 8 Kota Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sampai harus dirawat di sejumlah rumah sakit.

Ratusan siswa ini merasakan mual, lemas, buang air besar terus-menerus, dan dehidrasi. Mereka diduga keracunan setelah mengonsumsi daging sapi dan sayuran dari paket MBG.

Peristiwa serupa juga dilaporkan terjadi di SDN Tenau Kota Kupang dan SMAN 1 Taebenu Kabupaten Kupang.

Selain di Kupang, ratusan anak keracunan MBG juga terjadi di SMAN 1 Kota Tambolaka, SMKN 2 Kota Tambolaka, dan SMK Don Bosco di Kabupaten Sumba Barat Daya.

Sebelum masalah keracunan ini, persoalan paket MBG juga sudah berulang kali terjadi di Nusa Tenggara Timur.

Baca: Tambahan Anggaran yang diajukan BGN untuk MBG dinilai sebagai pemborosan

Di Kabupaten Sumba Timur, Pulau Sumba, daging ayam yang dibagikan kepada siswa terlihat mentah karena masih ada darahnya. Ada juga helaian rambut yang ditemukan dalam kotak makan.

Akibatnya, sejak awal pekan ini, sejumlah orangtua murid melarang anak mereka mengonsumsi paket MBG, karena khawatir dengan keselamatan anaknya menyusul keracunan di sejumlah sekolah.

Kini, warga lebih memilih membekali anaknya dari rumah ketimbang mengkonsumsi jatah MBG.

Tak hanya NTT, belasan siswa SD 45 Arowi, Kabupaten Manokwari, Papua juga dilaporkan mengalami keracunan menu MBG.

Kemudian, 80 siswa dari dua SMP di Wates, Kulon Progo, Jawa Tengah pun diduga keracunan MBG.

Dengan rincian 30 siswa dari SMP Muhammadiyah 2 Wates dan 50 siswa dari SMP N 3 Wates. Mereka harus menjalani perawatan di puskesmas setempat.

Baca: Rentetan masalah dalam pelaksanaan program MBG

Atas rentetan kejadian MBG, Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk segera melakukan audit menyeluruh terkait kandungan gizi dan standar keamanan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Audit keamanan kandungan menu MBG menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa makanan yang diberikan tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi anak, tetapi juga bebas dari kontaminan dan bahan berbahaya yang dapat mengancam kesehatan,” kata Yahya dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/8/2025).

Yahya pun mendorong BGN menerapkan sistem pengawasan yang lebih ketat dan terintegrasi sepanjang rantai distribusi makanan. Khususnya di wilayah rawan seperti NTT dan daerah-daerah terpencil lainnya.

“Kelemahan dalam pengelolaan distribusi sering kali menjadi celah munculnya risiko keracunan dan gangguan kesehatan lainnya,” tegas Yahya.

Ia berharap dengan pengawasan yang ketat, maka proses pengiriman, penyimpanan, dan penyajian MBG dapat berjalan sesuai standar keamanan pangan yang berlaku.

Baca: Banyak masalah, program MBG harus dievaluasi

Yahya juga menekankan pentingnya Pemerintah memastikan keterlibatan tenaga kesehatan daerah dalam proses pengawasan.

Keterlibatan tenaga kesehatan pada pengawasan program MBG juga bisa menjadi garda terdepan dalam merespons cepat penanganan apabila terjadi kasus keracunan atau gangguan kesehatan.

“Peran nakes sangat vital dalam mengidentifikasi penyebab masalah, memberikan pertolongan medis, dan melakukan edukasi kepada sekolah serta keluarga terkait pencegahan,” imbuh Yahya.

Pemerintah juga diharapkan dapat mengintegrasikan audit, pengawasan, dan respons kesehatan secara holistik. Menurut Yahya, hal tersebut diperlukan agar MBG dapat terus berjalan efektif, aman, dan memberi manfaat maksimal bagi anak-anak Indonesia.

Yahya mengingatkan, aspek kesehatan publik harus menjadi komponen utama dan prioritas dalam pelaksanaan program MBG.

“Dan harus menjadi catatan, keberhasilan program bukan hanya soal kuantitas penerima manfaat, tetapi lebih jauh pada jaminan keamanan dan kesehatan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa,” pungkas Yahya.

