ruangkota

Tag: alumni ui

  • Forum Alumni UI Desak Presiden Jokowi Cuti untuk Jaga Netralitas Pejabat

    Forum Alumni UI Desak Presiden Jokowi Cuti untuk Jaga Netralitas Pejabat

    7cloud.asia – Forum Alumni Universitas Indonesia (UI) untuk Indonesia Hebat mendesak agar Presiden Joko Widodo cuti sebagai kepala negara hingga masa pemilihan presiden berakhir.

    Dalam rilis yang diterima 7cloud.asia pada Selasa (28/11/2023) malam, cuti tersebut perlu dilakukan untuk menjaga netralitas para aparatur pemerintah sampai pada jajaran terbawah.

    “Kalau tetap masih menjabat, pasti curang,” ujar Dedy Syeh, salah satu anggotan dewan presidium Forum Alumni UI untuk Indonesia Hebat kepada 7cloud.asia.

    Selanjutnya Dedy menjelaskan, dinamika politik seputar pemilihan presiden saat ini banyak muncul tuduhan adanya sikap sepihak di kalangan pejabat pemerintah.

    baca: alumni ui desak pemerintah hentikan intimidasi

    “Kami dengan tegas menduga bahwa sikap sepihak ini adalah hasil dari upaya untuk menguntungkan pihak penguasa saat ini. Selain itu kami khawatir bahwa sikap sepihak pejabat pemerintah berasal dari arahan di balik layar dari kepemimpinan pemerintah,” jelasnya.

    Pada kesempatan itu Forum Alumni UI juga menyatakan keprihatinannya dan khawatir dengan berbagai peristiwa seperti memobilisasi pejabat desa untuk mendukung salah satu kandidat capres.

    Apalagi dengan adanya peristiwa intimidasi di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah terhadap pejabat desa oleh aparat penegak hukum terkait dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka, putera Presiden Jokowi.

    Karena itu, untuk menjaga kepercayaan rakyat, Jokowi harus cuti sementara waktu dari tugas kenegaraan dan pemerintahan.

    baca: intimidasi terhadap oposisi mulai dari ketua bem ui hingga kantor dpc pdip

    “Kami khawatir kepercayaan rakyat terhadap negara akan terkikis jika pejabat pemerintah gagal untuk tetap netral selama proses pemilihan yang sedang berlangsung,” papar alumni Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) UI tersebut.

    Seperti yang diwartakan sebelumnya, sejumlah organisasi perangkat desa yang tergabung dalam Desa Bersatu memberikan sinyal dukungan kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Sinyal itu terlihat ketika mereka menggelar acara bertajuk “Silaturahmi Nasional Desa 2023” di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (19/11/2023), yang dihadiri oleh Gibran.

    baca: menkopolhukam mahfud md kecurangan tidak akan menang maka jangan menekan masyarakat

    Peristiwa ini disesalkan oleh Direktur Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Ronny Talapessy

    Menurutnya acara tersebut bukanlah forum silaturahim nasional, melainkan kampanye.

    “Ini bukan acara silaturahmi, tapi ini kampanye. Ada yang pakai baju 02 dan itu terlihat jelas dan ada deklarasi dukungan,” ujar Ronny di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Senin (20/11/2023).

    Aparat negara termasuk kepala desa dan perangkat desa dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024 harus netral seperti yang  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

    Reporter: Nurakhmayani

  • Ribuan Alumni UI Deklarasi Dukungan untuk Ganjar

    Ribuan Alumni UI Deklarasi Dukungan untuk Ganjar

    7cloud.asia – Ribuan alumni Universitas Indonesia yang tergabung dalam Alumni Universitas Indonesia Bersama Ganjar-Mahfud mendeklarasikan dukungan untuk pasangan nomor 3, Ganjar-Mahfud.

    Deklarasi dibacakan oleh Mujab, alumni FISIP UI 2013 dan Mega, alumni Fakultas Hukum UI 2015 di One Bel Park, Jakarta pada Sabtu (03/02/2024).

