ruangkota

Tag: baliho

  • Baliho Dirinya dan Mahfud Dicopot Karena Ada Kunjungan Jokowi, Begini Tanggapan Ganjar Pranowo

    Baliho Dirinya dan Mahfud Dicopot Karena Ada Kunjungan Jokowi, Begini Tanggapan Ganjar Pranowo

    7cloud.asia – Baliho pasangan capres/cawapres Ganjar Pranowo – Mahfud MD di Gianyar, Bali dicopot pada saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke daerah tersebut. 

    Sebaliknya baliho pasangan capres/cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming bertebaran saat kunjungan Presiden Jokowi di Medan, Sumatera Utara. 

    Dimintai tanggapannya soal pencopotan baliho ini usai menghadiri Mukernas V, Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia di Prama Sanur Beach Bali, Kota Denpasar, Bali, pada Rabu (1/11/2023) Ganjar Pranowo mengungkapkan keprihatinannya. 

    Baca: Mengapa dinasti politik Jokowi disoal

    Ganjar Pranowo mempertanyakan tindakan ini dan berpendapat bahwa jika pemasangan baliho tidak melanggar aturan, sebaiknya tidak ada pencopotan yang berlebihan.

    “Saya lagi coba bertanya-tanya kenapa dicopot begitu ya, memang kalau ada yang melanggar sih silakan dicopot, tapi kalau tidak ada yang melanggar, ya sebaiknya tidak perlu berlebihan,” kata Ganjar

    Berdasarkan informasi yang diterimanya, Ganjar Pranowo mengatakan bahwa baliho yang dicopot sudah dipasang kembali.

    Baca: MKMK temukan banyak masalah dalam putusan usia minimal capres/cawapres

    Ganjar juga telah berdiskusi mengenai hal ini dengan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Provinsi Bali, Wayan Koster.

    “Saya senang karena saya sudah berkomunikasi dengan Pak Wayan Koster, kemarin akhirnya ada statement, dan kemudian dipasang lagi, ya kita senang,” ujar mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut.

    Ganjar Pranowo menekankan pentingnya netralitas dari semua aparat penegak hukum dalam Pilpres 2024.

    Baca: Independensi MKMK diragukan

    Menurut Ganjar, hal ini akan memastikan bahwa pemilihan umum berjalan dengan aman, damai, dan adil.

    “Yang penting semua harus mendorong bahwa Pemilu 2024 besok harus berjalan baik, aparatur semuanya bisa netral, itu penting,” pungkas Ganjar.

    Sebelumnya, Baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud Md yang terpajang di sekitar Balai Budaya Batubulan, Kabupaten Gianyar dicopot jelang kedatangan Jokowi ke daerahh tersebut pada Selasa (31/10/2023) siang.

    Baca: Tiga bakal capres makan siang bareng Jokowi 

    Baliho Ganjar-Mahfud dicopot Satpol PP sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia tengah (Wita). Tak hanya baliho Ganjar-Mahfud, bendera PDIP yang berkibar di sana juga diturunkan.

    Baliho pasangan capres-cawapres dan bendera PDIP itu dicopot menjelang kedatangan Jokowi.

    Jokowi datang ke Balai Budaya Batubulan menyerahkan langsung bantuan pangan cadangan beras pemerintah bagi masyarakat penerima manfaat.

     

  • Diduga Libatkan Aparat Kepolisian, Pemasangan Baliho Prabowo Gibran di Pantura Tuai Kecaman

    Diduga Libatkan Aparat Kepolisian, Pemasangan Baliho Prabowo Gibran di Pantura Tuai Kecaman

    7cloud.asia – Pemasangan baliho pasangan capres/cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka atau Prabowo Gibran diduga melibatkan aparatur dan fasilitas negara. 

    Bahkan, sebuah media menyebutkan sumber di Kepolisian yang menolak disebutkan namanya, menyebut perintah kepada jajaran Polri untuk memasang baliho Prabowo Gibran ini disampaikan di Jawa Timur. 

    Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis yang merupakan gabungan sejumlah LSM seperti PBHI, Imparsial, Walhi, Setara Institute, dan ICW mengecam jika dugaan pelibatan aparat dalam pemasangan baliho Prabowo Gibran ini benar-benar terjadi.

