ruangkota

Tag: alih fungsi lahan

  • Alih Fungsi Lahan Pertanian Picu Krisis Harga Pangan

    Alih Fungsi Lahan Pertanian Picu Krisis Harga Pangan

    Ilustrasi alih fungsi lahan. Foto: greenIndonesia

    7cloud.asia – Alih fungsi lahan pertanian di Indonesia sudah harus jadi perhatian serius. Alih fungsi lahan pertanian ini menjadi salah satu pemicu kenaikan harga pangan.

    Menurut data Kementerian Pertanian (Kementan), alih fungsi lahan pertanian mencapai 90.000 hingga 100.000 hektare (ha) setiap tahun. 

    Saat ini diketahui, luas lahan baku sawah (LBS) terus mengalami penyusutan akibat alih fungsi lahan pertanian.

    Alih fungsi lahan pertanian ini terjadi di 8 provinsi sentra beras nasional, yakni Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

    Baca: El Nino picu kenaikan harga beras, warga beralih konsumsi palawija

    Terlihat pada 2019, total LBS di 8 provinsi itu mencapai 3,97 juta hektare (ha), sedangkan pada 2021 susut menjadi 3,84 juta ha.

    Ketua DPR, Puan Hamarani mengatakan, banyaknya alih fungsi lahan harus menjadi pengingat agar Pemerintah membuat pemetaan baru serta regulasi khusus yang berkaitan dengan zonasi lahan subur.

    “Tujuannya agar zonasi tersebut diperuntukkan untuk lahan pertanian dan mencegah terjadinya alih fungsi lahan,” ujarnya sebagaimana dikutip Parlementaria.  

    Baca: Kekeringan akibat El Nino bisa mempengaruhi hasil panen

    Menurut Puan maraknya alih fungsi lahan telah mengakibatkan krisis harga pangan. 

    Hal ini ditandai dengan lonjakan harga pangan seperti beras dan gula yang  terjadi saat ini. 

    “Sistem pangan yang belum betul-betul efektif menimbulkan konflik agraria, kemiskinan, kelaparan, stunting, obesitas, perubahan iklim, dan kerusakan alam,” ujar Puan di Jakarta, Selasa (17/10/2023).

    Baca: Demi bendungan Karian, ratusan rumah di Lebak ditenggelamkan

    Mengutip catatan Badan Pusat Statistik (BPS), Puan menyebut, rata-rata harga semua jenis beras pada minggu pertama Oktober 2023 mencapai Rp 13.674 per kilogram (kg).

    Harga ini naik lebih dari Rp 1.500 per kg dibanding minggu pertama September 2023 yang masih berada di bawah Rp 11.900 per kg.

    Inflasi beras secara bulanan pada September 2023 mencapai angka 5,61 persen, sekaligus menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. 

    Baca: El Nino mengancam ketersediaan pangan, ini yang dilakukan Kementan

    Bahkan, harga beras kualitas medium tahun ini mengalami kenaikan yang tidak biasa, yakni tembus Rp 12.685 per kilogram atau naik 29,6 persen sepanjang 2023.

    Sementara, pantauan harga pada Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), terdapat 338 kota dan kabupaten di Indonesia yang mengalami lonjakan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras dan gula beberapa tahun terakhir.

    Berkaca pada hal itu, Puan mengingatkan Pemerintah memperhatikan apa penyebab melambungnya harga pangan ini.

    Baca: Musim kemarau memuncak harga beras dan cabai melonjak

    Ia menilai salah satunya karena kendala alih fungsi lahan sawah yang terjadi secara masif. 

    “Kurangnya produksi pangan yang diakibatkan krisis lahan juga ditambah fenomena kekeringan yang berkepanjangan membuat produksi pangan seperti beras juga mengalami penurunan drastis,” tuturnya. 

