7cloud.asia – Krisis geopolitik global yang berdampak pada terganggunya pasokan petrokimia dan melonjaknya harga plastik, seharusnya menjadi momentum bagi Indonesia untuk memutus ketergantungan pada plastik.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyebut, eskalasi konflik di Timur Tengah, yang menjadi jalur distribusi utama minyak dan bahan baku petrokimia dunia, menunjukkan rapuhnya sistem industri nasional yang bergantung pada impor dan ekonomi linear (ambil-buat-buang).
Dalam pernyataan persnya pada Senin (6/4/2026), WALHI menyebut gangguan pada pasokan nafta, bahan baku utama industri plastik, saat ini memicu lonjakan harga resin plastik secara global.
Kenaikan harga polietilena (PE) dan polipropilena (PP) dalam waktu singkat berdampak langsung pada industri kemasan, pedagang kecil, dan konsumen.
Di pasar domestik, kenaikan harga kantong plastik menekan margin pedagang, memicu kenaikan harga barang kebutuhan sehari-hari, serta memperburuk inflasi.
Pada saat yang sama, impor plastik yang terus meningkat semakin membebani neraca perdagangan Indonesia dan memperlemah kedaulatan ekonomi nasional.
Baca: Perang di Timur Tengah memicu kenaikan harga plastik
Pengkampanye Urban dan Kebijakan Tata Ruang WALHI, Wahyu Eka Styawan mengatakan bahwa krisis ini adalah cermin dari ketergantungan kronis Indonesia pada industri plastik berbasis fosil yang merusak lingkungan dan rentan terhadap krisis global.
”Situasi ini hampir pasti akan digunakan sebagai dalih untuk memperluas produksi plastik dan petrokimia domestik, yang justru akan memperbesar kerusakan ekologis,” katanya
Wahyu menekankan bahwa respons sempit berupa peningkatan kapasitas produksi petrokimia, substitusi impor, atau mendorong daur ulang semata adalah bentuk solusi palsu yang gagal menjawab akar persoalan.
Industri plastik sejak awal dirancang untuk konsumsi sekali pakai, menghasilkan limbah dalam jumlah besar, dan menciptakan beban ekologis jangka panjang berupa pencemaran, krisis sampah, serta dampak kesehatan bagi masyarakat.
Menurut Wahyu, jika negara tetap mempertahankan model ekonomi linear dan hanya memindahkan krisis dari hulu ke hilir dari ekstraksi ke pengelolaan sampah maka kerusakan lingkungan dan ketidakadilan sosial akan terus berulang.
“Deforestasi, pencemaran laut dan daratan, konflik ruang hidup hingga beban kesehatan masyarakat adalah konsekuensi logis dari industri plastik,” lanjut Wahyu.
Baca: Krisis energi global akibat perang jadi momentum transisi ke energi bersih
Pada titik inilah agenda zero waste dan ekonomi sirkular menemukan urgensinya. WALHI memandang bahwa mengurangi timbulan sampah di hulu, melalui pengurangan produksi plastik sekali pakai.
WALHI juga mendorong pengembangan sistem guna ulang, dan perubahan model konsumsi, merupakan strategi paling efektif sekaligus berkeadilan untuk melindungi lingkungan dan rakyat.
Transisi ini harus dibangun secara demokratis, berbasis potensi wilayah, serta selaras dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Sebagai tawaran konkrit, dalam jangka pendek, WALHI mendesak pemerintah memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil dari dampak lonjakan harga plastik dan produk kemasan.
Pemerintah juga diminta mengalihkan anggaran negara dari proyek-proyek yang tidak menjawab krisis ekologis menuju penguatan sistem produksi dan distribusi yang rendah sampah, inklusif, dan berpihak pada kepentingan publik.
Baca: Serangan AS-Israel ke Iran memicu bencana lingkungan
Lalu, dalam jangka panjang, WALHI menilai reformasi kebijakan menjadi keharusan, termasuk penguatan tanggung jawab produsen melalui skema Extended Producer Responsibility (EPR) yang tidak hanya simbolik.
Negara harus memastikan produsen bertanggung jawab penuh atas seluruh siklus hidup produk plastiknya, dari tahap desain hingga penarikan kembali kemasan pascakonsumsi.
Regulasi pembatasan plastik sekali pakai di sektor ritel, hotel, dan restoran juga harus diperluas dan ditegakkan secara konsisten.
Wahyu menegaskan, krisis plastik di Indonesia bukan sekadar persoalan sampah, tetapi persoalan ketimpangan. Beban pencemaran dan kenaikan harga ditanggung masyarakat luas, sementara keuntungan terbesar dinikmati segelintir korporasi produsen plastik.
”Karena itu, solusi berkeadilan bukan menambah beban rakyat, melainkan mengendalikan produksi plastik sejak sumbernya, mengenakan disinsentif bagi produk yang merusak lingkungan, dan mengalihkan dukungan negara kepada sistem guna ulang dan ekonomi rakyat,” tutup Wahyu.