July 30, 2026
Banyak Dapur Fiktif di Program MBG, BGN Diminta ‘Bersih-Bersih’

7cloud.asia – Anggota Komisi IX DPR Nurhadi menemukan adanya ‘dapur fiktif’ dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang digadang-gadang akan menjadi warisan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Temuan serupa juga diungkap oleh Forum Masyarakat Makan Bergizi Gratis (FMMBG) Jawa Barat. Salah satu temuan FMMBG ialah titik dapur fiktif merujuk ke data pendaftaran penyedia makan bergizi.

Data di portal resmi BGN tertulis informasi bahwa dapur sudah penuh, tetapi di lapangan banyak titik dapur yang belum dibangun, bahkan tidak pernah ada sama sekali.

Dilansir Parlementaria, Nurhadi mengatakan, dapur fiktif ini merupakan permainan di balik penentuan satuan pelayanan pemenuhan gizi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dengan dalih ‘Kuota Penuh’.

Istilah ‘Kuota Penuh’ sebetulnya merupakan penolakan mendadak terhadap calon dapur yang sudah lulus survei. Namun ia menyesalkan, penolakan tersebut justru dimanfaatkan untuk menempatkan kepala dapur yang tak memiliki kompetensi memadai.

Baca: Kasus keracunan program MBG terus terjadi

“Kalau sistem bilang kuota penuh tapi di lapangan belum ada dapur, itu bukan salah teknis. Itu permainan yang mengunci kesempatan orang lain berkontribusi,” kata Nurhadi melalui rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Anggota Komisi Kesehatan DPR itu lantas membeberkan laporan dari lapangan terkait sejumlah calon dapur yang sudah berstatus lulus survei di akun resmi BGN, namun tiba-tiba mendapat penolakan dengan alasan kuota kecamatan penuh.

Padahal kenyataannya, kata Nurhadi, lokasi yang dimaksud sama sekali belum memiliki bangunan dapur.

“Ini jelas kuota penuh fiktif. Faktanya, tidak ada pembangunan. Kalau alasannya kuota penuh, berarti ada tangan-tangan yang sengaja mengunci titik dapur itu,” tutur Politisi Partai NasDem ini.

Yang lebih memprihatinkan, ungkap Nurhadi, banyak calon dapur telah menggelontorkan modal besar untuk membangun dapur dan membeli peralatan sesuai standar. Ia mengatakan, nilai investasi itu bisa mencapai puluhan juta rupiah.

Baca: BGN ajukan penambahan anggaran untuk MBG

“Bayangkan, orang sudah keluarkan modal besar, sudah siapkan alat dapur, tapi dicoret begitu saja. Ini menghancurkan semangat masyarakat yang ingin mendukung program negara,” ungkap Nurhadi.

Nurhadi juga mengungkap, banyak pula ditemukan kepala dapur atau Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang diragukan kompetensinya.

“Yang sudah dilatih profesional selama tiga bulan justru tidak dipakai, malah digantikan orang yang tidak paham teknis,” ucap Legislator dari Dapil Jawa Timur VI tersebut.

Oleh karena itu, Nurhadi mendesak agar BGN melakukan audit internal, membuka data lapangan secara transparan, dan menghapus sistem ‘penguncian’ titik dapur yang rawan permainan.

“Kalau BGN tidak bersih-bersih, jangan salahkan publik kalau menilai MBG ini hanya proyek bagi-bagi jatah,” tukas Nurhadi sambil menambahkan anak-anak butuh makan bergizi, bukan jadi korban drama kuota dan titipan jabatan.

Baca: Rentetan masalah dalam program MBG

July 30, 2026
Lebih 40 Persen Anggaran Pendidikan Dialihkan ke MBG, Legislator Minta Kajian Lebih Lanjut

7cloud.asia – Komitmen pemerintah dalam menjaga alokasi mandatory anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana amanat konstitusi menuai apresiasi.

Namun demikian, sejumlah anggota DPR menyoroti adanya pengalihan anggaran pendidikan hingga 44 persen atau sebesar Rp335 triliun untuk pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Seperti diketahui dalam Rencana APBN 2026 yang diusulkan pemerintah, anggaran pendidikan 2026 ditetapkan sebesar Rp757,8Triliun. Adapun, alokasi anggaran pendidikan ini adalah sebagai berikut:

Pembangunan sekolah dan kampus yang dengan anggaran sebesar Rp150,1 triliun, sementara anggaran untuk Sekolah Rakyat Rp24,9 triliun, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp64,3 triliun, serta renovasi madrasah dan sekolah Rp22,5 triliun.