    “Kami menilai dalam negara demokrasi dan negara hukum, tugas dan fungsi utama polisi adalah menjalankan penegakkan hukum dan menjaga kemananan ketertiban masyarakat sesuai mandat Konstitusi UUD 1945 dan UU Polri No. 2 Tahun 2002, dan bukan terlibat politik praktis dengan mendukung salah satu kandidat presiden melalui pemasangan baliho” jelas Ketua PBHI, Julius Ibrani, di Jakarta, Sabtu (11/11/2023).

    Baca: Beda cara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto atasi kemiskinan

    Karena itu, lanjut Julius, dugaan ketidaknetralan aparat tersebut tidak bisa dibiarkan dan perlu ditindak untuk membuktikan instruksi Presiden Jokowi yang menekankan netralitas, bukan lip service.

    “Kami memandang dugaan pemasangan baliho oleh polisi semakin menunjukkan bahwa kekuasaan Presiden Jokowi terus menggunakan semua kekuataannya untuk memenangkan anaknya dalam Pemilu 2024.” papar Julius.

    Ini menjadi pemihakan aparat ke pasangan ini. Karena, sebelumnya, Baliho dari lawan politik Prabowo Gibran justru diturunkan oleh aparat keamanan di beberapa tempat seperti di Bali dan lainnya.

    Selanjutnya koalisi masyarakat sipil menilai putusan MK Nomor: 90/2023 menjadi gerbang masuk aparat bersikap tidak netral.

    Baca: Menkopolhukham bentuk tim untuk selidiki intimidasi kepada Ketua BEM UI

    Putusan MK tersebut membuka jalan untuk putra pertama Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka untuk maju menjadi bakal cawapres peserta Pilpres 2024 dengan berpasangan Prabowo.

    “Kami memandang kondisi ini membuat demokrasi dan pemilu menjadi tidak murni dan tidak sehat, karena kekuasaan menggunakan seluruh kekuatan politiknya untuk memenangkan kandidat mereka yakni Prabowo Gibran dalam Pemilu 2024” urainya.

    Sementara itu, pengamat politik Karyono Wibowo mendesak agar Polri dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat mengusut kasus pemasangan baliho capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Jawa Timur.

    “Sebaiknya Bawaslu kalau sebagai lembaga penyelenggara pemilu dan pengawasan serta Polri ada pengawasan internal itu juga harus segera bergerak untuk mengusut, menindaklanjuti peristiwa yang terjadi di Jawa Timur itu,” urai Karyono seperti yang dikutip Medcom.id.

    Baca: Intimidasi terhadap oposisi mulai dari Ketua BEM UI hingga kantor DPC PDIP

    Karyono menjelaskan pelanggaran aparat dan ASN yang tidak netral ini bukan hanya sekali ini terjadi.

    Dia mencontohkan penurunan baliho salah satu pasangan capres-cawapres di Bali.

    “Kemudian juga ada peristiwa kantor DPC PDIP di Solo didatangi polisi dan sejumlah lainnya. Saya kira apa yang terjadi di Jawa Timur terjadi juga di sejumlah daerah, di mana ada keterlibatan Kapolda, itu harus segera ditindaklanjuti oleh Mabes Polri ya,” jelasnya.

    Karyono menegaskan aparat TNI-Polri dan ASN harus netral. Jika ada yang melanggar, maka aparat mereka bertanggung jawab masing-masing.

    “Jadi aparat harus netral, harus ditindaklanjuti itu siapa yang bertanggung jawab di situ apakah betul ada keterlibatan Kapolda kemudian perintahnya dari mana itu harus diusut tuntas,” katanya pengamat politik dari Indonesian Public Institute (IPI) itu.

    Baca: Dianggap cacat hukum tiga aktivis 1998 gugat pencalonan Gibran sebagai cawapres

    Menurutnya, pengusutan ini harus dilakukan bersama oleh Bawaslu dan Polri. Bawaslu terkait pelanggaran pemilu, sedangkan Polri soal pelanggaran etik yang bisa didalami oleh penyidik Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

    Sebelumnya, sebuah rekaman video memperlihatkan baliho Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bertebaran di Jember, Jawa Timur dan viral di media sosial.

    Dalam video tersebut terlihat bahwa baliho capres dan cawapres Prabowo-Gibran diangkut menggunakan truk dan pick up milik agen Elpiji Pertamina, melintasi tugu selamat datang Kecamatan Puger.

