ruangkota

Tag: aktivis 1998

  • Kawan Ganjar Mahfud 98 Ajak Masyarakat Lawan Neo Orba

    Kawan Ganjar Mahfud 98 Ajak Masyarakat Lawan Neo Orba

    7cloud.asia – Ratusan massa yang tergabung dalam Kawan Ganjar Mahfud 98 mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melawan neo orde baru (Neo Orba).

    Sebab tanda-tanda kebangkitan Neo Orba itu telah tampak jelas dan di depan mata.

    Dalam orasi dan doa bersama di halaman TKRPP (Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres), di Jakarta pada Rabu (22/11/2023) ini mereka menyebut sejumlah indikasi bangkitnya Neo Orba

    Salah satunya adalah Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman yang meloloskan judicial review tentang batas umur capres dan cawapres 2024.

    baca: aktivis 98 deklarasikan dukungan untuk ganjar pranowo di pilpres 2024

    “Rakyat melihat bahwa putusan Ketua MK adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan seorang hakim, penyelundupan hukum dan praktik nepotisme yang justru berlawanan dengan tujuan Reformasi 98,” jelas koordinator lapangan, Sardo.

    Sardo menegaskan bahwa Reformasi 1998 adalah gerakan anak muda yang menentang dan menantang rezim otoriter Orde Baru.

    Menurut alumni FISIP Universitas Indonesia (UI) ini, adanya reformasi 1998, menunjukkan bahwa rakyat anti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

    “Rakyat anti dwifungsi ABRI, rakyat anti pemilu yang curang dan tidak adil, rakyat anti penguasa yang menyelewengkan kekuasaanya,” paparnya.

    Baca: Dianggap cacat hukum tiga aktivis 1998 gugat pencalonan Gibran sebagai cawapres

    Indikasi Neo Orba yang sedang tumbuh saat ini adalah pemerintah  tampak menutup rapat-rapat kasus pelanggaran HAM.

    Karena itu, Kawan Ganjar Mahfud 98 mengajak generasi muda untuk mempelajari sejarah, mengenal tokoh-tokoh politik dan mengetahui rekam jejak masa lalunya.

    “Jangan biarkan penjahat HAM dan perusak konstitusi memimpin negeri ini. Reformasi 98 terlalu mahal untuk digadaikan kepada penjahat HAM,” katanya.

    Dalam acara ini mereka mendesak pemerintah mengusut tuntas kejahatan HAM Orde Baru.

    Selain itu mereka mendesak agar pemerintah meninjau ulang Undang-undang no.20/2023 yang memberikan peluang bagi TNI/Polri masuk ke ranah sipil.

    Baca: Ganjar Pranowo demokrasi Indonesia sedang tidak baik baik saja

    Mereka juga menuntut pemerintahan sekarang dapat melaksanakan pemilihan umum 2024 secara jujur dan adil.

    “Saatnya kita mengukuhkan tekad dan harapan untuk terus menentang dan melawan setiap upaya rezim Neo Orba dalam berbagai bentuknya di negeri ini,” paparnya dalam orasi.

    Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama  kembali mengawal demokrasi agar tidak dibajak dan dimanipulasi untuk kepentingan kelompok atau keluarga.

    Selain menggelar orasi, acara tersebut juga diisi oleh pembacaan puisi serta doa bersama antar lintas agama yang dipimpin oleh Gus Soleh MZ, Ketut Guna Artha dan Pendeta Albert Timothy.

    Hadir pula Koneksi Band dan Threee Genix untuk membakar semangat para penonton.

    Reporter: Nurakhmayani  

  • Aktivis 98 dan Keluarga Korban Minta Milenial dan Gen Z Tak Terjebak dengan Gemoy, Prabowo Penjahat HAM

    Aktivis 98 dan Keluarga Korban Minta Milenial dan Gen Z Tak Terjebak dengan Gemoy, Prabowo Penjahat HAM

    7cloud.asia – Mantan sekjen Partai Rakyat Demokratik (PRD), Petrus Hariyanto meminta generasi milenial dan Gen Z tidak terjebak dalam pencitraan gemoy yang dilakukan oleh kubu calon presiden Prabowo Subianto.

    “Sekarang dicoba menggambarkan Prabowo yang lucu,yang riang gembira dan sebagainya. Semua itu bentuk manipulasi dan fokusnya ke Gen Z,” kata Hari dalam konferensi persnya.

    Selanjutnya Hari menjelaskan Prabowo sengaja merangkul mantan aktivis mahasiswa, mantan aktivis HAM dan jenderal-jenderal yang dahulu duduk dalam sidang Dewan Kehormatan Perwira (DKP).

    Baca: Budiman adalah contoh aktivis yang rusak moralnya

    Hal ini dilakukan agar dapat mengaburkan fakta penculikkan dan kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Prabowo Subianto.

    Anggota DKP yang dimaksud adalah Wiranto, Agum Gumelar, Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu mengadili Prabowo, kini justru mendukungnya menjadi presiden pada pilpres 2024.

    Prabowo, lanjut Hari, sengaja merangkul mantan ketua PRD, Budiman Sudjatmiko agar dapat menjelaskan ke generasi milenial dan Gen Z bahwa penculikan yang dilakukan Prabowo bukan pelanggaran HAM.

    “Sejarah gelap yang dilakukan Prabowo dibungkus oleh Budiman dan sebenarnya ditujukan kepada generasi Z bahwa Prabowo tidak melakukan pelanggaran HAM berat atau kejahatan HAM karena dia menjalankan tugas negara, sesuatu yang normal-normal saja,” jelas Hari.

