ruangkota

Tag: bansos

  • Ganjar-Mahfud Akan Lanjutkan Bansos, Agar Lebih Tepat Sasaran Dikenalkan KTP Sakti

    Ganjar-Mahfud Akan Lanjutkan Bansos, Agar Lebih Tepat Sasaran Dikenalkan KTP Sakti

    7cloud.asia – Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, menegaskan paslon Ganjar-Mahfud tidak berencana untuk menghapus program bantuan sosial (bansos).

    Pasangan Ganjar-Mahfud menilai bansos merupakan program negara yang sudah berjalan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu.

    Oleh sebab itu, paslon Ganjar-Mahfud akan meneruskan program Bansos yang akan  dilakukan dengan lebih mudah dan lebih tepat sasaran.

    “Yang sudah bagus sudah jalan rakyat mendapatkan, kita mudahkan mereka dan tepat sasaran. Kan komplain mereka kemarin kenapa yang dapat si A kok si B tidak dapat, itu yang kita bereskan,” ucap Ganjar ditemui usai mengunjungi pabrik Sampoerna di Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, DIY pada Selasa (19/12/2023).

    Baca: Beda cara Ganjar Pranowo dan Prabowo Soebianto tangani kemiskinan

    Menurut Ganjar, info bahwa pasangan Ganjar-Mahfud akan menghapus bansos itu tidak benar dan rumor yang sengaja disebarkan pihak tidak bertanggungjawab agar tidak memilih dirinya. 

    “Cerita itu sebenarnya gimik-gimik yang diberikan untuk menakut-nakuti,” ujar Ganjar, 

    Ganjar melanjutkan, pasangan Ganjar-Mahfud akan melanjutkan bansos lewat program Satu Kartu Terpadu Indonesia (KTP Sakti). 

    Tujuannya, lanjut Ganjar, agar bansos yang disalurkan bisa lebih menjangkau masyarakat kurang mampu.

    Baca: Berkat sumur artesis bantuan Ganjar, kampung ini kini bisa mudah akses air bersih

    Ganjar menyampaikan, KTP Sakti merupakan upaya konkret dan solutif untuk memberikan program gerak cepat dan sat set yang lebih baik untuk rakyat Indonesia.

    Program KTP Sakti akan menyatukan berbagai kartu yang sudah ada di era Jokowi, seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Sembako Murah, Kartu Pra Kerja, Kartu Tani, dan Kredit Usaha Rakyat.

    Semua itu akan digabung menjadi satu kartu terpadu di KTP Sakti yang dengan menggunakan satu data pemerintah bisa diketahui mereka yang benar-benar berhak mendapatkan bantuan.

    “KTP Sakti yang saya dorong itu untuk memudahkan itu dan turunannya nanti adalah data kependudukan yang profile penduduknya bisa kita ambil, kita pecah ke sektor,” ungkap Ganjar.

    Baca: Maraknya bisnis air minum bukti adanya krisis air global

    Dengan hadirnya KTP Sakti, nantinya akan mampu mendata profil masyarakat dengan lebih cepat dan tepat, sehingga pendistribusian bansos bisa lebih mudah.

    “Sehingga cerita KTP Sakti itu cerita data yang besar, profile yang ada dan manajemen untuk distribusi,” tutur Ganjar.

     

  • Pakar: KTP Sakti Solusi Mencegah Bansos Salah Sasaran

    Pakar: KTP Sakti Solusi Mencegah Bansos Salah Sasaran

    ktp

    7cloud.asia – Pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengatakan KTP Sakti merupakan solusi mencegah bantuan sosial (bansos) salah sasaran.

    Menurutnya KTP Sakti bisa menyatukan beragam kartu bantuan sosial yang dirilis pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

    “Sudah semestinya (kartu-kartu program bansos Jokowi) itu disederhanakan menjadi satu kartu. Ada kartu macam-macam sehingga itu menyebabkan pemborosan,” kata Trubus dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (22/12/2023).

    Untuk itu, dia mengapresiasi rencana Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Ganjar Pranowo-Mahfud Md. meluncurkan KTP Sakti.

    Baca: Ganjar-Mahfud akan kenalkan KTP Sakti

    Menurut dia, selama ini bansos yang disalurkan oleh pemerintahan Jokowi mengharuskan penerimanya memegang beragam kartu. Kartu Indonesia Pintar, misalnya, harus dimiliki oleh sekitar 20 juta penerima bantuan.

    Ada pula Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Prakerja, Kartu Sembako, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Tani, dan Program Keluarga Harapan.

    Bila bersandar pada rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), kata Trubus, seharusnya data penerima bantuan sosial digabung dan divalidasi.

    Dengan begitu, kasus-kasus bansos salah sasaran karena kesalahan administrasi tak lagi mengemuka.
    Baca: Ganjar dorong pengesahan RUU perampasan aset

    Trubus menilai program KTP Sakti mesti berpatokan pada nomor induk kependudukan (NIK).

    Sebelum merancang KTP Sakti, pasangan Ganjar-Mahfud mesti membenahi seluruh data di kementerian dan lembaga yang sejauh ini masih mengedepankan egosektoral.

