ruangkota

Tag: air tanah

  • Penggunaan Air Tanah Harus Seijin Kementerian ESDM, Begini Tanggapan Pengamat

    Penggunaan Air Tanah Harus Seijin Kementerian ESDM, Begini Tanggapan Pengamat

    7cloud.asia – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru-baru ini merilis aturan mengenai penggunaan air tanah.

    Aturan tersebut menyebut penggunaan air tanah wajib mendapatkan izin dari Kementerian ESDM. Kebijakan ini disebut sebagai upaya untuk menjaga keberlanjutan air tanah yang dilakukan pemerintah.

    Ketentuan soal penggunaan air tanah tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 291.K/GL.01/MEM.G/2023 tentang Standar Penyelenggaraan Persetujuan Penggunaan Air Tanah.

    Aturan soal penggunaan air tanah ini diteken Menteri ESDM Arifin Tasrif pada tanggal 14 September 2023.

    Baca: Hari Kota Sedunia, seperti ini mimpi warga marginal kota

    Pada aturan tersebut disebutkan bahwa baik instansi pemerintah, badan hukum, lembaga sosial, maupun masyarakat perlu mengurus izin penggunaan air tanah dari sumur bor atau gali.

    Isi aturan juga menyebutkan, penggunaan air tanah paling sedikit 100 meter kubik per bulan per kepala keluarga, atau penggunaan air secara berkelompok dengan ketentuan lebih dari 100 meter kubik per bulan per kelompok perlu mengajukan izin ke Kementerian ESDM.

    Aturan penggunaan air tanah ini mendapat tanggapan dari Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga.

    Ia mengatakan bahwa pemerintah harus dapat menjamin ketersediaan air untuk masyarakat jika beralih menggunakan Perusahaan Air Minum (PAM).

    Baca: Transportasi publik yang nyaman salah satu elemen kota ramah lingkungan

    Jika masyarakat mau beralih ke PAM, ujarnya, apakah Kementerian ESDM dapat menjamin kualitas untuk tetap jernih, tidak berbau.

    “Selain itu kuantitas distribusi air aman sepanjang tahun, terutama pada musim kemarau,” kata Nirwono dikutip Antaranews.com Rabu, (1/11/2023).

    Nirwono menuturkan bahwa kebijakan perizinan air tanah harus lebih memerinci terkait dengan pelaksanaan teknis di lapangan.

    Seperti mekanisme pengawasan penggunaan air tanah dengan pompa secara berlebihan di setiap rumah tangga, rumah, indekos, hotel, hingga gedung perkantoran.

    Jaminan tersebut, kata dia, untuk meyakinkan masyarakat untuk berhenti menggunakan air tanah sehingga beralih ke air PAM.

    Baca: Tantangan menerapkan infrastruktur hijau di kawasan perkotaan

    “Dengan demikian, warga bisa yakin beralih ke penggunaan air PAM dan berhenti menggunakan pompa air tanah ke depan,” kata dia.

    Ia mengemukakan bahwa pemerintah pusat dan daerah juga wajib mengamankan/konservasi potensi sumber pasokan air bersih, mulai dari sungai, situ, danau, embung, waduk, bendungan, hingga laut bebas sampah dan limbah.

    Di samping itu, kata dia, pemerintah juga dapat membangun kolam retensi untuk menampung air hujan serta melakukan desalinasi atau proses yang menghilangkan komponen mineral dari air laut untuk cadangan air bersih.

    Menurut dia, pemerintah juga dapat melarang perubahan peruntukan fungsi sumber mata air dan membenahi badan sungai, situ, dan danau.

    Untuk menjaga ketersediaan air tanah, pemerintah juga bisa merestorasi kawasan pesisir pantai bebas sampah dan limbah, kemudian menambah luas ruang terbuka hijau sebagai resapan air.

    Baca: Mengenal konsep biofilik, memasukan unsur alam ke dalam bangunan

     

  • World Water Forum: Badan Geologi ESDM Akan Dalami Regulasi Tata Kelola Air Tanah

    World Water Forum: Badan Geologi ESDM Akan Dalami Regulasi Tata Kelola Air Tanah

    7cloud.asia – Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mempelajari dan mendalami penerapan regulasi terkait tata kelola air tanah di negara-negara lain dalam forum World Water Forum ke-10 di Bali.