    Tumpukan baliho tersebut bergambar Prabowo-Gibran di pojok kiri atas. Pemasangan baliho tersebut diduga atas instruksi langsung dari pihak kepolisian.

    Reporter: Nurakhmayani.

  • Pemasangan Baliho Prabowo-Gibran di Pos Polisi, Bawaslu Jatim dan Mojokerto Tegaskan Bukan Mereka yang Pasang

    Pemasangan Baliho Prabowo-Gibran di Pos Polisi, Bawaslu Jatim dan Mojokerto Tegaskan Bukan Mereka yang Pasang

    7cloud.asia – Pemasangan baliho pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran di atas salah satu pos polisi di Kabupaten, Mojokerto, Jawa Timur menuai kritik dari masyarakat.

    Baliho pasangan Prabowo-Gibran ini memang sudah dicopot, tapi masih menyisakan polemik tentang netralitas Polri di Pilpres 2024

    Pemasangan baliho pasangan Prabowo-Gibran di Pos Pantau Polisi di Perempatan Desa Pekukuhan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto ini, dinilai menyalahi ketentuan pemilu, karena aparat negara harusnya bersikap netral.

    Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jatim merespons pemasangan baliho pasangan Prabowo-Gibrandi atas pos polisi ini. 

    Baca: Pemasangan baliho Prabowo-Gibran di Pantura diduga libatkan aparat kepolisian

    Ketua Bawaslu Jatim A Warits dalam keterangan resminya di Surabaya, Rabu (20/12/2023) mengatakan Bawaslu Jawa Timur maupun Bawaslu Kabupaten Mojokerto tidak pernah melakukan pemasangan APK dimaksud seperti yang sempat diunggah dalam akun media sosial resmi kepolisian.

    “Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan jajaran pengawas Pemilu di tingkat kabupaten atau kota senantiasa berupaya sekuat tenaga untuk menjaga profesionalitas dan menjunjung tinggi integritas di dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban-nya,” ucapnya.

    Seperti diketahui, akun media sosial kepolisian menyebut baliho pasangan Prabowo-Gibran itu dipasang Bawaslu bersama pemasangan baliho capres cawapres nomor urut 1 yang terletak di pertigaan Desa Pacing Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto.

    Bawasu menilai pemasangan baliho pasangan capres dan cawapres Prabowo-Gibran ini dinilai menyalahi ketentuan.

    Baca: Netralitas Polri di Pemilu 2024 diragukan

    A Warits meminta Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk mengambil langkah sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial atas unggahan yang merugikan Bawaslu tersebut.

    “Menyampaikan permohonan maaf secara resmi atas unggahan yang telah merugikan Bawaslu secara kelembagaan melalui kanal resmi @HumasPoldaJatim dan media sosial resmi Polda Jatim lainnya. Selain itu, mengunggah klarifikasi bahwa pemasangan APK dimaksud bukan dilakukan oleh Bawaslu,” tuturnya.

    Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Dody Faizal mengatakan baliho ini sudah diturunkan.

    Pihaknya mendapat informasi awal bahwa ada alat peraga kampanye (APK) berupa baliho pasangan calon nomor urut 2 Prabowo-Gibran yang terpasang di papan reklame tepat di atas pos pantau polisi lalu lintas yang terletak di Pertigaan Desa Pacing, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto.

    Baca: Baliho simpatik Ganjar Pranowo

    “Tidak hanya alat peraga milik pasangan calon nomor urut 2 saja, tetapi juga alat peraga kampanye berupa baliho milik pasangan calon nomor urut 1 atas nama Anis-Muhaimin juga berada di papan reklame tepat di samping pos pantau polisi yang terletak di perempatan Desa Pekukuhan, Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto,” ucapnya.

    Ia mengatakan, pada tanggal yang sama yakni 19 Desember 2023, kedua alat peraga tersebut langsung diturunkan setelah munculnya saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Mojokerto dengan Nomor Surat 331/PM.00.01/K.JI-15/12/2023.

    Selanjutnya muncul unggahan dari akun twitter resmi @HumasPoldaJatim pada tanggal 19 Desember 2023 pukul 19.41 WIB.

    Unggahan itu merespon pertanyaan dari masyarakat atas keberadaan APK yang dipasang di wilayah hukum Kepolisian Resort Kabupaten Mojokerto.