    Deklarasi tersebut sengaja dibacakan oleh alumni muda sebagai simbol Gen Z dan milenial untuk Ganjar-Mahfud.

    “Kami disini berdiri bersama Pak Ganjar dan Pak Mahfud sebagai bukti komitmen dan konsistensi kami Alumni UI untuk turut serta menentukan sejarah perjalanan bangsa,” ujar Mega dalam deklarasinya.

    Baca: Forum alumni UI desak Jokowi cuti

    Sementara Mujab dalam deklarasinya menyampaikan Ganjar-Mahfud memiliki kriteria pemimpin yang sejalan dengan moto Kampus Kuning, yaitu Veritas, Probitas dan lustita yang bermakna kejujuran, kebenaran dan keadilan.

    “UI memiliki moto yaitu Veritas, Probitas dan lustita dimana kami sejak mahasiswa sampai alumni berpegang pada nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan. Dan k-Mahfudesesuaian nilai ini yang membuat kami Alumni UI memutuskan untuk mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud,” jelas Mujab.

    Alumni UI mempertimbangkan rekam jejak dan reputasi Ganjar sebagai mantan gubernur Jawa Tengah dua periode dan Mahfud MD sebagai mantan Menko Polhukam dan ketua Mahkamah Konstitusi tak perlu diragukan.

    Karena itu, lanjut Mujab, Ganjar-Mahfud adalah pemimpin yang paling dibutuhkan dan paling tepat untuk Indonesia tahun 2024-2029.

    Baca: Alumni UI desak pemerintah hentikan intimidasi

    “Karena rekam jejak dan reputasi menjadi alat ukur yang membuat kami percaya hanya Pak Ganjar dan Pak Mahfud calon pemimpin yang tepat karena memiliki integritas, pengalaman dan prestasi yang dibutuhkan di negeri ini,” jelas Mujab.

    Calon presiden, Ganjar Pranowo yang hadir dalam acara tersebut mengucapkan terimakasih atas dukungan yang diberikan oleh alumni UI.

    Capres berambut putih tersebut mengajak seluruh alumni UI  bersama-sama untuk berjuang memenangkan kontestasi politik 2024 dan mengawal jalannya proses demokrasi.

    “Maka hari ini menjadi kesempatan kita semua untuk menunjukkan komitmen kebangsaan kita,berani menyuarakan dari kemumngkinan terjadinya kezaliman,” kata Ganjar.

    “Mari kita tempatkan demkrasi ini pada arasnya dan berikan kepada rakyat seluruh hak yang dimiliki untuk menentukan nasib republik ini,” sambungnya.

    Reporte: Nurakhmayani

     

  • Banyak Kecurangan di Pemilu 2024, Alumni UI Dukung DPR Gunakan Hak Angket

    Banyak Kecurangan di Pemilu 2024, Alumni UI Dukung DPR Gunakan Hak Angket

    7cloud.asia – Puluhan delegasi aktivis Alumni UI (Universitas Indonesia Garda Pancasila atau AUIGP) menemui anggota DPR untuk menyampaikan dukungan penggunaan hak angket guna mengusut berbagai kecurangan Pemilu 2024.

    Rombongan alumni UI ini menyerahkan petisi yang berisikan dukungan penggunaan hak angket terkait Pemilu 2024.

    Delegasi alumni UI ini diterima oleh staf khusus FPDIP dan anggota komisi ll DPR, Dr. Emmy Lumbanraja di gedung MPR/DPR Selasa (05/03/2024) siang.

    “Sekarang ini banyak beredar kabar angin ada kecurangan oleh berbagai pihak. Baik itu curang sebelum, selama maupun setelah Pemilu. Mari sama-sama kita buktikan apa tudingan itu benar atau sekadar heboh pengalihan isu semata,” jelas Koordinator Pusat AUIGP, Sony Danang.