    “Badan Geologi ini, yang tadinya kami berkutat di ilmu saja, sekarang sudah mulai mengurusi regulasi. Sehingga, kami patut mendengarkan pengalaman negara-negara lain,” ujar Kepala Badan Geologi Muhammad Wafid, dikutip Antaranews.com, Selasa (7/5/2024).

    Adapun salah satu regulasi tata kelola air tanah yang ingin Indonesia dalami adalah terkait dengan Nilai Perolehan Air Tanah atau NPA.

    NPA adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak air tanah.

    “Kami sudah coba cek di negara-negara lain, ada NPA atau nggak. Ternyata ada, dan NPA di Indonesia cenderung lebih rendah dibanding negara-negara sekitar. Jadi, ya, kami memang betul-betul fokus ke situ,” ujar Wafid.

    Baca Juga: Sukses Turunkan Angka Stunting dengan Sanitasi Layak, Program WASH UNICEF Akan Dibahas di World Water Forum

    Wafid menjelaskan bahwa wawasan mengenai tata kelola air tanah memegang peranan yang sangat penting untuk masa depan.

    Menurut Wafid, air akan menjadi komoditas termahal, bahkan lebih mahal apabila dibandingkan dengan mineral lainnya.

    Selama ini, kata Wafid melanjutkan, Indonesia banyak belajar mengenai tata kelola air tanah dari Korea Selatan, Denmark, dan negara-negara lainnya.

    “Nanti, di World Water Forum, kan berbagi pengalaman dan sebagainya. Nanti bisa melihat, mana update (pembaruan) teknologi dari yang sudah ada, dan sebagainya,” kata Wafid.

    World Water Forum ke-10 fokus membahas empat hal, yakni konservasi air (water conservation), air bersih dan sanitasi (clean water and sanitation).

    Baca Juga: Manfaat yang Bisa Dipetik Indonesia dari Penyelenggaraan World Water Forum Ke-10 Bali

    Ketiga, ketahanan pangan dan energi (food and energy security), serta mitigasi bencana alam (mitigation of natural disasters).

    Sebanyak 244 sesi dalam forum tersebut diharapkan dapat memberikan hasil konkret mengenai pengarusutamaan pengelolaan air terpadu untuk pulau-pulau kecil atau Integrated Water Resources Management (IWRM) on Small Islands.

    Pembentukan pusat keunggulan atau praktik terbaik untuk ketahanan air dan iklim atau Centre of Excellence on Water and Climate Resilience (COE), serta penetapan Hari Danau Sedunia.

    Pemerintah Indonesia mengundang 43 duta besar dan 4 organisasi internasional untuk turut berpartisipasi dan menyukseskan World Water Forum ke-10 yang akan digelar di Bali pada 18-25 Mei 2024.

    Sumber: Antaranews.com

  • Pengawasan Penggunaan Air Tanah di Jakarta Perlu Diperketat agar Jakarta Tidak Tenggelam

    Pengawasan Penggunaan Air Tanah di Jakarta Perlu Diperketat agar Jakarta Tidak Tenggelam

    7cloud.asia – Pemerintah perlu mengawasi penggunaan air tanah di Jakarta sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penurunan muka air tanah.

    Ketua Poros Rawamangun Rudy Darmanto mengatakan, jika penggunaan air tanah di Jakarta tidak diawasi dan dibatasi dengan ketat, maka penurunan muka air tanah makin tinggi.

    “Sehingga dapat dipastikan Jakarta akan lebih cepat tenggelam,” kata Rudy di Gedung Pemuda Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (12/6/2024).

    Di tengah krisis air Jakarta, kata dia, maka penggunaan air tanah sudah seharusnya dibatasi dan diawasi dengan ketat oleh pemerintah.

    “Harusnya ada pengawasan ketat yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi penggunaan air tanah di Jakarta,” kata Rudy.

    Baca: Pemprov DKI Jakarta perbanyak pembangunan waduk tuk cegah banjir

    Berbicara dalam Diskusi Publik dengan tema “Jakarta Tenggelam Krisis Air Tanah” Rudy mengatakan, sejumlah kawasan rumah susun di Jakarta menggunakan air dengan komposisi 30 persen menggunakan PDAM dan 70 persen menggunakan air tanah.

