Tag: aplikasi

7cloud.asia – Anggota Komisi V DPR Adian Napitupulu mengkritik besarnya pemotongan biaya aplikasi ojek online yang mencapai 30 persen lebih.

Padahal, dalam Keputusan Menteri Perhubungan Kepmenhub atau KP Nomor 1001 tahun 2022 regulasinya potongan biaya aplikasi maksimal 20 persen.

Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi V DPR dengan sejumlah operator aplikasi ojek online terkait pembahasan dan mendengarkan masukan terkait penyusunan RUU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

RDPU ini antara lain dihadiri PT. Goto Gojek Tokopedia, PT. Grab Teknologi Indonesia dan PT. Teknologi Perdana Indonesia (Maxim Indonesia)

“Dulu kalau kita tidak salah sempat 10 persen ya jatah aplikator. Dan dia naik terus 10, 15, hingga 20. Dalam praktiknya (bahkan) di atas 20 persen,” tegas Adian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Baca: Pemerintah diminta tinjau ulang potongan biaya aplikasi sebesar 30 persen

Politisi PDI Perjuangan ini menekankan angkanya tersebut sangat tidak adil. faktanya, para aplikator sama sekali tidak peduli terhadap keadaan para supir maupun kendaraan jasa angkutan umum berbasis online tersebut.

Adian lalu memaparkan, kejadian di mana banyak sekali supir roda empat dan roda dua ditangkap di bandara Soekarno Hatta, Halim dan sebagainya.

”Kalau di Soetta itu lebih keras lagi. Mereka ditangkap, ditahan 6 jam disuruh push up. Sampai akhirnya saya telpon Dirut Angkasa Pura II kalau tak salah, dan saya bacakan pasal penyanderaan,” ungkap Adian.

Dalam kondisi ini, pihak aplikator tidak peduli supirnya ditangkap, disuruh push-up, dipukuli dan sebagainya. Mereka tidak peduli mobilnya rusak, Simnya habis. mereka tak peduli olinya kurang, apapun yang terjadi di jalanan. Hal yang tak terjadi pada perusahaan angkutan yang lain.

“Taksi-taksi yang offline itu dia urus pullnya, olinya, tabrakan dia bertanggung jawab. Supirnya ditangkap dia urus ke polisi dan sebagainya,” imbuhnya

Baca: Driver ojek online minim perlindungan hukum

Mirisnya, dilanjutkan Adian, keuntungan yang didapatkan perusahaan aplikator online lebih besar ketimbang offline.

“Begini pimpinan kalau kita tidak atur ini dengan baik, kita juga tidak adil dengan rakyat dan menurut saya ini harus menjadi bagian penting dalam pasal kita nanti. Mengatur,” tegasnya.

“Menurut saya, jika diijinkan pimpinan sambil kita menunggu proses RUU ini, memungkinkan tidak ini kita jadikan kesimpulan untuk kita sampaikan ke Menteri Perhubungan (Dudy Purwagandhi) perhubungan agar tarifnya diturunkan lagi menjadi 10 persen,” imbuh Adian.

Menutup keterangannya, Legislator Dapil Jawa Barat V ini mengatakan bahwa penindasan terhadap supir online ini harus segera dihentikan dengan merekomendasikan penurunan tarif pada Permen tersebut kembali menjadi 10 persen.

“Karena kita tak bisa menjamin proses RUU ini berlangsung satu bulan, dua bulan atau setahun. Walaupun saya berharap selesai dalam satu atau dua bulan ini. Kenapa? negara ini tak boleh mengkhianati produk UU-nya,” pungkasnya.

7cloud.asia – Pengemudi ojek online dibebani biaya berlapis, sehingga semakin menekan penghasilan mereka. Tak hanya potongan komisi bagi aplikasi, para driver online juga harus membayar harian untuk bisa mendapatkan order atau pesanan dari pelanggan.

Hal ini diungkapkan Anggota Komisi V DPR, Adian Napitupulu, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama para pengemudi ojek online di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (21/5/2025).

“Untuk dapat order mereka bayar lagi Rp20 ribu per hari. Sudah mereka bayar (langganan), lalu konsumen memesan dipotong lagi persentasenya minimal 20 persen sampai 50 persen. Pernah nggak kita lakukan audit investigatif untuk keuangan ini?” ujar Adian, disambut riuh tepuk tangan pengemudi yang hadir.