    “Untuk membenahi egosektoral, memerlukan kepemimpinan yang kuat untuk menyatukan itu semua. Yang jelas, selama ini setiap kementerian dan lembaga itu punya misi suci sendiri sehingga ketika itu disatukan, tentu prosesnya sangat alot,” ujarnya.

    Adapun kementerian dan lembaga yang sering berbenturan data adalah Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Badan Pangan Nasional dan Kementerian Pertanian. Dengan demikian, pasangan Ganjar-Mahfud perlu tegas menghapus egosektoral yang menyulitkan pusat data nasional terbentuk.

    Baca: Ganjar-Mahfud dengar curhatan buruh

    “Kalau secara rasional, kebijakan ini bagus. Cuma pada tataran implementasi, akan berat. Pembenahan data itu enggak cukup setahun. Jadi, itu nanti ada namanya PDN, Pusat Data Nasional,” ungkap Trubus.

    Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) mengamanatkan seluruh data penduduk menjadi satu.

    Namun, perlu kolaborasi dan sinergi antara kementerian dan pemerintah daerah supaya data penerima bansos bisa disatukan.

    “Pada tataran pemerintah daerah, ini jauh lebih rumit. Biasanya yang dilaporkan jadi penerima (bansos) itu orang-orang yang mendukung kepala daerah itu saat kampanye. Kalau enggak kampanye, kalau enggak dukung saya, ya, enggak saya masukkan,” jelasnya.

    Sebelumnya, Capres RI Ganjar Pranowo menyebut program KTP Sakti didorong Ganjar-Mahfud guna mengefektifkan penyaluran bansos kepada masyarakat.

    KTP Sakti juga dimaksudkan untuk meminimalisasi pungutan liar terhadap penerima bansos yang kerap terjadi.

    “KTP Sakti akan memusnahkan praktik-praktik pungutan liar, yang kerap terjadi saat penyaluran bansos dan menghindari duplikasi data masyarakat, yang membutuhkan bantuan terintegrasi dalam satu sistem,” kata Ganjar.

    Ganjar optimistis program KTP Sakti bakal mudah dijalankan. Pasalnya, KTP Sakti akan berbasis pada NIK yang datanya relatif akurat.

    “Bisa melakukan profiling, ahli IT (informasi teknologi) cukup banyak, dan sebenarnya itulah basis data,” pungkasnya.

    Sumber: Antaranews

  • DPR: Bansos Adalah Hak Rakyat yang Dipungut dari Pajak, Bukan Kebaikan Pemerintah

    DPR: Bansos Adalah Hak Rakyat yang Dipungut dari Pajak, Bukan Kebaikan Pemerintah

    7cloud.asia –  Dalam rencana anggaran, Banggar DPR bersama pemerintah telah menyetujui penebalan belanja bansos.

    Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah dalam keterangan tertulisnya mengatakan, kesepakatan soal penebalan Bansos itu diputus pada September lalu.

    “Sudah kita sampaikan, sebagai akibat dampak La Nina dan kenaikan harga beras, yang sangat sensitif terhadap rumah tangga miskin maka ada penebalan Bansos,” jelas Said dikutip Parlementaria, di Jakarta, Rabu (3/1/2024).

    Said mewanti-wanti kepada pemerintah agar penyaluran Bansos tepat waktu dan tepat sasaran.

    Baca: KTP Sakti, salah satu cara Ganjar agar Bansos tepat sasaran

    Hal ini untuk menghindari politisasi bansos menjelang pemilu dan sejatinya mekanisme penyalurannya lewat Kemensos dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan sesuai tupoksi atas dasar perintah undang-undang.

    Said menegaskan, Bansos adalah hak rakyat, karena dipungut dari pajak rakyat dan penghasilan bukan pajak yang diterima negara dari kekayaan alam di Indonesia

    Bansos, lanjut Said, juga bukan milik pemerintah apalagi presiden yang kebetulan sedang memimpin.

    Baca: Koalisi Perempuan ingatkan agar Bansos tidak disalahgunakan untuk kampanye politik

    Kebijakannya kita desain bersama di DPR. Pemerintah statusnya hanya menyalurkan kebijakan yang telah disepakati bersama antara pemerintah dan DPR.

    “Jadi, tidak elok kalau ada pejabat pemerintah, program bansos adalah karena belas kasihan atau kemurahan hati pemerintah. Namun, itu memang hak rakyat yang wajib diberikan,” jelas Said.

    Dia pun merespon berbagai spekulasi tentang kenaikan laju belanja di akhir tahun.

    Baca: Koalisi Perempuan sebut nepotisme perburuk ketidakadilan gender

    Menurutnya, perlu membandingkan rekam jejak pada belanja di tahun-tahun sebelumnya. Jika dilihat memang selalu ada upaya optimalisasi serapan menuju akhir tahun.

    Said pun menambahkan, masing-masing pos belanja sudah direncanakan dalam Perpres No. 75 tahun 2023.

    “Kalau ada serapan maksimal dari 85 persen bisa naik 102 persen, atau kenaikan 17 persen di akhir tahun un-audited tentu itu bukan semuanya untuk belanja bansos,” ungkap Said.