    Direktur Operasional Perumda PAM Jaya Syahrul Hasan menyebutkan beberapa kendala yang dialami perusahaannya karena masih belum dapat memenuhi pasokan air minum bagi warga Jakarta.

    Menurut dia, selisih kekurangan bagi kebutuhan air bersih warga Jakarta mencapai 11 ribu liter per detik dari tingkat kebutuhan pasokan air yang mencapai 31 ribu liter per detik.

    Tingginya selisih kekurangan itu, salah satunya karena PAM Jaya baru dapat mengoptimalkan air bersih dari dua sungai di Jakarta, yakni Sungai Ciliwung dan Sungai Pesangrahan.

    Sementara Sungai Krukut baru tahun ini dikelola oleh Perumda PAM Jaya.

    Baca: Membangun waduk yang ramah lingkungan

    Selain itu, dalam hal jangkauan pengelolaan air bersih, saat ini PAM Jaya baru memiliki jaringan perpipaan air bersih yang menjangkau sebanyak 65 persen warga.

    Dengan demikian, menurut Syahrul, masih ada kekurangan 35 persen dari total kebutuhan.

    “Kami tidak dapat asal mengelola air dari sungai-sungai di Jakarta sebab dipengaruhi langsung oleh ketahanan air di sungai-sungai tersebut,” ujarnya.

    Hal senada juga dikatakan pengamat kebijakan publik, Budi Siswanto. Dia mengatakan bahwa penggunaan air tanah untuk kebutuhan gedung-gedung pencakar langit di Jakarta cukup tinggi.

    “Ada sekitar 3.000 sampai 4.000 gedung-gedung tinggi di Jakarta, namun sayangnya hanya sekitar 200 gedung yang memiliki izin pengelolaan air bersih,” ujarnya.

    Baca: Sederet masalah lingkungan di balik pembangunan bendungan

    Karena itu, dibutuhkan pengawasan mendalam soal izin pengelolaan air bersih agar tidak menimbulkan masalah di tengah krisis air akibat menurunnya permukaan tanah.

    Sementara itu, pengamat lingkungan, Ferly Sahadat menuturkan perlunya Badan Regulasi Air untuk melakukan pengawasan mendalam pengelolaan air untuk komersil.

    “Dengan lemahnya pengawasan eksploitasi air tanah, maka bisa dipastikan warga Jakarta akan terus mengalami kerugian yang signifikan,” kata Ferly.

    Selain itu, ada juga sumur-sumur ilegal yang tidak memiliki izin. Kondisi tersebut menyebabkan permukaan tanah Jakarta mengalami penurunan dan berdampak menjadi ancaman serius tenggelamnya Jakarta.

    Sumber:Antaranews.com

  • Mayoritas Air Tanah di Jakarta Tercemar Berat, Warga Diimbau Tak Mengonsumsinya

    Mayoritas Air Tanah di Jakarta Tercemar Berat, Warga Diimbau Tak Mengonsumsinya

    7cloud.asia – Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta menyarankan warga tak mengonsumsi lagi air tanah karena hasil kajian Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta pada 2023 menunjukkan rata-rata air tanah sudah tercemar.

    Ketua Sub Kelompok Perencanaan Bidang Geologi, Konservasi Air Baku dan Penyediaan Air Bersih Dinas SDA DKI Jakarta Elisabeth Tarigan menyebut hasil didapat dari pemantauan terhadap 267 titik.

    Hasilnya, sebanyak 52 persen lokasi pemantauan memiliki status air tanah yang ada tercemar berat dan 27 persen tercemar ringan.

    “Dari hasil kajian yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup, dari 270 lokasi pemantauan semua rata-rata sudah tercemar. Pengaruhnya bakteri E.coli dari tangki septik, pencemaran permukaan, dan lainnya,” ujarnya dalam seminar daring yang disiarkan di YouTube Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta, Selasa (13/8/2024).

    Menurut Elisabeth, saat ini masih ada daerah di Jakarta yang belum terlayani dengan air perpipaan khususnya di selatan Jakarta, serta kiri dan kanan Jakarta yakni bagian barat dan timur.

    Baca Juga: Konservasi Air: DKI Jakarta Andalkan 147 Waduk dan Embung yang Ada

    Warga di wilayah tersebut masih menjadikan air tanah sebagai sumber air bersih dan air minum.

    Data dari PAM Jaya memperlihatkan bahwa sebesar 32,35 persen area di DKI Jakarta yang belum terlayani oleh layanan air minum perpipaan.