    Baca: Ribuan alumni UI deklarasi dukung Ganjar

    “Karena itu DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat perlu bergegas cawe-cawe menyelesaikan kemelut ini,” lanjutnya.

    Selanjutnya alumnus Fakultas Teknik UI ini menjelaskan apabila isu kecurangan yang Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) di Pemilu 2024 ini dibiarkan, maka legitimasi pemerintahan niscaya goyah.

    Akan terjadi distabilisasi politik yang mengoyak sendi pokok ketatanegaraan Pasca Reformasi.

    Kondisi ini membuat keutuhan NKRI menjadi rawan, yang selama ini diincar oleh berbagai proxy kepentingan. Baik itu proxy dari elemen asing maupun unsur lokal. 

    Karena itu, AUIGP mendukung penggunaan hak angket ini. AUIGP yakin anggota DPR RI periode 2019-2024 mampu jernih memetakan kemelut Pemilu 2024 yang dimaksud.

    Baca: DPR mulai bersidang, singgung soal hak angket

    Alumni UI yang tergabung dalam AUIGP juga merekomendasikan berbagai kebijakan korektif atas dugaan penyalahgunaan mekanisme lembaga negara. Khususnya untuk menjamin Pemilu yang luber dan jurdil.

    “AUIGP berharap DPR tegas mendesak pemberian sanksi bagi penyelenggara Pemilu 2024, baik itu KPU, Bawaslu, maupun Aparat Pemerintah di berbagai tingkatan, yang terbukti tidak jujur, teledor, dan melanggar hukum dan perundang-undangan yang berlaku,” paparnya..

    Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah AUIGP, Dhia Prekasha Yoedha, menjelaskan sikap ini selaras dengan nama GP – Garda Pancasila yang disandang AUI GP.

    “Dukungan penggunaan Hak Angket DPR dari AUIGP ini tak ada kaitan sama sekali dengan paslon 01 maupun 03. Tapi lebih untuk menjaga marwah Pancasila sebagai filosofi pedoman hidup berbangsa bernegara, ” ungkap Yoedha yang juga mantan Tenaga Ahli BPIP – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini.

    Baca: Demo dukung hak angket dan makzulkan Jokowi di berbagai daerah

    Karena itu, AUIGP mencatat dan sekaligus mengkritisi rentetan pelanggaran atas nilai-nilai Pancasila, prinsip Demokrasi dan Reformasi Anti KKN.

    Pelanggaran yang dimaksud adanya politik dinasti dan KKN proses pelolosan Gibran Rabuming Raka sebagai cawapres oleh MK yang melanggar kode etik.

    Lalu penyalahgunaan anggaran negara dalam pembagian sembako untuk kepentingan Capres/Cawapres tertentu. Kemudian penggembungan suara untuk memenangkan Capres/Cawapres tertentu.

    “Mari kita berikan dukungan moral bagi para wakil rakyat di DPR, sebagaimana Motto UI: Veritas, Probitas, Iustutia demi Kejujuran, Kebenaran, Keadilan” ajak Sony.

    Reporter: Nurakhmayani

  • Alumni UI Garda Pancasila Sosialisasikan Nilai Pancasila di Era Digital

    Alumni UI Garda Pancasila Sosialisasikan Nilai Pancasila di Era Digital

    7cloud.asia – Di era digital saat ini, nilai-nilai Pancasila harus disosialisasikan kepada generasi muda dengan menggunakan bahasa mereka sehingga terjangkau nalar generasi muda.

    Hal ini diungkapkan oleh Sony Danang, ketua Alumni Universitas Indonesia Garda Pancasila (AUIGP) dalam rilis yang diterima 7cloud.asia dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2024.  

    Meski menggunakan bahasa mereka, namun sosialisasi tersebut dilakukan tanpa mengurangi sedikitpun semangat dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

    Sony menjelaskan upaya ini perlu dilakukan agar nilai-nilai Pancasila tetap terjaga dan tidak usang tergerus zaman.