    Baca: KUPI desak pelaksanaan pemilu yang bermartabat tanpa kecurangan

    Menurut politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini, belanja negara terpecah pecah ke dalam banyak pos belanja.

    Semisal anggaran rutin untuk alokasi belanja pegawai, di akhir tahun biasanya ada penghitungan tunjangan kinerja.

    “Selain itu ada juga serapan belanja modal, kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang, belanja subsidi, dan belanja daerah yang dialokasi melalui TKDD,” papar Said. 

  • Anggaran Bansos Melonjak, DPR: Jangan Jadikan Rakyat Miskin Sebagai Aset Elektoral

    Anggaran Bansos Melonjak, DPR: Jangan Jadikan Rakyat Miskin Sebagai Aset Elektoral

    7cloud.asia – Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah menyoroti lonjakan belanja bantuan sosial (bansos) yang disalurkan oleh pemerintah.

    Menurutnya, besarnya anggaran bansos yang mencapai lebih dari Rp400 triliun rentan penyalahgunaan dan dapat menimbulkan tendensi politis terutama apabila penyalurannya diberikan di tengah tahun politik.

    Apalagi saat pandemi Covid-19 anggaran perlindungan sosial termasuk bansos ‘hanya’ Rp234,33 triliun dan realisasinya Rp216,59 triliun

    “Terus terang saja, melonjaknya anggaran bansos Rp496,8 triliun sungguh mengkhawatirkan dari sisi penyalahgunaan. ,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, pada Selasa (6/2/2024).

     Baca: Bansos adalah hak rakyat miskin bukan kebaikan presiden

    Selain membandingkan besaran bansos saat Pandemi Covid-19 dengan besaran bansos terkini, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga mempertanyakan ketidakterlibatan Kementerian Sosial dalam pembahasan dan penyaluran Bansos.

    Padahal, Kemensos merupakan kementerian teknis yang erat kaitannya dengan bansos.

    “Kenapa anggaran bansos melonjak drastis, bahkan tidak melibatkan kementerian sosial sebagai kementerian teknisnya?” tanya Said.

    Lebih jauh, ia mengungkapkan keprihatinannya lantaran banyak sektor pembangunan yang yang terkena “pemotongan” anggaran.

    Baca: Agar bansos tepat sasaran, Ganjar-Mahfud akan kenalkan KTP Sakti

    Ada indikasi kuat anggaran tersebut dialihkan untuk memperkuat anggaran bansos yang penyalurannya dirapel di muka.

    Padahal, anggaran-anggaran pembangunan itu bisa digunakan untuk memperbaiki infrastruktur, meningkatkan perumahan rakyat, menguatkan kemandirian pangan dan energi.

    Juga untuk meningkatkan industri dan daya saingnya, meningkatkan ekspor, meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan budaya, menghapuskan kemiskinan ekstrem, pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara.

    “Saya harapkan APBN 2024 ini kita jaga dengan sebenar-benarnya agar sesuai tujuannya. Biarkanlah pemilu ini berjalan secara alamiah, sedemokratis mungkin, berjalan tanpa cawe-cawe kekuasaan,” ujarnya

    Baca: Ganjar-Mahfud akan evaluasi UU Cipta Kerja

    Ia menambahkan, dari pemilu demokratis, pemenang pemilu akan memiliki legitimasi yang kuat memimpin Indonesia.

    “Sebaliknya Indonesia bisa dikucilkan dari pergaulan internasional jika demokrasinya gagal,” tutur Said yang juga anggota Komisi XI DPR RI.

    Said menegaskan bahwa program bansos hanya akan tepat sasaran dan memiliki manfaat optimal bagi pengentasan rumah tangga miskin apabila dikerjakan oleh para teknokrat.

    Mereka bekerja sesuai perencanaan, profesional, berintegritas dan tidak ada tunggangan politik. Ia pun menekankan agar tidak menjadikan rakyat miskin sebagai aset elektoral.

    Baca: Ini formula Ganjar-Mahfud untuk sejahterakan buruh

    “Jangan jadikah rakyat miskin kita sebagai dalih untuk mengeruk suara pemilu, seolah olah tampil bak Robin Hood membagi-bagi sembako dan uang tunai tanpa perencanaan yang matang.

    Ia menegaskan, cara-cara seperti itu tidak akan mengentaskan rakyat miskin keluar dari kubangan kemiskinan, tetapi hanya menjadikan orang miskin sebagai kendaraan politik.

    Menutup keterangan resminya, Said berharap agar seluruh penerima bansos dapat tetap teguh pendirian politiknya.

    Rakyat miskin tetap bisa berdaulat menentukan pilihan politiknya pada pemilu 2024 tanpa perlu khawatir atas ancaman penghapusan nama penerima bansos. 

    Baca: Indeks kemiskinan multidimensional di Indonesia

    “Tidak ada kaitannya penentuan hak suara dengan penghapusan bansos. Penentuan hak suara adalah hak politik semua warga negara, dan penerima bansos adalah hak ekonomi warga negara. Keduanya dijamin oleh hukum,” tutup Said.