     

     

     

  • Sikapi Banjir Jabodetabek, Pimpinan DPR Soroti Alih Fungsi Lahan dan Pemanfaatan Bendungan Ciawi

    Sikapi Banjir Jabodetabek, Pimpinan DPR Soroti Alih Fungsi Lahan dan Pemanfaatan Bendungan Ciawi

    7cloud.asia – Selain menyoroti alih fungsi lahan, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa
    juga menyinggung soal pemanfaatan Bendungan Ciawi dan Sukamahi yang telah dibangun sebagai penahan banjir.

    Menurutnya, bendungan tersebut harus digunakan secara maksimal agar mampu mengurangi potensi banjir di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

    Hal ini diungkapkan Saan menyikapi banjir besar di Jabodetabek setelah hujan deras mengguyur sejak beberapa hari terakhir.

    Di Jakarta, sejumlah titik terendam banjir akibat luapan Sungai Ciliwung dan sungai-sungai lain yang berhulu di Bogor. Ketinggian air bervariasi, yang menyebabkan kemacetan dan mengganggu aktivitas warga.

    “Ya memang harus digunakan secara maksimal sebagai penyangga untuk menahan banjir. Jadi harus dirawat, nggak bisa dibangun tapi tidak digunakan, bahkan nggak dirawat dengan baik,” ujar Saan usai Rapat Paripurna ke-4 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, kamis (6/3/2025).

    Bendungan Ciawi telah diresmikan pada Desember 2022. Bendungan ini memiliki volume tampung air sebanyak 6,05 juta meter kubik dan luas area genangan 39,40 hektare.

    Baca: Sodetan Ciliwung belum efektif cegah banjir

    Sementara itu, Bendungan Sukamahi memiliki daya tampung 1,68 juta meter kubik dan luas area genangan 5,23 hektare.

    Dilansir dari laman resmi kementerian Pekerjaan Umum, Bendungan Sukamahi disebut mampu mereduksi debit banjir sebesar 15,47 meter kubik per detik.

    Lebih lanjut, Saan menegaskan bahwa alih fungsi lahan yang terjadi di kawasan Bogor harus menjadi perhatian serius.

    Ia menyebut bahwa banyak lahan di daerah Puncak dan Cisarua yang telah beralih fungsi secara tidak terkendali, yang berkontribusi terhadap tingginya volume air yang mengalir ke Jakarta saat hujan deras.

    “Alih fungsi ini menjadi penting, jadi harus benar-benar menjadi fokus perhatian. Karena apa? Yang terjadi hari ini, banjir-banjir ini, salah satu faktornya adalah alih fungsi lahan,” kata Saan.

    Ia menilai bahwa perubahan fungsi lahan yang tidak terkendali telah mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap air hujan, sehingga air langsung mengalir ke sungai dan memperparah banjir di wilayah hilir.

    Baca: Ribuan rumah di Jabodetabek terdampak banjir

    Oleh sebab itu, ia meminta agar alih fungsi lahan di kawasan Bogor tidak dilakukan sembarangan dan harus ditata dengan lebih baik.

    “Lahan-lahan di daerah Bogor, Puncak, dan Cisarua itu banyak yang dialihfungsikan. Nah, alih fungsi ini harus benar-benar menjadi fokus perhatian untuk dibenahi. Harus ditata lebih baik lagi, jadi nggak bisa sembarangan,” tambah Politisi Partai NasDem ini.

    Menurutnya, salah satu faktor utama yang menyebabkan banjir adalah alih fungsi lahan di daerah hulu, khususnya di wilayah Bogor.

    Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya koordinasi lintas wilayah dan lembaga guna menanggulangi permasalahan ini secara komprehensif.

    Karena itu dia menegaskan, langkah pertama yang penting dilakukan adalah tentu koordinasi lintas lembaga, lintas wilayah, misalnya antara Provinsi DKI dan Provinsi Jawa Barat.

    “Itu harus saling berkoordinasi untuk menyelesaikan secara komprehensif terkait dengan banjir ini,” tegas Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) ini.