Kualitas Pendidikan siswa dan mahasiswa dialokasikan Rp401,5 triliun, dengan porsi terbesar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp335 triliun, serta beasiswa seperti Bidikmisi/KIP Kuliah Rp17,2 triliun dan LPDP Rp25 triliun.

Baca: Gelombang PHK semakin membesar

Untuk guru, dosen, dan tenaga kependidikan dialokasikan Rp178,7 triliun yang mencakup gaji, tunjangan, dan program peningkatan kompetensi bagi tenaga pendidik.

“Secara umum kami senang karena postur anggaran pendidikan sudah sesuai konstitusi. Tetapi setelah dianalisa, sekitar 40 persen lebih ternyata dialokasikan untuk MBG. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar termasuk kategori dana pendidikan atau tidak?” kata Anggota Komisi X DPR, Furtasan Ali Yusuf, Selasa (19/8/2025) .

Meski sasaran program MBG adalah siswa, Legislator dari Partai Nasdem ini menyebut, bahwa hal ini perlu dikaji lebih lanjut apakah bisa dimasukkan dalam kategori anggaran pendidikan.

Ia menegaskan, Komisi X bersama pemerintah akan segera membahas lebih detail dalam rapat lanjutan terkait pengalokasian anggaran pendidikan tersebut.

“Kalau memang sasarannya jelas kepada anak-anak di sekolah, tentu masih masuk kategori pendidikan. Tapi kalau tidak, ini harus dikaji ulang,” tegasnya.

Baca: Efisiensi anggaran berimbas pada perekonomian daerah

Terkait implementasi anggaran pendidikan tahun 2026, Furtasan menyebutkan bahwa dana tersebut sudah terbagi ke sejumlah program prioritas, antara lain tunjangan guru dan dosen, revitalisasi pendidikan, serta program beasiswa.

Untuk Program Indonesia Pintar misalnya, sudah ditargetkan untuk 20 juta penerima, dan Kartu Indonesia Pintar sebanyak 1,2 juta.

Terakhir, Furtasan juga menanggapi pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut anggaran pendidikan tahun ini menjadi yang tertinggi dalam beberapa tahun belakangan.

Menurutnya, dibanding mengomparasi soal nominal, yang paling penting justru bagaimana anggaran yang dialokasikan bisa tepat guna.

“Namun yang terpenting adalah sasaran anggaran itu tepat guna, tidak sekadar besarannya,” pungkasnya.

July 30, 2026
Komisi IX DPR Soroti Praktik Dapur Fiktif dalam Program MBG

7cloud.asia – Penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus mendapat sorotan.

Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago menyoroti praktik penyalahgunaan dalam penyelenggaraan Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan Kepala BGN Dadan Hindayana Komplek DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2025), Irma menyebut sejumlah oknum diduga memanfaatkan celah MBG dengan mendaftarkan yayasan tanpa memiliki dapur, sehingga berpotensi menjadi modus “jual beli dapur”.

“Saya sampaikan terkait dengan ketersediaan dapur MBG di seluruh kabupaten, kota, provinsi. Jangan sampai seperti kemarin, mohon ditertibkan. Yang mendaftarkan diri untuk punya SPPG sebaiknya melampirkan juga gambar foto dapur. Jadi jangan hanya sekedar melampirkan yayasan, karena ini modus,” tegas Irma

Politisi Nasdem ini mencontohkan, di daerah pemilihannya yang berada di Sumatera Selatan, seharusnya terdapat 38 dapur SPPG. Namun kenyataannya, hanya dua dapur yang benar-benar tersedia.

Baca: Ompreng MBG Diduga Tidak “Food Grade“

“Begitu masyarakat mau join, mau mendaftar, mental terus, katanya sudah penuh. Sementara dapurnya belum ada. Yang seperti ini tolong ditertibkan. Ini menurut saya modus untuk jual beli dapur,” ujarnya.

Selain ketiadaan dapur, Irma juga mengkritik standar operasional sejumlah SPPG yang dinilai belum sesuai. Ia menemukan masih banyak dapur yang tidak memenuhi standar menu dan kualitas makanan sebagaimana diatur Badan Gizi Nasional (BGN).