    Baca: Petrus Hariyanto tetap perjuangkan HAM

    Orang yang pernah di tangkap dan dikurung satu sel bersama Budiman ini menyayangkan pembangunan opini tentang Prabowo yang dilakukan oleh Budiman dan aktivis 98 lainnya.

    Jumlah pemilih milenial dan Gen Z memang banyak, 60 persen dan mereka tidak mengalami masa orde baru.

    Padahal Budiman dan aktivis 98 seharusnya membuka fakta pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Prabowo.

    “Gen Z disuntikkan dan dibangun kesadaran bahwa Prabowo adalah pemimpin yang tak bernoda, pemimpin yang tidak bengis,” ujarnya.

    Baca: Prabowo-Gibran tak layak dipilih

    Sementara itu,  aktivis 98 Benny Ramdhani juga mengecam sikap sejumlah aktivis dan purnawirawan yang berada di barisan Prabowo. Benny mengaku tidak rela nasib 270 juta rakyat Indonesia diserahkan kepada seorang yang pernah terlibat dalam kasus hukum.

    “Tindak pidana yang bersifat ketidakpatuhan dalam kitab undang-undang hukum pidana militer dan perampasan terhadap kemerdekaan,” ucapnya.

    Karena itu ia mengingatkan agar generasi milenial dan Gen Z memperhatikan rekam jejak capres yang akan dipilih pada 2024 nanti.

    Reporter: Nurakhmayani

  • Kompera: Ironis, Aktivis Pro Demokrasi Kini Dukung Prabowo

    Kompera: Ironis, Aktivis Pro Demokrasi Kini Dukung Prabowo

    7cloud.asia – Komite Perlawanan Rakyat (Kompera) menyesalkan banyaknya aktivis pro demokrasi yang kini mendukung Prabowo Subianto sebagai pemenang Pemilihan Presiden 2024.

    Hal ini diungkapkan oleh aktivis pro demokrasi, yang juga mantan sekjen Partai Rakyat Demokratik (PRD), Petrus Haryanto dalam rilis pers yang diterima 7cloud.asia.  

    Menurutnya para aktivis tersebut dulu sangat getol melawan rezim militer Orde Baru, Soeharto, dan kroninya.

    “Tiba-tiba bersuara lantang mendukung Prabowo. Prabowo adalah menantu Soeharto, Presiden ORBA. Sungguh sangat ironis!,” kata Petrus.

    Baca: Menolak lupa pelanggaran HAM berat masa lalu

    Salah seorang aktivis itu adalah Budiman Soedjatmiko yang pada tahun 2023 lalu menemui Prabowo dan akhirnya menyatakan bahwa isu penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1998 harus diakhiri.

    Pernyataan mantan ketua umum PRD tersebut tidak mewakili korban yang hilang serta keluarga korban maupun langkah-langkah hukum dan politik yang sudah dilakukan oleh DPR dan Pemerintah.

    Langkah Budiman tersebut diikuti oleh sejumlah aktivis pro demokrasi lainnya. Seperti Aan Rusdianto dan Mugianto Sipin, yang keduanya merupakan korban penculikan aktivis.

     

    Baca: Pemberian pangkat istimewa kepada Prabowo dikecam

    Bahkan keduanya sebagai korban penculikan 1998 memenuhi undangan dua orang elit Partai Gerindra, dengan melakukan pertemuan tertutup di sebuah hotel mewah.

    Masyarakat tidak mengetahui apa isi pertemuan itu dan apa motivasi pribadi kedua mantan aktivis.

    “Dan ternyata tidak mencerminkan aspirasi kepentingan korban penculikan keseluruhan dan malah mencederai proses perjuangan HAM yang sudah berjalan lama,” jelas Petrus.

    Selanjutnya Petrus memaparkan sejumlah fakta kasus pelanggaran berat HAM masa lalu dan masa Reformasi belum tuntas diselesaikan dalam 10 tahun pemerintahan Jokowi.

    Baca: Prabowo anggap enteng kasus pelanggaran HAM masa lalu

    Tak hanya itu, pada masa kampanye capres 2014 lalu Jokowi berjanji pada keluarga korban penculikan akan mencari aktivis HAM, Wiji Thukul dan para aktivis yang belum ditemukan.

    “Semua hanya omong kosong!,” teriak aktivis yang pernah mendekam di LP Cipinang ini.

    Karena itu, Kompera tetap menolak  dan melawan rezim militer Neo ORBA (Neo Otoritarian) dan segelintir aktivis pecundang sebagai kaki tangannya.

    Selain itu, Kompera mendesak DPR RI untuk menuntaskan rekomendasi DPR RI Tahun 2009 terkait kasus penghilangan paksa.

    Kompera juga mendesak pemerintah untuk segera meratifikasi Konvensi Internasional Anti Penghilangan Paksa yang telah di tandatangani oleh Menteri Luar Negri Indonesia di New York pada tahun 2010.

    Baca: Aktivis HAM tagih janji Jokowi selesaikan kasus pelanggaran HAM

    Petrus menegaskan aktivis yang berdamai dengan rezim militer neo Orde Baru (Neo Otoritarian) tidak mewakili kepentingan korban penculikan 1998 keseluruhan dan keluarganya.

    Di sisa pemerintahan Jokowi saat ini, Kompera mendesak pemerintah segera menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM yang dilakukan secara yudisial oleh negara.

    “Bukan dengan cara-cara provokatif meminjam tangan segelintir aktivis yang bertindak tidak etis dan bermoral pecundang,” tegasnya.