  • DPR Tengarai Jor-joran Bansos Jadi Penyebab Melonjaknya Harga Beras

    DPR Tengarai Jor-joran Bansos Jadi Penyebab Melonjaknya Harga Beras

    7cloud.asia – Kebijakan pemerintah yang melakukan jor-joran bansos beras diduga menjadi salah satu penyebab harga beras mahal dan stok langka di pasaran.

    Menurut Anggota Komisi XI DPR Hidayatullah, berdasarkan data BPS, faktor inflasi komoditas makanan terutama harga beras jadi penyumbang terbesar inflasi bulan Januari.

    Mengutip data BPS, Hidayatullah mengatakan peranan komoditas pangan/makanan mencapai 74,21%, sementara non makanan hanya sebesar 25,75% (Maret 2023).

    “Pemerintah harus segera mengatasi, apalagi disinyalir jor-joran bansos beras juga merupakan penyebab beras langka,” katanya sebagaimana dikutip Parlementaria, di Jakarta, Sabtu (17/2/2024).

    Baca: Pasca Pemilu harga bahan kebutuhan melonjak

    Seperti diketahui harga beras kembali melonjak beberapa hari pasca pencoblosan. Bahkan, cetak rekor baru lagi, baik untuk jenis premium maupun medium.

    Pada Jumat (16/2/2024) harga beras premium naik Rp40 ke Rp15.940 per kg. Sepekan lalu, 9 Februari 2024, harganya masih di Rp15.530 per kg.

    Harga beras medium naik Rp20 ke Rp13.970 per kg. Sepekan lalu, harganya masih di Rp13.600 per kg.

    Harga tersebut adalah rata-rata harian nasional di tingkat pedagang eceran, mengutip Panel Harga Badan Pangan, pukul 14.25 WIB.

    Baca: Anggaran bansos melonjak, ini kata DPR

    Hidayatullah menyayangkan di saat rakyat mengeluh harga makanan terus melonjak naik, pemerintah terkesan abai.

    Ia menilai masalah ini terkait tata kelola yang masih semrawut. Pun demikian dengan data pangan yang tidak akurat hingga insentif bagi petani berkurang, sehingga petani mengeluh kesulitan mendapatkan pupuk.

    “Terbukti beras produksi Indonesia menjadi yang termahal di antara negara produsen beras,” papar Politisi Fraksi PKS ini.

    Hidayatullah menyebut berdasarkan data BPS beberapa komoditas yang perlu diwaspadai kenaikan harganya adalah cabai merah, beras, dan daging ayam ras.

    Baca: Bansos adalah hak rakyat miskin dan dibiayai APBN

    “Karena kenaikan harga harga tersebut akan berpotensi menjadi penyumbang inflasi Februari 2024, tentu pemerintah tidak boleh tinggal diam karena yang terdampak adalah rakyat,” katanya.

    Ia juga mengungkapkan faktor harga beras yang tinggi saat ini disebabkan dominansi pasar beras di dalam negeri dikuasai oleh sekelompok konglomerat, yang semestinya dikuasai oleh negara lewat Perum Bulog.

    “Selain karena masalah keterbatasan pasokan, juga tata kelola beras selama ini masih amburadul,” ujarnya.

     

  • DPR Sebut Kelangkaan dan Melonjaknya Harga Beras Akibat Jor-joran Bansos untuk Pemenangan Paslon Tertentu

    DPR Sebut Kelangkaan dan Melonjaknya Harga Beras Akibat Jor-joran Bansos untuk Pemenangan Paslon Tertentu

    7cloud.asia – Kelangkaan dan mahalnya harga beras di pasaran selama beberapa pekan terakhir ini bisa jadi akibat dari kebijakan bansos yang salah penerapan.

    Kebijakan bansos yang memicu kelangkaan beras ini diungkapkan anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher. Ia meminta pemerintah segera turun tangan dan tak hanya beretorika.

    “Kebijakan bansos yang ugal-ugalan tanpa memikirkan ketersediaan pasokan juga menjadi faktor penyebab beras langka,” katanya dikutip Parlementaria Jumat (23/2/2024). 

    Baca: Jor-joran Bansos diduga picu kelangkaan beras

    Ia mengingatkan, kondisi ini mengkhawatirkan karena dapat menurunkan daya beli masyarakat terhadap bahan pokok.

    Apalagi sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan dan Idulfitri di mana kebutuhan akan bahan pokok meningkat.

    Netty tidak sependapat dengan pemerintah yang menyebut langka dan melambungnya harga beras di pasaran karena perubahan cuaca yang membuat hasil panen turun. 

    “Alasan adanya El Nino dan gagal panen bukanlah faktor tunggal yang membuat beras menjadi langka dan mahal,” tandasnya. 

    Baca: Pasca pencoblosan harga kebutuhan pokok melonjak  

    Ia menilai jor-joran Bansos ini terkesan dipaksakan untuk mendongkrak elektabilitas paslon 02 yang didukung Presiden Jokowi.