“Kalau sampai dua tiga kali tidak disiplin dengan menu ataupun standar yang sudah disampaikan BGN, saya kira juga harus diberi sanksi. Enggak boleh juga didiamkan karena ini merusak nama BGN, merusak nama pemerintah,” katanya.

Kasus makanan basi dan tidak layak konsumsi pun menjadi sorotannya, termasuk insiden di Bengkulu dan Empat Lawang, Sumatera Selatan. Irma mengaku tidak masuk akal jika masakan ayam gulai ditemukan belatung.

“Ternyata belatungnya di luar kotak. Yang begini-begini juga harus menjadi perhatian, jangan sampai nanti justru merusak,” imbuhnya.

Baca: Banyak Dapur Fiktif dalam Program MBG

Maka dari itu, ia juga menekankan perlunya mekanisme penggantian makanan bermasalah. “Kalau memang basi, harusnya ditarik dan diganti. Enggak boleh cukup ditarik tapi enggak melakukan penggantian. Harus diganti,” tegas Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Lebih lanjut, ia menilai pengelola dapur juga harus ikut bertanggung jawab jika terjadi keracunan makanan yang menimpa anak-anak.

“Kalau yang agak berat itu menurut saya SPPG-nya harus memberikan santunan juga kepada anak-anak yang mendapat masalah berat. Jangan hanya dibebankan ke BPJS,” ungkapnya.

Irma berharap BGN lebih memperketat verifikasi, tertib administrasi, hingga penerapan sanksi tegas. Baginya, langkah ini penting untuk menutup peluang penyalahgunaan sekaligus meningkatkan kualitas layanan pangan dan gizi bagi masyarakat.

“Saya kira ini juga harus menjadi masukan kepada BGN, agar tertib administrasi, sanksi, dan kualitas BGN semakin lama semakin baik,” pungkasnya.

Baca: Kasus Keracunan Program MBG Terus Terjadi

July 30, 2026
Banyak Masalah, Komisi IX Usul Pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis Diserahkan ke Sekolah

7cloud.asia – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai terobosan pemenuhan gizi anak sekolah dan menjadi program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto justru menimbulkan banyak persoalan.

Salah satunya adalah keracunan massal di berbagai daerah yang dialami siswa akibat program makan bergizi gratis ini. Sejak Januari hingga September 2025, sedikitnya 5.626 siswa mengalami kasus keracunan yang terjadi di 17 provinsi.

Terbaru, keracunan massal Makan Bergizi Gratis terjadi di Kab Banggai Kepulauan. Kemudian ada juga keracunan MBG di Garut, Tasikmalaya, hingga Bau Bau Sulawesi Tenggara.

Banyak daerah harus menanggung biaya perawatan korban di Puskesmas maupun rumah sakit. Padahal pada saat bersamaan, alokasi transfer ke daerah justru dipangkas hingga Rp50,29 triliun.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini menilai Badan Gizi Nasional (BGN) bersama DPR serta pihak-pihak terkait harus mencari solusi dan alternatif pengelolaan MBG agar masalah keracunan massal tak terjadi lagi.

Baca: Kasus keracunan program MBG terus terjadi, DPR desak dilakukan audit

Dia mengusulkan untuk melibatkan pihak sekolah untuk menyediakan menu MBG yang kualitasnya lebih terjamin dan fresh saat disajikan kepada para siswa.

“Mengingat banyaknya kasus keracunan, perlu dipikirkan alternatif MBG dikelola sekolah bersama komite sekolah,” kata Yahya Zaini dalam keterangan tertulis yang diterima Senin (22/9/2025).

Seperti diketahui, saat ini MBG melibatkan mitra seperti yayasan dan UMKM untuk operasional dapur dan penyaluran makanannya.

Yahya mengusulkan agar pengelolaan diberikan kepada masing-masing sekolah untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang ada, sekaligus karena pihak sekolah lebih memahami karakter anak-anak didiknya yang mendapat fasilitas program MBG.

“Karena akan lebih terjamin higienitas dan keamanannya serta sesuai selera anak-anak sekolah. Mereka sudah paham selera anak-anak sekolahnya,” sambungnya.