    Oleh karena itu, guna menyediakan air bersih di Jakarta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan percepatan pembangunan instalasi pengelolaan air (IPA) dan jaringan perpipaan.

    Pemprov DKI juga menambah jaringan perpipaan dan non perpipaan di wilayah yang belum terlayani misalnya dengan menghadirkan kios air, hidran umum, master meter, mobil tangki, dan reservoir komunal.

    “Bekerja sama dengan pihak lain baik tingkat nasional termasuk pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), membangun beberapa IPA, jaringan untuk mendukung percepatan peningkatan pelayanan,” jelas dia.

    Baca Juga: DKI Jakarta Terancam Krisis Air Bersih: Kebutuhan Terus Meningkat Tak Sebanding dengan Pasokan

    Pemprov DKI Jakarta juga senantiasa melakukan pemeliharaan, evaluasi, laporan supaya tahu masih on the right track atau tidak

    Selain itu, Pemprov DKI juga menambah suplai air dengan uprating SPAM Hutan Kota, IPA Cilandak, Buaran lalu mendampingi percepatan pembangunan IPA, melakukan pembatasan penggunaan air tanah.

    Hal lainnya yakni peningkatan indeks ketahanan air dengan menjaga kualitas badan air seperti embung, sungai, danau, dan waduk.

    Upaya-upaya ini nantinya diharapkan dapat mewujudkan target cakupan pelayanan air bersih hingga 100 persen di Jakarta pada tahun 2030.

    Sumber:Antaranews.com

  • Menguak Praktik Penyalahgunaan Air Tanah oleh Pengelola Rumah Susun di Jakarta

    Menguak Praktik Penyalahgunaan Air Tanah oleh Pengelola Rumah Susun di Jakarta

    7cloud.asia – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mendesak aparat untuk menertibkan praktik penyalahgunaan air tanah oleh oknum pengelola Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS).

    Menurut Ima, sejumlah pengelola rumah susun mengenakan tarif air PAM kepada para penghuninya, padahal mereka mengambil air tanah.

    “Ternyata banyak PPRS, apartemen dan lain sebagainya itu setengahnya mengambil PAM dan setengahnya mengambil air tanah,” kata Ima dilansir Antaranews.com, Jumat (7/2/2025).

    Ima mengungkapkan bahwa banyak oknum pengelola apartemen di Jakarta yang mengambil air tanah, namun membebankan biaya kepada penghuni sesuai dengan tarif PAM Jaya.

    “Ini yang seharusnya ditertibkan terlebih dahulu,” katanya.

    Baca: Mayoritas air tanah di Jakarta tercemar berat

    Ima juga meminta kepada Perumda PAM Jaya memberikan penjelasan secara rinci kepada seluruh masyarakat Jakarta, termasuk penghuni apartemen terkait kebijakan penyesuaian tarif agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

    Sementara itu, Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin mengakui, penghitungan pelanggan rumah susun dan apartemen berbeda dengan rumah tapak.

    Hal ini, ujarnya, sesuai Permendagri di mana perusahaan hanya memasang master meter untuk melayani ratusan hingga ribuan unit apartemen di dalamnya.

    Namun, penyesuaian tarif air di Jakarta ini mendapat sorotan Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia atau P3RS karena dinilai kemahalan.

    Sebagai solusi, kata Arief, PAM Jaya akan menawarkan pemasangan meteran air ke setiap unit apartemen agar penggunaan air tercatat dengan lebih transparan.

     

    Baca: Kenaikan permukaan air laut dan perubahan iklim perburuk banjir rob di Jakarta

    “Ada solusi, sebenarnya kami sudah diskusi. Benar-benar ini input atau masukan kami nanti, ide kami bisa diterima. Sehingga ini tidak ada isu tentang masalah tarif yang akan dilakukan di apartemen,” katanya.

    Sebagai perusahaan milik Pemprov DKI Jakarta, PAM Jaya akan terus menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata.

    Dia menegaskan, PAM Jaya berjanji untuk terus membuka ruang dialog dengan masyarakat dan mendengarkan berbagai masukan terkait kebijakan kenaikan tarif ini.

    Penerapan tarif baru itu telah mengacu pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 730 tahun 2024 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya.