    Jor-joran bansios ini, ujarnya tidak urgen sebagaimana zaman Covid-19. Anehnya lagi, bansos jelang pemilu kemarin lebih sering dan lebih banyak ketimbang pada masa pandemi.

    “Pemerintah harus berani mengakui dan mengevaluasi kebijakan tersebut,” tambahnya. 

    Oleh sebab itu, Netty meminta pemerintah melakukan langkah-langkah penanggulangan dengan aksi nyata daripada sibuk klarifikasi soal bansos dan kelangkaan beras. 

    Baca: Sri Mulyani ikut was-was dengan lonjakan harga beras

    Ia menegaskan menjadi tanggung-jawab Negara untuk menyediakan bahan pangan murah dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

    Ia meminta pemerintah segera mengambil langkah untuk mengatasi kelangkaan dan kemahalan ini dengan cara-cara efektif, seperti operasi pasar dan kontrol distribusi.

    “Pastikan tidak ada kelompok yang bermain di air keruh, misalnya, adanya penimbunan guna mengeruk keuntungan,” tandasnya. 

  • Survei Litbang Kompas: 20 Persen Pemilih atau Sekitar 50 Juta Pemilih Mengaku Ditawari Bansos

    Survei Litbang Kompas: 20 Persen Pemilih atau Sekitar 50 Juta Pemilih Mengaku Ditawari Bansos

    7cloud.asia – program bantuan sosial (bansos) pemerintah bukanlah satu-satunya faktor yang mengakibatkan suara pemilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka melejit hingga menembus angka 58 persen di Pilpres 2024.

    Dikutip dari Kompas.id, hasil survei pasca pencoblosan atau exit poll yang dilakukan Litbang Kompas pada 14 Februari 2024 menunjukkan seperlima bagian publik (20,3 persen) menyatakan pernah ditawari bansos sebulan sebelum pencoblosan.

    Bansos yang ditawarkan itu berupa sembako maupun uang, oleh tim sukses dari parpol ataupun capres.

    Jumlah seperlima bagian responden merupakan proporsi yang sangat besar jika diproporsikan ke total pemilih yang mencapai 204 juta, yaitu sekitar 51 juta orang.

    Peneliti senior Litbang Kompas Toto Suryaningtyas mengungkapkan, proporsi tersebut hampir sama dengan data jumlah penerima bansos secara faktual dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

    Baca: Jor-joran bansos jelang pemilu disebut memicu kelangkaan beras

    Di antaranya penerima Program Keluarga Harapan 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM, serta bantuan langsung tunai (BLT) El Nino untuk 18,6 juta KPM.

    Sebanyak tiga dari setiap empat orang yang ditawari bantuan tersebut mau menerima bansos dan satu orang menolak.

    Dilihat dari latar belakang pilihan capres, responden yang menolak penawaran bansos bervariasi.

    Pemilih Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Prabowo-Gibran yang menolak berjumlah sekitar 4,5 persen responden, sedangkan pemilih Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar proporsinya lebih besar, yakni 8 persen.

    Bagi responden survei pascapencoblosan yang menyatakan menerima bansos, komposisinya berdasarkan latar belakang pilihan capres tidak menunjukkan perbedaan signifikan.

    Baca: Pasca Pemilu harga kebutuhan melonjak

    Sekitar 15 persen responden dari pemilih masing-masing pasangan capres menyatakan telah ditawari bansos dan menerimanya. 

    Temuan survei ini menunjukkan proporsi penerima bansos relatif sama di antara ketiga kelompok responden pemilih capres-cawapres.

    Meski memiliki komposisi sama dalam merespons bansos, capres-cawapres tersebut memiliki elektabilitas yang berbeda. Dalam hal ini, berarti bansos tak menjadi faktor pengubah elektabilitas capres-cawapres.

    Menurut analisis Toto, bansos berpotensi memperkuat pertumbuhan elektabilitas capres Prabowo ketika sudah berpasangan dengan Gibran, yakni dalam periode November 2023 hingga 14 Februari 2024.

    Fenomena ini seiring dengan melonjaknya elektabilitas pasangan Prabowo-Gibran dalam periode itu, terus meningkat tinggi dari angka pada bulan Agustus 2023.

    Baca: DPR ingatkan agar bansos tak dijadikan aset elektoral

    Pemberian bansos sejak era pandemi hingga Agustus 2023 bahkan tidak mendongkrak secara signifikan elektabilitas Prabowo sebagai capres.

    Perubahan signifikan dan drastis baru terjadi ketika Prabowo berpasangan secara resmi dengan Gibran pada 22 Oktober 2023.

    Pada periode Oktober 2023 hingga 11 Februari 2024, bansos terus dikucurkan dengan berbagai ”gimik” tambahan, seperti kenaikan bertahap uang lauk pauk TNI, termasuk materi kampanye ”makan siang gratis”.

    Seluruh langkah politik tersebut pada akhirnya membentuk elektabilitas yang mumpuni bagi pasangan Prabowo-Gibran, mencapai angka lebih dari 58 persen di quick count sehingga diprediksi menang dalam satu putaran.