Baca: Ompreng MBG diduga tidak food grade

Yahya pun menyinggung pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang mengungkapkan alasan serapan anggaran MBG masih rendah lantaran banyak pihak tidak yakin terhadap jalannya program tersebut.

Karena itu, ia meminta BGN mencari alternatif pengelolaan MBG agar target dari program unggulan Presiden Prabowo ini dapat segera tercapai.

Selain masalah keracunan, Yahya juga menyoroti rendahnya serapan anggaran BGN. Di mana anggaran MBG hingga September hanya terserap Rp13,2 triliun atau 18,6 persen dari alokasi Rp71 triliun.

Padahal, klaim pelaksanaan MBG telah berlangsung di 38 provinsi dengan jumlah penerima manfaat mencapai 22 juta. Akan tetapi, angka tersebut tidak dapat diverifikasi karena minimnya informasi yang dapat diakses publik.

Apalagi, laporan Transparency International Indonesia menemukan bahwa sejumlah menu MBG tidak mencapai nilai rata-rata Rp10 ribu per penerima manfaat.

Baca: Komisi IX DPR soroti praktik dapur fiktif dalam program MBG

Belum lagi, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa juga telah mewanti-wanti BGN bahwa jika sampai akhir Oktober anggaran untuk melaksanakan MBG tidak terserap, maka pihaknya akan menarik alokasi dana untuk keperluan lain.

“Ini juga untuk mempercepat pencapaian target yang ditentukan. Mengingat serapan anggaran BGN masih rendah sekitar 22 persen,” terang Yahya.

Yahya menyebut, pihak ketiga yang bekerja sama untuk pelaksanaan MBG masih tetap bisa dilanjutkan. Hal ini, kata Yahya, dapat dilakukan sambil evaluasi tata kelola pelaksanaan MBG.

“Bagi yayasan yang sudah bekerjasama dengan BGN tetap dapat dilanjutkan sambil memperbaiki tata kelola dan keamanan makanannya,” sebutnya.

Yahya mendesak Pemerintah untuk segera memperbaiki mekanisme pelaporan anggaran MBG. Bila perlu, ia menyarankan BGN membuka kanal pengaduan publik dan memastikan akuntabilitas belanja agar hak anak untuk memperoleh makanan bergizi dan aman benar-benar terpenuhi.

“Karena transparansi dan akuntabilitas yang lemah, dikhawatirkan akan memperbesar risiko penyalahgunaan anggaran,” pungkas Yahya Zaini.

July 30, 2026
Cegah Keracunan Massal, CISDI Desak Pemerintah Hentikan Sementara Program Makan Bergizi Gratis

7cloud.asia – Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto segera menghentikan sementara atau memoratorium program makan bergizi gratis (MBG) secara menyeluruh.

Desakan ini disampaikan menyusul terjadinya keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis.

Dilansir di laman resmi CISDI, lebih dari 5.000 kasus keracunan makanan dialami siswa dan guru di berbagai daerah harus menjadi alarm yang mengindikasikan program makan bergizi gratis perlu dievaluasi total.

Founder dan CEO CISDI Diah Saminarsih mengatakan, kasus keracunan akibat MBG ibarat fenomena puncak gunung es. Jumlah kasus sebenarnya bisa jadi jauh lebih banyak karena pemerintah sejauh ini belum menyediakan dasbor pelaporan yang bisa diakses publik.

Menurut Diah, pangkal persoalan program makan bergizi gratis adalah ambisi pemerintah yang menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir 2025.

“Demi mencapai target yang sangat masif itu, program MBG dilaksanakan secara terburu-buru sehingga kualitas tata kelola penyediaan makanan hingga distribusinya tidak tertata dengan baik,” kata Diah, 19 September 2025.

Baca: Ketua DPR minta program makan bergizi gratis dievaluasi total

CISDI mencatat, sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025 hingga 19 September lalu, program MBG telah menyebabkan sedikitnya 5.626 kasus keracunan makanan di puluhan kota dan kabupaten di 17 provinsi.

Data ini diperoleh dari pemantauan pemberitaan, serta sumber informasi dari pernyataan resmi perwakilan Dinas Kesehatan di berbagai daerah.

Beberapa peristiwa keracunan bahkan ditetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB) karena menimpa ratusan siswa. Kegiatan belajar menjadi lumpuh karena korban mesti dirawat di puskesmas maupun rumah sakit.