Politisi PDI-Perjuangan ini menegaskan, praktik “berlangganan order” ini tidak manusiawi. Driver ojek online harus membayar agar mendapat prioritas, sementara pendapatannya justru terus dipotong oleh aplikator.

“Kejam sekali! Yang selama ini terpublikasi ‘potongan-potongan’. Tidak! Ada biaya layanan dan biaya jasa aplikasi dan ada beli order. Ketika temen-temen ini nggak beli order, nggak bayar 20 ribu mereka nggak dapat order, mereka nggak dapat pesanan,” tegas Adian.

Baca: Pengemudi Ojek Online melawan sistem kemitraan yang menindas

Menurutnya, ke depan Indonesia perlu mempertimbangkan sistem langganan tetap seperti yang sudah diterapkan di negara lain, agar pengemudi tidak terus-menerus “diperas” lewat potongan dan biaya tambahan.

Dia mencontohkan India yang sekarang tidak lagi ada potongan komisi, tetapi driver berlangganan aplikasi.

”Nah potongan langganan ini berlaku tetap. Nah itu lah nanti masa depan driver online, hubungannya dengan aplikasi sangat logis,” kata Adian yang juga Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI.

Lebih lanjut, ia mengkritik lemahnya peran negara dalam mengawasi dan mengatur skema pungutan ini. Ia menilai, selama ini negara seperti menutup mata terhadap pungutan tanpa dasar hukum yang dilakukan oleh aplikator.

Meski peraturan mengenai potongan bagi aplikasi sudah tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 1001 Tahun 2022 namun untuk biaya lainnya belum memiliki dasar hukum.

Baca: Ribuan pengemudi ojek online matikan aplikasi sebagai bentuk protes

Adian lantas mengkritik pemerintah yang dinilainya membiarkan terjadinya pembebanan biaya lainnya tanpa dasar hukum dan berlangsung selama bertahun-tahun.

“Kita bisa diperdebatkan (potongan komisi) 15 persen dan 5 persen ada KP-nya. Seburuk-buruknya KP, dia dasar hukum. Negara biarkan ini (potongan biaya layanan dan biaya jasa aplikasi) terjadi bertahun-tahun. Ini aneh menurut saya. Kita sepertinya hidup bernegara tanpa negara,” ujarnya.

Ia juga menolak alasan aplikator yang menyebut bahwa pungutan semacam itu juga berlaku di luar negeri.

“Saya minta ini (biaya layanan dan aplikasi) dicabut, tidak boleh ada! Dalam konferensi pers aplikator kemarin (20/5/2025) disampaikan bahwa dasar mereka menggunakan ini hanya karena di negara lain dipakai.“

“Tapi peristiwa di negara lain itu bukan dasar hukum di Indonesia. Jadi bukan cuma (potongan komisi) 10 persen (yang dicabut) tapi (langganan order) ini juga,” tegas Adian.

Adian meminta DPR untuk membahas isu ini secara menyeluruh dan tidak hanya fokus pada nominal potongan komisi.

Baca: DPR tampung keluhan pengemudi ojek online

Dia menegaskan, pemahaman terhadap masalah-masalah driver online ini harus utuh dan tidak bisa cuma melihat persoalan persentase (komisi).

“Tidak juga, tapi bagaimana mereka memungut sesuatu dari rakyat dalam jumlah banyak tanpa dasar hukum dan bagaimana kemudian mereka diminta membeli ordernya ke aplikator,” tutupnya.

Sebelumnya, ribuan mitra pengendara ojek online maupun taksi online di berbagai kota melakukan demonstrasi besar pada Selasa (20/5/2025) lalu.

Secara garis besar terdapat lima poin tuntutan yang akan diajukan kepada para pemangku kepentingan, antara lain:

(1) Mutlak turunkan potongan aplikasi menjadi 10 persen.
(2) Naikkan tarif pengantaran penumpang.
(3) Segera terbitkan regulasi pengantaran makanan dan barang.
(4) Tentukan tarif bersih yang diterima mitra.
(5) Mendesak pemerintah segera terbitkan UU Angkutan Online Indonesia.

Baca: Transportasi online butuh payung hukum