    Toto Suryaningtyas mengungkapkan, faktor utama pasangan nomor urut 2 memiliki suara tinggi itu karena pemilihan Gibran sebagai cawapres.

    “Faktor utama kenaikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka adalah dipasangnya Gibran sebagai Wapres Prabowo di sekitar Oktober-November 2023,” ujar Toto saat dimintai konfirmasi, Minggu (25/2/2024).

    Baca: Bansos adalah kewajiban negara dan hak rakyat miskin 

    Toto menjelaskan, bersamaan dengan dipasangnya Gibran sebagai Wapres, ada berbagai gerakan politik yang terjadi.

    Jauh Hari Di antaranya seperti relawan Joko Widodo (Jokowi) yang bergerak untuk mempromosikan Prabowo-Gibran, pemasangan baliho di seluruh wilayah Indonesia dengan melibatkan unsur aparat.

    Lalu, siraman sembako yang diintensifkan kepada masyarakat, dugaan praktik money politic jelang hari pencoblosan, hingga Jokowi yang bergerak berkeliling ke wilayah-wilayah basis PDI-P dan wilayah kampanye Ganjar pada Januari 2024.

    Lagipula, kata Toto, suara Prabowo-Gibran juga sudah melonjak di atas ekspektasi, yakni hingga 40 persen.

    “Publik mulai ragu 01 dan 03 akan bisa bersaing, sehingga pragmatis ke 02,” katanya.

    Maka dari itu, Toto menilai banyak penyebab kenapa suara Prabowo-Gibran bisa tinggi saat ini, baik versi quick count maupun real count.

    “Nah, banyak kan faktornya. Jadi bukan hanya bansos,” ucap Toto.

    Sumber: Kompas.com

     

  • Tom Lembong Sebut Jor-Joran Bansos Jelang Pemilu Sedot 1,3 Juta Ton Beras, Picu Lonjakan Harga Beras

    Tom Lembong Sebut Jor-Joran Bansos Jelang Pemilu Sedot 1,3 Juta Ton Beras, Picu Lonjakan Harga Beras

    7cloud.asia – Wakil Kapten Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies-Muhaimin (Amin), Thomas Lembong atau Tom Lembong mengkritik pemerintah karena harga beras naik di pasaran.

    Menurutnya lonjakan harga beras saat ini merupakan dampak dari kebijakan pemerintah yang terlalu banyak dipakai untuk urusan politik. 

    Kenaikan harga beras yang jauh di atas HET, menurut Lembong merupakan imbas dari kinerja pemerintah yang menurutnya tlah memolitisasi stok beras untuk keperluan politik menjelang Pemilu 2024.

    “Jadi ya itulah yang terjadi kalau pemerintahan dan kebijakan itu terlalu dipolitisasi,” ujar Tom di Rumah Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya 10, Jakarta Selatan, Senin (26/2/2024).

    Baca: DPR sebut kelangkaan beras akibat jor-joran Bansos untuk pemenangang Paslon tertentu

    Ia menuding, harga beras naik karena pemerintahan Jokowi banyak menggunakan stok beras milik Bulog jelang Pemilu 2024, untuk kepentingan politik salah satu kandidat.

    Hampir pasti, ujarnya, kenaikan harga beras ada kaitannya dengan kebijakan yang diambil di saat-saat, di bulan-bulan pemilu terkait bansos.

    “Ada indikasi bahwa kebijakan bansos yang ditempuh itu menguras stok Bulog sampai 1,3 juta ton, itu angka yang sangat signifikan,” papar dia.

    Menurut dia, situasi ini menunjukkan pemerintah tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat. Ia pun mempertanyakan sikap pemerintah yang seolah mengorbankan kebutuhan pokok warga.

    “Kalau kondisi kebutuhan pokok yang mendasar seperti beras saja sekacau ini, kita bayangkan aspek-aspek kebutuhan masyarakat yang lainnya, yang diurus oleh kementerian-kementerian lain,” imbuh dia.

     

    Baca: ICW dan KontraS sebut Pemilu 2024 terburuk sepanjang era reformasi

    Lembong menambahkan, banyak pejabat yang bekerja keras untuk menangani kenaikan harga beras.

    “Saya berasumsi, pejabat sekarang jadi pemadam kebakaran soal beras. Jadi berapa kapasitas (beras) pemerintah yang masih tersisa jelang Ramadhan misalnya,” ujarnya. 

    Ia mengatakan, kenaikan harga beras karena pemerintah tidak bijak. Menteri yang semestinya fokus bekerja profesional juga diminta mengerjakan urusan politik.

    Meski begitu, Tom tidak menyebut secara spesifik siapa menteri atau pejabat yang dimaksudnya itu.

     

    Baca: Pasca pemilu harga kebutuhan naik

    “Jadi makanya sebetulnya yang paling ideal politik diserahkan kepada politisi dan birokrasi diserahkan kepada birokrasi, jangan dicampuradukkan,” ucapnya.

    “Kalau orang yang sama disuruh ngurus politik dan keperluan masyarakat, dua-duanya bakal enggak beres. Tidak fokus dengan baik, masing-masing (aspek) politik atau keperluan masyarakat,” sambung dia.