Selain itu, keracunan massal menimbulkan beban biaya tak terduga yang dibebankan pada pemerintah daerah, untuk membayar penanganan keracunan di rumah sakit daerah atau swasta setempat. Hal ini tentu memberatkan para pemerintah daerah.

Terlebih, alokasi anggaran transfer ke daerah juga berkurang 24,7 persen dari Rp864,1 triliun (APBN 2025) menjadi Rp650 triliun (RAPBN 2026).

Baca: Keracunan massal tunjukkan adanya kesalahan sistem di program makan bergizi gratis

Meski dirancang untuk meningkatkan status gizi penerima manfaat, program makan bergizi gratis sejak awal tidak dipersiapkan secara matang dari aspek regulasi, keamanan pangan dan kecukupan nutrisi hingga monitoring dan evaluasi.

Meski sudah berlangsung selama delapan bulan, program yang dijalankan terpusat oleh Badan Gizi Nasional (BGN) ini belum juga dilandasi oleh peraturan presiden sebagai payung hukum dan peraturan lainnya yang seharusnya tersedia.

Dampaknya, tata kelola kelembagaan menjadi tidak jelas, dari koordinasi antar-kementerian atau lembaga, hubungan pusat-daerah, hingga pengaturan kerja sama multipihak.

Diah mengatakan, absennya payung hukum MBG dan panduan teknis juga minimnya sistem pengawasan telah memicu berbagai macam persoalan di lapangan.

Selain kasus keracunan akibat makanan tidak layak atau tidak higienis, menu MBG di banyak sekolah diwarnai produk pangan ultra-proses (ultra-processed food) dan susu berperisa tinggi gula.

Baca: Sederet masalah dalam program makan bergizi gratis

“Masuknya pangan ultra-proses yang tinggi gula, garam, dan lemak dalam jangka panjang dapat memicu berat badan berlebih dan obesitas pada anak dan remaja. Efeknya justru kontraproduktif dengan tujuan awal MBG yaitu memperbaiki status gizi anak Indonesia,” ujar Diah.

Diah menambahkan, maraknya kasus keracunan serta masifnya produk pangan ultra-proses dalam menu MBG juga merupakan bentuk pelanggaran hak penerima manfaat program ini, khususnya anak usia sekolah.

Karenanya, CISDI mendesak pemerintah memenuhi hak penerima manfaat program MBG untuk memperoleh makan bergizi yang aman dan berkualitas.

Agar evaluasi berjalan efektif, pemerintah harus memoratorium program MBG terlebih dahulu. Klaim pemerintah bahwa program ini dapat disempurnakan sembari berjalan terbukti gagal karena kasus keracunan terus berulang dan bertambah. A

Apabila program MBG tetap dijalankan tanpa evaluasi total, dikhawatirkan kasus keracunan MBG akan terus terjadi dan mengancam kesehatan anak-anak.

Sementara, upaya pemerintah untuk memulihkan hak anak yang menjadi korban keracunan masih belum jelas.

Baca: Perlu banyak perbaikan dalam program makan bergizi gratis

July 30, 2026
Korban Keracunan Capai Ribuan, BPKN: Perlu Audit Total Program MBG

7cloud.asia – Korban keracunan makanan dari program MBG (Makan Bergizi Gratis) di seluruh Indonesia tembus ribuan anak. Perlu audit total program andalan pemerintah ini.

Hal ini disampaikan oleh ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) Mufti Mubarok dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat (26/09/2025).

Menurutnya, program sosial seperti MBG seharusnya membawa manfaat dan kebaikan bagi masyarakat, namun lemahnya pengawasan distribusi serta standar keamanan pangan justru memicu terjadinya musibah yang merugikan banyak pihak.

Baca: Komisi IX DPR Usul Pengelolaan Program MBG Diserahkan ke Sekolah

“Kejadian ini harus menjadi alarm bagi semua pihak. Pengadaan makanan massal tanpa standar mutu, higienitas, serta rantai distribusi yang jelas, berpotensi besar menimbulkan risiko keracunan. Ribuan korban dari kasus MBG adalah tragedi yang tidak boleh terulang kembali,” jelas Mufti Mubarok.