    Selain terus melakukan pembangunan infrastruktur jaringan perpipaan, kebijakan ini juga merupakan bagian dari upaya PAM Jaya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan air minum pada 2030.

  • Pemanfaatan Air Tanah Secara Berlebihan Percepat Penurunan Muka Tanah di Jakarta

    Pemanfaatan Air Tanah Secara Berlebihan Percepat Penurunan Muka Tanah di Jakarta

    7cloud.asia – Tim peneliti Universitas Teknologi Nanyang (NTU) di Singapura. mengkaji penurunan muka tanah di 48 kota pesisir di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika.

    “Penurunan muka tanah adalah masalah yang umum ditemukan di banyak kota. Salah satu penyebab utamanya adalah ekstraksi air tanah,” jelas peneliti utama studi NTU, Profesor Cheryl Tay.

    Air tanah bisa ditemukan di dalam lapisan Bumi, di sela-sela tanah, pasir, dan bebatuan. Lebih dari separuh rumah tangga di dunia menggunakan air tanah untuk kebutuhan domestik, seperti minum dan irigasi.

    Namun dengan tingginya tingkat urbanisasi, ketersediaan air tanah semakin tipis. Ini mendorong banyak rumah dan industri mengebor sumur sendiri untuk memompa air tanah sebanyak mungkin—seperti di Jakarta.

    Padahal, mengambil air tanah secara berlebihan dapat menyebabkan tanah menjadi padat dan amblas. Lama-kelamaan, bangunan dan infrastruktur yang ada di atasnya akan ikut turun atau ‘tenggelam’.

    “Kota-kota yang mengalami penurunan muka tanah banyak ditemukan di Asia atau Asia Tenggara,” kata Tay.

    Baca: Penurunan muka tanah dan perubahan iklim perburuk banjir rob di Jakarta

    “Karena kebutuhan air cukup tinggi, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk yang tinggal di kota tersebut dan pertumbuhan lainnya.

    “Pertumbuhan populasi mengakibatkan tingginya kebutuhan air tanah dan ini akan menimbulkan dampak lainnya… Banjir akan lebih sering terjadi, lebih parah, dan lebih lama di masa depan,” Tay menambahkan.

    Intrusi air laut yang “dapat merusak tanah pertanian dan kualitas air minum”, adalah kemungkinan dampak lain.

    Beberapa jenis tanah lebih sensitif terhadap penurunan muka tanah. Tanah yang terbentuk dari endapan sedimen air sungai dan banyak ditemukan di wilayah pesisir, cenderung lebih rentan amblas.

    Kondisi seperti ini ditemukan antara lain di pesisir Jakarta, Bangkok, Ho Chi Minh, dan Shanghai.

    Kini, hampir separuh Kota Jakarta berada di bawah permukaan laut. Jakarta dibangun di atas rawa-rawa, yang dilewati 13 aliran sungai yang bermuara ke laut. Ini membuat Jakarta sangat rentan terhadap penurunan muka tanah.

    Baca: Praktik penyalahgunaan air tanah oleh pengelola rumah susun di Jakarta

    Kombinasi penurunan muka tanah dan kenaikan permukaan air laut secara global mempercepat “kenaikan air laut yang terlokalisasi di wilayah-wilayah pesisir”, kata Tay.

    “Ada dua komponen: tanah yang turun dan air yang naik.”

    Banjir di Jakarta menyebabkan tenggelamnya kawasan perumahan dan perkantoran.
    Siklus banjir Jakarta yang biasanya lima tahun sekali bisa menjadi lebih sering.

    Hal ini karena “curah hujan ekstrem yang meningkat di Indonesia bersamaan dengan meningkatnya suhu permukaan dan konsentrasi gas rumah kaca”, mengutip pernyataan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam sesi webinar pada Hari Meteorologi Dunia.

    Dalam satu dekade terakhir, banjir di Jakarta telah memakan puluhan korban jiwa dan setidaknya 280.000 orang mengungsi sementara hingga air surut.

    Baca: Mayoritas air tanah di Jakarta sudah tercemar

    Ketika sebagian permukaan tanah Jakarta empat meter lebih rendah dibandingkan tahun 1970, pemerintah Indonesia memutuskan membangun ibu kota baru, Nusantara, di Kalimantan. 

    Jarak Ibu Kota Nusantara ini lebih dari 1.200 kilometer dari Jakarta. Letaknya jauh dari pesisir.