    Dikutip dari Kompas.id, berdasarkan laman Panel Harga Pangan dari Badan Pangan Nasional, harga beras medium per 24 Februari 2024 rata-rata mencapai Rp 14.860 per kilogram.

    Kemudian, harga beras premium di Jakarta rata-rata masih mencapai Rp 16.310 per kilogram.

    Baca: Survei litbang Kompas sebut bansos sumbang perolehan suara Prabowo-Gibran

    Berdasarkan harga eceran tertinggi (HET) dalam Peraturan Badan Pangan Nasional No.7 Tahun 2023 untuk Zona 1 (Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, Sulawesi) adalah Rp 10.900 per kilogram untuk beras medium, sedangkan untuk beras premium harganya Rp 13.900 per kilogram.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengeklaim, berkurangnya stok beras lokal terjadi akibat bergesernya musim tanam padi.

    “Kan mestinya September, Oktober, dan November, sudah hujan. Ini hujannya baru (terjadi). Jadi, tanamnya bukan geser waktu, ini pindah,” tutur dia usai menyidak Pasar Klender SS, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, Senin.

    Ia menuturkan, harga beras lokal bisa terus mengalami kenaikan jika masyarakat tetap mencari beras lokal, misalnya beras Solok dan beras Cianjur.

    Sumber: Kompas.com

  • Soal Banjir Bansos Jelang Pilpres, Risma: Saya Nggak Ngurusi

    Soal Banjir Bansos Jelang Pilpres, Risma: Saya Nggak Ngurusi

    7cloud.asia – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaku tidak ikut campur dengan ‘bombardir’ paket bantuan sosial (bansos) menjelang Pilpres 2024.

    Hal ini diungkapkan Risma menjawab pertanyaan anggota dewan dalam rapat di Komisi VIII DPR beberapa waktu lalu di Gedung DPR/MPR.

    Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota dewan mempertanyakan paket bansos yang diberikan secara bertubi-tubi beberapa hari sebelum pencoblosan.

    Bansos itu menjadi sorotan lantaran dianggap bernilai politis dan menggunakan anggaran dari APBN yang besar. Tetapi Risma mengaku tidak memegang langsung anggaran tersebut.

    Dia menjelaskan memang pemerintah setiap tahun mengeluarkan anggaran melalui SPM Surat Perintah Membayar (SPM) dan langsung disalurkan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos melalui bank penyalur.

    Baca: 20 persen pemilih ditawari bansos

    Artinya, Kemensos tidak secara langsung memegang anggaran bansos tersebut. SPM pada tahun ini telah dikeluarkan pada 26 Januari lalu.

    “Kami itu pegang uang besar itu seperti akuarium, kita bisa lihat, nggak bisa pegang. Karena uang itu langsung ke KPM [dari Kemenkeu], bukan lewat kami uangnya,” jelas Risma seperti yang dilansir Detik.com.

    Pihaknya hanya bertanggung jawab menjalankan Program Perlindungan Sosial dengan anggaran sebesar Rp 78 triliun dari total alokasi anggaran Rp 497 triliun.

    “Sisanya ya saya nggak ngurusi. Kenapa? Ya saya ngurus ini aja mumet gitu kan, ini komplain sini, komplain sana,” ujar kader PDI Perjuangan ini .

    Bansos yang disalurkan oleh Kemensos, lanjut Risma, mengikuti data penerima bansos yang sudah ada. Sehingga nama-nama yang tidak ada dalam daftar tidak akan diberikan bansos.

    Baca: Anggaran bansos melonjak jelang pilpres

    Pada kesempatan tersebut, politikus PKS dan PDIP sempat mencecar Risma soal paket bansos yang melimpah jelang pencoblosan pilpres 14 Februari lalu.

    Salah satunya anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PDI-P, My Esti Wijayati. Dia merujuk pada kejadian di daerah pemilihannya Yogyakarta di mana bansos gencar disalurkan ke masyarakat pada Januari dan Februari 2024.

    “Bantuan sosial yang mengalir itu, yang kami lihat, saya soalnya langsung juga ke beberapa ke banyak titik, ada beras macam-macam bergulir, saya enggak tahu tulisannya, orang tahu itu bansos, bansos ya tahunya dari Kemensos,” ungkap Esti.

    Baca: Jor-joran bansos penyebab harga beras naik

    “Bombardir bansos yang mengalir tiada henti. Belum habis yang satu datang yang satu, belum habis yang kedua datang yang ketiga hingga jelang pencoblosan,” lanjut Esti.

    Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis mempertanyakan sumber anggaran bansos pemerintah yang disalurkan pada Januari-Februari 2024 kemarin.

    “Penyaluran bansos di awal Januari-Februari, itu anggaran 2023 atau 2024? Karena setahu saya, saya kan di Badan Anggaran (Banggar), biasanya Januari-Februari itu belum banyak program karena program datang dari ketika sudah pajak datang,” ujar Iskan.