    Baca: Kepala daerah di Jabodetabek diminta serius tangani masalah lingkungan

     

  • Soroti Alih Fungsi Lahan 1,1 Juta Hektare Hutan di Jawa, Komisi IV Ingatkan Risiko Bencana

    Soroti Alih Fungsi Lahan 1,1 Juta Hektare Hutan di Jawa, Komisi IV Ingatkan Risiko Bencana

    7cloud.asia – Panja Alih Fungsi Lahan Komisi IV DPR mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam setiap kebijakan pemanfaatan kawasan hutan dan alih fungsi lahan terutama di Jawa.

    Dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) Alih Fungsi Lahan di Jawa Barat, sejumlah Anggota Komisi IV DPR menekankan bahwa kebutuhan pembangunan dan peningkatan produktivitas lahan tidak boleh mengorbankan fungsi ekologis hutan yang berperan penting sebagai penyangga lingkungan.

    Anggota Komisi IV DPR Sadarestuwati mendapat informasi mengenai rencana alih fungsi lahan dalam skala besar di Pulau Jawa. Luas hutan yang akan dialihfungsikan mencapai 1,1 juta hektare.

    Karena itu, ia meminta pemerintah memberikan penjelasan agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi kelestarian lingkungan di masa depan.

    “Nah, kebenarannya seperti apa, ini yang kita ingin tahu. Karena kita ingin hutan ini tetap aman, hutan ini tetap utuh, jangan sampai kemudian ada bencana di sana-sini, ya kita yang salah,” ujar Sadarestuwati dalam Kunjungan Kerja Panja Alih Fungsi Lahan Komisi IV di Bogor, Jawa Barat, Rabu, (24/6/2026).

    Baca: Luas Hutan di Pulau Jawa Tinggal 15 Persen

    Menurut Sadarestuwati, upaya optimalisasi lahan untuk mendukung pembangunan dan peningkatan produktivitas memang perlu mendapatkan support.

    Namun, ia mengingatkan agar kebijakan alih fungsi lahan tidak dilakukan secara terus-menerus tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan keberlanjutan kawasan hutan.

    “Kami tentunya memberikan support, akan tetapi jangan kemudian alih fungsi lahan ini dilakukan terus menerus,” tegasnya.

    Senada dengan itu, Anggota Komisi IV DPR Sonny T. Danaparamita menilai bahwa setiap keputusan terkait perubahan status dan pemanfaatan kawasan hutan harus dilakukan secara sangat hati-hati.

    Menurutnya, keputusan yang diambil oleh para pemangku kebijakan akan menentukan apakah kawasan hutan dapat tetap terjaga atau justru mengalami kerusakan.

    Baca: Pulau Jawa Tak Layak Huni di Masa Depan Jika Tambang Tidak Disetop

    “Di tangan bapak sekalian, hutan ini akan terjaga atau rusak. Satu tanda tangan itu sangat bermakna,” ujar Sonny.

    Sebagai contoh, Sonny menyinggung kawasan Tumpang Pitu di Banyuwangi yang menurutnya berawal dari kawasan hutan lindung sebelum mengalami perubahan fungsi.

    Ia mengingatkan agar pengalaman serupa menjadi pelajaran penting dalam setiap pengambilan keputusan terkait kawasan hutan.

    “Di kampung saya, Banyuwangi, ada tambang yang namanya Tumpang Pitu. Itu asal-muasalnya adalah hutan lindung. Diubah-ubah hanya karena teken saja, dan rusaknya luar biasa,” ungkap Sonny.

    Melalui Panja Alih Fungsi Lahan, Komisi IV DPR terus mendalami berbagai persoalan pemanfaatan ruang, alih fungsi kawasan, serta pengelolaan hutan.

    Hal ini guna memastikan kebijakan pembangunan tetap berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah risiko bencana ekologis di masa mendatang.