7cloud.asia – Organisasi masyarakat sipil investigatif dari Inggris, Earthsight dan organisasi lingkungan Indonesia Auriga Nusantara secara terbuka mendesak Forest Stewardship Council (FSC) agar menghentikan proses perundingan pemulihan (Remedy Framework) dengan Asia Pacific Resources International Holdings Ltd (APRIL).
Dilansir earthsight.org.uk, APRIL merupakan perusahaan pulp terbesar kedua di Indonesia.
FSC mencabut sertifikasi berkelanjutan dari produk APRIL pada 2013, karena keterlibatannya dalam deforestasi masif dan dugaan pelanggaran di Indonesia.
Pada 2016 FSC-APRIL memulai dialog formal yang membuka ruang untuk kembalinya perusahaan pulp raksasa ini menggunakan sertifikat FSC dan memasarkan produknya
sebagai produk yang berkelanjutan.
Namun, untuk itu FSC mensyaratkan, APRIL harus menyelesaikan konflik dengan masyarakat dan seluruh rantai pasoknya harus bebas-deforestasi.
Meski demikian, banyak perusahaan yang terhubung dengan Royal Golden Eagle (RGE yang merupakan perusahaan induk APRIL) tetap memicu dan menangguk keuntungan dari serangkaian deforestasi terburuk di Indonesia.
Baca: 13 Perusahaan Penyumbang Terbesar Deforestasi Global
Investigasi Auriga Nusantara dan Earthsight menemukan sejumlahk bukti pelanggaran lingkungan hidup dan hak asasi manusia yang dilakukan oleh RGE, melalui sistem ‘perusahaan bayangan’
RGE adalah konglomerat Indonesia yang berbasis di Singapura dengan bisnis di sektor kelapa sawit, konstruksi, dan energi.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan media investigatif telah mengungkap adanya keterhubungan operasional, personel, dan rantai pasok antara RGE dengan sejumlah perusahaan seperti Mayawana Persada dan PT Industrial Forest
Plantation.
Dua perusahaan ini secara konsisten bertengger di jajaran pemuncak deforestasi di Indonesia pada tahun-tahun terakhir.
Dalam keterangan tertulis yang diterima Selasa (17/12/2024), Auriga Nusantara menyebut bahwa pembabatan hutan alam demi pembangunan kebun kayu monokultur cepat-tumbuh di konsesi-konsesi ini telah memicu konflik berkepanjangan dengan masyarakat adat dan lokal.
Hutan monokultur juga memicu emisi karbon dalam jumlah yang sangat besar, sehingga menghancurkan habitat spesies terancam punah seperti orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus).
Baca: Hutan Hujan Tropis terluas dunia dalam ancaman deforestasi
RGE menyangkal keterhubungannya dengan Mayawana Persada; pun demikian dengan
dugaan kendalinya terhadap Borneo Hijau Group yang merupakan induk dari PT Industrial Forest Plantation.
Namun, sebulan lalu, laporan Rainforest Action Network mengungkap adanya satu pabrik sawit pemasok Apical (anak usaha RGE yang bergerak pada sektor industri sawit) yang menampung sawit ilegal yang ditanam melalui konversi hutan alam Suaka Margasatwa Rawa Singkil
Hutan ini merupakan area konservasi di Kawasan Ekosistem Leuser, Aceh, yang merupakan habitat terpadat orangutan sumatera (Pongo abelii) di dunia. Apical menyatakan akan menyelidiki hal ini.
Peneliti Earthsight, Kalina Dmitriew mengatakan dengan sejumlah dugaan terhubung rangkaian deforestasi terburuk di Indonesia beberapa tahun terakhir.
Pun demikian dengan konflik tak berujung dengan masyarakat adat dan lokal tidak menunjukkan kemajuan. Seolah RGE sedang mengolok proses pemulihan FSC.
Serangkaian tindakan RGE mengesankan dirinya sebagai korporasi yang kredibel secara sosial dan lingkungan namun secara bersamaan menangguk keuntungan dari perusakan hutan alam merupakan pelacuran citra (greenwashing) pada skala industrial.
Baca: Pemberlakuan Aturan Antideforestasi Uni Eropa ditunda
Dia menambahkan, FSC semestinya tidak mentolerir hal seperti ini, sehingga perlu sesegera mungkin menghentikan proses pemulihan dengan APRIL.
”Setidaknya hingga deforestasi dan penindasan hak asasi masyarakat setempat benar-benar terhenti dan diselesaikan secara memadai di seantero korporasi dan rantai pasok RGE,” tandasnya.
Ketua Auriga Nusantara, Timer Manurung menambahkan, bertahun-tahun FSC bersikap naif dalam menilai struktur korporasi pulp di Indonesia.
Beragam bukti yang ditemukan, ujarnya, menunjukkan keterhubungan Tanoto Grup dalam deforestasi dan pelanggaran hak asasi di Indonesia.
Fakta ini semestinya menyadarkan FSC, sehingga lembaga sertifikasi ini tidak hanya bersandar pada keterangan yang disampaikan perusahaan
”FSC harus secara aktif menelisik struktur korporasi secara memadai sehingga perusahaan-perusahaan pemegang sertifikat FSC tetap kredibel dan turut
melindungi hutan alam tersisa di Indonesia,” pungkas Timer.