    Sumber air ibu kota baru ini akan berasal dari bendungan dan waduk yang dirancang untuk menampung air sungai atau hujan. Air akan dimurnikan dan didistribusikan untuk memasok kebutuhan rumah tangga dan perkantoran.

    Ini berarti, tak ada kebutuhan untuk membuat sumur pompa air tanah di Nusantara.

    Meski demikian, pembangunan ibu kota baru ini memantik kontroversi dan laju pembangunannya melambat. Beberapa mengkritik bengkaknya biaya yang dibutuhkan—lebih dari Rp500 miliar.

    Belum lagi dampak lingkungan serta hilangnya keanekaragaman hayati di kawasan tersebut.

    Baca: Cara pemerintah kota Tokyo tangani penurunan muka tanah

  • Teliti Perlindungan Zona Imbuhan Air Tanah, Haikal Raih Gelar Doktor di UGM

    7cloud.asia – Pembangunan yang masif, alih fungsi lahan, dan perubahan iklim memberi pengaruh signifkan pada kualitas air tanah di Kawasan Cekungan Air di daerah Sleman, Yogyakarta.

    Padahal cekungan air tanah di Sleman ini menjadi penopang utama kehidupan masyarakat. Sumber daya ini tidak hanya melayani kebutuhan rumah tangga, tapi juga menopang pertanian, pariwisata, dan sektor industri.

    Namun, akibat ekstraksi berlebihan dan perubahan tata guna lahan yang cepat menjadi kebutuhan terhadap air tanah meningkat tajam, dan menjadikan kuantitas dan kualitas air mengalami penurunan secara terus menerus.

    Hasil riset Mahasiswa program doktoral prodi Geologi UGM, Muhammad Haikal Razi, menyebutkan, penurunan kuantitas dan kualitas air tersebut mengancam ketahanan air bagi sekitar 2,5 juta penduduk di Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul.

    Melalui riset disertasinya berjudul Penentuan Zona Imbuhan Air Tanah Berdasarkan Analisis Isotop dan Hidrogeokimia di Cekungan Air Tanah Yogyakarta–Sleman, Indonesia, Haikal memetakan zona imbuhan air tanah dengan menggabungkan pendekatan isotop stabil, analisis hidrogeokimia, dan interpretasi geologi bawah permukaan.

    Baca: Pemanfaatan air tanah secara berlebihan percepat penurunan tanah di Jakarta

    Haikal menjelaskan zona imbuhan adalah area penting tempat air hujan meresap ke dalam tanah dan mengisi cadangan air bawah tanah.

    Penelitiannya mengungkap bahwa zona imbuhan efektif terletak di bagian utara cekungan, pada elevasi antara 453 hingga 1.473 meter di atas permukaan laut (mdpl).

    Untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, zona imbuhan itu meliputi sebagian di Kecamatan Pakem, Turi, dan Cangkringan di Kabupaten Sleman.

    “Disebutnya daerah-daerah tersebut didominasi batuan vulkanik muda berpori dan memiliki tutupan lahan alami seperti hutan dan lahan terbuka,” kata dalam ujian terbuka promosi doktor di Departemen Geologi Fakultas Teknik UGM, Kamis (25/6/2025).

    Menurutnya, penentuan zona imbuhan secara akurat menjadi hal sangat penting agar bisa mengetahui lokasi yang harus dilindungi dan membatasi pembangunan.

    Baca: Cara pemerintah kota Tokyo atasi penurunan muka tanah

    “Tanpa pemahaman ini, upaya konservasi akan kurang efektif dan berpotensi sia-sia,” ungkapnya di hadapan tim penguji.

    Dari penelitian yang ia lakukan, Haikal menandaskan perlindungan zona imbuhan air tanah sudah menjadi kebutuhan mendesak untuk mencegah krisis air bersih.

    Dalam pandangannya terkait konservasi air tanah berbasis data ilmiah dan perencanaan tata ruang harus segera diterapkan.

    Perlindungan zona imbuhan bukan hanya konservasi lingkungan, tetapi juga investasi penting untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat.

    Ia berharap hasil penelitian bisa menjadi dasar kebijakan dan perencanaan dalam menjamin ketersediaan air bersih saat ini dan mendatang. Karena itu untuk menjaga dan memanfaatkan air tanah secara berkelanjutan, diperlukan pengelolaan terpadu.

