7cloud.asia – Puluhan delegasi aktivis Alumni UI (Universitas Indonesia Garda Pancasila atau AUIGP) menemui anggota DPR untuk menyampaikan dukungan penggunaan hak angket guna mengusut berbagai kecurangan Pemilu 2024.
Rombongan alumni UI ini menyerahkan petisi yang berisikan dukungan penggunaan hak angket terkait Pemilu 2024.
Delegasi alumni UI ini diterima oleh staf khusus FPDIP dan anggota komisi ll DPR, Dr. Emmy Lumbanraja di gedung MPR/DPR Selasa (05/03/2024) siang.
“Sekarang ini banyak beredar kabar angin ada kecurangan oleh berbagai pihak. Baik itu curang sebelum, selama maupun setelah Pemilu. Mari sama-sama kita buktikan apa tudingan itu benar atau sekadar heboh pengalihan isu semata,” jelas Koordinator Pusat AUIGP, Sony Danang.
Baca: Ribuan alumni UI deklarasi dukung Ganjar
“Karena itu DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat perlu bergegas cawe-cawe menyelesaikan kemelut ini,” lanjutnya.
Selanjutnya alumnus Fakultas Teknik UI ini menjelaskan apabila isu kecurangan yang Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) di Pemilu 2024 ini dibiarkan, maka legitimasi pemerintahan niscaya goyah.
Akan terjadi distabilisasi politik yang mengoyak sendi pokok ketatanegaraan Pasca Reformasi.
Kondisi ini membuat keutuhan NKRI menjadi rawan, yang selama ini diincar oleh berbagai proxy kepentingan. Baik itu proxy dari elemen asing maupun unsur lokal.
Karena itu, AUIGP mendukung penggunaan hak angket ini. AUIGP yakin anggota DPR RI periode 2019-2024 mampu jernih memetakan kemelut Pemilu 2024 yang dimaksud.
Baca: DPR mulai bersidang, singgung soal hak angket
Alumni UI yang tergabung dalam AUIGP juga merekomendasikan berbagai kebijakan korektif atas dugaan penyalahgunaan mekanisme lembaga negara. Khususnya untuk menjamin Pemilu yang luber dan jurdil.
“AUIGP berharap DPR tegas mendesak pemberian sanksi bagi penyelenggara Pemilu 2024, baik itu KPU, Bawaslu, maupun Aparat Pemerintah di berbagai tingkatan, yang terbukti tidak jujur, teledor, dan melanggar hukum dan perundang-undangan yang berlaku,” paparnya..
Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah AUIGP, Dhia Prekasha Yoedha, menjelaskan sikap ini selaras dengan nama GP – Garda Pancasila yang disandang AUI GP.
“Dukungan penggunaan Hak Angket DPR dari AUIGP ini tak ada kaitan sama sekali dengan paslon 01 maupun 03. Tapi lebih untuk menjaga marwah Pancasila sebagai filosofi pedoman hidup berbangsa bernegara, ” ungkap Yoedha yang juga mantan Tenaga Ahli BPIP – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini.
Baca: Demo dukung hak angket dan makzulkan Jokowi di berbagai daerah
Karena itu, AUIGP mencatat dan sekaligus mengkritisi rentetan pelanggaran atas nilai-nilai Pancasila, prinsip Demokrasi dan Reformasi Anti KKN.
Pelanggaran yang dimaksud adanya politik dinasti dan KKN proses pelolosan Gibran Rabuming Raka sebagai cawapres oleh MK yang melanggar kode etik.
Lalu penyalahgunaan anggaran negara dalam pembagian sembako untuk kepentingan Capres/Cawapres tertentu. Kemudian penggembungan suara untuk memenangkan Capres/Cawapres tertentu.
“Mari kita berikan dukungan moral bagi para wakil rakyat di DPR, sebagaimana Motto UI: Veritas, Probitas, Iustutia demi Kejujuran, Kebenaran, Keadilan” ajak Sony.
Reporter: Nurakhmayani
Leave a Reply