Karena itu BPKN merekomendasikan perlu dilakukan audit menyeluruh mulai dari bahan baku, proses pengolahan hingga distribusi bersama BPOM dan Kementerian Kesehatan.

Selain itu, perlu ada standarisasi dan sertifikasi penyedia makanan. Semua penyedia katering dan pelaksana program sejenis diwajibkan memiliki sertifikasi laik hygiene, izin edar dari BPOM, dan pengawasan rutin oleh dinas kesehatan setempat.

BPKN mengusulkan sistem monitoring real-time teknologi digital berbasis Artificial Intelligence (AI) untuk melacak rantai pasok makanan massal.

“Dengan sistem ini, apabila ditemukan indikasi kontaminasi atau pelanggaran standar, dapat segera dilakukan pencegahan,” katanya.

Baca: Marak Keracunan, DPR Desak Audit Program MBG

Tak hanya dari pihak pemerintah dan penyedia makanan saja, BPKN juga akan memperluas kampanye “Konsumen Cerdas Pangan Sehat” agar masyarakat lebih kritis dalam menerima dan mengonsumsi makanan massal gratis, terutama dari pihak yang belum jelas legalitasnya.

Namun, jika ada kasus keracunan lagi, BPKN siap memfasilitasi korban keracunan melalui jalur class action atau gugatan kelompok terhadap penyelenggara program MBG yang terbukti lalai.

“BPKN RI berkomitmen untuk mengawal hak-hak konsumen. Negara tidak boleh abai terhadap keselamatan rakyat. Program sosial harus tetap berjalan, namun keselamatan konsumen harus ditempatkan sebagai prioritas utama,” tegas Mufti.

Baca: Banyak Dapur Fiktif Program MBG, BGN Diminta Bersih-bersih

Lebih lanjut, BPKN RI mengajak Kementerian Kesehatan, BPOM, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum melakukan evaluasi menyeluruh agar program MBG tidak lagi menjadi ancaman, tetapi benar-benar menjadi solusi pemenuhan gizi masyarakat yang aman dan layak.

Sebelumnya Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) merilis hasil pemantauan terbaru soal kasus keracunan massal yang diduga berasal dari program MBG di berbagai daerah.

Hingga akhir September 2025, organisasi ini mencatat sedikitnya 6.452 anak keracunan, naik 1000 korban dari jumlah korban minggu lalu yang masih diangka 5000 korban.

July 30, 2026
IJTI Kecam Pencabutan Identitas Liputan Istana Jurnalis CNN Usai Menanyakan MBG

7cloud.asia – Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menyesalkan penarikan kartu identitas liputan Istana dari jurnalis dari CNN Diana Valencia,

Identitas liputan Istana milik Diana dicabut setelah mengajukan pertanyaan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Sabtu, 27 September 2025.

IJTI menilai, tindakan tersebut menghalangi kemerdekaan pers dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Untuk itu, IJTI meminta Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden menjelaskan atas peristiwa ini.

“Dalam pandangan IJTI, pertanyaan yang diajukan saudari Diana Valencia masih dalam koridor etika jurnalistik dan relevan bagi kepentingan publik,” ujar Ketua Umum IJTI Herik Kurniawan, dalam pernyataan IJTI, Minggu (28/9/2025).

Presiden Prabowo Subianto telah memberikan jawaban yang informatif terkait Program Makanan Bergizi Gratis, yang semestinya menjadi bahan penting untuk diketahui masyarakat luas.

IJTI, kata Herik, menegaskan pentingnya kemerdekaan pers sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Tindakan pencabutan kartu identitas liputan dapat dipandang sebagai bentuk penghalangan kerja jurnalistik, yang justru berpotensi membatasi akses publik terhadap informasi,” imbuhnya.

IJTI mengingatkan bahwa Pasal 18 Ayat (1) UU Pers No. 40 Tahun 1999 menyebutkan: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan yang melawan hukum yang menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) dan Ayat (3) dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00.”

“IJTI mengajak seluruh pihak untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, kebebasan pers, dan hak publik untuk memperoleh informasi,” katanya.

July 30, 2026
Kasus Keracunan Program MBG Lampaui 7000 Orang, Ini Solusi Jangka Pendek dan Jangka Panjang yang Harus Dilakukan

7cloud.asia – Keracunan akibat program makan bergizi gratis (MBG) terus berjatuhan. Founder dan CEO Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Diah Saminarsih menyebut jumlah korban keracunan MBG telah melampaui 7000 kasus.