    Baca: Publik nilai Jokowi tak pantas berkhianat

    “Salah salah kuncinya adalah menyusup melalui relung jagat maya. Lewat interaksi social media, dapat kita jaga api nilai-nilai Pancasila,” ungkap Sony.

    “Kenapa tidak kita mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila dengan cara yang lebih gaul dan lebih mengena di hati kaum muda. Pembekalan nilai Pancasila dengan metode yang fun dan mengikuti arus perkembangan teknologi,” lanjutnya lagi.

    Menurutnya generasi Z saat ini sangat fasih dalam penggunaan teknologi. Berbagai aktivitas sudah dalam genggaman melalui smartphone dan sejenisnya.

    Tentu saja hal ini membawa perubahan luar biasa dalam perilaku keseharian generasi muda.

    Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengumumkan jumlah pengguna internet Indonesia tahun 2024 mencapai 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa penduduk Indonesia tahun 2023.

    Baca: Jokowi dianggap membajak Pemilu 2024

    Dari hasil survei penetrasi internet Indonesia 2024 yang dirilis APJII, maka tingkat penetrasi internet Indonesia menyentuh angka 79,5%.

    Upaya sosialisasi ini sekaligus menjawab kekhawatiran akan lunturnya nilai-nilai luhur bangsa Indonesia karena tergerus oleh nilai- nilai negatif dari budaya global.

    Selain itu sosialisasi tersebut perlu dilakukan sebagai bentuk reinterpretasikan nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah dicetuskan oleh para pendiri bangsa empat pilar yang tediri dari Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI.

     

     

  • Alumni UI: Tolak Pengingkaran dan Upaya Pemalsuan Sejarah Bangsa Indonesia

    Alumni UI: Tolak Pengingkaran dan Upaya Pemalsuan Sejarah Bangsa Indonesia

    7cloud.asia – Penulisan ulang sejarah nasional Indonesia mendapat banyak kritikan dari masyarakat. Tak terkecuali alumni Universitas Indonesia. Mereka menolak dan menuntut penghentian penulisan ulang sejarah nasional Indonesia

    Alumni Universitas Indonesia Peduli Pendidikan Nasional menuntut agar Menteri Kebudayaan, Fadli Zon meminta maaf kepada rakyat Indonesia dan mencabut pernyataan penyangkalannya tentang tragedi perkosaan massal pada Mei 1998.

    Sesuai laporan TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta), peristiwa perkosaan massal pada Mei 1998 adalah fakta yang tidak bisa disangkal.

    Baca: Fadli Zon dituntut tarik pernyataannya dan meminta maaf secara resmi atas tragedi Mei 1998

    Korban telah berjatuhan, baik yang kemudian meninggal, mengganti identitas diri, menyelamatkan diri ke luar negeri, maupun yang mengalami trauma berkepanjangan.

    Sebelumnya Fadli Zon telah membuat pernyataan bahwa tidak ada peristiwa perkosaan massal pada Mei 1998, karena tidak ada bukti yang mendukungnya.

    Salah satu alumni UI, Ari Wijaya menyesalkan pernyataan tersebut. Menurutnya pemerintah tidak menghargai rakyatnya dan sejarah bangsanya sendiri.

    Baca: Mirip Nazi, AKSI tolak penulisan ulang sejarah nasional Indonesia

    “Pemerintah dengan gegabah telah mendidik masyarakat yang berdampak jangka panjang terhadap pembentukan karakter bangsa,” kata Ari dalam rilis yang diterima 7cloud.asia.

    Penulisan ulang sejarah nasional Indonesia tersebut lanjut Ari, menunjukkan pemerintah telah mempengaruhi pendidikan terhadap generasi muda untuk tidak menghargai kejujuran dan keadilan, karena dengan semena-mena telah mengubah dan menghilangkan fakta sejarah.