    Baca: Jokowi tunjuk tujuh nama untuk menangkan Ganjar Pranowo

    “Halo sobat humas, terimakasih atas informasi-nya, untuk kasus tersebut sudah diklarifikasi oleh Kapolres Mojokerto bahwa pemasangan baliho pasangan calon dilakukan oleh pihak Bawaslu dan sudah dibongkar. Terimakasih sobat humas”.

    Terhadap unggahan ini Bawaslu Kabupaten Mojokerto merasa dirugikan dan dicemarkan nama baik lembaga, karena twit ini sudah tersebar luas dan mendapat atensi publik.

    “Twit ini berdampak langsung terhadap tingkat kepercayaan publik atas profesionalitas dan independensi Bawaslu sebagai lembaga yang memegang mandat undang-undang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024,” ujarnya.

    Untuk selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Mojokerto berharap bahwa sinergi antara Bawaslu dan Polri dapat terus terjaga agar Pemilihan Umum Tahun 2024 dapat terselenggara dengan lancar.

    Baca: LBH Jakarta nilai Jokowi bawa demokrasi Indonesia ke dalam oligarki

    Bawaslu Kabupaten Mojokerto akan terus mengawasi segala bentuk kecurangan dan/atau pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten Mojokerto.

    Pengawasan dilakukan pada tahapan kampanye pemilu tahun 2024 secara profesional, netral dan berintegritas sebagaimana ketentuan yang berlaku.

    Saat ini baliho pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terpasang di atas pos polisi tersebut sudah dicopot dari tempat pemasangan awalnya.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai peserta Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

    Masa kampanye juga telah dijadwalkan mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

    Sumber: Antaranewscom

     

  • Foto Presiden Prabowo Tercantum dalam Baliho Pro-Israel, Ini Tanggapan Kemlu

    Foto Presiden Prabowo Tercantum dalam Baliho Pro-Israel, Ini Tanggapan Kemlu

    7cloud.asia – Warganet dihebohkan oleh foto baliho terkait kampanye Koalisi Israel yang menyertakan foto Presiden Indonesia Prabowo Subianto.

    Dalam unggahan akun X @AbrahamShield25, tertulis bahwa Koalisi Israel untuk Keamanan Regional telah meluncurkan kampanye papan reklame baru yang mendesak pemerintah untuk mendukung inisiatif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza dan memperluas Perjanjian Abraham.

    Dalam baliho itu, bersanding foto Presiden Trump, Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu, para pemimpin Arab, Presiden Indonesia serta Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

    Pesan berbunyi: “Yes to Trump’s Plan – GET IT DONE” tertulis dalam baliho yang dipasang di sejumlah titik di Israel.

    Baca: Mengapa Prabowo tidak menggunakan frasa ‘genosida’ saat berbicara krisis di Gaza

    Koalisi tersebut—sebuah kelompok non-partisan yang terdiri dari 120 lebih pemimpin senior keamanan, kebijakan, dan ekonomi Israel—mengatakan usulan Trump sebagai langkah yang serius dan bertanggung jawab untuk menyelesaiakan konflik di Gaza.

    Usulan Trump ini juga diklaim akan mengubah kemajuan militer Israel menjadi terobosan diplomatik strategis dan menciptakan realitas baru di Gaza—tanpa Hamas.

    Menanggapi baliho ini, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan bahwa sikap Indonesia tidak berubah.

    Indonesia tidak akan mengakui dan melakukan normalisasi dengan Israel, kecuali Israel terlebih dahulu mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

    Baca: Aksi “walk out” saat Benjamin Netanyahu sampaikan pidato

    Disebutkan, posisi Indonesia sangat clear dalam hal ini, yakni mengakui solusi dua negara.

    “Bahwa Indonesia tidak akan ada pengakuan dan normalisasi dengan Israel baik melalui Abraham Accords atau platform lainnya,kecuali Israel terlebih dahulu mau mengakui negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” kata juru bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang.

    Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (30/9/2025), Yvonne mengatakan hal itu juga telah ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri bahwa visi apa pun terkait Israel harus dimulai dari pengakuan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.

    Namun, dalam pernyataannya Yvonne tidak menyebut keberatan pemerintah atas pencantuman foto Presiden Prabowo dalam baliho tersebut.