“Per Jumat, jam 9 malam WIB jumlah kasus yang tercatat oleh CISDI terpantau ada 7.368 korban keracunan dari MBG. Ada beberapa daerah yang jumlahnya di atas 500, tapi yang terbanyak adalah di Kabupaten Bandung Barat, di Pongkor,” kata Diah dalam program Kompas Siang Kompas TV, Sabtu (27/9/2025).

Dalam pantauan CISDI, kasus keracunan dilaporkan terjadi di 52 kabupaten/kota di mana ditemukan korban-korban keracunan dan salah satunya yang terbanyak adalah di Kabupaten Bandung Barat sejumlah 1.333 orang.

Diah mengatakan, angka korban keracunan MBG tersebut bisa jadi merupakan pucuk dari sebuah gunung es. Di mana jumlah korban keracunan MBG bisa jadi lebih banyak daripada data CISDI.

Baca: Ketua DPR minta program MBG dievaluasi total

Untuk mencegah keracunan yang terus terulang, CISDI mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto segera menghentikan sementara atau memoratorium program makan bergizi gratis (MBG) secara menyeluruh.

Paralel dengan moratorium MBG, CISDI juga mendorong pemerintah segera mengatasi persoalan transparansi dan akuntabilitas yang selama ini menghambat publik untuk terlibat mengawasi pelaksanaan program ini.

“Sembari menjalankan moratorium, pemerintah perlu segera membuka kanal pelaporan dan memproses segera aduan publik sebagai langkah awal dari upaya pemulihan hak korban atas kerugian yang ditimbulkan dari kasus keracunan dan makanan yang tidak layak,” kata Diah dalam diskusi beberapa waktu lalu.

Diah, akuntabilitas program MBG saat ini patut dipertanyakan. Dana yang relatif besar dan program yang diklaim telah mencakup banyak orang, namun angka tersebut tidak dapat diverifikasi karena minimnya informasi yang dapat diakses publik.

Baca: CISDI desak pemerintah hentikan sementara program MBG

Untuk mengatasi masalah CISDI telah merekomendasikan sejumlah langkah. Dalam jangka pendek, pemerintah diminta untuk segera:

1. Moratorium/penghentian sementara program MBG secara menyeluruh, menimbang banyaknya kasus keracunan makanan, lemahnya mekanisme evaluasi, tata kelola, transparansi dan akuntabilitas, serta pelanggaran hak penerima manfaat dalam program MBG.

2. Melakukan evaluasi menyeluruh dengan tujuan mengurai hambatan program MBG, mencakup tata kelola organisasi, penentuan menu kualitas makanan yang disalurkan, serta besaran alokasi dan akuntabilitas anggaran.

3. Membuka kanal pelaporan dan memproses segera aduan publik sebagai bagian dari upaya pemulihan hak korban atas kerugian yang ditimbulkan dari kasus keracunan dan makanan yang tidak layak.

Baca: Keracunan massal dalam program MBG tunjukkan adanya kesalahan sistem

Dalam jangka menengah-panjang, CISDI menuntut terlaksananya:
1. Desain program MBG yang targeted, desentralistik, dan terintegrasi dengan sistem kesehatan menimbang keterbatasan ruang fiskal dan besarnya anggaran MBG mendisrupsi agenda pembangunan prioritas lainnya.

2. Pemenuhan hak penerima manfaat untuk memperoleh makan bergizi yang aman dan berkualitas dengan mendorong mekanisme standar keamanan pangan dan pemenuhan gizi, pelaporan dan akuntabilitasnya, serta pemulihan hak korban atas kerugian yang ditimbulkan dari kasus keracunan dan makanan yang tidak layak.

4. Perbaikan tata kelola MBG yang mengedepankan prinsip akuntabilitas sosial, transparansi, dan pelibatan bermakna masyarakat sipil pada setiap tahapan program MBG.

5. Pembatasan penggunaan produk pangan ultra-proses tinggi gula, garam, lemak dalam menu MBG yang kontradiktif terhadap upaya pemenuhan gizi penerima manfaat.

Baca: Ketimbang makan bergizi gratis, siswa di Papua lebih memilih pendidikan gratis

July 30, 2026