    Reporter: Nurakhmayani

     

  • Penyaluran Bansos Tidak Tepat Sasaran, Komisi VIII DPR Minta Data Penerima Dibenahi

    Penyaluran Bansos Tidak Tepat Sasaran, Komisi VIII DPR Minta Data Penerima Dibenahi

    7cloud.asia – Anggota Komisi VIII DPR melakukan kunjungan kerja spesifik ke sejumlah daerah untuk memantau distribusi bantuan sosial atau bansos.

    Dalam kunjungan kunjungan kerja spesifik terkait bansos ke Bogor, Jawa Barat, anggota Komisi VIII DPR John Kenedy Azis mengkritisi pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Pendataan yang ditujukan untuk mengetahui masyarakat yang layak menerima bansos di Bogor dinilainya masih berantakan.

    “Kalau saya bilang, DTKS itu acakadut. Memang ada oknum-oknum di pemerintahan itu di bawah yang mempertahankan (acakadut) itu,” ujarnya dikutip Parlementaria, Selasa (26/3/2024). 

    Dia mengaku pernah mendapati ada orang yang punya rumah mewah hingga mobil tapi malah terdata di DTKS. Bahkan, orang tersebut, kata dia, dengan senang hati menerima bantuan meski bukan orang yang tidak mampu.

    Politisi Partai Golkar itu mengakui, pendataan dari ratusan juta masyarakat Indonesia bukanlah hal mudah.

    Baca: KTP Sakti yang digagas Ganjar-Mahfud jadi solusi penyaluran bansos tepat sasaran

    Komisi VIII, ungkapnya, pernah membuat Panitia Kerja (Panja) untuk mengatasi ruwetnya pendataan terkait warga yang layak mendapat bansos tersebut. Namun, sayang masih belum bisa menemukan titik terang.

    DTKS, menurut John, layaknya supermarket yang bermasalah. Di sana, kata dia, banyak persoalan yang kompleks. Meski begitu, Komisi VIII, kata John, akan terus berjuang mencari celah agar DTKS bisa tertata dengan baik.

    “Orang Kemensos kan juga terbatas. Ya, memang ada pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), tapi kan PKH juga masih kurang. Inilah nanti yang mungkin akan kita cari celahnya bagaimana merubah DTKS ini agar terubarukan dengan baik,” ujarnya.

    Terpisah, Wakil Ketua Komisi VIII DPR, TB. H. Ace Hasan Syadzily dalam kunjungan kerja ke Tangerang Banten memastikan saluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat tersampaikan tepat sasaran. 

    Baca: DPR ingatkan Jokowi tidak manfaatkan bansos untuk aset elektoral Prabowo-Gibran

    Ace menyampaikan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berada di angka 6,9 persen atau di bawah angka rata-rata nasional yaitu 9 persen.

    “Hal tersebut menunjukkan pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tangerang relatif baik, dan tentu Komisi VIII DPR tetap akan mendorong agar Pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tangerang dapat terus ditingkatkan,” ujarnya.

    Ia melihat program-program bidang sosial di Kabupaten Tangerang juga sudah cukup baik. Ada sinergitas dengan program pemerintah pusat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

    Dalam kesempatan itu Ace menekankan pentingnya peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam melakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan dalam DTKS.

    Baca: DPR tegaskan bansos adalah hak rakyat miskin bukan kebaikan Pemerintah/Presiden

    Ace mengatakan, DTKS menjadi sumber data-data bansos, baik yang ada di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos) maupun di Kementerian/Lembaga (K/L) lain.

    “Tentu kami mendorong Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk terus melakukan validasi data, karena hal tersebut menjadi kunci bagi keberhasilan program-program bansos agar tidak menimbulkan masalah di tengah masyarakat,” tegas Ace.

    Dalam Kunspek tersebut, Komisi VIII DPR juga mendapatkan informasi bahwa Pemkab Tangerang sudah memiliki Sistem Informasi Intip Bantuan Sosial, guna memastikan penyaluran bansos akurat dan tepat sasaran.

    Ace mendorong Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk memperbaiki mekanisme dan pendataan penyaluran bansos, khususnya di Kabupaten Tangerang.

    Baca: Jor-joran bansos jelang pemilu memicu kenaikan harga pangan

    Ace memaparkan sejumlah hal yang perlu diperhatikan agar penyaluran bansos ke depannya benar-benar tepat sasaran, salah satunya pemutakhiran data dan implementasi satu data yang terintegrasi.

    “Yang pertama adalah sinergitas antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan pemutakhiran data, dan yang kedua yaitu implementasi satu data antara pemerintah pusat dan Pemda betul-betul bisa diwujudkan, agar data tidak simpang siur,” jelas Ace.

    Ace menjabarkan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah memiliki banyak jenis. Dari mulai bantuan sosial seperti PKH dan BPNT, kemudian bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), bantuan energi, hingga bantuan kesehatan.

    “Ini memang diperlukan oleh masyarakat, tetapi tentu kita harapkan bansos tersebut disalurkan tepat sasaran, sesuai, dan membantu masyarakat, terutama di dalam konteks bagaimana kita memulihkan ekonomi masyarakat,” tutup Ace.