    “Zona imbuhan harus dilindungi ketat sebagai wilayah lindung yang diatur tata ruangnya agar tidak dialihfungsikan dan tetap mampu menyerap air hujan, dan tata guna lahan harus disesuaikan dengan kondisi hidrologi dan geologi agar keseimbangan pengisian dan pemanfaatan air tanah terjaga”, tandasnya.

  • Layanan PAM Jaya Baru Capai 73 Persen, Ini Upaya Meningkatkannya

    Layanan PAM Jaya Baru Capai 73 Persen, Ini Upaya Meningkatkannya

    7cloud.asia – Cakupan layanan air bersih dari PAM Jaya terus ditingkatkan. Dalam dua bulan terakhir cakupan layanan PAM Jaya meningkat 2 persen, dari 71 persen menjadi 73 persen.

    Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin mengungkapkan kegembiraannya atas peningkatan partisipasi pelanggan menggunakan air bersih perpipaan. Hal ini menunjukkan semakin banyak masyarakat yang sadar pentingnya konservasi air tanah.

    PAM Jaya memberikan penghargaan kepada sejumlah perusahaan dan komunitas, serta masyarakat rumah tangga dalam memanfaatkan air pipa PAM Jaya.

    “Dan Alhamdulillah-nya dengan tahun ketiga ini semakin banyak yang memang sudah ikut menyadari,” kata Arief di acara Jakarta Water Hero 2025 di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (4/7/2025).

    Saat ini, sambung Arief, layanan air bersih perpipaan PAM Jaya telah mencapai 73 persen. Ia pun menargetkan layanan air bersih PAM Jaya bisa mencapai 78 persen pada akhir tahun ini.

    Baca: Upaya PAM Jaya penuhi target jangkauan pelayanan 100 persen

    Arief juga menyampaikan beberapa rencana strategis PAM Jaya, salah satunya groundbreaking pembangunan gedung sentra pelayanan yang terintegrasi dengan pusat edukasi air pertama di Indonesia.

    Rencana groundbreaking akan dilakukan pada Agustus nanti.

    “Jadi kami ingin mencoba mengajak masyarakat untuk bisa mengetahui bahwasanya proses air itu tidak mudah. Dan sangat sensitif nanti di masa depan,” jelasnya.

    Kemudian pada September mendatang, PAM Jaya juga akan meresmikan WTP Pesanggrahan dengan kapasitas 750 Lps. WTP Pesanggrahan ini nantinya akan mengairi rumah-rumah di Jakarta Selatan.

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyamaikan apresiasinya atas capaian PAM Jaya dalam menyediakan akses air bersih bagi masyarakat Jakarta.

    “Saya juga secara khusus senang sekali bahwa PAM Jaya yang sebelumnya sebulan, dua bulan yang lalu hanya mencapai 71 persen, sekarang sudah 73 persen. Artinya progresnya itu cukup baik,” ujar Pramono saat menghadiri

    Baca: Untuk dapat pelayanan dari PAM Jaya warga Marunda menunggu 40 tahun

    Pramono berharap agar PAM Jaya bisa meningkatkan cakupannya hingga 85 persen pada tahun depan. Melalui peningkatan cakupan layanan air bersih, Gubernur berharap PAM Jaya bisa segera melakukan Initial Public Offering (IPO).

    “Kalau di-IPO kan, apalagi pelanggannya lebih dari 2,5 juta captive orang yang menggunakan air di Jakarta, saya yakin pasti size-nya PAM Jaya akan besar sekali,” kata dia.

    Pramono pun mengapresiasi penyelenggaraan ajang penghargaan Jakarta Water Hero (JWH) 2025 oleh PAM Jaya, sebagai bentuk apresiasi kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi nyata dalam menjaga keberlanjutan air berkualitas di Jakarta.

    Menurutnya, acara ini untuk mendorong semangat masyarakat Jakarta dalam menggunakan air bersih.

    Pramono juga berharap PAM Jaya bisa menjadi BUMD yang sehat dan memberikan kontribusi yang lebih besar, baik bagi Jakarta maupun masyarakat.

    “Mudah-mudahan PAM Jaya seperti yang betul-betul saya harapkan bisa memenuhi harapan publik,” ucapnya.

    Baca: Memanen air hujan untuk wujudkan swasembada air